Hal ini diberlakukan untuk memastikan kendaraan dinas hanya digunakan sesuai dengan tugas operasionalnya.

“ASN tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik. Kendaraan dinas itu dipakai untuk dinas saja, sesuai area operasionalnya. Jangan dipakai mudik, apalagi unit di bawahnya,” kata Wali Kota Bandung, Farhan, Jumat (21/3/2025).

Farhan mengatakan larangan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengatur penggunaan fasilitas negara agar tetap sesuai dengan peruntukannya.

BANDUNG, Eranasional.com – Pemkot Bandung kembali menggelar Car Free Day (CFD) di Jl. Ir. H. Djuanda (Dago), Kota Bandung, Minggu (4/6/2023). Kegiatan yang terakhir kali digelar pada 2020 silam ini disambut positif oleh masyarakat.

Indra, warga Buahbatu misalnya. Sudah lebih dari setahun ia menantikan Car Free Day kembali di Kota Bandung. Pria yang hobi bersepeda ini menyambut positif hadirnya CFD.

“Tentu senang ikut Car Free Day ya. Udara jadi segar. Semoga bisa hadir konsisten, karena kan hanya beberapa jam saja kegiatannya,” ujar Indra.

Hal serupa juga diungkapkan pasangan muda Gio dan Denisa yang jauh-jauh datang dari Pameungpeuk, Kabupaten Bandung untuk menikmati CFD di Kota Bandung.

Ia membawa buah hatinya dan mengaku sangat senang bisa bernostalgia di CFD.

“Dulu saya SMP di Kota Bandung, sekitar tahun 2011-an. Dan sering juga datang ke CFD. Setelah CFD sempat enggak ada, terus hadir lagi, tentu senang bisa ke sini lagi. Banyak kenangan di CFD,” kata Gio.

“Betul. Kita juga ke sini sambil liburan bareng anak,” kata Denisa menambahkan.

Lalu masih ada Ulul, Kiki, Resti, dan Arya. Keempatnya merupakan mahasiswa ITB yang sedang merantau di Kota Bandung. Mereka menyambut antusias hadir kembalinya CFD.

“CFD di Kota Bandung tuh selalu meriah. Senang bisa hadir menikmati suasananya,” ujar Kiki.

“Mungkin belum semeriah dulu ya, ini juga karena baru pertama. Kita sih berharapnya ini rutin digelar dan semakin ramai,” kata Arya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna yang hadir meninjau gelaran CFD menyebut, kegiatan ini rencananya akan digelar dua kali dalam sebulan, yaitu pada pekan pertama dan ketiga.

“Tentu kami sangat senang melihat antusiasme masyarakat.  Apalagi yang datang bukan hanya masyarakat kota Bandung saja. Puncak kegiatan CFD ini biasanya pada pukul 08.00-09.00 WIB,” ujar Ema.

Sebagai informasi, kegiatan CFD di Kota Bandung baru digelar di kawasan Dago saja. Ema menyebut, dengan berbagai pertimbangan dari peninjauan hari ini, tidak menutup kemungkinan CFD akan digelar di titik lainnya di Kota Bandung.

“Kalau kondisinya membaik, tidak menutup kemungkinan akan dibuka di kawasan lain, seperti Asia Afrika,” terangnya.

Untuk memastikan kenyamanan para pengunjung CFD, Ema memastikan, personel Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP hadir di CFD dan menyebar.

“Kita perhatikan masalah PKL juga. Lalu kita lihat kantong-kantong parkir, apakah sudah memadai? Tetapi seluruh personel Dishub Satpol PP sudah disebar (untuk memastikan kenyamanan pengunjung),” terangnya.

Senada dengan Ema, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono memastikan jajaran kepolisian hadir untuk menjaga kenyamanan para pengunjung CFD.

Ia juga memastikan rekayasa lalu lintas CFD berjalan normal seperti era sebelum pandemi.

“Pengecekan kami lakukan untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat menikmati CFD. Rekayasa lalu lintas pun dilaksanakan dengan baik,” terangnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Kota Bandung dengan luasnya sekitar 16 ribu hektar dihuni oleh beragam perbedaan. Mulai dari agama, suku, bahasa dan sebagainya. Hal inilah yang membuat Kota Bandung menjadi miniatur Repulik Indonesia.

“Kita daerah bagian dari Indonesia. Menjadi keharusan merawat kesatuan persatuan di tengah keanekaragaman. Apalagi Kota Bandung ini miniaturnya republik, dari Sabang sampai Merauke ada orang yang tinggal di Kota Bandung. Kita bangga itu. Bisa hidup dalam kedamaian,” kata Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna pada Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila, di Balai Kota Bandung, Kamis 1 Juni 2023.

Ema mengatakan, lewat peringatan Hari Lahir Pancasila ini warga Kota Bandung harus merawat kehidupan di tengah perbedaan.

“Maknanya bagaimana kita harus terus merawat kehidupan di tengah keanekaragaman. Ini harga mati,” tuturnya.

Pancasila sebagai landasan ideologi, lanjut Ema, juga sebagai pandangan hidup. Hal itu menjadi senjata untuk mempersatukan berbagai keragaman.

“Itulah senjata kekuatan kita. Pancasila mampu mempersatukan berbagai keragaman, pluralisme, etnis hingga agama,” ujarnya Ema.

Dengan hiduup penuh toleransi, Ema meyakini, Kota Bandung selalu dalam keadaan kondusif.

“Kita tidak pernah ada konflik. Itu menunjukan kedewasaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Kota Bandung. Itu luar biasa,” tuturnya.

Oleh karenanya, kata Ema, generasi muda terutama Gen Z harus terus belajar memahami perjuangan para pahlawan. Sehingga Pancasila, mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Harus belajar memahami bagaimana perjuangan kesejarahan. Lima sila ini menjadi satu kekuatan pilar, tidak bisa dipisahkan,” ujar Ema.

Ia mengatakan, Pancasila diuji ketika persoalan yang dihadapi bangsa bukan sekedar ideologi, tetapi juga berbagai isu seperti disintegrasi, diskriminasi, intoleransi, serta konflik antar kelompok.

“Tantangan ini harus diantisipasi, karena terkait amanah konstitusi yang mengharuskan semua komponen bangsa menegakan Pancasila secara konsisten,” katanya.

Apalagi tahun 2024 Kota Bandung akan melaksanakan pesta demokrasi. Bagi Ema, potensi konflik, gangguan keamanan dan ketertiban, dan ancaman lainnya terhadap kehidupan masyarakat cenderung meningkat.

“Meski potensi ancaman itu relatif kecil di Kota Bandung, kita harus tetap awas dan antisipatif. Yakni dengan menguatkan karakter masyarakat yang tangguh, cerdas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” harap Ema.

BANDUNG, Eranasional.com – Plh Wali Kota Bandung, Untuk itu, Ema Sumarna meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih banyak terjun ke lapangan. Para kepala OPD harus menginventarisasi berbagai masalah yang ada.

“Semua kepala OPD, Kepala UPT, termasuk aparatur kewilayahan harus turun ke lapangan. Semua wajib keliling menginventarisasi berbagai masalah yang ada. Saya ingin ada kepekaan,” ujarnya di sela-sela acara Bebersih Untuk Asiknya Trotoar Kota Agar Menyenangkan dan Unggul (Buat Kamu) di Jalan LLRE Martadinata, Rabu (31/5/2023).

Ema menginstruksikan, seluruh OPD konsisten memelihara urusan Kebersihan, Keidahan, dan Ketertiban Kota (K3).

“Bandung ini Harus menjadi barometer untuk urusan K3. Kita harus berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Termasuk infrastukur seperti trotoar, jalan dan berbagi pelayanan lainnya,” kata Ema.

Menurutnya, Kota Bandung merupakan salah satu destinasi wisata. Untuk itu, kebersihan dan kenyamanan kota harus menjadi prioritas agar menimbulkan kesan baik bagi wisatawan.

“Wisatawan datang ke Bandung sudah di atas 5 juta dalam satu tahun. Kesan menimbulkan pesan. Jadi kita harus memberikan kesan yang baik tentunya bagi warga dan wisatawan yang datang Ke Kota Bandung,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kota Bandung Didi Ruswandi mengaku telah mengusulkan berbagai perbaikan trotoar dan jalan demi menunjang K3 di Kota Bandung.

“Trotoar dan jalan di kawasan  Kandaga puspa, Kawasan jalan dan trotoar Tegalega kita usulkan. Termasuk kawasan Wiyataguna meskipun itu jalan Provinsi kita usulkan,” katanya.

Pada acara Buat Kamu di Jalan LLRE Martadinata, para petugas membersihkan trotoar di kawasan tersebut. Hasilnya, trotoar semakin bersih dan asri.

BANDUNG, Eranasional.com – Badan Pusat Statistik akan menggelar Sensus Pertanian 2023 pada 1 Juni – 31 Juli 2023. Atas hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung penuh Sensus Pertanian di Kota Bandung.

“Tentunya Pemkot Bandung menyambut baik dan siap mendukung penyelenggaraan sensus ini,” kata Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna saat BPS Kota Bandung menggelar Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 sekaligus Kick Off Pencacahan ST 2023, di GH Universal Hotel, Selasa 30 Mei 2023.

Ia mengatakan, pendataan selama 2 bulan itu disiapkan sebanyak 400 petugas yang akan mendata para petani di Kota Bandung.

“Jadi 2 bulan penuh ini ada petugas pengawas, sebanyak 400 petugas turun ke lapangan,” ujarnya.

Ia berpesan kepada camat dan lurah untuk mengoordinasikan dengan baik melalui RT dan RW agar pendataan ini valid.

“Saya titip ke camat dan lurah untuk mendukungan penuh pendataan ini. Dari hasil ini akan ada data. Harapannya tentu yang sangat startegis, terutama untuk wajah ekonomi kota,” tutur Ema.

Ema menuturkan, di Kota Bandung tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA), sehingga kekuatan Kota Kembang ini berada pada sektor jasa.

“Bahwa Kota Bandung tidak punya SDA, kekuatan kita berada pada sektor jasa. Karena lahan terbatas, sekitar 16 ribu hektar,” ujarnya.

Ema mengungkapkan, Kota Bandung terdapat Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Lahan ini tidak boleh bergeser fungsi.

“Ada Lahan Sawah Dilindungi, ini menjadi catatan. Kondisi eksisting itu sempit, sekitar 250 LSD. Jadi tidak boleh lagi bergeser fungsi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Sensus Pertanian 2023, Vira Wahyuningrum mengatakan, sensus ini berujuan untuk menyediakan data struktur pertanian terutama untuk unit administrasi terkecil.

“Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. Selain itu, juga menyediakan kerangka sampel untuk survei terkait pertanian,” bebernya.

Data ST tahun 2023 ini, lanjutnya sangat dibutuhkan untuk menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian. Seperti mengetahui potensi petani mileneal hingga modernisasi adoposi teknologi pertanian.

“Pendataan pada ST 2023 ini mencakup UTP (Usaha Pertanian Perorangan). UPB (Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum) dan UTL (Usaha Pertanian Lainnya). Contoh UTL seperti pesantren, yayasan atau sekolah yang melakukan usaha pertanian,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Komisi B Kota Bandung, Nunung Nurasiah menyampaikan, pendataan tersebut sangat penting untuk menunjang ekonomi hingga ketahanan pangan.

“Data ini sangat penting sekali, menunjang kinerja Pemkot Bandung dalam pertanian dan ketahanan pangan. Itu paling dasar,” tuturnya.

Perlu diketahui, bicara soal pertanian bukan hanya sawah saja. Terdapat 7 cakupan dalam sensus pertanian 2023.

Cakupan itu di antaranya, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian.

Sensus ini akan menghasilkan data pokok pertanian nasional. Data terkait petani gurem, indikator Sustainable Deveopment Goals (SDGs) pertanian, petani skala kecil dan data geospasial statistik pertanian. **

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama PT Mayora berencana menata PKL kawasan Tegalega. Hal itu sebagai bentuk upaya menata kota lebih bersih, indah dan tertib.

“Kita ingin perbaiki sedikit demi sedikit. Tegalega ini salah satu penyemangat Kota Bandung sebagai kekuatan untuk kawasan yang lebih baik,” kata Plh. Wali Kota Bandung, Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Rabu 24 Mei 2023.

Saat ini PKL Kawasan Tegalega berjumlah 482 PKL. Para pedagang itu terbagi dalam 2 zona, yaitu 207 PKL Tegalega Timur (Jalan Moh Toha) dan 275 PKL Tegalega Barat (Jalan Otista).

PKL Tegalega meliputi berbagai macam dagangan, di antaranya makanan, asesoris, sayuran dan buah-buahan.

“Kami inginnya seperti Kota Surabaya. PKL-nya mau diatur. Waktu dan lapak (tempat) bisa diatur. Saya buktikan itu,” tuturnya.

Ia menginginkan, ketika sudah ditata, para PKL wajib mengikuti aturan.

“Harus seusai peruntukan, sesuai lapak yang ada. Jangan ada tenda tambahan. Ini harus clear dulu,” tegasnya.

Ia berharap dengan penataan itu, kawasan Tegalega menjadi lebih tertib dan nyaman.

“Kita harap disana nanti tidak ada lagi  PKL di atas trotoar, di barat atau timur. Kita dorong juga tidak ada lagi parkir kendaraan. Itu juga harus dipikirkan,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan PT Mayora, Andre mengaku siap berkolaborasi dengan Pemkot Bandung menata kawasan Tegalega.

“Kami siap untuk berkolaborasi dengan Pemkot Bandung,” ujarnya.

PT Mayora, kata Andre, berharap penataan tersebut bisa dimanfaatkan pedagang sehingga mampu meningkatkan usahanya.

“Prinsipnya kita membantu rakyat kecil yang minim usaha. Kita bantu yang mau berdagang untuk meningkatkan kebutuhan,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Mayora telah menjadi mitra strategis Pemkot Bandung dalam penataan PKL. Perusahaan tersebut telah berkolaborasi terkait penataan PKL kawasan Malabar, Food Street Dago, Jalan Hasanudin – Jalan Suryakencana (Belakang RS Borromeus), Sky Walk Cihampelas, PKL Jalan Sumatera dan sebagainya.

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya merancang dan menggulirkan langkah strategis guna menekan potensi meroketnya angka inflasi, menekan ancaman resesi pangan, serta fenomena El Nino.

Oleh karenanya, perlu kolaborasi seluruh stakeholder karena pasokan pangan Kota Bandung tergantung dari luar Kota.

“Kuncinya komunikasi dan kolaborasi. Bandung ini Kota kolektif distributif. Kita ini kota penyangga dari Kota lainnya, terutama sektor jasa. Jadi jadi perlu kolaborasi berbagai pihak,” kata Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna dalam acara Dialog Forum Publik TVRI Jabar, Senin (22/5/2023).

Ema mengatakan, program yang melahirkan ketahanan pangan seperti Burtuan Sae dipastikan terus bergulir. Pemkot Bandung terus menstimulus agar seluruh RW di Kota Bandung menerapkan Buruan Sae.

“Di Kota Bandung Kita gulirkan Program Buruan Sae dan alhamdullilah sudah tercatat 335 RW. Kita ingin seluruh RW di  Kota Bandung bisa menerapkannya, sehingga mandiri secara pangan,” ujarnya.

“Kami bekerja keras seoptimal mungkin untuk memastikan kebutuhan masyarakat Kota Bandung bisa terpenuhi,” imbuhnya.

Saat ini, ia melalui dinas terkait juga rutin memantau ketersediaan komoditas pangan di pasar-pasar. Hal itu untuk memastikan stok aman dan dengan harga terjangkau.

“Kita intens memantau barang-barang yang ada di 32 pasar tradisional. Kita pastikan penawaran dan permintaan di kota Bandung tidak jomplang,” jelas Ema.

Ema yang merupakan Ketua Tim Pengendalian Infalsi Daerah (TPID) mengungkapkan, inflasi Kota Bandung pada April 2023, berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan kota besar lain se-Jawa Barat. Indeks harga konsumen (IHK) yaitu 0,32 persen dan 4,17 persen untuk year on year (YoY) dan merupakan inflasi yang terendah di Jawa Barat. **

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, keterbukaan informasi memerlukan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya dari PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan sebagai penyelenggara negara.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi di wilayah Kota Bandung melalui daring, Selasa 16 Mei 2023.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, kita tidak bisa main-main terhadap pelayanan publik terutama layanan informasi dan pengaduan masyarakat,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yayan A. Brilyana saat membuka monev KIP dan SP4N Lapor.

Menurut Yayan, Monev ini dilakukan guna mengakomodasi penilaian sejauh mana pelayanan informasi yang dilakukan PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan dalam keaktifan dan responsifitasnya melayani warga.

Terkait pengaduan masyarakat, Yayan mengatakan penyelesaian pengaduan masyarakat menjadi prioritas Pemkot Bandung.

“Saya setiap Minggu memberikan laporan pengaduan masyarakat kepada pimpinan. Mana yang sudah selesai mana yang belum. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Yayan berharap melalui monitoring dan evaluasi dapat menginventarisasi hambatan dan potensi yang dapat dioptimalkan pada pelayanan informasi publik.

“Proses monitoring dan evaluasi penting untuk dilakukan untuk melihat kondisi penerapan, sosialisasi, implementasi prosedur, kualitas, dan laju tindak lanjut pengaduan publik di lingkungan Pemkot Bandung sebagai wujud komitmen pelayanan kita kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan monev mandiri dilakukan per dua tahun sekali untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID pembantu dan Sub PPID Pembantu. **

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tertarik menggunakan Gibrik Mini untuk menangani sampah di Kota Bandung. Gibrik Mini merupakan alat pengolahan sampah ekonomis tetapi canggih yang cukup sukses mengatasi sampah di Kabupaten Banyumas.

Ketertarikan ini muncul saat Plh Wali Kota Bandung menerima kunjungan Bupati Banyumas, Achmad Husein di Balai Kota Bandung, Rabu (17/5/2023).

Pada pertemuan itu, Achmad membeberkan kesukseskan penanganan sampah di wilayah kerjanya.

“Soal pengolahan sampah kita menggunakan Gibrik Mini atau mesin pemilah sampah otomatis,” katanya.

Ia mengungkapkan, mesin ini memiliki kapasitas 0,5 ton per jam. Alat tersebut memiliki nilai investasi sekitar  Rp.75 juta. Panjangnya 80 cm, lebar 55 cm.

“Menggunakan panel listrik delta 15hp. Harganya Rp75 juta per unit,” tutur Achmad.

Ia menuturkan, mengapa program Kang Pisman yang dimiliki Kota Bandung harus didukung alat tersebut, karena alat minimalis ini memiliki efisiensi pemilahan dan tidak membutuhkan lahan yang luas.

Selain itu, lanjut Achmad, Gibrik Mini dapat meningkatan kualitas daur ulang, optimalisasi pemanfaatan sumber daya juga peningkatan kebersihan dan kesehatan.

“Nilai investasi Rp75 juta per RW. Adapun keuntungannya, mampu mengurangi dampak lingkungan pada proses pengangkutan, pemanfaatan sampah tingkat lokal dan pemberdayaan ekonomi lokal,” tuturnya.

Uniknya alat tersebut, lanjut Achmad mampu memilah sampah organik dan anorganik. Sesuai sistem, alat tersebut mampu memilah berdasarkan berat jenis sampah,  dorongan angin hingga bentuk sampah.

“Jadi mesinnya bisa memilah sendiri. Kita tinggal masukan sampah ke alat itu. Cukup disimpah di lahan yang kecil, alat ini mampu bekerja,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna tertarik dengan alat canggih dan sederhana itu.

“Alat ini mampu mereduksi sampah setengah ton per jam. Jadi jika diterapkan di beberapa TPS di Kota Bandung, pengelolaan sampah semakin baik,” katanya.

Ema menambahkan, meskipun saat ini masih menggunakan konvensional, sampah dibuang ke TPA, tetapi Pemkot Bandung terus berupaya agar pengelolaan sampah lebih optimal dan selesai di sumbernya.

“Ini betul-betul optimal, kita manfaatkan betul. Mudah-mudahan di 130 TPS kita tempatkan, tapi lihat dulu kondisi tempatnya,” tutur Ema.

Perlu diketahui, Kabupaten Banyumas telah menyatakan bahwa sebagai wilayah yang bebas sampah.

“Mereka mendeklarasikan kawasan zero waste, jadi kami tertarik. Intinya ini harus berkelanjutan sehingga pengelolaan sampah di Kota Bandung lebih optimal,” tuturnya.

BANDUNG, Eranasonal.com – Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyebut saat ini seluruh jajaran di kewilayahan punya tugas khusus mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah

Hal ini sebagai salah satu upaya jangka panjang dalam penanganan masalah sampah di Kota Bandung.

“Para Camat sekarang harus optimal dan maksimal bekerja di wilayahnya dalam penanganan sampah,” ucapnya saat memantau penanganan sampah di sejumlah titik, Selasa (16/5/2023).

Berkaca dari sosialisasi penanganan sampah di satuan wilayah kerja Gedebage hari Minggu lalu, Ema menyebut perlahan mulai ada perubahan paradigma masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

“Perlahan mulai ada perubahan paradigma. Seperti saat di Gedebage, mereka bilang dulunya penanganan sampah memang mereka mencari TPS, sekarang mereka mulai menyelesaikan sampah, bukan mengandalkan TPS ini,” kata Ema.

Selain itu, Ema menyebut saat ini jumlah Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung baru menyentuh angka 10 persen atau sekitar 150 kawasan.

Untuk itu, Pemkot Bandung akan mengakselerasi jumlah tersebut sehingga 1598 RW di Kota Bandung dapat dikategorikan sebagai KBS.

Ia berharap, seluruh pihak dapat bersinergi dalam upaya penanganan sampah ini.

“Bukan persoalan mudah. Akan tetapi, bagaimana spirit transformasi Pemerintah ini kita tularkan ke masyarakat. Lewat siapa? Lewat RW, nanti RW secara berjenjang bisa menyampaikan kepada RT, lalu kepada kepala keluarga,” ujarnya.

“Dengan dikumpulkannya 158 SWK ini, edukasi penanganan sampah dapat menjadi gerakan snowball. Sehingga ke depannya, kita dapat bertemu dalam keadaan kota Bandung yang sudah bebas sampah,” tutur Ema.

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meningkatkan dan membenahi diri, untuk mendukung upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Ekektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Salah satu langkahnya yaitu mengintegrasikan sejumlah aplikasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Hotel Grand Preanger, Senin 15 Mei 2023.

Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Diskominfo Kota Bandung, Ayi Mamat Rochmat mengatakan, saat ini Kota Bandung tengah berbenah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk pengintegrasian sistem informasi.

Ayi mengungkapkan, jumlah aplikasi di Kota Bandung yang aktif sebanyak 236 aplikasi, terdiri dari 148 aplikasi layanan publik dan 88 aplikasi administrasi pemerintahan.

Dari 148 aplikasi layanan publik telah diintegrasikan 50 aplikasi. Sedangkan dari 88 aplikasi administrasi pemerintahan telah terintegrasi 36 aplikasi.

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 integrasi manajemen pertukaran data dengan menggunakan tools aplikasi Mantra. Namun, sejak tahun 2023, pertukaran data yang semula menggunakan Mantra harus beralih ke sistem yang baru yaitu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang masih dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sistem ini telah menggunakan teknologi terbaru, dan server dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia.

“Dengan beralihnya teknologi dari Mantra ke SPLP maka seluruh integrasi sistem yang ada di Kota Bandung baik internal perangkat daerah, antar perangkat daerah maupun dengan lembaga vertikal wajib menggunakan Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP),” kata Ayi.

Menurutnya, pemanfaatan SPLP ini sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Untuk itu, ia berharap seluruh aplikasi di perangkat daerah dapat segera diintegrasikan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat salah satunya melalui superapps yang dikembangkan Diskominfo.

“Ke depan tantangan kita yakni pengembangan data warehouse dan aplikasi superapps yang sedang dikerjakan oleh Diskominfo menjadi tanggung jawab bersama terutama dalam penyediaan data yang dibutuhkan dari seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera memperbaiki jalan yang tergerus longsor di Ciumbuleuit.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku telah mengintruksikan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung untuk menangani longsor.

Dia menyatakan akan memprioritaskan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di lokasi yang terkena longsor. Nantinya usulan tersebut dapat diajukan anggaranya saat musrembang dan proses lainnya.

“Itu bisa diusulkan, terkait keinginan warga agar jalan itu, dikuatkan dengan TPT,” kata Ema, Selasa, 9 Mei 2023.

“Ada Musrembang, ada reses Dewan, ada juga nanti masuk di APBD itu usulan saja. Sebentar lagi juga, Juni kita akan bahas RAPBD Perubahan. Akan jadi prioritas kita usulkan ke DPRD, kemudian di Banggar segala sesuatunya bisa terakomodir,” ungkap Ema.

Sebelumnya, akses jalan di pemukiman warga yang berada di RT 1 RW 8, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tergerus longsor, Sabtu 6 Mei 2023 lalu.

Warga kemudian membangun jembatan darurat agar jalan tersebut bisa tetap dilintasi. **

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meminimalisir dan mengendalikan tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kota Bandung. Termasuk TPS Pasar Ciwastra yang sudah menampung sampah melebihi kapasitasnya.

Menurut Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna Perumda Pasar harus turut menyelesaikan masalah sampah TPS Pasar Ciwastra agar tidak menggunung dan Jadi Beban Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Perumda Pasar harus punya tanggung jawab. Ini akan kita bicarakan,” kata Ema saat meninjau TPS Pasar Ciwastra, Senin (8/5/2023).

Ema memastikan akan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengendalian sampah di Pasar Ciwastra dengan cara menutup sementara TPS agar lebih tertata dan rapi.

“Kita pakai seng supaya nanti orang datang ke pasar itu tidak langsung lihat gunungan sampah. Secara bertahap dalam waktu 3 hari, bisa kita bersihkan,” tuturnya.

Di luar itu, Ema mendorong aparat kewilayahan untuk terus mengedukasi warga soal sampah. Sehingga warga bisa mengurangi produksi sampah dan bisa menahan untuk tidak membuang sampah ke TPS.

“Masyarakat masih menganggap sampah itu adalah barang-barang sisa yang memang harus jauh dan tidak ada pemikiran untuk dimanfaatkan. Ini pekerjaan besar, mengedukasi masyarakat itu tidak mudah,”. jelas Ema.

Untuk diketahui sebanyak 20 dari 55 TPS di Kota Bandung mulai berangsur normal. Saat ini, jumlah TPS overload di Kota Bandung tersisa 35 TPS.

Adapun penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah TPS, kata Ema, hal tersebut tidak terlepas dari proses normalisasi di TPA Sarimukti. Namun Pemkot Bandung pun melakukan berbagai upaya pengolahan sampah.

Mulai dari optimalisasi TPA sementara di Cicabe, hingga edukasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah.

Saat ini, upaya Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan menyiram minyak sereh untuk sementara waktu meredam bau tak sedap akibat sampah yang menumpuk, khususnya di TPS yang berdekatan dengan pasar.

Ema optimis upaya penanganan sampah di Kota Bandung akan berangsur normal dan akan lebih baik dengan beberapa upaya serta pendekatan seperti edukasi kepada masyarakat.

“Kota ini milik bersama. Mari bertanggung jawab secara proporsional, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah, mana yang menjadi partisipasi masyarakat,” pungkasnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan pemindahan kabel udara atau ducting di ruas Jalan L.L.R.E Martadinata (Jalan Riau) hingga perempatan Jalan Banda selesai pada akhir Mei 2023.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna. Ia menyebut saat ini ducting di kawasan tersebut masih berproses.

“Dalam seminggu ke depan akan kami cek kembali. Karena selain pemindahan kabel, kami juga merapikan tiang-tiang yang sudah tidak terpakai agar aspek tata ruangnya menjadi optimal,” kata Ema, Jumat 5 Mei 2023.

Setelah kabel udara diturunkan, selanjutnya akan ditata trotoar dan taman yang menjadi sinergi DSDABM dan DPKP Kota Bandung.

“Ini secara sinergi dan simultan akan dilakukan (perbaikan trotoar dan taman),” kata Ema.

Setelah target ruas Jalan Riau hingga perempatan Jalan Riau – Banda akhir Mei nanti, Pemkot Bandung akan melanjutkan proses ducting hingga perempatan Jalan Riau – Jalan Ahmad Yani.

Adapun ruas jalan ini ditargetkan bebas dari kabel udara pada tahun 2023.

BANDUNG, Eranasional.com – Media merupakan salah satu pilar strategis dalam upaya menjalankan tugas, khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Bandung semakin kompleks.

Untuk itu, rumus untuk bisa dilakukan yakni melakukan kolaborasi dan juga sinergi, terutama dalam hal penyampaian aspirasi dan penyebaran luasan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, Kamis (4/5/2023).

“Harapan saya, media adalah pilar strategis. Media di kota Bandung saya yakin objektif. Apa yang kami kerjakaann ditulis seobjektif mungkin, masyarkat punya hak untuk tahu,” ujarnya.

Ema mengatakan, Pemkot Bandung selalu terbuka terhadap berbagai masukan, saran, maupun kritik baik dari masyarakat maupun media. Namun, Ema berharap kritik maupun masukan yang diberikan harus mengedepankan adab dan etika ketimuran.

“Silahkan kami terbuka terhadap kritik kami terima, apalagi yang menyampaikan para tokoh, media. Saya ajak mereka berkontribusi, dengan masa transisi kami terbuka terhadap kritik yang membangun,” ujarnya.

Ema pun mengajak media untuk bersama mengedukasi masyarakat dalam berbagai hal. Termasuk dalam hal penyebaran informasi berbagai program strategis pemerintah.

“Ini kita edukasi masyarakat. Kalau semua sikapnya seperti itu, Bandung akan punya akselerasi luar biasa,” ungkapnya.

“Saya minta dukungan media. Kami tetap fokus bekerja, kalau ada kegiatan yang baik maka sampaikan lah pada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana mengatakan, media merupakan salah corong informasi utama masyarakat.

Dengan kegiatan kunjungan media ini, Yayan berharap adanya kerja sama dan menjalin kedekatan antara pemerintah dan media.

“Mohon dibantu memberitakan berita baik bagi masyarakat. Media juga silahkan lakukan kritik membangun,” ujarnya.