Ini lantaran video ia mengamuk dan memprotes tetangganya beribadah viral.

Dalam video viral yang beredar, Masriwati memprotes tetangganya yang menggelar doa bersama di rumah. Disebutkan, peristiwa itu terjadi di Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan.

Setelah viral, peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Pemkot Bekasi menindaklanjuti laporan itu dan mengonfirmasi ASN yang diduga melakukan tindakan intoleransi.

Pemkot Bekasi melakukan mediasi terkait dugaan seorang salah satu ASN-nya diduga melakukan tindakan intoleransi.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, mengatakan hal tersebut merupakan miskomunikasi.

“Kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan yang dianggap adanya intoleransi, perlu kami sampaikan khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tak ada terkait masalah intoleransi, ini yang terjadi hanya masalah miskomunikasi, dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman,” kata Gani dalam video yang diunggah akun Instagram @humaskotabekasi dilihat Rabu, 25 September 2024.

Dana yang dikorupsi itu merupakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.

Satu dari empat tersangka itu adalah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Bekasi Yayan Yuliana.

Tersangka lainnya yaitu T selaku PPK atau PNS di DLH saat itu, DA selaku PPTK atau ASN di DLH Kota Bekasi, dan IP, pelaksana pekerjaan atau kontraktor.

“Tim penyidik menetapkan tersangka dan penahanan empat orang terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021 pada Dinas Lingkuhan Hidup Kota Bekasi,” kata Kasie Intel Kejari Yadi Cahyadi di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kamis, 4 Januari 2024 malam.

Yadi menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan korupsi ini dilakukan sejak 2022. Dan, penetapan empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi itu berdasarkan penyidikan yang dilakukan sejak 2022.

“Selama penyidikan satu tahun itu, ada sekitar 40 orang saksi yang dimintai keterangan dan melibatkan tiga saksi ahli,” terangnya.

Yadi mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan korupsi diambil dari dana hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp5.184.214.545.

Untuk diketahui, total dana hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp22.937.500.000.

Dana sebesar itu digunakan untuk penanganan sampah yang berasal dari Jakarta.

Kata Yadi lagi, para tersangka sudah mengembalikan uang yang mereka korupsi. Namun, hal itu tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

“Berdasarkan UU Tipikor, Pasal 4 jika ada pengembalian tidak akan menghapus menghentikan proses hukumnya, tetap berlanjut,” pungkas Yadi.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

“Wajib dilakukan pelaporan anggaran yang telah dikeluarkan. Dana yang didapat dari pajak warga Jakarta harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Pemkot Bekasi,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari, Jumat, 5 Desember 2024.

Menurut Eneng, Jakarta dan Bekasi selama ini menjalani berbagai kerja sama strategis, salah satunya dalam hal penanganan permasalahan sampah.

Menurut dia, Jakarta membutuhkan Bekasi sebagai penyangga pembangunan, terkhusus untuk isu penanganan sampah.

“Dengan begitu, dana hibah yang digelontorkan Pemprov DKI dalam kemitraan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bekasi,” ujarnya.

“Harus dijaga dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup warga penerima hibah,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Eneng, kasus korupsi dana hibah Pemprov DKI yang dilakukan oleh oknum pejabat di Kota Bekasi, perlu menjadi perhatian bersama sekaligus bahan evaluasi.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021. Satu dari empat tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Bekasi Yayan Yuliana.

“Tim penyidik menetapkan tersangka dan penahanan terhadap empat orang terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi,” kata Kasie Intel Kejari Kota Bekasi Yadi Cahyadi di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kamis, 4 Januari 2024.

Yadi mengungkapkan, sumber dana yang dikorupsi empat tersangka tersebut berasal dari bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp22,9 miliar. Namun, oleh empat tersangka dana tersebut dikorupsi sebesar kurang lebih Rp5,1 miliar.

“Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat daerah Kota Bekasi, kerugian negara yaitu sebesar Rp5.184.214.545,” paparnya.

Yadi mengatakan, Yayan Yuliana melakukan korupsi bersama-sama dengan dua tersangka lainnya yang juga bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

“Satu berinisial T selaku PPK atau PNS di DLH saat itu, dan satu lagi adalah DA selaku PPTK atau ASN di DLH Kota Bekasi,” ungkap Yadi.

Sementara tersangka lainnya yaitu berinisial IP selaku pelaksana pekerja atau kontraktor.

Penetapan keempat tersangka itu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan penyidikan yang dilakukan sejak 2022.

Selama penyidikan itu, sekitar 40 orang saksi yang dimintai keterangan dan melibatkan tiga saksi ahli.

Empat tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Para tersangka sudah mengembalikan uang senilai Rp5 miliar. Meski begitu, proses pidana akan tetap berjalan.

“Jadi berdasarkan UU Tipikor, Pasal 4 pun andai ada pengembalian tidak dapat menghentikan proses hukumnya,” tegas Yadi. (*)

BEKASI, Eranasional.com – Pemkot Bekasi akan merazia seluruh apartemen di Kota Bekasi seiring semakin maraknya prostitusi online. Pelaksana tugas (Plt) wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan sedang menginventarisasi seluruh apartemen untuk melihat perizinan dan peruntukannya.

“Semuanya akan kami minta pertanggungjawabannya ke pengelola, dan akan kami inventarisir kalau memang ada praktik prostitusi online di apartemen itu,” kata Tri Adhianto, Selasa (3/1/2023).

Saat ini, Tri menyatakan, hingga saar ini dirinya belum menerima laporan soal maraknya prostitusi online di apartamen. Namun, dia memastikan bahwa Pemkot Bekasi akan memulai penindakan dari tingkat paling bawah.

“Saya perintahkan dari yang terkecil, yaitu Lurah, Camat, untuk melakukan inventarisir dan klarifikasi dengan apartemen yang ada di wilayahnya,” ucapnya.

Jika berdasarkan hasil inventarisasi ditemukan pelanggaran, maka penindakan akan langsung dilakukan.

“Tentu ada prosesnya dulu sebelum ditindak. Ada peringatan pertama hingga ketiga. Setelah itu, apabila masih melakukan pelanggaran, langsung ditindak,” jelas Tri.

Perihal adanya dugaan prostitusi di sebuah apartemen pada malam tahun baru, Minggu (1/1/2023), Tri mengatakan, saat itu seorang pria berinisial FH (18) tewas ditusuk setelah menunggu temannya, NF, yang sedang berkencan di pekerja seks komersial (PSK) di lantai 15 sebuah apartemen.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, saat itu korban sedang rekannya yang berkencan di parkiran sepeda motor apartamen tersebut.

Tak lama berselang, temannya turun dari lantai 15 karena terlibat cekcok dengan sejumlah orang.

“Teman korban ini pesan PSK menggunakan aplikasi Michat, sedangkan korban menunggu di parkiran. Tapi enggak lama, temannya turun karena cekcok ketika berada di lantai15,” kata Erna.

Keributan itu berlanjut. Korban dan temannya terus diikuti hingga korban ditusuk para pelaku. “Satu pelaku menusuk korban hingga meninggal dunia, sementara yang lainnya mengeroyok rekan korban,” ungkapnya.

Polisi telah berhasil menangkap lima pelaku, masing-masing berinisial DA (18), AN (20), ER (19), MR (19), dan T (17), tak lama setelah kejadian.

Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali membuat heboh publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi di Tahun 2022. Kali ini lewat pengadaan kandang kambing dengan nilai fantastis Rp 2,3 miliar.

Pengadaan Kandang Kambing tersebut ditemukan di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi, yang tercatat dengan kode tender 18199359. Dilansir dari situs tersebut, tertulis jumlah pagu paket dan HPS pengadaannya senilai Rp 2.300.000.000.

Sementara, tender tersebut dimenangkan dengan nilai harga terkoreksi sebesar Rp 1.907.315.630 oleh Hendry Putra Andalan. Tender tersebut pun dibuat pada tanggal 6 September 2021 dibawah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.

“Tahap tender saat ini: Tender sudah selesai,” sebagaimana dilansir dari laman tersebut, dikutip MNC Portal, Rabu (26/01/2022).

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi juga menganggarkan sebesar Rp 1,1 miliar untuk pengadaan karangan bunga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi di Tahun 2022.

Pengadaan Karangan Bunga tersebut juga ditemukan disitu yang sama dengan kode tender 19841359. Dilansir dari situs tersebut, tertulis jumlah pagu paket pengadaan itu senilai Rp 1.139.790.000, adapun nilai HPSnya Rp 1.138.229.761.

Eranasional.com – Karangan bunga berisi ucapan selamat memenuhi kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (10/1/2022), usai penunjukan Tri Ardhianto sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi.

kebanyakan dari karangan bunga tersebut dikirimkan oleh korporasi dan pejabat daerah di lingkungan Pemkot Bekasi.

Di antara pihak yang mengirimkan ucapan selamat kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI-P Kota Bekasi tersebut adalah ketua DPC Demokrat dan Pimpinan Anak Cabang Fraksi PDI-P Bantar Gebang.

Ada pula karangan bunga dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menugaskan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi menyusul penangkapan Wali Kota sebelumnya Rahmat Effendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menangkap pria yang akrab disapa Pepen itu di rumah dinasnya pada 5 Januari 2022.

“Jadi hari ini Pak Wakil dipanggil ke Bandung karena kami tadi menyerahkan surat pengangkatan beliau sebagai Plt Wali Kota Bekasi. Dengan surat itu, maka beliau bisa melakukan pelayanan publik, menandatangani dokumen, dan hal yang bersifat hukum lainnya karena tidak boleh ada kekosongan hukum,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil berharap, dengan adanya penyerahan surat tersebut, proses pelayanan masyarakat di Kota Bekasi tetap berjalan maksimal.

“Mudah-mudahan bisa sampai ke warga Bekasi bahwa pelayanan ke masyarakat tidak terkendala karena surat tadi sudah disampaikan,” ungkap Emil.

Sebelumnya, Kamis (6/1/2022), KPK telah menetapkan Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya sebagai tersangka kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Sembilan tersangka kasus suap ini dibagi menjadi dua, ada sebagai pemberi dan penerima.

Untuk tersangka pemberi suap yakni, Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Suryadi (SY), dan Makhfud Saifudin (MS).

Sedangkan tersangka penerima suap yakni Rahmat Effendi (RE), M. Bunyamin (MB), Mulyadi alias Bayong (MY), Wahyudin (WY) dan Jumhana Lutfi (JL). (Kompas)

Eranasional.com – Pemkot, Polres, dan Kodim Kota Bekasi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Aparatur pemerintah dan keamanan pun akan melakukan pengetatan selama masa Nataru guna mencegah penyebaran Covid-19.

Pemkot, Polres, dan Kodim Bekasi pun menandatangani Surat Edaran Bersama Nomor 443.1/8711/SETDA.TU, B/2951/XI/2021, B/568/XI/2021 tentang Monitoring Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Kota Bekasi. Dalam edaran tersebut Pemkot Bekasi melakukan imbauan dan sosialisasi terhadap warganya yang akan mudik.

“Melakukan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat perantau yang berada di wilayah Kota Bekasi untuk meniadakan mudik atau pulang kampung pada Nataru dengan tujuan yang tidak primer,” tulis Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).

Pemkot Bekasi juga akan melakukan pengetatan arus perjalanan. Hal ini tak terkecuali bagi kendaraan yang masuk Bekasi maupun keluar Bekasi.

“Melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dan keluar wilayah Kota Bekasi pada posko check point sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru,” jelasnya. 

Selain itu Rahmat juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi yakni dengan Camat, Lurah, Kepala Puskemas, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Babinkamtibmas, dan Babinsa. Hal ini dalam melakukan optimalisasi Satgas Covid-19.“Untuk masing-masing kecamatan, kelurahan serta RT dan RW paling lama tanggal 20 Desember 2021,” tuturnya.

Rahmat menegaskan jajarannya akan melakukan penguatan terhadap penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan dengan pendekatan 5M. Penguatan 5M juga diikuti dengan penguata 3T dalam melakukan optimalisasi pencegan penyebaran virus Covid-19 di Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Kota Bekasi.

Bekasi, eranasional.com | Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana beserta pejabat utama Polda Metro Jaya melakukan kunjungan silaturahmi bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi di Mapolres Metro Bekasi, Jalan Ki Hajar Dewantara no.1 Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/03/2020) pagi.

Kedatangan Kapolda Metro disambut oleh Kapolrestro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, S.I.K., M.S.i, Wakapolrestro Bekasi AKBP Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.S.i, dan Jajaran Polres Metro Bekasi.

Dalam sambutannya, Irjen Nana mengaku kunjungan kali ini adalah kunjungan keempat sejak 2 bulan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

“Kalian (para anggota polisi) saya minta harus bersyukur, karena nikmat Tuhan yang sangat Kita nikmati dan ini semua sudah di atur oleh yang maha kuasa dan kita menjadi orang harus berbuat baik kepada sesama manusia, yang intinya kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata dia.

Ia mengingatkan agar para aparat penegak hukum senantiasa memberatas penyakit-penyakit di tengah masyarakat seperti peredaran narkoba.

“Karena narkoba akan membuat negara ini lemah, suatu negara ingin membuat negara ini akan di rusak melalui penyaluran narkoba di negara ini, karena narkoba saat ini sangat berpengaruh dampak negatif kepada seluruh kalangan masyarakat,” ucap dia.

Jenderal bintang dua itu juga meminta agar polisi menjamin keamanan negara, masyarakat, dan wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Terlebih, peran bhabinkamtibmas harus terdepan di wilayah.

“Saya minta setiap bhabinkamtibmas ada di setiap desa karena kalian adalah peran Ujung tombak bagi Polda metro jaya karena setiap permasalahan harus bisa dipecahkan dan bilamana tidak dapat dipecahkan harap melaporkan kepada pimpinan,” kata dia.

“Kalau keamanan terjamin karena pembangunan negara ini akan berjalan dengan baik, kalau masyarakat resah berarti kalian tidak bisa mengamankan masyarakat dan harapan saya yaitu bilamana ada permasalahan baik besar maupun kecil harus bisa diselesaikan di tingkat Polres,” sambungnya.

Di samping itu, yang terpenting, jenderal yang ramah itu meminta polisi mengedepankan humanis kepada masyrakat dan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Dalam silaturahmi itu, NAna mengawali dengan meninjau stand-stand Inovasi dari Forkopimda Kabupaten Bekasi. Selain itu dilakukan peluncuran Inovasi Forkopimda Kabupaten Bekasi.

Inovasi itu di antaranya Call Center 112 (Bebunge) yang diinisiasi Diskominfosantik Pemkab Bekasi, Proteksi, E-Tilang (ETLE), Cyber Media,FIFO, dan Sipmas yang diinisiasi Polres Metro Bekasi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Elektronik (SPPTE) oleh Pengadilan Negeri Cikarang, serta Sistem Percepatan Pembangunan Daerah (Super PD) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

(Red).

Kota Bekasi, Eranasional.com – Bertempat di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dan Waste4Change lakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama kegiatan pembersihan sampah sungai Bekasi menggunakan See Hamster, perahu pembersih sungai buatan Jerman.

Pemilihan Sungai Bekasi sebagai lokasi percontohan untuk pembersihan sampah sungai menggunakan See Hamster dikarenakan sampah yang dihasilkan di Kota ini mencapai 1.913 ton/hari dengan potensi sampah yang terbuang ke laut mencapai 775 ton/hari. Potensi jumlah sampah yang terbuang ke laut ini cukup fantastis jika di bandingkan dengan potensi jumlah sampah Ibukota Jakarta yang terbuang ke laut yakni 356 ton/hari.

Didukung dan bekerja sama dengan dua stakeholder yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu greencycle-schwarz dan one earth one ocean, Waste4Change melakukan studi terhadap jumlah sampah yang ada disungai dan melakukan daur ulang sampah yang terkumpul. Studi ini bertujuan untuk mengetahui titik lokasi yang tepat di area sungai Bekasi untuk melakukan pengumpulan sampah. Studi akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020 dengan dibantu oleh Tim DLH Pemkot Bekasi, BMSDA Pemkot Bekasi. Sementara Pemkot Bekasi berkewajiban mengkoordinir Pasukan Katak serta mengangkut sampah residu.

” Saat ini Waste4Change sedang fokus mengembangkan jasa untuk mengelola sampah lebih banyak lagi dan melakukan pendekatan ke beberapa kota serta kabupaten yang terbuka untuk bekerjasama dalam membersihkan sampah seperti Pemkot Bekasi. Kami sangat senang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi dan akan berkolaborasi selama 3 tahun kedepan untuk membersihkan sampah di sungai Bekasi. Semoga dengan bantuan ini dapat memaksimalkan kinerja Pasukannya tak dalam membersihkan sungai. Semoga bentuk kerjasama ini dapat menjadi pemantik untuk membersihkan sungai-sungai Indonesia lainnya agar tidak berkontribusi lebih banyak terhadap krisis marine debris yang saat ini kita alami,” Ujar Mohamad Bijaksana Junerosano, Founder dan Managing Directory Waste4Change.

Sebelumnya, pembersihan sampah Sungai Bekasi dilakukan oleh Pasukan Katak Pemerintah Kota Bekasi menggunakan alat tradisional berupa jaring dan bambu. Keberadaan See Hamster ini diharapkan dapat mempermudah Pasukan Katak dalam mengumpulkan sampah yang terbuang ke sungai. Ke depannya, Pasukan Katak akan diberi pelatihan secara khusus bagaimana mengoperasikan See Hamster.

“Kita akan berkolaborasi menggunakan kapal ini untuk mengambil sampah yang ada di sungai. Sementara ini, Kota Bekasi memproduksi sampah hampir 1800 ton per harinya. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengangkut dan mengolah hanya mencapai sekitar 1000 ton. Semoga dengan kerjasama ini, kita dapat membuat Kota Patriot sebagai wilayah percontohan dalam membersihkan sampah sungainya,” tutupnya.(red)

Bekasi,  [ERANASIONAL.com] Pemasangan tiang pancang untuk gedung baru Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang bertempat di Jalan Veteran, Bekasi Selatan, dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Raja Nafrizal, kehdirannya disambut baik oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Sekretaris Daerah, Reny Hendrawaty, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Sukarman dan segenap para Forkopimda Kota Bekasi.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumahan Luthfi melaporkan mengenai perencanaan pembangunan dari gedung kejaksaan negeri Kota Bekasi yang segera dipasang tiang pancangnya, pelaksaan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 33.336.416.000 di atas lahan 3.980 M2, yang dahulunya juga kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Dengan target pada tahun 2020 akhir selesai dan dipergunakan pada awal tahin 2021 mendatang.

Wali Kota Bekasi, dalam sambutannya mengatakan bahwa pada hari kemarin tepatnya Rabu 12 Desember 2019, telah juga terlaksana Ground Breaking Gedumg Polres Metro Bekasi Kota yang berada di depan Kelirahan Harapan Mulya, dan pada hari ini kita telah menyaksikan Ground Breaking Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Semenetara ini, Para pegawai Kejari Kota Bekasi kita tempatkan di gedung sementara di Eks Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang berada di depan Grand Mall Kota Bekasi, sampai nanti jadi kantor barunya.

Segala bentuk pelayanan untuk warga Kota Bekasi sedang kami tingkatkan termasuk kemarin, hari ini dan besok kita akan adakan Ground Breaking Kementerian Agama Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, hal ini dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan kepada warga.

“Kantor Kejaksaan ini merupakan lambang supremasi hukum yang kewibawaannya harus kita jaga termasuk juga gedungnya yanh kita bangun lebih refresentatif” kata Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat berpesan kepada Pemerintahan Kota Bekasi atas perhatian kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang membangun gedung baru, sempat berbisik kepada Wali Kota saat bertemu tadi, bahwa Kota Bekasi telah berpartisipasi pembangunan gedung refresentatif dari Imigrasi Kelas II, Lembaga Permasyarakatan, Polres Metro Bekasi Kota, termasuk Kejakasaam Negeri Kota Bekasi, dan besok akan adakan kembali ground breaking gedung Kementerian Agama Kota Bekasi, ini suatu kerja sama yang hebat, bentuk kepedulian antar Forum Komunikasi Daerah Kota Bekasi, tentunya hubungan baik ini dapat menunjang kinerja dari Kejaksaan dalam penegakan hukum yang ada.

” Waktu di Sentul kemarin, Pak Presiden menyampaikan agar aparat hukum bisa melakukan upaya pencegahan, jadi bukan saling berbangga-bangga dalam memasukan orang ke penjara. Adanya upaya pencegahan tentu sangat bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam mencegah terjadinya bentuk dari korupsi,” ujar Kejati Jabar.

Bersama Forkopimda dan Kejati Provinsi Jawa Barat menandatanagni prasasti pencanangan tiang pancang untuk Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

(Fyan/red).