Hevearita mengatakan hal itu sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar dan menjadi polemik di masyarakat.

Mbak Ita, panggilan akrabnya meminta maaf karena tidak menjelaskan secara rinci anggaran sebesar Rp8 miliar Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk mendanai pengadaan sepeda motor dinas para Lurah, tetapi juga pengadaan barang rumah tangga lainnya.

“Saya mohon maaf atas kesalahan informasi tersebut. Saya ingin meluruskan bahwa anggaran Rp8 miliar tidak hanya digunakan untuk pengadaan sepeda motor saja, tetapi juga kebutuhan rumah tangga lainnya untuk pelayanan masyarakat,” kata Mbak Ita dalam siaran persnya, Minggu, 3 Desember 2023.

Menurut dia, polemik terjadi karena anggaran pengadaan yang ditetapkan senilai Rp7,931 miliar dibacakan secara keseluruhan, sehingga menimbulkan pertanyaan.

“Melihat dari berita-berita yang mungkin viral, saya mungkin membacanya keseluruhan Rp7,931 miliar. Sementara itu, anggaran tiap sepeda motor mengacu pada harga dealer Rp26.566.732. Dengan demikian, total anggaran Rp4.702.311.564,” ujarnya.

Adapun jenis sepeda motor dinas untuk para Lurah, kata Mbak Ita, yaitu Honda Vario 160 CC. Hal  itu telah diserahkan pada peringatan HUT ke-52 Korpri di di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Rabu, 29 November 2023 lalu.

Selain sepeda motor untuk 177 lurah se-Kota Semarang, Bagian Rumah Tangga Pemkot Semarang juga melakukan pengadaan barang untuk kepentingan masyarakat, seperti pakaian dinas, TV LED, dan alat pemadam api ringan (APAR).

Pengadaan TV LED dilakukan karena kondisi TV layar datar yang digunakan untuk pemandu informasi masyarakat di Balai Kota Semarang telah buram dan usang.

Sedangkan, pengadaan APAR juga perlu dilakukan karena sudah tua. Sementara itu, tabung alat pemadam api belum diganti sejak 2004.

“Begitu juga dengan sepeda motor lurah sejak 2014 belum diganti. Bayangkan sudah hampir sembilan tahun belum diganti. Padahal, saat ini, banyak pelayanan masyarakat sehingga lurah harus sering turun di lapangan,” imbuhnya.

Mbak Ita melanjutkan, bahwa pengadaan sepeda motor dan barang rumah tangga lain bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Semarang Tahun 2023.

Dia mengklaim, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Semarang dapat mengatur keuangan lebih fleksibel karena Kota Semarang tidak mengalami defisit selama dua tahun terakhir.

“Jadi, kami sudah tahu mana yang harus efisien, prioritas, dan sebagainya. Pada saat akhir pembahasan APBD Perubahan, Tim TAPD melihat ada anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Salah satunya adalah sepeda motor,” jelasnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk mengawal dan mengawasi setiap langkah atau kebijakan Pemkot Semarang. Mbak Ita memastikan, pengadaan sepeda motor dinas lurah dilakukan secara transparan. Dan, masyarakat dapat memantaunya melalui aplikasi belanja online atau e-Katalog.

“Maaf kalau kemarin membuat orang bertanya-tanya. Proses-prosesnya monggo panjenengan bisa lihat di e-Katalog. Jadi, tidak ada lagi istilahnya nempil,” pungkasnya. (*)

SEMARANG, Eranasional.com – Pemerintah Kota Semarang, Selasa (11/4/2023) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, jajarannya telah menggelar “Pak Rahman” (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sejak beberapa waktu lalu di berbagai kecamatan. Hal ini selaras dengan salah satu program yang ada di GNPIP 2023.

“Matur nuwun, ini menjadi sebuah sistem. Jadi di 16 kecamatan Pemerintah Kota Semarang menjadi dirigen. Kami mengundang Bulog, distributor daging, BUMP atau Badan Usaha Milik Petani (untuk berpartisipasi dalam Pak Rahman). Kami termasuk juga dengan PD CMJT, BUMD-nya Provinsi Jawa Tengah. Mereka senang tidak harus menjual ke mana-mana tinggal datang (jualan) ke Pak Rahman di kecamatan-kecamatan, selesai,” ungkap Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang.

Menurut wali kota perempuan pertama di ibu kota Jawa Tengah tersebut, meski baru resmi berdiri selama dua bulan, BUMP Kota Semarang sudah tancap gas dan berkontribusi besar dalam menyukseskan gelaran Pak Rahman.

BUMP Kota Semarang juga telah melakukan kerja sama dengan gapoktan-gapoktan dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah untuk menyuplai hasil pertanian.

“Per minggu lalu BUMP kami sudah mendistribusikan 24 ton beras. Kami bekerja sama dengan gapoktan Kendal itu untuk ayam dan telur, Grobogan dan Demak itu beras dan bawang merah, dengan Kabupaten Semarang itu sayur-sayuran,” imbuh Mbak Ita.

Selain menggelar rangkaian Pak Rahman di 16 kecamatan, Pemerintah Kota Semarang juga akan menggelar pasar murah di RSUD KRMT Wongsonegoro, Dinas Kesehatan, Balaikota Semarang, dan kantor Kecamatan Tugu.

Mbak Ita berkomitmen untuk terus menggelar pasar murah selama masih ada permintaan dari masyarakat. Pihaknya optimis sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan BI melalui GNPIP 2023 dapat menekan laju inflasi dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

“Nanti tanggal 14 April ini Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang akan menggelar pasar murah di alun-alun. Kami akan instruksikan ASN dan masyarakat untuk belanja di situ. Kami akan support. Alhamdulillah ya harga-harga bisa terkendali,” kata Mbak Ita.

Tujuh program unggulan GNPIP 2023 sendiri terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. **

SEMARANG, Eranasional.com – Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu berharap Semarang Night Carnival atau SNC sebagai atraksi kesenian dan pariwisata tahunan yang rutin digelar oleh Pemerintah Kota Semarang menjadi berbeda tahun ini jika dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Diharapkan SNC tahun ini jadi sebuah program yang luar biasa, mengingat nanti ada tamu dari delegasi-delegasi kabupaten kota, bahkan dari luar negeri,” ungkap wali kota perempuan pertama di kota Semarang. Bahkan pihaknya mengharapkan melalui SNC, Semarang menjadi lebih dikenal dan dapat menjadi contoh bagi kota atau kabupaten lain.

Wali kota yang akrab disapa Ita pun mengapresiasi Disbudpar Kota Semarang yang telah mulai menyiapkan penyelenggaraan SNC 2023 sejak dini, salah satunya melalui Workshop Pengenalan Tema SNC 2023. “Ini adalah workshop persiapan selama 3 hari dalam rangka SNC 2023. Harapannya ada kesesuaian tema yang ditetapkan dengan penampilan para peserta,” terang Ita. Dalam workshop tersebut, panitia juga telah merilis sejumlah detail kostum prototype seperti karakter Keris, Chandelier, Kipas dan Lotus yang menjadi bagian tema besar SNC 2023, yakni The Luxury.

Pelaksanaan SNC sendiri sedianya berlangsung pada 18 Mei 2023 di kawasan Kota Lama Semarang, dan masih satu rangkaian dengan peringatan Hari Jadi yang ke-476 Kota Semarang. “Ini merupakan rangkaian HJKS ke-476 sehingga menjadi satu rangkaian menutup HJKS yang bisa memberikan hiburan dan edukasi bagi masyarakat,” lanjutnya.

Dirinya berpesan secara khusus kepada Disbudpar untuk terus mematangkan sejumlah persiapan. “Ini persiapannya masih panjang, jadi nanti bisa di-meetingkan betul-betul,” imbuh Ita.

Salah satunya yakni faktor kenyamanan bagi penonton dan peserta defile. “Lebih baik jaraknya pendek tapi nyaman, sehingga keindahan dari SNC ini kelihatan. Karena selama ini banyak yang merasa tak nyaman dan estetikanya kurang,” pesan Ita.

Sementara itu Kepala Disbudpar Kota Semarang, Wing Wiyarso dalam unggahan Instagramnya berharap SNC 2023 tidak hanya menjadi mahakarya, namun juga pembinaan kesenian Semarang. “Saya menekankan pada jajaran jika SNC tahun ini tidak hanya sebuah mahakarya namun juga pembinaan dan pengarahan agar muda mudi kota semarang mampu hidup dari hasil karya dan kelak menjadi seniman besar dunia,” pungkas Wing. **

SEMARANG, Eranasional.com – Pelaksana harian atau Plh wali kota Semarang, Iswar Aminuddin menyampaikan mengenai pentingnya sentralisasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal itu Iswar sampaikan saat dirinya memimpin Rapat Koordinasi Pendataan PKL di Kota Semarang, Selasa (28/2/2023).

“Fisiknya semrawut, tata kelola semrawut, gak ada orang yang masuk. Tetapi kalau semuanya baik, bersih, dan tertata dengan rapi. Saya kira apa yang kita harapkan tentang Pendapatan Asli Daerah atau PAD pun, pasti akan meningkat,” terang Iswar di Situation Room Balai Kota Semarang.

Upaya pendataan PKL melalui Dinas Perdagangan dilakukan dalam rangka mengelola kembali pendapatan asli daerah. Iswar kembali menyampaikan bahwa pendapatan Kota Semarang tidak hanya lewat PKL. Sehingga kebersihan dan tata kelola PKL untuk kenyamanan wisatawan juga perlu diperhatikan.

“Kota ini tidak hanya dihidupi oleh PKL, jangan seperti hanya memburu pendapatan tetapi tidak dikelola dengan baik. Kota ini juga butuh tamu, butuh duit dari luar untuk masuk ke kota Semarang,” tegasnya.

“Kalau PKL tersentral dengan baik, kotanya jadi bersih dan dapat memonitor jumlah PKL. Langkah-langkah kebijakan yang dapat kita ambil untuk PKL juga lebih enak. Hubungan kita dengan masyarakat serta pengelola PKL juga lebih enak. Hubungan PKL dengan pemerintah juga enak. Bersinergi, itulah yang namanya suatu program,” imbuhnya.

Iswar juga membagikan contoh bagaimana pengelolaan PKL di Masjid Agung Kauman Semarang yang sangat tertata dengan baik karena tersentralisasi. “Yang kita dapat contoh seperti di alun-alun masjid Agung Semarang, itu asik. Masyarakat nyaman, panitia pengelola memberi keamanan kepada pengunjung, sampahnya tertata dengan baik, bersih,” ujar Iswar.

Pendataan PKL di Kota Semarang merupakan langkah pertama dalam upaya mensentralisasi PKL Kota Semarang. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih tempat untuk sentralisasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai. Harapannya, PKL akan terdata, pengambilan kebijakan menjadi mudah, Kota Semarang menjadi bersih serta tertata, dan pendapatan asli daerah dapat naik secara signifikan.

Semarang – Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan pemerintah setempat dalam penertiban tempat usaha yang melanggar aturan PPKM level 1.

Menurutnya, penyegelan terhadap dua tempat usaha yang melanggar aturan menjadi bagian dari langkah tegas yang dilakukan pemkot.

“Langkah pemkot menyegel tepat sekali. Ini agar masyarakat benar-benar ikut menaati. Ini untuk mengingatkan seluruh tempat usaha,” jelas Pilus, sapaannya, Kamis (28/10/2021).

Pilus meminta, jika ada tempat usaha yang melanggar aturan PPKM agar segera ditindak.

Setidaknya, pemerintah harus memberikan sanksi berupa teguran.

Jika melanggar beberapa kali, bisa dicabut izin usahanya.

“Misal, selama PPKM level 1 ada pelanggaran. Pertama, diberi teguran, kemudian ditutup. Kalau masih melanggar sampai tiga kali bisa dicabut izinnya,” katanya.

Dia mendukung Pemerintah Kota Semaramg bekerja sama dengan TNI, Polri, serta Forkopimda dalam upaya penegakan aturan PPKM Level 1.

Meski sudah level 1, dia mengigatkan pandemi belum usai.

Aturan harus tetap ditaati.

“Kami tidak melarang jualan, buka tapi ada aturan jam tayang. Level 1 ini harus tetap dipertahankan. Dari pusat menilai dan memantau PPKM level 1 penerapannya seperti apa,” jelasnya.