Ia menegaskan sampai saat RUU Pemilu masih dibahas oleh Komisi II DPR RI.

“Sampai sekarang belum ada RUU Pemilunya. Jadi yang beredar itu enggak tahu itu RUU dari mana. Tapi draft RUU Pemilunya belum ada sampai sekarang, belum jadi,” ujarnya usia Rakornis dan Bimtek DPP Golkar wilayah Indonesia Timur di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10).

Sementara terkait Parliamentary Threshold, Golkar terus mendorong sebesar 5 persen. Ia mengaku DPR sedang menyerap masukan untuk memperbaiki UU Pemilu.

“Untuk PT (Paliamentary Threshold), kita usulkan sekitar 5 persen. Bisa 5 persen persis atau 5 persen lebih sedikit,” tuturnya.

“UU Pemilu dibahas untuk menyerap masukan anggota-anggota DPR dan DPRD apa saja yang perlu diperjuangkan. UU Pemilu yang bisa membawa perbaikan baik bagi bangsa maupun bagi Partai Golkar,”sambungnyaa.

Di Pemilu 2029 nanti, kata Sumarji, Golkar tidak berorientasi untuk meraih kemenangan.

Ia menyebut Golkar hanya fokus untuk menambah kursi.

“Kita orientasi nambah kursi. Entah kursi tambahannya berapa, kita akan berusaha nambah kursi. Yang harus dipastikan adalah nambah kursi dari tahun 2024 kemarin,” tegasnya.

Untuk itu, Rakornis dan Bimtek DPRD digelar untuk menegaskan mengawal program pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Amanah dari Munas (Musyawarah Nasional) yang kedua adalah kita diharuskan untuk menambah kursi. Jadi kita akan berusaha memetakan di masing-masing dapil, terus isu-isu apa yang layak untuk diperjuangkan di masing-masing daerah supaya rakyat Indonesia makin mencintai Partai Golkar,” pungkasnya. []

Dalam agenda tersebut, Anies menghadiri silaturahmi bersama pengurus, kader, relawan, dan simpatisan Gerakan Rakyat. Ia juga meresmikan kantor Sekretariat DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar yang berlokasi di kawasan Paropo, Kecamatan Panakkukang.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Banyak wajah lama yang pernah menjadi bagian dari jaringan pendukung Anies pada Pilpres 2024 kembali berkumpul. Kini, sebagian dari mereka berada dalam wadah organisasi yang berkembang menjadi partai politik dengan target jangka panjang menghadapi kontestasi nasional berikutnya.

Meski namanya terus dikaitkan dengan Pilpres 2029, Anies tidak secara eksplisit berbicara mengenai pencalonan dirinya dalam agenda tersebut. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih banyak menyoroti pentingnya memperkuat kerja-kerja sosial dan memperluas jangkauan Gerakan Rakyat di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Saya sampaikan terima kasih teman-teman di Gerakan Rakyat yang sudah memfasilitasi sehingga niat-niat baik untuk kemasyarakatan ada wadahnya,” kata Anies.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan perubahan. Menurutnya, perubahan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat.

Dari Relawan Menjadi Partai

Kunjungan Anies berlangsung di tengah proses transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan menjadi kendaraan politik formal melalui Partai Gerakan Rakyat. Partai tersebut dideklarasikan pada Januari 2026 dan saat ini tengah membangun struktur organisasi di berbagai daerah sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Di Sulawesi Selatan, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulsel, Asri Tadda, mengatakan bahwa basis utama organisasi berasal dari jaringan relawan yang terbentuk selama Pilpres 2024. Menurutnya, proses konsolidasi saat ini diarahkan untuk membangun organisasi politik yang lebih permanen dengan akar yang kuat di masyarakat.

Asri menyebutkan bahwa kepengurusan PGR Sulsel telah terbentuk di 18 kabupaten/kota. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam proses penyempurnaan struktur organisasi. Di Kota Makassar sendiri, pembentukan struktur hingga tingkat kecamatan disebut telah rampung dan kini bergerak menuju tingkat kelurahan.

“Makassar adalah wajah Sulsel. Karena itu gaung perubahan harus kita menangkan dari kota ini,” ujar Ketua DPD PGR Kota Makassar, Firdaus Malie.

Firdaus menyebut kehadiran Anies menjadi energi baru bagi para relawan yang selama ini menunggu momentum untuk kembali berkonsolidasi. Ia menyatakan banyak kader dan simpatisan merasa rindu bertemu langsung dengan tokoh yang mereka dukung sejak Pilpres 2024.

Wacana Pilpres 2029

Di balik agenda konsolidasi tersebut, arah politik menuju Pemilu 2029 mulai terlihat. Sejumlah pengurus PGR Sulsel secara terbuka menyatakan harapan agar Anies kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.

Asri Tadda mengatakan bahwa semangat perjuangan yang dibangun sejak Pilpres 2024 masih tetap terjaga. Menurutnya, Partai Gerakan Rakyat diharapkan dapat menjadi kendaraan politik yang mampu mengusung gagasan perubahan dalam kontestasi nasional berikutnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan resmi mengenai arah politik partai, termasuk soal pencalonan presiden, akan dibahas melalui forum internal setelah seluruh proses legalitas partai selesai. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) disebut akan menjadi forum strategis untuk menentukan langkah politik PGR ke depan.

Politik dan Kerja Sosial

Menariknya, di tengah berbagai spekulasi politik menjelang 2029, pesan utama yang disampaikan Anies justru tidak berfokus pada perebutan kekuasaan.

Ia menilai Gerakan Rakyat harus tetap hadir sebagai wadah yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut Anies, banyak persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, organisasi tidak boleh hanya sibuk membangun struktur politik, tetapi juga harus aktif membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Sedang banyak masalah sosial hari ini dan saya berharap teman-teman di ormas Gerakan Rakyat bisa berbuat lebih banyak lagi supaya meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Pesan tersebut kemudian diteruskan kepada seluruh kader dan simpatisan oleh pengurus daerah. Mereka diminta untuk merangkul lebih banyak masyarakat, menjaga kerukunan, dan memperluas jangkauan gerakan sosial yang selama ini telah dibangun.

Momentum Politik Sulsel

Kehadiran Anies di Makassar juga terjadi di tengah meningkatnya aktivitas politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan sejumlah agenda nasional, termasuk rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sulsel pada Oktober mendatang.

Situasi tersebut membuat Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian berbagai kekuatan politik nasional. Di satu sisi, agenda pemerintahan berjalan dengan berbagai program pembangunan. Di sisi lain, jaringan politik yang lahir dari Pilpres 2024 mulai kembali mengonsolidasikan diri untuk menghadapi kontestasi berikutnya.

Bagi Gerakan Rakyat dan PGR Sulsel, kunjungan Anies bukan sekadar silaturahmi. Agenda tersebut menjadi simbol bahwa jaringan relawan yang pernah terbentuk masih hidup dan kini sedang bertransformasi menjadi kekuatan politik yang lebih terorganisir. Namun sebagaimana ditegaskan para pengurusnya, seluruh keputusan strategis tetap akan ditempuh melalui mekanisme resmi partai.

Sementara bagi Anies sendiri, pesan yang dibawanya dari Makassar tampak lebih luas dari sekadar politik elektoral.

“Jangkau semuanya,” pesannya. Sebuah kalimat singkat yang kini menjadi semangat baru bagi jaringan Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan dalam menatap perjalanan menuju 2029.

Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai angka 5 persen masih berada dalam batas yang ideal.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan kenaikan ambang batas dari 4 menjadi 5 persen dapat mendukung penyederhanaan sistem kepartaian sekaligus membuat kerja parlemen lebih efektif.

“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” ujar Komarudin di kompleks parlemen, Rabu (16/9).

Menurut dia, perubahan parliamentary threshold tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pembahasan RUU Pemilu, kata Komarudin, harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti pembahasan itu mengacu kepada MK,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Namun, dia melihat besaran ambang batas parlemen juga berkaitan dengan rencana penambahan jumlah kursi DPR.

Aria menyebut jumlah kursi DPR yang saat ini mencapai 580 berpotensi bertambah menjadi 600.

Jika jumlah kursi kembali meningkat, PDIP bahkan membuka kemungkinan memperjuangkan ambang batas hingga 6 persen.

Hal tersebut dilakukan DPC PKB Depok guna menyusun strategi baru dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang. Sejumlah agenda tengah dipersiapkan mulai dari konsolidasi internal pengurus dan kader, pembukaan pendaftaran recrutment kader baru hingga plangisasi kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“PKB karena Kick-Off sudah dibunyikan, agenda PKB mulai hari ini adalah membuka pendaftaran atau rekrutmen anggota baru DPC PKB. Jadi masyarakat nanti yang ingin bergabung dengan PKB, silakan bisa datang ke kantor DPC,” ujar Siswanto Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok usai mengikuti Fun Games Mini Soccer bersama pengurus anak cabang, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, Siswanto mengungkapkan bahwa yang tak kalah penting yang menjadi fokus utama bagi pihaknya adalah Konsolidasi. Hal itu dilakukan guna mengejar target penambahan kursi legislatif sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

“Target dari DPW PKB Jawa Barat untuk Depok pada pemilu 2029 nanti adalah delapan kursi, meningkat dari perolehan yang ada saat ini yakni lima kursi,” ungkap Siswanto.

Dirinya optimis bahwa target penambahan kursi dapat terlampaui mengingat dengan adanya kesolidan kader partai dan strategi baru yang tengah dibangun.

“Tapi kalau melihat kesolidan dari para kader, pengurus, kemudian instrumen-instrumen yang kita bangun, ini bisa lebih dari 8 kursi,” kata Siswanto.

Langkah strategis selanjutnya seiring ditekannya tombol kick-off perjuangan menuju Pemilu 2029 tersebut. Siswanto menyampaikan bahwa DPC PKB Kota Depok akan memperluas basis massa melalui pembukaan pendaftaran dan rekrutmen anggota baru yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Partai kini tengah bersiap menyambut siapa pun yang ingin berkontribusi bagi kemajuan kota, melalui jalur politik,” terangnya.

Masih kata Siswanto, PKB bahkan tidak akan sekadar menunggu untuk merangkul bergabung dalam bagiannya. Melainkan akan menerapkan strategi aktif untuk menjangkau warga lebih dekat.

“Kalau memang memungkinkan, kita yang akan menjemput bola. Menjemput bola itu artinya kita akan mendatangi ke masyarakat, kemudian menawarkan untuk bergabung dengan PKB,” jelasnya.

Selain itu Siswanto juga mempercayai bahwa dengan struktur partai yang diisi banyaknya anak muda akan dapat membantu mendulang suara pada pemilu 2029 mendatang. Mengingat bonus demografi pemilih pada pemilu mendatang akan didominasi oleh kalangan Gen Z dan Millenial.

Oleh karenanya, strategi yang akan diterapkan agar kader muda yang saat ini tengah mengisi kepengurusan dapat semakin percaya diri. DPC PKB akan melakukan ‘Plangisasi’ (Pemasangan Plang-RED) di setiap kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“Kemarin kita ditargetkan ada Plangisasi Kesekretariatan PAC. Jadi 11 Kecamatan ini, nanti ada kantor PAC yang itu bisa dilihat oleh publik dan masyarakat, karena Plangisasi itu nanti kita akan pasang di tempat-tempat titik strategis yang bisa dilihat banyak orang,” pungkasnya.

Melalui semangat baru ini, PKB memastikan bahwa politik bukan lagi hal yang eksklusif, melainkan wadah pengabdian yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dengan kombinasi rekrutmen aktif dan penataan administrasi yang lebih baik. PKB optimis kehadiran mereka ke depan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya warga Kota Depok. (**)

Awalnya, AHY hanya tersenyum saat ditanya hal tersebut. Namun, ia kemudian menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah mendukung kesuksesan pemerintahan Prabowo.

“Kita fokus di partai dulu saja, kita sukseskan Pak Prabowo,” ujar AHY usai dikukuhkan sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin malam, 24 Februari 2025.

AHY juga menanggapi amanah dari kader partainya untuk memenangkan Pemilu 2029.

Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat akan bangkit dan siap meraih lebih banyak suara dalam berbagai kontestasi pemilihan.

“Ya yang jelas kita ingin Demokrat bangkit, bangkit, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Kita ingin semakin banyak suara dan juga sekaligus kursi kita di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota,” tegas AHY.

Sebelum dikukuhkan sebagai Ketum, AHY telah diberi tugas berat oleh DPD Demokrat se-Indonesia untuk memenangkan Pemilu dan Pilkada 2029.

Ia pun berkomitmen untuk membawa Partai Demokrat kembali ke panggung politik nasional dengan kekuatan yang lebih besar.

Sementara itu, Partai Gerindra kembali mengusulkan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

Namun, dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk tidak maju lagi jika kebijakannya dinilai mengecewakan rakyat.

“Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi 2029. Saya katakan kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus,” kata Prabowo di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

“Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tambahnya.[]

Namun penghapusan ambang batas parlemen 4 persen itu tidak berlaku untuk Pemilu 2024, melainkan Pemilu 2029.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menanggapi putusan MK tersebut.

Ia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera melakukan konsultasi ke MK.

Dirinya berharap putusan tersebut dapat dijalankan pada Pemilu 2024.

“KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan peraturan KPU menyambut putusan ini, untuk segera diterapkan pada Pemilu 2024,” kata pria yang akrab disapa Romi itu kepada wartawan, Kamis 29 Februari 2024.

Menurut Romi, putusan MK ini, adalah kemenangan kedaulatan rakyat, karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi kursi.

Putusan itu kata dia seharusnya berlaku sejak diputuskan pada hari ini. Sebab, penghitungan pileg pun masih dilakukan oleh KPU RI.

“Semestinya dengan semangat yang sama, putusan ini berlaku prospektif, yakni berlaku ke depan mulai hari ini diputuskan,”harapnya.