Proyek tersebut diproyeksikan menjadi SNT pertama di Provinsi Lampung.

Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah (BAST) yang berlangsung di Ballroom Hotel Episode BSD, Tangerang, Kamis (30/7/2026).

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, bersama Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.

Lahan yang dihibahkan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan berada di kawasan belakang Universitas Muhammadiyah (UM) Tulang Bawang.

Lokasi itu telah disiapkan sebagai area pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Pengelolaan Lahan Resmi Menjadi Kewenangan Kemendikdasmen

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, M. Ami Iswandi Ismed Balaw, menjelaskan bahwa setelah penandatanganan BAST, seluruh kewenangan terkait pengelolaan aset, mulai dari administrasi, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pemeliharaan lahan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen.

Ia mengatakan, pemerintah daerah kini tinggal menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi tambahan, yakni dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), sebelum proses pembangunan dimulai.

“Insya Allah SNT akan hadir di Tulang Bawang. Saat ini kami tinggal menyelesaikan dokumen AMDAL dan ANDALALIN. Targetnya pembangunan dimulai pada Oktober 2026 dan selesai pada Juli 2027,” ujar Ami.

Ia juga mengajak masyarakat Tulang Bawang untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut agar pemerataan akses pendidikan berkualitas di daerah dapat segera terwujud.

Menurutnya, SNT merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Kabupaten Tulang Bawang akan menjadi daerah pertama di Lampung yang memiliki Sekolah Nasional Terintegrasi.

Seleksi Khusus bagi Siswa Berprestasi

Sekolah Nasional Terintegrasi di Tulang Bawang dirancang sebagai sekolah unggulan yang hanya menerima peserta didik berprestasi dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang.

Pendaftaran tidak dibuka bagi calon siswa dari luar daerah.

Penerimaan peserta didik direncanakan dimulai pada tahun 2027 dengan jenjang awal SMP dan SMA. Masing-masing jenjang akan menerima 40 siswa atau dua rombongan belajar (rombel).

Sementara itu, pembukaan jenjang SD akan dilakukan pada tahap berikutnya.

SNT mengusung pendekatan pembelajaran berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang dipadukan dengan pengembangan olahraga (Sports).

Konsep tersebut didukung fasilitas pendidikan bertaraf internasional guna mencetak lulusan yang unggul di bidang akademik maupun nonakademik.

“Kami mengajak seluruh insan pendidikan di Tulang Bawang untuk mulai memperkuat fondasi pembelajaran STEAM. Semoga semakin banyak putra-putri daerah yang mampu bersaing dan menjadi bagian dari SNT Tulang Bawang,” kata Ami.

Melalui pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berharap dapat melahirkan generasi muda yang unggul, berkarakter, serta memiliki daya saing global untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah di masa depan. []

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (28/7/2026).

Rapat dihadiri oleh anggota Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertugas menyusun perencanaan anggaran daerah.

Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama DPRD menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

Sekda Ferli Yuledi menyampaikan bahwa penyusunan anggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memastikan setiap program yang dirancang memiliki manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan warga.

“Pembahasan ini merupakan bagian penting untuk memastikan program yang disusun tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Tulang Bawang,” kata Ferli.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen menghadirkan perencanaan anggaran yang transparan, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian utama meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan penanganan kemiskinan dan stunting.

Dalam rapat tersebut, jajaran Pemkab dan DPRD turut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari perkiraan pendapatan daerah tahun 2027, arah kebijakan belanja, hingga program pembangunan yang akan menjadi prioritas.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan dokumen KUA-PPAS yang berkualitas dan menjadi landasan kuat dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2027.

“Dengan perencanaan yang dilakukan secara matang dan bersama-sama sejak awal, kami berharap pelaksanaan APBD 2027 dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujar Ferli.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama DPRD akan terus melanjutkan pembahasan hingga seluruh agenda memperoleh kesepakatan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan merata. []

Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya penataan ASN secara objektif, transparan, dan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Sekda Ferli Yuledi menegaskan bahwa proses mutasi dan alih tugas ASN harus mengacu pada sejumlah indikator, mulai dari kinerja, kompetensi, integritas, hingga kebutuhan riil pada masing-masing perangkat daerah.

“Mutasi bukan sekadar perpindahan tempat. Ini merupakan strategi untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Ferli.

Ia meminta Tim Penilai Kinerja menjalankan tugas secara objektif dan profesional dalam memberikan rekomendasi. Setiap keputusan, kata dia, harus mempertimbangkan capaian kinerja, kedisiplinan, rekam jejak, serta potensi pengembangan ASN.

Menurutnya, penataan ASN yang tepat sasaran akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Dengan komposisi pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan kerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu bekerja lebih produktif dan responsif.

“Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang profesional, adaptif, dan memiliki semangat pengabdian tinggi. Melalui rapat ini, kita memastikan setiap proses alih tugas benar-benar mendukung visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang,” tegasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran terkait dari Sekretariat Daerah serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulang Bawang.

Hasil pembahasan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Tulang Bawang untuk proses penetapan lebih lanjut.

Melalui proses mutasi dan alih tugas yang terukur, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat. []

Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan Kawasan Ekonomi Biru yang menjadi salah satu program strategis daerah.

Prosesi penandatanganan peralihan hak berlangsung di Meeting Room 3 Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (21/7/2026).

Dokumen peralihan ditandatangani langsung oleh Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., bersama Direktur PT Central Proteina Prima, Arman Z. Diah.

Peralihan hak atas tanah tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset yang akan digunakan sebagai lokasi pengembangan Kawasan Ekonomi Biru.

Legalitas lahan dinilai menjadi fondasi utama agar proses pembangunan kawasan dapat berjalan sesuai rencana.

Program Kawasan Ekonomi Biru merupakan bagian dari strategi Pemkab Tulang Bawang untuk mengoptimalkan potensi wilayah, terutama di sektor kelautan, perikanan, kawasan pesisir, serta pengembangan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Dengan status kepemilikan lahan yang kini telah jelas, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menyusun perencanaan maupun merealisasikan pembangunan kawasan.

Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi daerah sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan peralihan hak turut disaksikan jajaran manajemen PT Central Proteina Prima, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulang Bawang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang, serta BPN Provinsi Lampung.

Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri atas DPRD, Polres, dan Kodim.

Selain itu, kegiatan dihadiri Camat Rawa Jitu Timur, Camat Rawa Jitu Selatan, para kepala kampung se-Kecamatan Rawa Jitu Timur, serta Tim Percepatan Kabupaten Tulang Bawang, termasuk Aliza Gunado, S.T., C.Med.

Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, mengatakan peralihan hak atas tanah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan penataan administrasi aset secara tertib.

Langkah itu juga menjadi dukungan nyata terhadap pembangunan kawasan strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, Pemkab Tulang Bawang akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna mengembangkan potensi daerah secara terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Biru, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. []

Kehadiran Herlinawati bersama jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Tulang Bawang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKG PKK tingkat nasional yang diikuti para Ketua TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”, peringatan HKG ke-54 menjadi momentum untuk memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan keluarga.

Sejumlah program unggulan PKK dari berbagai daerah turut ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Program yang dipamerkan mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, kesehatan, hingga pendidikan dan pembentukan karakter anak.

Perkuat Peran PKK di Daerah

Ny. Herlinawati Qudrotul menilai peringatan HKG PKK ke-54 memiliki arti penting dalam memperkuat sinergi dan komitmen para kader PKK di seluruh Indonesia.

“PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Dengan menguatkan 10 Program Pokok PKK dan mendukung Asta Cita, kita optimis dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Menurutnya, TP PKK Kabupaten Tulang Bawang akan terus mendorong pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar berjalan selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Beberapa fokus yang menjadi perhatian di antaranya peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

“Harapannya, setelah mengikuti kegiatan nasional ini, kita bisa membawa semangat baru dan program-program terbaik untuk diterapkan di Tulang Bawang. Mari kita bersama-sama gerakkan PKK sampai ke tingkat dusun, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Herlinawati.

Selain menjadi ajang memperkuat komitmen bersama, HKG PKK ke-54 juga dimanfaatkan sebagai ruang silaturahmi dan berbagi praktik baik antar daerah.

Melalui penguatan gerakan PKK, diharapkan peran keluarga sebagai fondasi pembangunan dapat semakin optimal sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Peringatan HKG PKK ke-54 ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada daerah dengan program PKK terbaik serta penampilan seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Reporter: Dian Aria S.

Dalam sidang terbuka tersebut, Ferli Yuledi memaparkan penelitian berjudul “Tipologi dan Model Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Lampung.”

Ujian promosi dipimpin langsung Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Ketua Tim Penguji. Sementara penguji eksternal yakni Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE.

Adapun tim penguji lainnya terdiri dari Dr. Arif Sugiono, S.Sos., M.Si., Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., Dr. Suripto, S.Sos., M.AB., Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., serta Dr. Dra. Dian Keagungan, M.H.

Disertasi Ferli Yuledi dibimbing oleh Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. sebagai promotor dan Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. sebagai ko-promotor.

Ujian promosi doktor tersebut turut dihadiri Bupati Tulang Bawang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan.

Dalam penelitiannya, Ferli Yuledi menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan P4GN tidak semata-mata bergantung pada regulasi maupun penegakan hukum. Menurutnya, efektivitas kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh keterpaduan peran pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal.

Penelitian tersebut kemudian merumuskan model implementasi P4GN berbasis kearifan lokal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Di antaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, hingga organisasi sosial.

Pendekatan itu menempatkan pencegahan narkotika sebagai tanggung jawab bersama melalui pola collaborative governance. Dengan demikian, kebijakan P4GN diharapkan tidak berjalan secara sektoral, melainkan menjadi gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan daerah.

Sementara dari sisi praktis, model yang dihasilkan dinilai dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNN, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan P4GN yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

Kajian tersebut juga menjadi salah satu penelitian doktoral yang secara khusus membahas implementasi kebijakan P4GN berbasis kearifan lokal di Provinsi Lampung. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan publik sekaligus mendukung strategi penanggulangan narkotika di Indonesia.

Reporter: Dian Aria S.

Dalam sambutannya, Bupati Qudrotul Ikhwan mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, jabatan yang diemban bukan sekadar bentuk apresiasi atas kompetensi yang dimiliki, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 63 pejabat fungsional yang hari ini resmi dilantik. Kepercayaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan bekerja secara profesional, disiplin, berdedikasi, dan menjunjung tinggi integritas,” ujar Qudrotul.

Ia menegaskan, pejabat fungsional memiliki posisi penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Kinerja mereka dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan berbagai program yang dijalankan pemerintah.

Karena itu, Qudrotul mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperluas wawasan, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Jangan pernah merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Teruslah belajar agar mampu memberikan pelayanan dan kinerja terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Selain peningkatan kompetensi, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjadikan budaya belajar sebagai bagian dari kehidupan aparatur sipil negara.

Menurutnya, ASN yang terus mengembangkan kemampuan akan lebih siap melahirkan inovasi dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menutup arahannya, Qudrotul menyampaikan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan akan semakin kompleks.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pejabat fungsional memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi agar setiap program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan optimal.

“Saya optimistis apabila seluruh aparatur memiliki visi yang sama, bekerja dengan integritas, saling mendukung, serta berorientasi pada hasil, maka cita-cita mewujudkan Tulang Bawang sebagai Kabupaten Udang Manis akan tercapai dengan baik,” pungkasnya.

Reporter: Dian Aria S.

Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Komisi II DPRD Tulang Bawang Desi Andriansyah, Wakil Ketua Komisi IV Aprina Sari, KS, serta Anggota Komisi III Sukma Yohanas.

Selain itu, rapat koordinasi juga dihadiri unsur Forkopimcam, Camat, Lurah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jajaran pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Hankam Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Tulang Bawang.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Tulang Bawang memiliki sebuah brand, yaitu Udang Manis. Selama ini pemerintah daerah terus berupaya mewujudkannya melalui berbagai program yang telah digulirkan,” ujar Hankam Hasan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah.

Menurutnya, partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat berjalan maksimal.

“Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah.

“Salah satu upaya yang dapat kita lakukan bersama adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Bupati bersama jajaran anggota DPRD juga membuka ruang dialog dengan masyarakat.

Sejumlah aspirasi dan masukan dari warga Kecamatan Menggala diterima sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Tulang Bawang. [**]

Reporter: Dian Aria S.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan bersama Wakil Bupati Hankam Hasan, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Dari total 40 anggota DPRD, sebanyak 28 orang mengikuti rapat. Berdasarkan jumlah kehadiran tersebut, pimpinan sidang menyatakan kuorum telah terpenuhi sehingga rapat dapat dilaksanakan sesuai agenda.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Hankam Hasan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan penghargaan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda secara optimal.

Ia menilai seluruh tahapan pembahasan berlangsung dengan semangat kebersamaan, komunikasi yang baik, dan penuh rasa kekeluargaan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang.

Selain itu, Wakil Bupati mengatakan pemerintah daerah telah mencermati berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus DPRD dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menerima berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan melalui proses pembahasan yang terbuka, dinamis, dan demokratis. Kami juga menyadari masih terdapat sejumlah hal yang perlu terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Tulang Bawang akan terus membuka ruang terhadap evaluasi, saran, maupun kritik yang bersifat membangun sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi Tulang Bawang sebagai “Kabupaten Udang Manis”.

Reporter: Dian Aria S.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mempercepat penanganan dan pemulihan warga yang terdampak longsor di Kelurahan Menggala Kota.

Dalam peninjauan itu, Bupati Qudrotul Ikhwan menyampaikan bahwa Pemkab Tulang Bawang bersama Baznas Tulang Bawang telah menyiapkan lahan milik pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah relokasi bagi warga terdampak.

“Hari ini kami bersama Baznas Tulang Bawang meninjau lokasi yang telah disiapkan untuk relokasi. Beberapa rumah warga yang terdampak longsor akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman melalui pembangunan hunian baru,” ujar Qudrotul.

Ia menjelaskan, pembangunan rumah relokasi akan dilakukan secara bertahap agar prosesnya berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahap awal, sebanyak empat unit rumah akan dibangun terlebih dahulu.

Menurutnya, sebelum pembangunan dimulai, pemerintah akan melakukan pematangan lahan karena adanya pergeseran lokasi pembangunan. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu.

“Secara keseluruhan terdapat sembilan titik rumah yang akan dibangun dalam kawasan relokasi ini. Setelah pematangan lahan selesai, pembangunan rumah akan segera dimulai,” jelasnya.

Bupati juga berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana. Ia berpesan agar rumah yang nantinya ditempati dapat dijaga dan dirawat dengan baik oleh para penerima manfaat.

“Semoga program ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang terdampak longsor. Kami berharap rumah yang dibangun nantinya dapat dimanfaatkan serta dirawat dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Reporter: Dian Aria S.

Verifikasi faktual tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penilaian kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik yang telah dijalankan oleh Pemkab Tulang Bawang.

Dalam sambutannya, Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim verifikasi dari Pemerintah Provinsi Lampung yang hadir di Sai Bumi Nengah Nyappur.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang turut mendukung upaya peningkatan kualitas pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh pihak dalam kegiatan verifikasi faktual Penghargaan Kinerja Daerah Tahun 2026 ini. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di masa mendatang,” ujar Qudrotul Ikhwan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati turut mengungkapkan rencana pengembangan kawasan strategis di wilayah Dipasena.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan menerima hibah lahan seluas kurang lebih 1.500 hektare, yang terdiri dari sekitar 1.000 hektare lahan persawahan dan 500 hektare lahan daratan.

Menurutnya, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian melalui program hilirisasi. Dari total lahan yang akan diterima, sekitar 400 hingga 500 hektare direncanakan menjadi kawasan hilirisasi yang didukung oleh investor.

“Insyaallah pada tanggal 14 hingga 15 mendatang, lahan seluas sekitar 1.500 hektare di Dipasena akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebagian lahan akan digunakan sebagai kawasan hilirisasi peternakan, perikanan, dan pertanian. Investor sudah tersedia, namun peletakan batu pertama belum dapat dilakukan karena status lahan masih belum menjadi aset pemerintah daerah. Setelah penyerahan dilakukan, kami akan segera mengurus Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” jelasnya.

Reporter: Dian Aria.S

Peluncuran program dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, disaksikan jajaran pemerintah daerah, pengurus BAZNAS, KORPRI, serta masyarakat penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Qudrotul Ikhwan menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial dan semangat gotong royong dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, bantuan RTLH dan relokasi rumah tidak hanya sekadar menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menjadi cerminan nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian antarsesama.

“Program ini menjadi bukti bahwa rasa peduli terhadap sesama dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah islamiyah harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Qudrotul Ikhwan.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, KORPRI, dan BAZNAS menjadi kekuatan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah dan lembaga sosial bergerak bersama, berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif. Prinsip kebersamaan menjadi modal utama dalam membantu warga yang membutuhkan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Ferli Yuledi, menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang atas kontribusinya dalam mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan.

Ferli mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah daerah serta peran aktif BAZNAS dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui program bantuan perumahan dan kegiatan sosial lainnya.

Ia berharap sinergi antara Pemkab Tulang Bawang, KORPRI, dan BAZNAS dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial yang dijalankan. []

Reporter: Aria. S