Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengajak masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara dari sektor pendapatan pajak.

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang mendapatkan kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat. Karena DBHCHT memiliki manfaat besar untuk kesejahteraan rakyat.

“Rokok yang tidak ada cukainya itu merugikan negara, karena tidak membayar pajak. DBHCHT ini juga ada untuk Pemerintah Kota Pekalongan, yang manfaatnya dikembalikan lagi untuk masyarakat. Seperti, bantuan Covid-19, banjir, dan lainnya,” terang Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid usai mengikuti Sosialisasi di Kelurahan Padukuhan Kraton, Kamis (9/6/2022) malam.

Selain merugikan negara, Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan juga menilai rokok ilegal dapat memberikan dampak signifikan terkait pengendalian peredaran tembakau oleh negara. Apabila rokok ilegal beredar, peredaran tembakau yang berbahaya bagi kesehatan tak bisa dikendalikan.

Sementara itu, Sriyana Kasatpol P3KP Kota Pekalongan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia sudah berhasil menyita 686 bungkus rokok ilegal sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 di Kota Pekalongan.

“Tahun 2019 sebanyak 541 bungkus yang kami temukan di 3 wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Tahun 2020 ada 18 bungkus, dan tahun 2021 sebanyak 127 bungkus,” paparnya.

Untuk menekan laju peredaran, pihaknya menggelar sosialisasi Sistem Informasi Rokok Ilegal di berbagai kelurahan Kota Pekalongan. Karena menurutnya, peredaran rokok ilegal hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

“Saat ini kita sudah lakukan sosialisasi di 4 kelurahan, dan target kita nantinya semua kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat jadi tahu dan kami harap tidak ada lagi rokok ilegal karena merugikan negara,” katanya.

Sriyana juga mengajak masyarakat untuk ikut memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Pekalongan. Ia meminta masyarakat segera melapor ke pemerintah maupun aparat jika mengetahui ada peredaran maupun pembuatan rokok ilegal di lingkungannya.

“Kami berpesan kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal, apabila masyarakat yang lebih tahu dengan lingkungannya sendiri, mengetahui peredaran maupun pembuatan rokok ilegal segera lapor ke kami atau bea cukai langsung,” katanya. (em-aha)

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) akan menyosialisasikan panduan pelaksanaan kurban Idul Adha. Hal ini untuk antisipasi kasus penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Kami akan mengundang para pengurus mushola dan masjid di Kota Pekalongan yang sering menangani penyembelihan hewan kurban pada 15 Juni 2022 mendatang,” kata Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Muadi, Kamis (9/6/2022).

“Mereka akan diberi sosialisasi tentang Surat Edaran Walikota, Fatwa MUI  Nomor 32 Tahun 2022 terkait Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” lanjutnya.

Menurutnya, sosialisasi tersebut diperlukan agar masyarakat bisa paham bagaimana memilih hewan ternak untuk kurban, supaya hewan kurban tersebut nantinya  bisa aman dan halal dikonsumsi sesuai syariat Islam dan Fatwa MUI, serta dari sisi kesehatan.

Di dalam fatwa tersebut, MUI membeberkan syarat hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban.

Sedangkan, untuk hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku sampai terlepas, pincang, tidak bisa berjalan, dan menyebabkan sangat kurus, maka hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.

“Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban,” terangnya.

Sementara itu, untuk hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis kategori berat tapi sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah.

“Dinperpa menjamin bahwa, daging yang dikonsumsi atas penyebab suspek maupun positif PMK masih aman dikonsumsi, asalkan daging tersebut dimasak dengan benar pada suhu diatas minimal 70 derajat Celcius selama 30 menit agar virus itu hilang,” pungkasnya. (*)