Langkah ini dinilai mendesak di tengah maraknya pelanggaran oleh oknum perekrut Calon PMI (CPMI) ilegal yang menggunakan berbagai modus dan merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ricky usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Purwakarta pada Senin (19/10/2026).

Menurut Ricky, keberadaan Satgas Khusus akan mempermudah koordinasi dan pengawasan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, di dalam dan luar negeri. Satgas ini juga diharapkan mampu mempersempit ruang gerak oknum nakal yang kerap melanggar aturan.

“Mari kita bersama-sama lebih disiplin sebelum warga kita berangkat bekerja ke luar negeri. Teliti dan pahami hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi masalah di kemudian hari. Pastikan legalitas perusahaan penempatan agar tidak timbul masalah akibat kelalaian,” ujar Ricky.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk mematuhi tatanan dan regulasi yang berlaku serta menghentikan praktik penempatan kerja ilegal yang berdampak buruk bagi pekerja dan keluarganya.

Ricky menekankan pentingnya keterlibatan struktur lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, RT, RW, pihak kelurahan, hingga dinas terkait. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan setiap tahapan keberangkatan sesuai dengan prosedur hukum yang sah.

“Kepatuhan dan disiplin bersama akan menghasilkan yang terbaik serta membawa bangsa kita lebih maju. Dengan begitu, generasi mendatang dapat melihat contoh positif mengenai sistem perlindungan kerja yang aman dan nyaman,” tambahnya.

Melalui pengawasan dan pembinaan yang berjalan baik, Ricky optimistis hak-hak PMI mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan hukum dapat terpenuhi demi kesejahteraan mereka.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus berjuang menjaga keselamatan warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Kita harus saling mendukung, menjaga, dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya demi terciptanya perdamaian dan keadilan yang selaras bagi semua,” pungkas Ricky.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wahyu (45), warga Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, saat ditemui di depan Gedung DPRD Purwakarta, Senin (19/10/2026). Wahyu berharap ada perbaikan segera serta ketegasan agar pengemudi kendaraan berat tidak lagi melintasi jalur kabupaten tersebut.

“Jalan nasional dan provinsi kan ada. Jadi, kendaraan berat yang kelas jalannya bukan di jalan kabupaten, tolong lewat jalur yang semestinya agar jalan lebih awet dan tidak cepat rusak seperti sekarang. Padahal baru setahun dibangun, belum ada satu tahun sudah rusak lagi,” ujar Liza.

Menanggapi keluhan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta membenarkan kondisi kerusakan jalan, khususnya di sisi kanan dari arah jalan tol melewati Gedung DPRD hingga Pertigaan Bunder.

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUTR Purwakarta, Dina Cahyadi, mengatakan bahwa perbaikan ruas jalan tersebut telah diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2027.

“Sudah diusulkan untuk dibangun dari DAK 2027. Nanti kendaraan berat yang bobotnya melebihi 8 ton dari jalan tol diarahkan masuk ke jalan nasional sampai Pertigaan Sasak Besi, kemudian belok kiri ke arah Jatiluhur,” kata Dina.

Dina menjelaskan, kapasitas maksimal yang diizinkan untuk jalan kabupaten adalah 8 ton. Namun pada kenyataannya, banyak truk bermuatan 12 hingga 24 ton yang melintas menuju arah Kawasan Industri Jatiluhur.

Ke depan, lanjut Dina, pihaknya akan memasang rambu-rambu peringatan batas tonase maksimal 8 ton di jalan kabupaten. Kendaraan berat di atas batas tersebut wajib melalui jalan nasional, lalu dari Pertigaan Sasak Besi belok ke jalan provinsi melalui batas Pertigaan Bunder sesuai dengan kelas jalannya.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUTR Purwakarta, Rahmat Amin. “Apa yang disampaikan Pak Dina itu benar, kita nantikan realisasinya di tahun 2027. Semoga semua berjalan lancar sesuai rencana, mewujudkan jalan yang mulus untuk Purwakarta yang lebih istimewa,” ujar Rahmat.

Beberapa sumber di lapangan, salah satunya Kepala Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Tedi Moch. Taufik (akrab disapa Ade Ojoy), menyampaikan kepada awak media agar para pengendara lebih waspada.

“Para pengendara truk harus hati-hati ketika melewati Pertigaan Sasak Besi saat mau belok. Dari dulu sering terjadi truk terguling dan isinya tumpah,” ujar Tedi mengingatkan.

Tedi turut mengapresiasi jajaran DPUTR yang sudah mengusulkan pembangunan jalan di wilayahnya.

“Dari Pertigaan Bunder hingga Kantor Pajak dan Posbakum itu termasuk wilayah Bunder. Setelah itu, ke arah Gedung DPRD dan seterusnya sudah masuk wilayah Desa Mekargalih,” pungkasnya.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menitikberatkan pada dua program utama, yakni penguatan Kebun Istimewa sebagai pusat edukasi dan praktik pertanian, serta implementasi Program Sekolah Berkebun (PSB).

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong regenerasi petani yang menjadi perhatian nasional. Peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pembentukan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan,” ujar Bupati yang akrab disapa Om Zein, Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan Sensus Pertanian BPS 2023, jumlah petani di Indonesia mengalami penurunan 7,4 persen dalam 10 tahun terakhir. Dari 31,70 juta petani pada 2013, jumlahnya menyusut menjadi 29,34 juta orang pada 2023. Penurunan ini didominasi oleh berkurangnya petani muda, sementara sekitar 70 persen petani saat ini berusia lanjut.

Menurut Om Zein, kondisi tersebut harus dipandang sebagai isu strategis jangka panjang.

“Regenerasi petani merupakan isu nasional, bukan hanya isu daerah. Jika ingin mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, investasi terbesar harus pada pembangunan SDM dan sistemnya. Kolaborasi ini menjadi bagian dari kontribusi Purwakarta dalam agenda tersebut,” tegasnya.

Selain fokus pada edukasi, kerja sama ini juga diarahkan untuk menyelaraskan potensi produksi hortikultura daerah dengan kebutuhan pasar, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, penguatan sektor pertanian diharapkan berdampak tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga distribusi dan keberlanjutan sistem pangan.

Dalam rangkaian kegiatan, Bupati Purwakarta beserta jajaran meninjau fasilitas produksi dan riset EWINDO untuk melihat langsung proses pengembangan varietas hortikultura yang adaptif terhadap kondisi agroklimat serta kebutuhan petani.

Managing Director EWINDO, Glenn Pardede, menegaskan bahwa peran sektor swasta dalam pertanian harus dilihat secara komprehensif.

“Kami percaya kontribusi industri pertanian tidak berhenti pada penyediaan benih. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem agar inovasi diikuti edukasi, produktivitas diiringi keberlanjutan, dan pertanian tetap relevan bagi generasi berikutnya,” ujarnya.

Glenn menjelaskan, model kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pembangunan pertanian berbasis ekosistem, melalui sinergi kebijakan, inovasi, dan transfer pengetahuan.

Menurutnya, pertanian daerah tidak cukup bertumpu pada input produksi semata, tetapi juga harus didukung peningkatan kompetensi, kesinambungan pembelajaran, serta kesiapan generasi penerus untuk terlibat aktif.

Dengan pendekatan tersebut, Purwakarta diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai daerah berpotensi hortikultura yang dikelola secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap agenda ketahanan pangan nasional.

Gerakan ini sederhana tapi sarat makna: menyisihkan Rp1.000 per hari untuk membantu sesama. Tak sekadar program seremonial, langkah ini menjadi simbol kepedulian sosial yang ingin ditanamkan kembali di tengah masyarakat.

“Gerakan ini bukan kewajiban, tapi panggilan hati. Siapa pun bisa ikut, kapan pun bisa memberi,” kata Om Zein dalam sambutannya.

Gerakan Kemanusiaan dengan Napas Kearifan Lokal

Program Poe Ibu digagas dengan semangat kearifan lokal Sunda yang berakar pada falsafah silih asah, silih asih, silih asuh, saling mengasah kemampuan, saling menyayangi, dan saling membantu.

Gerakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu, yang memiliki dasar hukum kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Acara peluncuran dihadiri para pejabat, ASN, kepala desa, hingga perwakilan masyarakat umum. Semua sepakat bahwa seribu rupiah bukan soal nilai, melainkan niat untuk berbagi.

Om Zein menjelaskan, dengan jumlah aparatur pemerintah yang mencapai 12.500 orang, potensi pengumpulan dana sangat besar. Dari total itu, terdiri atas 5.853 PNS, 2.221 PPPK, 4.426 tenaga paruh waktu, dan 183 kepala desa.

“Kalau setiap orang menyumbang seribu rupiah per hari, hasilnya bisa luar biasa. Apalagi bila masyarakat ikut berpartisipasi,” ujarnya optimistis.

Kotak donasi Poe Ibu telah disebar di setiap kantor pemerintahan dan fasilitas umum. ASN maupun masyarakat bisa menyumbang kapan saja dengan penuh keikhlasan.

Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya, membantu warga peserta BPJS Kesehatan yang kesulitan biaya transportasi saat berobat, atau anak-anak yang hampir putus sekolah karena kendala ekonomi.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Purwakarta juga membuka Pos Pengaduan Poe Ibu di Taman Katresna, yang mulai beroperasi Selasa (7/10/2025) setiap hari kerja pukul 09.00–15.00 WIB.

Namun, Om Zein menegaskan, tidak semua pengadu otomatis mendapat bantuan. “Kami akan memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan, agar tepat sasaran,” jelasnya.

Gerakan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat rereongan (gotong royong) di Purwakarta. Dengan seribu rupiah yang dikumpulkan setiap hari, diharapkan lahir solidaritas sosial yang kuat di tengah masyarakat.

“Boleh sehari dua kali menyumbang, tak ada batasan. Yang penting dari hati,” tutup Om Zein dengan senyum.

Gerakan Sapoe Sarebu membuktikan bahwa kepedulian tidak selalu butuh angka besar — cukup dari niat tulus dan rasa kemanusiaan yang menyatukan.

Reporter : Ronal

Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan organisasi masyarakat, OKP, TNI-Polri, serta berbagai unsur masyarakat.

Dengan mengangkat tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, kegiatan ini tidak sekadar seremonial tahunan. Upacara tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya simbol, melainkan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

“Di dalam Pancasila terdapat lima dasar yang jika kita jalankan dengan sungguh-sungguh, Insya Allah akan membawa keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat,” ujar Abang Ijo.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya para Kepala Dinas dan Camat, yang dinilainya telah bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kinerja pemerintah harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Yang terpenting, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari layanan pemerintah,” tambahnya.

Dalam rangkaian upacara tersebut, turut diserahkan penghargaan hasil evaluasi pengawasan kearsipan internal tahun 2025 kepada sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik. Piagam diberikan untuk dua kategori, yaitu:

• Kategori Dinas: Disnakertrans, RSUD Bayu Asih, DKUPP, BKPSDM, DPPKB, dan BPBD.
• Kategori Kecamatan: Darangdan, Pasawahan, Bojong, dan Purwakarta.

Seluruh OPD dan kecamatan penerima penghargaan meraih predikat memuaskan.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa dalam mempertahankan ideologi negara. Peringatan ini juga diharapkan mampu menanamkan kesadaran bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga persatuan serta menjadikan Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Momentum tersebut ditutup dengan ajakan untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Sebab, lebih dari sekadar dasar negara, Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama-sama.

Reporter : Ronal>

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada hari Jumat, 26 September 2025, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Nina Herlina, memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Kerja Sekda.

Rapat ini bertujuan untuk membahas secara teknis isi perjanjian kerjasama yang akan menjadi landasan bagi peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Purwakarta.

Fokus utama dari kerjasama ini adalah perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja non-formal, aparatur desa, serta pekerja sektor rentan lainnya.

Plh. Sekda Purwakarta, Nina Herlina menekankan bahwa perlindungan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta. “Dukungan dari seluruh perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam implementasi program-program jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” ujar Nina Herlina.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan, termasuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta optimis dapat mencapai target Universal Coverage (UC) sebesar 75% pada tahun 2025.

Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih luas dan tepat sasaran bagi seluruh pekerja di Kabupaten Purwakarta, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. (Diskominfo Purwakarta)

Kepala Diskominfo Purwakarta, Hendra Fadly, mengatakan penataan dilakukan menyusul semakin banyaknya penyedia layanan internet dan TV kabel yang memasang jaringan di wilayah tersebut.

“Pemasangan kabel nantinya harus lebih rapi, baik di jalan utama maupun di pemukiman. Kami ingin kabel yang ada tidak hanya aman tetapi juga enak dipandang,” ujar Hendra, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, pertumbuhan jumlah penyedia layanan digital membuat kabel semakin menumpuk di ruang publik. Kondisi ini menimbulkan persoalan estetika sekaligus risiko keselamatan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian ialah tiang kabel miring karena tersangkut kendaraan.

Diskominfo menegaskan, selain memperhatikan keindahan tata kota, langkah ini juga bertujuan mencegah kecelakaan akibat pemasangan kabel yang tidak standar.

“Jadi, selain terlihat rapih, bagi pengendara dijalan aman dalam berkendara.” Pungkasnya.

Dengan penataan ulang tersebut, pemerintah daerah berharap jaringan komunikasi tetap berjalan optimal sekaligus menjaga kenyamanan serta keamanan warga.

Reporter: Ronal

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, melakukan kunjungan kerja ke kebun melon milik PT Sweet Greens Indonesia, sekaligus mengumumkan inisiatif baru untuk membangkitkan minat generasi muda di sektor pertanian.

Dalam kunjungan tersebut, Om Zein menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan PT Sweet Greens Indonesia yang dinilai telah memberi dampak positif bagi daerah. Ia menyebut, kehadiran perusahaan ini membawa peluang besar, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pemberdayaan masyarakat.

“Kami ingin manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Apalagi, nama Purwakarta tercantum langsung pada label produk mereka. Ini jadi kebanggaan tersendiri,” ujar Om Zein kepada awak media, Kamis (25/9/2025).

Sebagai langkah konkret, Pemkab Purwakarta tengah menyiapkan program pelatihan khusus bagi pemuda lokal yang belum terserap industri. Mereka akan diarahkan ke sektor pertanian modern melalui kolaborasi bersama PT Sweet Greens.

Program ini mencakup pelatihan teknis, magang, hingga bantuan permodalan dan akses pasar setelah pelatihan selesai. Pemerintah juga berencana memfasilitasi kemitraan antara investor dan calon petani muda agar usaha mereka bisa berkelanjutan.

“Kami ingin menciptakan jembatan antara anak muda yang punya semangat bertani dan para pemilik modal. Dengan pemasaran yang sudah terjamin, mereka tidak perlu ragu terjun ke dunia pertanian,” tambahnya.

Pihak PT Sweet Greens Indonesia pun menyambut positif rencana tersebut. Muhammad Adiyatma, Manajer Produksi dan Agronomis perusahaan, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program magang dan pelatihan yang dimaksud.

“Kami akan siapkan program magang secara resmi, lengkap dengan perjanjian dan pemberian uang saku. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung pengembangan SDM lokal,” katanya.

Adiyatma juga menekankan bahwa pertanian kini bukan lagi pekerjaan yang identik dengan kotor dan kumuh. Dengan metode hidroponik tanpa tanah yang mereka terapkan, lingkungan kerja menjadi bersih, modern, dan lebih menarik bagi generasi muda.

Kunjungan dan program kolaborasi ini menjadi angin segar bagi dunia pertanian di Purwakarta. Pemerintah dan sektor swasta kini berjalan seiring untuk membuka jalan baru bagi anak-anak muda agar melihat pertanian sebagai peluang, bukan keterpaksaan.

Dengan dukungan pelatihan, modal, hingga kepastian pasar, upaya ini diharapkan mampu mencetak petani-petani muda yang inovatif, produktif, dan mandiri dalam beberapa tahun ke depan.

Acara ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bambu dalam berbagai aspek, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga budaya.

Acara ini menampilkan berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam sambutannya, Purwanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Bambu Sedunia merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 18 September.

“Peringatan kali ini terasa istimewa karena Dinas Kebudayaan ikut berpartisipasi dengan mengadakan acara pembudayaan permainan tradisional di Arboretum Bambu. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan bambu sebagai sarana permainan dan tempat pendidikan yang menarik,” kata Purwanto.

Kang Ipung, begitu ia kerap disapa juga menambahkan bahwa saat ini Arboretum Bambu Linuhung memiliki 42 jenis bambu. Pihaknya berencana untuk terus mengembangkan koleksi bambu tersebut jika lahan memungkinkan.

“Selain itu, fasilitas pendukung seperti jogging track, amfiteater, dan penataan taman juga akan dilengkapi untuk meningkatkan daya tarik arboretum ini,” ujar Kang Ipung.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, dalam berbagai tekanannya pentingnya bambu sebagai tanaman yang telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Bambu memiliki kemampuan menyerap karbon lima kali lebih tinggi dari pohon biasa, serta berperan penting dalam menjaga kestabilan tanah dan mencegah erosi.

Abang Ijo Hapidin juga menyoroti potensi ekonomi kreatif bambu yang luar biasa. Banyak pengrajin bambu lokal yang menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dan berorientasi ekspor.

“Oleh karena itu, dukungan terhadap pelatihan, inovasi, dan pemasaran produk-produk bambu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan,” kata Bang Ijo.

Keberadaan arboretum bambu di SDN 2 Cikopo merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan kecintaan peserta didik terhadap tanaman bambu. Arboretum ini juga berfungsi sebagai tempat konservasi berbagai jenis bambu yang ada di dunia. Diperkirakan, kawasan ini dapat menjadi kawasan edukatif dan rekreatif bagi guru dan siswa.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofyan, menambahkan bahwa bambu memiliki peran penting sebagai alat pemersatu, peningkatan kebudayaan, dan peningkatan ekonomi melalui ekonomi kreatif. Pihaknya berharap peringatan Hari Bambu Sedunia dapat menggema di seluruh Jawa Barat, bahkan hingga tingkat nasional.

Melalui peringatan Hari Bambu Sedunia ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat komitmen untuk melestarikan bambu sebagai bagian dari warisan budaya dan lingkungan, mendukung pengrajin lokal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya bambu dalam kehidupan di masa depan.

Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Acara ini berlangsung di Bale Yudhistira, Setda Purwakarta, pada Senin (8/9/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha, menyampaikan bahwa Pemkab telah melaksanakan dua tugas utama dalam mendukung program MBG, yaitu penyediaan lahan untuk pembangunan dapur makanan bergizi gratis dan pembentukan tim percepatan.

“Pemkab Purwakarta telah menyiapkan beberapa lokasi alternatif untuk pembangunan dapur makanan bergizi gratis,” ujar Sekda Norman dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa tim dari Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei lapangan dan diharapkan pembangunan dapur dapat dimulai pada November 2025.

Sementara, Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Inf Ardha Cairopa Pahri Putra, S.I.P., M.PM, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memastikan standarisasi kebersihan dan higienitas dalam pengelolaan makanan, mulai dari kebersihan lingkungan, peralatan, hingga penjamah makanan. Selain pelatihan, Pemkab juga akan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa SPPG secara acak sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati terkait bidang pengawasan.

Ketua Pelaksana Pelatihan, Saefudin, menekankan pentingnya pelatihan hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan dapur SPPG sebagai syarat untuk menjaga kualitas olahan makanan yang akan disajikan kepada siswa atau penerima manfaat lainnya.

“Pelatihan ini tentu menjadi salah satu syarat penting, untuk mengusulkan dokumen SLHS bagi mitra SPPG yang ada di wilayah Purwakarta,” ujar Saefudin. Dokumen SLHS sendiri berfungsi untuk menjamin standar kebersihan dan kelayakan bagi setiap unit dapur SPPG dan akreditasi dapur SPPG pada tahun berikutnya.

Program makan bergizi gratis merupakan program prioritas nasional yang diatur dalam Perpres 83 Tahun 2024 tentang badan gizi nasional. Program ini memiliki empat tujuan utama, yaitu menurunkan angka prevalensi stunting anak, menaikkan angka kecukupan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berskala daerah

Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas seismik Sesar Lembang, di mana dalam sepekan terakhir tercatat tiga gempa bumi bermagnitudo rendah yang berpusat di jalur patahan aktif tersebut.

Heryadi Erlan Djuhayat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta, menyatakan bahwa pihaknya telah menggencarkan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di berbagai daerah rawan bencana.

“Kami berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi ini mencakup praktik evakuasi mandiri yang sangat penting untuk keselamatan diri,” ujarnya, kepada awak media, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada desa-desa yang berpotensi terdampak langsung oleh aktivitas Sesar Lembang, seperti Desa Pusakamulya di Kecamatan Kiarapedes, Desa Babakan di Kecamatan Wanayasa, Desa Bojong Timur di Kecamatan Bojong, dan beberapa desa lainnya.

Selain sosialisasi, BPBD juga akan memasang rambu-rambu informasi bencana, jalur evakuasi yang jelas, serta titik kumpul yang mudah diakses di seluruh daerah rawan bencana. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat memiliki panduan visual yang memadai saat terjadi situasi darurat.

Dengan menghadirkan 192 Rumah Restorative Justice (RJ) di desa dan kelurahan se-Kabupaten Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, bersama dengan Kajari Purwakarta, Martha Parulina Berliana, pada Rabu, 13 Agustus 2025, meninjau langsung calon Rumah RJ di Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam merealisasikan program yang sangat dinantikan masyarakat.

“Hari ini, saya bersama Ibu Kajari melihat langsung potensi Rumah Restorative Justice ini. Tentu saja, perbaikan segera akan dilakukan agar rumah ini bisa segera berfungsi melayani masyarakat,” kata Om Zein, sapaan akrabnya.

Dukungan penuh dari Bupati terhadap program Kejari Purwakarta ini menandakan sinergi yang kuat antara eksekutif dan yudikatif. Dalam waktu dekat, Pemkab Purwakarta dan Kejari Purwakarta akan secara resmi mencanangkan program Rumah RJ di setiap desa dan kelurahan.

“Rumah RJ ini akan menjadi tempat pertama bagi warga untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Musyawarah menjadi kunci utama, dan jika tidak menemukan titik temu, barulah jalur pengadilan menjadi pilihan terakhir,” jelas Om Zein.

Kajari Purwakarta, Martha Parulina Berliana, menambahkan bahwa bangunan di Desa Karangmukti ini merupakan aset sitaan Kejari Purwakarta yang akan diubah menjadi ruang mediasi yang nyaman dan berkeadilan.

“Kami sangat berterima kasih atas respons cepat Bapak Bupati. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam mewujudkan Rumah RJ di setiap desa dan kelurahan. Ini adalah wujud nyata keadilan restoratif yang mengedepankan kearifan lokal,” tutur Martha.

Kajari Martha juga menekankan pentingnya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. “Jangan sampai setiap masalah kecil langsung dibawa ke pengadilan. Rumah RJ hadir sebagai solusi alternatif yang lebih humanis dan efektif,” tegasnya.

Lebih dari sekadar tempat mediasi, Rumah RJ di Desa Karangmukti juga akan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kantor Koperasi Merah Putih akan beroperasi di sana, dan lahan kosong akan dimanfaatkan oleh kelompok lansia untuk menanam melon. “Ini adalah konsep Rumah RJ yang ideal, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberdayakan masyarakat,” kata Martha.

Sementara, Kasi Pidum Kejari Purwakarta, Andi Irawan Haqiqi, menambahkan bahwa Rumah RJ adalah wujud nyata kehadiran Kejaksaan di tengah masyarakat. Melalui pendekatan Restorative Justice yang berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntutan dapat dihentikan demi terciptanya keadilan yang hakiki.

“Kami berharap, Rumah RJ dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan semangat gotong royong di masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan kedamaian,” ujar Andi.

Tujuan mulia dari Rumah RJ adalah menjadi solusi atas setiap permasalahan di masyarakat, menggali kearifan lokal, serta menciptakan ruang musyawarah yang damai dan harmonis.

Dengan semangat kebersamaan, Purwakarta siap menjadi pelopor keadilan restoratif di Indonesia. Mari kita dukung dan sukseskan program Rumah Restorative Justice untuk Purwakarta yang lebih baik.

Pada penilaian tahun ini, Pemkab Purwakarta menargetkan untuk meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda, meningkat dari pencapaian sebelumnya, Swasti Saba Padapa, yang diraih pada tahun 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha, menyampaikan hal ini usai mengikuti verifikasi lanjutan penyelenggaraan KKS tahun 2025 secara virtual di Aula Janaka Setda Kabupaten Purwakarta, Senin, 11 Agustus 2025.

“Hari ini kita baru saja menyelesaikan verifikasi lanjutan terkait Kabupaten Kota Sehat oleh tim verifikasi dari Pusat dan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Norman Nugraha, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina KKS Kabupaten Purwakarta, menambahkan bahwa target peningkatan penghargaan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Purwakarta dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat.

Sejumlah tatanan menjadi fokus utama dalam penilaian KKS tahun ini, meliputi: Kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran, dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, dan pencegahan dan penanganan bencana

Tim verifikator memberikan berbagai saran dan masukan yang konstruktif.

“Secara prinsip, Pemkab Purwakarta siap melengkapi kekurangan-kekurangan administratif dan pelaksanaan di lapangan dalam waktu 2×24 jam, sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelas Norman.

Salah satu inovasi unggulan yang menjadi perhatian dalam penilaian ini adalah program Ngosrek yang digagas oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein. Program ini bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh dan masuk dalam tatanan kedua penilaian KKS.

Bupati Purwakarta Om Zein telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4/104-DLH/2025 tentang Gerakan Ngosrek Bareng pada 7 Maret 2025. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Purwakarta yang bersih, sehat, nyaman, serta melestarikan lingkungan hidup.

Gerakan Ngosrek Bareng melibatkan seluruh unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta partisipasi aktif dari komponen masyarakat seperti Linmas, RT, RW, pemuda/i, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat.

“Gerakan Ngosrek Bareng juga telah mendapatkan pengakuan Rekor MURI dengan Nomor 11285/R.MURI/VII/2025 atas rekor kerja bakti bersih jalan oleh peserta terbanyak,” ungkap Norman.

Sebagai informasi, Kabupaten Purwakarta sebelumnya telah meraih penghargaan Swasti Saba Padapa pada tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan di Jakarta.

Swasti Saba merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk mendorong dan memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat.

Penghargaan ini memiliki beberapa tingkatan, yaitu Swasti Saba Padapa, Swasti Saba Wiwerda, dan Swasti Saba Wistara, dengan Wistara sebagai tingkatan tertinggi

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, akademisi, aktivis lingkungan, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat umum.

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral dalam menangani permasalahan lingkungan.

Dia menyampaikan bahwa peringatan HLHD merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang urgensi pelestarian lingkungan hidup. Penanganan isu lingkungan, menurutnya, memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dia mengungkapkan sejumlah capaian Kabupaten Purwakarta dalam pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.

“”Di antaranya perumusan strategi pembangunan yang jelas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta terjalinnya kerja sama efektif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam investasi pemulihan lingkungan,” kata dia.

Lebih lanjut, Pemkab Purwakarta telah menerapkan berbagai strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan dan industri yang ramah lingkungan. Kedua yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas lingkungan permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk revitalisasi bangunan publik, pemeliharaan taman kota, dan peningkatan infrastruktur. Yang Ketiga peningkatan akses dan pemeliharaan sarana sanitasi lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Belakangan, kasus tersebut menjadi sorotan publik ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).

Dari informasi di lapangan, pukul 13.30 WIB ada beberapa orang Kejaksaan melakukan pengeledahan di sejumah lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,

Pengeledahan tersebut, diduga erat kada kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi mobil mewah Toyota Inova.

Seperti diketahui, kasus ini tengah dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Purwakarta.

Sayangnya, informasi yang didapat dilingkungan Pemkab Purwakarta belum valid kebenaran pengeledahan tersebut, lantaran tak ada pejabat yang berkompeten dalam memberikan informasi tersebut.

“Betul tadi ada beberapa orang dari Kejaksaan. Kira-kira 4 orang lah. Tapi saya kurang tau apa kepentingannya,” kata sumber yang juga salah satu pegawai Pemkab Purwakarta, Kamis (20/3/2025).

“Soal melakukan pengeledahan atau tidak kurang tau ya. Cuma saya liat, orang-orang Kejaksaan tersebut menuju kantor Ogan Lopian,” sambungnya.