Dua raperda yang dibahas yakni pencabutan sejumlah peraturan daerah yang sudah tidak relevan serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menjelaskan bahwa, pencabutan perda dilakukan karena beberapa aturan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun kebijakan terkini di lapangan.

“Yang pertama membahas tentang pencabutan beberapa peraturan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau sudah tidak relevan lagi, termasuk juga yang berkaitan dengan kebijakan di lapangan,” jelas Azmi.

Sementara itu, raperda kedua berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD. Azmi menilai, pembahasan ini penting karena kondisi APBD tahun 2026 diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat efisiensi dari pemerintah pusat.

“Anggaran tahun depan harus benar-benar dihitung dengan cermat. Berdasarkan estimasi sementara, APBD kita kemungkinan akan mengalami pemotongan sekitar Rp170 miliar.

Jadi, pembahasan penyertaan modal harus dilakukan lebih detail dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang benar-benar penting,” ujarnya.

Meski begitu, DPRD tetap membuka peluang agar penyertaan modal bisa tetap dilanjutkan, dengan catatan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau memang dimungkinkan, penyertaan modal ini bisa tetap berjalan, tapi harus mempertimbangkan kemampuan program pembangunan lain yang sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” tambah Azmi.

Ia menegaskan, DPRD siap mengawal pembahasan raperda tersebut dan meminta komisi terkait untuk melakukan pengkajian bersama pihak eksekutif agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mewakili Wali Kota Aaf dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa, penyertaan modal akan diberikan kepada beberapa BUMD, di antaranya BPR BKK, PDAM, dan sejumlah BPR lainnya.

“Nilainya bervariasi, tergantung lembaganya. Ada yang Rp250 juta, Rp750 juta, hingga Rp1 miliar. Untuk BPR BKK, rata-rata setiap tahun mendapat penyertaan modal sekitar Rp1 miliar,” terang Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, penyertaan modal dilakukan pada dua sektor, yaitu sektor keuangan dan sektor sosial. Untuk sektor keuangan, seperti di Bank Jateng, penyertaan modal dinilai produktif karena memberikan dividen yang cukup tinggi.

“Kalau dihitung, imbal hasil dari Bank Jateng bisa mencapai 7–8 persen, itu di atas bunga deposito terhadap uang yang kita keluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa BPR yang sempat berada dalam tahap konsolidasi kini telah pulih dan siap memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Alhamdulillah tahun ini semuanya sudah siap dan sudah lepas dari masa pemulihan. Jadi kami optimistis penyertaan modal ini akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah,” tutupnya. (em-aha)

Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungannya meninjau dampak kebakaran, Minggu (31/8/2025).

Dia mengungkapkan, hampir seluruh pusat pelayanan di Sekretariat Daerah, Kantor Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga gedung DPRD, harus segera diratakan dengan tanah.

“Yang lain sudah tidak bisa terselamatkan. Kesekretariatan, kantor wali kota, wakil wali kota, sekda, DPRD ini sudah harus diratakan dengan tanah,” kata dia saat meninjau lokasi kebakaran.

Meski demikian, masih ada sejumlah gedung yang utuh meski kondisinya rusak, antara lain Inspektorat, Bagian Umum, Protokol, serta BPKAD.

Aaf menuturkan, pemerintah kota tengah melakukan inventarisasi kerugian bersama para kepala dinas dan kepala bagian.

“Saya tadi malam sudah rapat dengan kepala dinas, Kabag, dan sebagainya untuk menginventaris kemungkinan kerugian dan kerusakan. Kerugian memang tidak sampai triliunan, tapi tetap besar. Hari ini dinas dan Kabag terdampak masih mendata, nanti kita rilis laporan ke Gubernur,” jelasnya.

Sambil menunggu pembangunan ulang, Pemkot Pekalongan menyiapkan sejumlah opsi lokasi darurat untuk memindahkan layanan pemerintahan agar tidak mengganggu pelayanan publik.

“Sebagian pemerintahan pasti akan dialihkan. Ada tujuh Kabag, dan ada alternatif, misalnya di aula gedung Dindagkop, di kecamatan ada ruang kosong, dari BKPSDM juga menawarkan Gedung Diklat atau GOR Jetayu. Yang penting pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,” katanya.

Aaf menargetkan, pelayanan bisa kembali berjalan normal dalam waktu cepat.

“Seminggu ini, Senin sampai Senin besoknya lagi, kita bersih-bersih dan mempersiapkan kantor baru. Mudah-mudahan minggu depan pelayanan sudah kembali normal,” ujarnya.

Namun, untuk pembangunan kembali gedung DPRD, Sekretariat, dan kantor-kantor yang terbakar, Wali Kota mengakui tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Mungkin butuh bertahun-tahun karena kita belum tahu kesiapan anggaran. Dari APBD jelas kemampuan kita sangat terbatas. Apalagi banyak program yang sudah terefocusing atau harus efisiensi. Kecuali ada instruksi dan dukungan dari pemerintah pusat, itu akan berbeda,” ungkapnya.

Aaf menambahkan, dirinya siap bekerja secara kondisional di gedung sementara sambil menunggu solusi permanen.

“Kalau saya masih bisa kondisional, saya bisa di DPKAD, bisa di Museum Batik. Di sana ada ruang. Nanti kita pikirkan teman-teman dari dinas dulu yang lebih mendesak,” pungkas dia.

Pantauan dari Eranasional Minggu (31/8/2025) siang, hampir semua ruangan kesekretariatan, kantor Wali Kota, wakil Wali Kota, hingga DPRD Kota Pekalongan hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran.

Reporter: em-aha

Selain itu juga dibahas forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029

Kegiatan ini dihadiri Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid dan Wakil Walikota Pekalongan, Balgis Diab.

Walikota Pekalongan yang akrab disapa Aaf menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya penuh menindaklanjuti hasil Musrenbang tingkat kota termasuk program pembangunan untuk periode 2025-2029.

Dia menyampaikan fokus pembangunan di tahun 2026 diantaranya menurunkan angka kemiskinan dan stunting, meningkatkan UHC dan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan prestasi di dunia olahraga.

Fokus lain yakni dengan melakukan penataan sorogenen untuk difungsikan seperti semula, penyelesaian sampah dari hulu, memaksimalkan IPAL dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan limbah, pembangunan pengendali banjir dan rob di Bremi Meduri, pemeliharaan jalan kota dan persiapan akses jalan onshore.

Selain itu juga fokus pembangunan di tahun 2026 akan menyasar pertumbuhan ekonomi melalui sektor batik, perikanan, perhotelan dan restoran serta tata kelola pemerintahan.

Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengawali safari tarawih ukhuwan atau tarawih keliling (tarling) di Masjid Darul Hikmah, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Senin (10/3/2025) malam.

Selain salat tarawih berjamaah, kegiatan ini dimanfaatkan oleh Mas Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan untuk berdialog dan menyerap aspirasi dari warganya untuk selanjutnya dicarikan solusinya bersama wakilnya, Balgis Diab.

Pada kesempatan tersebut, keduanya memaparkan program unggulan yang diusungnya.

Mereka juga mendapatkan aspirasi terkait permasalahan tanah terkikis di pinggir Sungai Kupang di wilayah Kuripan Kidul. Permasalahan tersebut terkait, sistem penanganan banjir dan rob, pelayanan kesehatan, jalan berlubang, maupun infrastruktur lainnya.

Salah satu warga Kuripan Kidul, Mujib mengharapkan adanya penanganan berupa betonisasi di area pinggir sungai Kupang yang kerap terjadi longsor.

Mujib mengadu ke Wali Kota Aaf ika terkikisnya tanah di pinggir sungai Kupang di wilayah Kuripan mencapai 3-4 meter, sehingga dibutuhkan penanganan seperti halnya di Sungai Lodji Kecamatan Pekalongan Utara dan Sungai Banger Kecamatan Pekalongan Timur.

“Semenjak adanya sedotan Sungai Kupang menyebabkan ada beberapa tanah di Kuripan Kidul tergerus (terkikis) karena beban air yang tinggi dari selatan akhirnya banyak tanah yang tergerus bahkan ada yang 3 sampai 4 meter hilang. Saya minta ada kebijakan khusus dari Pemkot bahwa penanganan banjir dan rob tidak hanya di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, tapi di Kecamatan Pekalongan Selatan juga dibuat serupa,” jelas dia.

Program ini menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan agenda strategis yang telah ditetapkan, dengan fokus utama pada 9 program prioritas yang akan direalisasikan.

Hal itu disampaikan keduanya pada Konferensi Pers Program 100 Hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan serta Launching Kanal Aduan “Lapor Ajib” di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Jumat (7/3/2025).

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan tersebut, sembilan program prioritas dalam 100 hari kerja tersebut meliputi infrastruktur jalan, kali bersih, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan kenyamanan perkotaan dan pengelolaan sampah.

Selain itu, operasionalisasi Pasar Banjarsari, kesehatan dan posyandu, serta peningkatan silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan peningkatan daya tarik wisata.

Dilantik pada 26 Februari 2021, pasangan Aaf-Salahudin (Aladin) langsung tancap gas. Salah satu program yang digelorakan adalah system penanganan banjir dan rob.

Selain itu, Mas Aaf, panggilan akrab Afzan Arslan dan Salahudin terus menggenjot pembangunan dalam beberapa sektor di Kota Pekalongan, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan kembali Pasar Banjarsari, penanganan dan pengolahan sampah, serta pendidikan dan kesehatan.

Selama kepemimpinan keduanya juga telah banyak menorehkan banyak prestasi dan perubahan diantaranya penghargaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Pekalongan, Juara I Program Daerah Rintisan dalam Penurunan Angka Stunting, dan Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif dalam Keterbukaan Informatif.

Penghargaan lainnya, dianugerahkan Predikat Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Anugerah Meritokrasi Tahun 2023, pencapaian baik dari peningkatan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan lain sebagainya.

Mas Aaf menegaskan, dirinya bersama Wakil Wali Kota Salahudin beserta jajarannya mengakomodir penyelesaian satu per satu permasalahan-permasalah yang ada di Kota Pekalongan dalam rangka mengemban amanah dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan.

“Memang semuanya belum selesai, dan butuh perjuangan ekstra keras. Kami juga menyaring pendapat dan masukan dari masyarakat terkait program apa saja yang harus dibenahi dan menjadi evaluasi kami di sisa waktu periode kepemimpinan kami bisa terselesaikan dengan baik,” kata Mas Aaf di sela-sela menghadiri kegiatan Malam Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Aaf dan Wakil Wali Kota Salahudin di Hotel Nirwana Pekalongan, Senin, 26 Februari 2024 malam.

Pemberian bonus ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya dari Pemkot Pekalongan kepada para atlet dan pelatih atas capaian prestasi yang diraih baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. 

Bonus itu berupa uang pembinaan bernilai jutaan rupiah, trophy, dan piagam penghargaan.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang menyerahkannya secara langsung di acara ‘Malam Apresiasi Insan Olahraga Berprestasi, Penyerahan Tali Asih Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi Kota Pekalongan Tahun 2023’ di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu, 21 Februari 2024 malam.

Hadir juga dalam penyerahan bonus tersebut yakni Ketua KONI Kota Pekalongan Edywan dan Kepala Disparbudpora Kota Pekalongan Sabaryo Pramono.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid memberikan ucapan selamat kepada atlet serta pelatih yang berprestasi.

“Saya juga bersyukur bonusnya sudah cair untuk atlet yang berprestasi di berbagai ajang olahraga, seperti Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Kota Pekalongan, National Paralympic Commite Indonesia (NPCI), Pekan Olahraga Paralympian Pelajar Daerah (PAPERDA), Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas), dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).

“Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan apresiasi ini terutama yang menjuarai PORPROV dan NPCI ada kenaikan nominal bonus dari tahun 2018 ,”ucap Mas Aaf, panggilan akrabnya.

Diberitahunya, pada tahun sebelumnya untuk mereka yang berhasil memperoleh medali emas mendapatkan bonus Rp20 juta, kini dinaikkan menjadi Rp40 juta.

“Peraih medali perak mendapatkan Rp25 juta, dan peraih medali perunggu Rp20 juta,” ungkapnya.

Menurutnya, bonus ini merupakan bentuk apresiasi kepada para atlet dan pelatih yang telah bekerja keras latihan, mengikuti Training Camp (TC), mengorbankan waktu, tenaga, dan mengharumkan nama Kota Pekalongan.

Pihaknya pun mendorong agar prestasi olahraga Kota Pekalongan bisa semakin maju di kemudian hari, dan bonus yang diberikan kepada atlet serta pelatih berprestasi bisa ditingkatkan.

“Memang kita masih punya PR (pekerjaan rumah), terutama terkait sarana dan prasarana olahraga. Tapi semuanya akan diupayakan berdasarkan skala prioritas,” ujar Afzan Arslan.

“Seperti, kolam renang yang sudah mangkrak hampir delapan tahun dan perlu dibangun kembali. Insha Allah ke depan juga ada Sport Center dan pembenahan sarana prasarana olahraga lainnya,” sambungnya.

Untuk merealisasikan itu, Afzan Arslan, Pemkot Pekalongan akan bersinergis dengan DPRD.

“Jika penanganan banjir dan rob tahun ini sudah selesai, maka kami bisa menganggarkan pembenahan di sektor lain seperti sarana dan prasarana olahraga,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Pekalongan, Edywan menerangkan, bonus yang diberikan kepada para atlet dan pelatih berprestasi ini mulai Rp1,5 juta hingga Rp50 juta.

Dia bangga, saat ini semakin banyak atlet dan pelatih asal Kota Pekalongan yang berprestasi, di antaranya atlet yang berlaga di ajang PORPROV sebanyak 40 orang dan berhasil mempersembahkan 14 medali emas, 6 perak, dan 20 perunggu.

“Mudah-mudahan apresiasi ini semakin memotivasi mereka untuk terus meningkatkan prestasinya,” ucap Edywan.

Dia menerangkan, prestasi olahraga Kota Pekalongan pada Tahun 2023 telah menduduki peringkat 17 se-Jawa Tengah dari sebelumnya peringkat 21.

Sementara, untuk wilayah eks karesidenan Pekalongan, Kota Pekalongan berada di peringkat 1. “Mudah-mudahan ke depannya prestasinya semakin  meningkat lagi,” harap Edywan.

Dia lalu membicarakan ajang PORPROV berikutnya yang diselenggarakan Tahun 2026. Menurutnya, dengan rentan waktu yang cukup lama bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan secara matang bagi para atlet dan pelatih.

“Apalagi Pak Wali Kota akan mengupayakan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk mereka berlatih dan meningkatkan kemampuan serta prestasinya,” terangnya.

“Target kami, Kota Pekalongan bisa masuk peringkat 10 atau 15 besar,” pungkasnya. (*).

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu membangun Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS-3R) Rowo Indah di Jalan Rindang, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

TPS-3R Rowo Indah telah diresmikan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2024, Rabu, 21 Februari 2024.

Hadir juga di acara peresmian itu, Kepala DLH Kota Pekalongan Sri Budi Santoso, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan Joko Purnomo, Camat Pekalongan Barat Sri Karyati, Lurah Pringrejo Edi Yulistiyanto, dan Forkopimcam lainnya.

Mas Aaf, panggilan akrab Wali Kota Pekalongan menyatakan bahwa persoalan sampah menjadi fokus penanganan yang masih terus dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kota Pekalongan.

Namun, lanjutnya, hanya beberapa kabupaten/kota yang telah berhasil menangani persoalan sampah, diantaranya Banyumas, Surakarta, dan Cilegon.

Menurut dia, kondisi TPA Kota Pekalongan sudah overload dengan tumpukan sampah yang semakin menggunung setinggi 25 meter.

“Perhitungan saya, kalau dua tahun kondisi tersebut dibiarkan saja, maka TPA Degayu itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga Kota Pekalongan perlu melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Degayu,” kata Mas Aaf.

Untuk diketahui, program SIRAMI ini merupakan upaya edukasi pendidikan lingkungan hidup bagi anak-anak usia dini Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta bersinergi dengan Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI)  dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kota Pekalongan serta beberapa komunitas.

Kepala DLH Kota Pekalongan Sri Budi Santoso (SBS) mengatakan bahwa program SIRAMI ini secara perdana diawali dengan kunjungan dari anak-anak TK Santo Yosep ke Kantor DLH setempat pada Jumat, 16 Februari 2024.

“Kami secara perdana memulai program ini dengan adanya kunjungan anak-anak TK Santo Yosep Pekalongan agar mereka sejak dini mulai mengenal pentingnya dan menjadi insan yang sadar akan kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya,”ucapnya di sela-sela kegiatan perdana Program SIRAMI yang berlangsung di Aula Kantor DLH Kota Pekalongan, Jumat, 16 Februari 2024.

SBS menyebutkan, adapun materi yang diberikan melalui Program SIRAMI ini, diantaranya terkait pengenalan pemilahan sampah organik dan anorganik yang harus diolah dari sumbernya, bank sampah agar sampah anorganik yang terkumpul bisa ditukar dengan uang, serta pengenalan sarana prasarana yang dimiliki DLH Kota Pekalongan untuk menangani sampah di Kota Pekalongan.

“Alhamdulillah anak-anak sangat antusias  dan para guru pendamping juga menyambut dengan baik adanya program SIRAMI,” ujarnya.

“Kegiatan SIRAMI ini akan rutin kami lakukan setiap minggunya. Diharapkan upaya ini bisa menyadarkan pentingnya kepedulian lingkungan sejak usia dini,” ucap Budi menambahkan. (*)

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Pekalongan, Mahbub Syauqi dalam Kegiatan Pengajian Umum Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Pemkot Pekalongan di Masjid Al Amin Setda Kota Pekalongan, Jumat, 16 Februari 2024.

Hadir dalam acara itu, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Soesilo, dan para kepala dinas terkait, juga ASN di lingkungan Kota Pekalongan.

Adapun pengisi materi dalam pengajian tersebut yakni Ustad Yaskur Mastur.

Menurut Mahbub, masjid melambangkan kesucian hati, pikiran dan perbuatan, sehingga harus dijaga dalam setiap gerak dan langkah umat muslim dalam melakukan peran apa pun dan di mana pun.

“Kami mewakili Pemerintah Kota Pekalongan, tahun ini kembali mengadakan pengajian Isra Mi’raj seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

“Harapannya, dalam peringatan Isra Mi’raj di Masjid Al-Amin ini, masyarakat muslim Kota Pekalongan, khususnya para pegawai di lingkungan Pemkot bisa terus menjalankan sholat lima waktunya, terutama bisa memakmurkan Masjid Al Amin yang berada di Kompleks Setda Kota Pekalongan,” sambungnya.

Dia menilai, momentum Isra Mi’raj ini sangat tepat sekali terutama mendekati bulan suci Ramadan 1445 Hijriyah/Tahun 2024 Masehi. Diharapkan momentum ini bisa dimanfaatkan bagi seluruh umat muslim untuk meningkatkan ibadahnya masing-masing.

“Bisa meraih kemenangan sesuai dengan nilai bulan Ramadan itu sendiri. Di dalam Bulan Ramadan itu sendiri salah satunya ada ibadah salat yang harus ditingkatkan baik salat fardhu, sholat tarawih, dan sholat-sholat lainnya,” tandasnya. (*)

Untuk itulah, official statistics termasuk di dalamnya data Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan harus dikawal mulai dari perencanaan hingga diseminasi hasil.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Diseminasi Hasil ST2023 Tahap I yang dihadiri oleh jajaran BPS Kota Pekalongan guna mengakselerasi outcome dari diseminasi hasil ST2023 itu sendiri.

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan H Salahudin dan dihadiri oleh para kepala atau perwakilan OPD terkait, dan lurah se-Kota Pekalongan, berlangsung di Hotel Khas Kota Pekalongan, Selasa, 12 Desember 2023.

Untuk diketahui, BPS Kota Pekalongan telah melaksanakan Pendataan Lapangan Lengkap Sensus Pertanian 2023 sejak Bulan Juni 2023, dan saat ini telah memasuki tahap diseminasi. Kegiatan ini dilakukan sehubungan berakhirnya rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023.

Wakil Wali Kota Salahudin menyambut baik adanya kegiatan ini, dimana dengan dilansungkan kegiatan ini, strategi diseminasi hasil ST2023 dapat tepat sasaran dan dapat menyasar lebih banyak pihak dengan skalabilitas yang lebih luas lagi.

Salahudin menyebutkan, jumlah pelaku Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Kota Pekalongan dalam 10 tahun terakhir meningkat sebesar 119,46 persen dibandingkan dengan kondisi RTU0 hasil ST2013 lalu yakni 1.834 rumah tangga menjadi 4.025 rumah tangga.

Adapun infrastruktur dan sarana pendukung tersebut yakni dengan dibangunnya breakwater (pemecah gelombang) dan bangunan penunjang ekowisata yang  diawali dengan groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek pembangunan infrastruktur yang berada di Pusat Informasi Mangrove (PIM), Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan oleh Wali akota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid, Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia Laode M Syarif, perwakilan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), perwakilan Forkopimda di Kawasan PIM Kota Pekalongan, Kamis, 30 November 2023.

Pembangunan infrastruktur berupa breakwater sebanyak 2 unit berukuran panjang 150 meter, lebar 19 meter dengan ketinggian 3 meter ini dilakukan untuk penguatan ekosistem mangrove dalam upaya mendukung pengembangan ekowisata di kawasan PIM Kota Pekalongan.

Usai melaksanakan groundbreaking, Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf mengaku bersyukur Kota Pekalongan mendapatkan berkah fasilitasi proyek pembangunan infrastruktur kerja sama program Adaptation Fund dari Kemitraan Indonesia. Mengingat, Kota Pekalongan merupakan satu dari sekian wilayah pesisir di Indonesia yang merasakan dampak perubahan iklim paling nyata, dan bersifat multisektor.

“Kota Pekalongan menjadi wilayah di Jawa Tengah yang mengalami perubahan iklim paling parah. Saya tekankan kepada anak-anak muda terutama pegiat lingkungan, relawan dan masyarakat bahwa pihak dari luar wilayah Kota Pekalongan (Kemitraan) saja peduli dengan Kota Pekalongan. Sebelumnya dari Kemitraan sudah membawa delegasi 20 negara untuk melihat langsung kondisi Kota Pekalongan akibat dampak perubahan iklim ini,” ucapnya.

Mas Aaf menegaskan, dari pihak luar Kota Pekalongan saja memiliki rasa kepedulian tinggi untuk memikirkan penanganan masalah dan ikut andil memfasilitasi program pembangunan di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, masyarakat Kota Pekalongan sendiri juga harus aware dan peduli terhadap apa yang terjadi di wilayahnya.

“Sebab, penanganan dampak perubahan iklim ini tidak hanya bergantung pada peran pemerintah saja, tetapi keterlibatan peran masyarakat ini juga sangat penting untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim di Kota Pekalongan secara signifikan,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia, Laode M. Syarif menjelaskan, dalam proyek pembangunan infrastruktur kerjasama Program Adaptation Fund di PIM Kota Pekalongan ini berupa breakwater (pemecah gelombang). Mengingat, di wilayah pesisir ini banyak pohon mangrove yang sudah besar pun mati. Sehingga, dengan adanya breakwater ini diharapkan sebagai upaya penahan sedimen.

“Kalau naik dari laut, ketika kembali ke laut, sebagian sedimen bisa tertahan, dimana diharapkan akan berkurang arus gelombang air lautnya. Sehingga, mangrove-mangrove yang ada bisa tetap bertahan,” jelas Laode.

Laode menambahkan, jika upaya ini sudah berhasil, maka akan ditambah dengan penanaman mangrove-mangrove yang baru. Pembangunan breakwater tersebut ditargetkan bisa selesai pada Bulan Juli Tahun 2024.

Di samping pembangunan breakwater, Kemitraan Indonesia juga akan memfasilitasi peningkatan pembaharuan maupun rehabilitasi MCK bagi warga Kota Pekalongan. Kemitraan juga berupaya memfasilitasi program dari sisi sektor perikanan dan pertanian untuk membantu perekonomian warga sekitar di sejumlah kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, diantaranya di Kelurahan Kandang Panjang dan Bandengan.

“Kami sudah mulai juga dengan program penanaman sayuran. Kami juga ingin mengembangkan kawasan ekowisata PIM ini, dimana kami upayakan kembalikan dengan booth yang baru untuk rehabilitasi sekitar disini,” tandasnya. (*)

“SKB dan PKBM ini salah satunya bagaimana meningkatkan angka partisipasi dasar pendidikan kesetaran dimana kita menggiring anak-anak yang tidak sekolah atau berhenti sekolah agar bisa kembali ke sekolah,” Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim melalui kepala bidang PAUD dan PNF, Sherly Imanda Hidayah.

Lanjut Sherly, ketika anak yang pernah berhenti sekolah dan akan kembali ke sekolah formal agak terasa berat dilakukan oleh anak tersebut. Maka dari itu pendidikan nonformal melalui SKB maupun pendidikan kesetaraan yang lain sebagai salah satu solusi.

Menurut dia, kehadiran SKB dan satuan pendidikan non formal lainnya selain kaitannya untuk meneruskan program pendidikan kesetaraan juga ada pemberdayaannya masyarakat yaitu memberikan pelatihan dan keterampilan, serta atau soft skill.

Dikatakan Sherly, dalam pendidikan kesetaraan telah menerapkan konsep Merdeka Belajar.

Ia menerangkan, 1 SKB dan 13 PKBM di Kota Pekalongan telah terakreditasi. Dan Disdik terus memberikan pendampingan secara intens demi meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan di masing-masing satuan pendidikan tersebut.

Dia pun bersyukur pendidikan kesetaraan di Kota Pekalongan jelang penghujung tahun 2023 berhasil menarik 200 ATS untuk kembali mengenyam pendidikan dan angka tersebut akan terus bergerak.

“Untuk SKB Kota Pekalongan saat ini sudah membikin kelompok belajar (pokjar) di beberapa tempat seperti di kelurahan Banyurip, Kuripan Kidul, dan lainnya, yang tujuannya melayani ATS, sekaligus mendekatkan dunia pendidikan kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka benar-benar bisa dan siap bergabung dengan sekolah kesetaraan yang tersedia,” tuturnya. (*)

Ada 6 perahu bermotor yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin kepada para nelayan hari ini.

Salahudin mengatakan bantuan ini sebagai stimulan atau dukungan bagi para penangkap ikan yang biasanya langsung masuk ke air atau rawa-rawa ketika akan menangkap ikan.

“Dengan adanya perahu bermotor ini tentunya akan mengurangi lelah mereka saat memasang jaring atau jala,” kata Salahudin.

Dia berharap perahu bermotor ini dapat dimanfaatkan oleh penangkap ikan untuk bekerjasama memasang jaring dan bubuk naga agar tak terlalu melelahkan.

Kemudian  terkait lokasi parkir di seberang parapet jika masih tergenang warga dapat berinovasi untuk menjadikannya lokasi wisata pemancingan atau lainnya, misal dibuat warung-warung, dan perahu bermotor ini jadi sarana transportasinya.

Diskominfo mensosialisasikan kanal aduan melalui kegiatan Layanan Publik Go to School ke sejumlah SMA-SMK di Kota Pekalongan.

Hari ini, Kamis, 23 November 2023, kali ketiga kegiatan Layanan Publik Go to School yakni dilakukan di SMKN 4 Pekalongan.

Kepala Diskominfo Kota Pekalongan Arif Karyadi mengatakan banyak kalangan pelajar yang belum tahu tentang kanal aduan WAdul Aladin, Laporgib, dan SP4NLapor. 

“Usai sosialisasi ini kami berharap peran partisipatif para pelajar untuk memanfaatkan kanal aduan akan meningkat, misalnya untuk menyampaikan terkait dunia mereka, seperti kenakalan remaja agar tidak sampai jadi ancaman untuk pengadu,” kata Arif. 

Arif menilai pelajar SMA-SMK sudah bisa diajak berpikir dewasa untuk mendorong pembangunan Kota Pekalongan.