Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, M. Sholeh, mengatakan perbaikan dilakukan oleh personel Pasukan Kuning yang bertugas di delapan kecamatan, serta tim Seksi Jalan, Jembatan, dan Kelengkapan Jalan (JJKJ).

“Selama periode Januari hingga minggu ketiga Juli 2026, kami telah memperbaiki 9.512 titik jalan berlubang dengan total luasan mencapai 26.154 meter persegi,” ujar Sholeh, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, perbaikan jalan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi JAKI, media sosial, maupun hasil pemantauan rutin petugas di lapangan.

“Kami juga memiliki tim satuan tugas yang secara berkala melakukan monitoring kondisi jalan di delapan kecamatan di Jakarta Pusat,” katanya.

Sholeh menjelaskan, mayoritas perbaikan dilakukan menggunakan metode tambal cepat coldmix dan hotmix. Rinciannya, sebanyak 9.353 titik dengan luas 19.253 meter persegi diperbaiki menggunakan metode tersebut.

Sementara itu, metode hotmix juga diterapkan pada 134 titik dengan luas 5.446 meter persegi.

Adapun perbaikan menggunakan metode beton dilakukan di sembilan titik dengan luas 33 meter persegi, sedangkan metode scrap diterapkan pada 16 titik dengan luas 1.421 meter persegi.

Ia menambahkan, titik-titik jalan yang telah diperbaiki tersebar di berbagai ruas, mulai dari jalan lingkungan, jalan lokal, jalan kolektor, hingga jalan arteri.

Menurut Sholeh, kerusakan jalan dipengaruhi sejumlah faktor, seperti usia konstruksi jalan, tingginya curah hujan, genangan air, hingga beban kendaraan bertonase besar yang melintas.

“Perbaikan jalan berlubang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus memberikan rasa aman, nyaman, dan memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta Pusat,” pungkasnya. [SF]

Reporter: Christ

Proses pencocokan tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Petugas mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan untuk memastikan objek sengketa yang dimaksud dalam putusan pengadilan.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, kembali menegaskan pihaknya menolak rencana eksekusi tersebut. Menurutnya, terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan fakta di lapangan, terutama terkait luas dan batas objek sengketa.

Hamdan menjelaskan, kliennya saat ini memegang dua Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu pada bidang tanah seluas 57.120 meter persegi dan 83.666 meter persegi.

Namun dalam praktiknya, luas tersebut telah berkurang sekitar 4,5 hektare karena sebagian lahan telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan jalan.

“Dengan adanya penyerahan lahan itu, sebagian dari HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora kini menjadi milik Pemda DKI Jakarta,” ujar Hamdan.

Ia menilai kondisi tersebut membuat objek sengketa tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam putusan. Hamdan juga mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan setempat ditemukan ketidaksesuaian batas maupun luas tanah, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, pada 25 November 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Indobuildco harus mengosongkan lahan dan bangunan The Sultan Hotel & Residence.

Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa negara merupakan pemilik sah lahan sengketa berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.1/Gelora tahun 1989. Sementara HGB yang selama ini menjadi dasar pengelolaan hotel oleh PT Indobuildco dinilai telah berakhir masa berlakunya pada 2023.

Pengadilan juga menyatakan putusan tersebut bersifat serta-merta, sehingga eksekusi dapat dilakukan terlebih dahulu.

Namun Hamdan menilai eksekusi tidak bisa dilakukan tanpa adanya jaminan dari pihak pemohon eksekusi, dalam hal ini negara melalui Sekretariat Negara, yang nilainya setara dengan objek sengketa.

Selain itu, ia menyoroti bahwa dokumen HPL No.1/Gelora tidak menyebutkan batas-batas lahan secara rinci dan peta detailnya belum pernah ditunjukkan kepada pihaknya.

“Dalam dokumen perkara tersebut, HPL Nomor 1/Gelora tidak menyebutkan batas yang jelas dan peta detailnya tidak pernah ditunjukkan. Apakah termasuk HGB No.26 dan No.27 di dalamnya, itu yang harus dipastikan terlebih dahulu,” kata Hamdan.

Ia juga mengungkapkan adanya dokumen keputusan rapat Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan tertanggal 31 Desember 1988, yakni keputusan Nomor 490/Kadir/XII/1988. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa batas tanah HPL Gelora berakhir pada titik batas tanah milik PT Indobuildco atau Hotel Hilton—yang kini dikenal sebagai The Sultan Hotel & Residence.

Tanah seluas sekitar 143.000 meter persegi itu disebut telah dilepaskan haknya dari Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan pada 21 Agustus 1971.

Berdasarkan hal tersebut, Hamdan menilai HGB No.26 dan No.27 tidak termasuk dalam wilayah HPL No.1/Gelora. Namun jika pun termasuk, menurutnya tetap terdapat perubahan luas wilayah karena sebagian tanah telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pastikan dulu tanah mana yang akan dieksekusi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa PT Indobuildco juga telah mengajukan gugatan perlawanan ke pengadilan dan meminta agar perkara tersebut diputus terlebih dahulu sebelum proses eksekusi dilakukan.

Hamdan juga menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih membuka ruang upaya hukum lanjutan hingga tingkat kasasi.

“Jika eksekusi dilakukan tanpa jaminan, lalu putusan di tingkat selanjutnya berubah, siapa yang akan menanggung kerugian yang timbul?” ujarnya.

Sebelumnya, PT Indobuildco juga telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam permohonannya, pihak kuasa hukum meminta agar pengadilan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada 3 Desember 2025 yang membatalkan surat perintah pengosongan lahan serta tagihan royalti sebesar 45 juta dolar AS.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Ia menekankan bahwa Ramadhan harus menjadi momentum memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan, bukan justru memicu tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab menjaga ketertiban dan kedamaian di Jakarta. Saya tidak mengizinkan ada sweeping dalam bentuk apa pun,” ujar Pramono.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan keberagaman suku, agama, dan latar belakang sosial memerlukan pendekatan yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hukum. Ia mengingatkan bahwa penegakan aturan bukanlah kewenangan kelompok tertentu, melainkan tugas aparat resmi yang bekerja berdasarkan regulasi.

Pramono menilai, setiap bentuk tindakan sepihak yang berpotensi memicu keributan akan merugikan semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas perdagangan makanan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada aksi sweeping selama Ramadhan.

“Hal-hal yang menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan saya izinkan. Tetapi jika itu menciptakan kenyamanan dan ketertiban, tentu akan kami dukung,” katanya.

]]> https://daerah.eranasional.com/98114/pemprov-dki-tegaskan-larangan-sweeping-rumah-makan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97982/pelajar-tewas-di-matraman-josephine-psi-desak-perbaikan-jalan-dipercepat https://daerah.eranasional.com/97982/pelajar-tewas-di-matraman-josephine-psi-desak-perbaikan-jalan-dipercepat#respond Thu, 12 Feb 2026 06:08:52 +0000 https://daerah.eranasional.com/97982/pelajar-tewas-di-matraman-josephine-psi-desak-perbaikan-jalan-dipercepat Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kawasan Jalan Matraman, Senin (9/2/2026), kembali menyoroti persoalan keselamatan berkendara serta kondisi jalan berlubang di Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Ia berharap keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya salah satu anak kita yang mengalami kecelakaan belum lama ini di kawasan Matraman. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kebesaran hati dalam menghadapi musibah ini,” katanya kepada Eranasional, Kamis (12/2/2026).

“Kejadian naas ini harus kita jadikan pelajaran bersama agar tidak terulang lagi di masa depan. Di satu sisi, musim hujan ini memang mengakibatkan jalanan berlubang di mana-mana,” sambungnya.

Josephine menilai bahwa masalah kerusakan jalan ini sudah terjadi selama ini dan menimbulkan bahaya terhadap pengendara jalanan, terutama para pengguna motor. Dengan adanya kecelakaan yang naas itu, ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta bergerak lebih cepat lagi.

“Selama ini sering terjadi kecelakaan, tapi itu terus berulang sampai kini ada yang menjadi korban jiwa. Artinya, upaya Pemprov DKI untuk menambal jalanan-jalanan yang rusak berlubang belum maksimal. Ini meyangkut keselamatan para pengemudi di jalan raya, sehingga harus cepat-cepat diperbaiki,” lanjutnya.

Terkait dengan perbaikan jalanan, Josephine juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa kondisi sudah berubah, di mana curah hujan yang tinggi untuk jangka waktu lebih panjang mengharuskan aspal di jalanan lebih kuat lagi menghadapi tantangan alam.

“Kondisinya sekarang juga sudah berubah. Curah hujan makin tinggi, genangan air juga menjadi lama. Perlu dipastikan kalau jalanan-jalanan kita bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, aspal yang digunakan untuk memperbaiki jalanan-jalanan rusak harus berkualitas tinggi,” tekannya.

“Ditambah, saya juga berpesan agar Pemprov DKI jangan hanya fokus memperbaiki jalanan-jalanan yang mungkin dianggap penting saja seperti sepanjang Sudirman-Thamrin, tapi ruas jalanan lainnya juga perlu diperbaiki, termasuk yang arteri,” terusnya.

Tidak hanya itu, Josephine juga kembali menghimbau kepada para orang tua serta orang-orang dewasa agar lebih mengawasi anak-anaknya supaya tidak berkendara selama masih di bawah umur dan belum memiliki izin mengemudi.

“Jadi, sudah semestinya masyarakat juga mencegah anak-anaknya berkendara dengan menggunakan baik mobil maupun motor,” ujarnya.

“Ini untuk keselamatan mereka sendiri. Mohon kesediaannya bagi para orang tua untuk mengantar anak-anaknya apabila harus bepergian. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” tutupnya.

Salah satu wilayah terdampak adalah Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja. Banjir yang melanda kawasan tersebut menyebabkan aktivitas warga terganggu, termasuk kegiatan belajar mengajar. Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Tugu Utara terpaksa dipulangkan lebih awal karena akses menuju sekolah dan lingkungan sekitarnya terendam air.

Ketua RT 018 RW 08 Kelurahan Tugu Utara, Iping, menyebut banjir kali ini merupakan yang terparah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, rumah miliknya turut terendam dengan ketinggian air mencapai sekitar 70 sentimeter atau setinggi paha orang dewasa.

“Banjir tahun ini lebih parah dibandingkan 10 tahun lalu. Air sudah masuk ke rumah warga dan mencapai sekitar 70 sentimeter,” ujar Iping saat dihubungi Eranasional di Jakarta.

Ia menilai, selain faktor curah hujan yang tinggi, kondisi drainase yang tersumbat sampah turut memperparah genangan air. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kerja bakti rutin untuk membersihkan saluran air agar tidak tersumbat.

Iping juga meminta pihak kelurahan dan pemerintah setempat segera melakukan perbaikan infrastruktur, khususnya peninggian jalan umum dan kawasan permukiman di Komplek UKA agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Selain itu, ia mengusulkan pembenahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di wilayah UKA, khususnya yang berada di RT 02 dan RT 03. Menurutnya, kapasitas TPS yang tidak memadai menyebabkan sampah mudah berserakan, terutama saat banjir.

“Perlu dibangun bak sampah yang lebih besar dan tertata agar sampah tidak terbawa air ketika banjir,” katanya.

Banjir Tahun Ini

Sementara itu, warga Komplek UKA lainnya, Halimah, mengungkapkan banjir tahun ini jauh lebih ekstrem dibandingkan tahun sebelumnya. Ketinggian air yang mencapai betis hingga paha orang dewasa memaksanya menjemput anaknya di sekolah dengan berjalan kaki.

“Banjir masuk ke kawasan perumahan dan pasar tradisional. Anak-anak sekolah terpaksa dipulangkan karena akses tidak bisa dilalui,” ujar Halimah dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga menyoroti kondisi TPS di wilayah UKA yang dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota maupun kecamatan. Menurutnya, persoalan sampah menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir.

Halimah berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kota, termasuk perbaikan drainase dan peninggian jalan di kawasan rawan banjir.

“Banjir kali ini sampai membuat kegiatan sekolah lumpuh. Kami berharap ada langkah nyata agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tandasnya.

“Pasti ada kenaikan. Karena alpha-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Pemprov DKI Jakarta telah menerima arahan resmi dari Presiden RI serta Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme penetapan UMP 2026,” ujar Gubernur DKI kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap adil dan objektif, baik terhadap kaum buruh maupun pelaku usaha.

“Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Saya sudah meminta agar segera diadakan rapat, kita tidak boleh terlambat,” katanya.

Menurut Pramono, karena formula UMP 2026 sudah memiliki batas atas dan bawah, pembahasan lanjutan tinggal mencari titik temu terbaik agar kebijakan tersebut tetap menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan dunia usaha.

“Angkanya sudah ada ‘range’-nya, tinggal di ‘range’ itu, kita cari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh,” imbuh Pramono Anung.

Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan diumumkan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur di Indonesia menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. Namun, Pramono yakin Jakarta mampu bergerak lebih cepat meski belum merinci tanggal pasti pengumumannya.I

“Dalam keadaan seperti ini, Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggung jawab di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI,” kata mantan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono saat menjenguk korban ledakan di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) sore.

“Di mana pun yang terjadi pokoknya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain dan sebagainya,” sambungnya.

Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khawatir atas peristiwa naas yang terjadi pada salat Jumat tadi.

“Tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada wali kota, saya minta semuanya ditangani dengan baik,” ungkap dia.

Pramono tidak banyak berbicara dan menyerahkan hal lainnya termasuk penyelidikan ke pihak kepolisian. Lanjut Pramono menambahkan untuk korban dan peristiwanya kebetulan ada Pak Kapolda, beliau yang berwenang.

“Beberapa korban saya ajak ngobrol, tapi terus terang semuanya dalam keadaan sehat – sehat. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi. Tapi untuk detailnya mungkin biar kepolisian aja yang nyamperin ya,” tandas Pramono.

Langkah ini dilakukan, lanjut kata dia, untuk mencegah kasus keracunan program Makan Bersama Gizi (MBG) terulang kembali.

“Ada targetnya sekitar delapan ribu orang akan kami latih terus supaya bisa mengelola pelaksanaan di SPPG-nya masing-masing dengan lebih baik,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Ani Ruspitawati di Kampung Bandan, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).

Ani menjelaskan, pelatihan ini juga menjadi bagian dari percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Saat ini terdapat 180 SPPG di Jakarta, namun belum ada yang mengantongi sertifikat tersebut.

“Secara masif kami melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang. Targetnya, dua minggu ke depan seluruh SPPG sudah menyesuaikan dengan persyaratan sehingga sertifikat bisa diterbitkan,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemprov DKI mendukung penuh program MBG yang digagas pemerintah pusat. Pengawasan akan diperketat agar keamanan pangan siswa tetap terjamin.

“Prinsipnya adalah sekarang kami ke depan, secara masif kita bantu MBG, kita bantu pemerintah untuk melakukan inspeksi, dan SPPG semuanya sudah kooperatif,” pungkas.

Hal itu direspon Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio soal Bus TransJakarta setelah mengalami 3 kali kecelakaan dalam sebulan terakhir.

“Mendorong TransJakarta segera melakukan audit perekrutan, pelatihan dan sertifikasi pramudi. Pramudi yang terlibat insiden wajib menjalani resertifikasi sebelum kembali bertugas, kata Dwi Rio kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Rio juga meminta agar TransJakarta memasang teknologi canggih untuk pendeteksi kantor pramudi. Hal itu, kata dia, demi mengurangi risiko kecelakaan.

“Mempercepat pemasangan dan optimalisasi teknologi canggih seperti Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang dapat mendeteksi kantuk, lane departure dan tabrakan. Selain itu, audit terhadap fungsi event data recorder dan GPS untuk memantau kecepatan dan kedisiplinan berkendara secara real time,” jelas dia.

Melakukan pemeriksaan teknis mendadak (spot check) terhadap kondisi seluruh armada bus, termasuk sistem rem, kemudi dan ban. Memastikan jadwal perawatan berkala dipatuhi secara ketat dan ada sanksi tegas untuk pelanggaran prosedur maintenance,” imbuhnya.

Rio juga mendorong adanya tim pengawas independen untuk memantau perilaku pengemudi saat berkendara. Dia menyarankan adanya sanksi dan penghargaan kepada pramudi.

“Membentuk tim pengawas independen yang secara acak memantau perilaku berkendara pramudi di lapangan. Sistem reward untuk pramudi berprestasi dan sanksi yang tegas, progresif dan tidak toleran bagi pelanggar aturan keselamatan harus segera diterapkan dan dikomunikasikan,” jelasnya.

Diketahui, bus TrasnJakarta mengalami 3 kali kecelakaan dalam satu bulan. Salah satu bus TransJakarta menabrak pengendara hingga toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah orang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Peristiwa kecelakaan terjadi pada Jumat (19/9) pukul 05.30 WIB.

Lalu pada Kamis (18/9) Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Cideng Timur, tepatnya di perempatan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yaitu bus TransJakarta koridor 3 dan sebuah truk.

Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung mengakui bahwa dirinya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait tingginya pagar pejalan kaki di Stasiun Cikini.

Hal itu menyebabkan banyak pengguna commuter line yang kesulitan mengakses karena harus berjalan kaki cukup jauh.

Pramono Anung menjelaskan adanya uji coba pelican cross di Stasiun Cikini , Jakarta Pusat.

Ia menyebut keluhan itu semakin bertambah setelah ada peninggian pagar pembatas Stasiun Cikini hingga 1,7 meter.

Pramono Anung berhadap dengan adanya pelican cross akan memudahkan warga agar tidak perlu berputar terlalu jauh untuk masuk stasiun.

“Karena pagarnya ditinggikan sehingga orang kesulitan. Maka saya bersama jajaran Balai Kota telah memutuskan kita membuat zebra cross di sana dan kita buka,” katanya kepada wartawan, Senin (15/09/2025).

Sehingga masyarakat sekarang ini kalau ke Cikini tidak perlu lagi muter yang terlalu jauh, mereka bisa langsung masuk ke Cikini,” imbuhnya.

Pramono meminta dengan adanya fasilitas baru tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pengguna KRL. Ia juga mengimbau agar warga dapat mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku.

“Kami juga mengimbau masyarakat agar mematuhi hal-hal yang sudah kami persiapkan untuk itu. Zebra cross-nya sudah kami selesaikan, silakan lihat langsung di lapangan,” tutur. []

Kebijakan belajar di rumah itu diterapkan seiring dengan peningkatan emisi yang masih terus bergulir dan tidak kondusif.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan surat pemberitahuan bernomor 8660/PK.00.00 disampaikan kepada kepala satuan pendidikan negeri dan swasta di lingkungan Pemprov hari ini. Aturan berlaku sampai dikeluarkan surat berikutnya.

“Bagi Satuan Pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari Orang Tua/Wali Murid, maka Satuan Pendidikan diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah,” demikian bunyi pemberitahuan itu.

Dalam pemberitahuan itu, sekolah yang tidak dekat dengan lokasi unjuk rasa dapat memilih proses pembelajaran secara langsung atau di rumah. Dinas Pendidikan DKI menekankan perlunya ada komunikasi yang intensif antara sekolah dan wali murid.

“Bagi satuan pendidikan yang tidak dekat dengan lokasi unjuk rasa atau tidak terkendala akses, dapat memilih pelaksanaan proses pembelajaran baik yang dilaksanakan secara langsung di satuan pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah setelah melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua/wali murid dan warga satuan pendidikan melalui komite sekolah,” lanjutnya.[]

Ada 200 armada bus yang disediakan oleh Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan ke sejumlah daerah Provinsi Jawa Tengah, 8 diantaranya bertujuan ke Pekalongan.

“Sesuai arahan dari Kemenhub, persiapan arus mudik dimulai tanggal 4 April 2024 (H-7) sampai H+7 lebaran Idul Fitri. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada program mudik gratis untuk kendaraan dan juga ada angkutan penumpang gratis,” kata Kepala Terminal Tipe A Pekalongan, Senewan.

Menurutnya, di tahun 2024 ini, bagi masyarakat yang ingin mudik gratis dengan menggunakan armada bus, sudah bisa mengakses pendaftarannya melalui aplikasi Mitra Darat atau klik Link mudikgratis.jakarta.go.id

“Selain penumpang, sepeda motornya juga akan kami angkut secara gratis, sehingga bisa digunakan untuk bermobilitas di kampung,” terangnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat, 22 Maret 2024.

Disampaikan Senewan, demi menjaga keamanan selama diperjalanan, masyarakat diajak agar tidak mudik menggunakan sepeda motor. Hal ini mengingat potensi terjadinya kecelakaan sangat tinggi.

“Kami tidak bosan-bosannya juga mengimbau masyarakat agar seyogyanya tidak melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor karena berpotensi tinggi terjadi kecelakaan, terlebih lagi untuk kondisi jalan saat ini banyak yang rusak akibat curah hujan tinggi,” katanya.

“Kami berharap, masyarakat bisa melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan angkutan umum atau memanfaatkan program mudik gratis ini,” pungkasnya. (em-aha)

Justin menyarankan, jika pembangunan rumah pompa dirasa sangat diperlukan, maka harus diajukan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB).

“Tidak akan dan tidak pernah dipersulit dalam pembahasannya di DPRD,” kata Justin, Minggu, 3 Maret 2024.

Dia pun mempersilakan Pemprov DKI untuk mengajukan anggaran pembangunan rumah pompa di Kali Sunter selama kebijakan itu berpihak pada kepentingan rakyat.

Meski begitu, Justin mengingatkan bahwa penanggulangan banjir di Jakarta solusinya tidak hanya satu, tapi banyak hal yang harus dilaksanakan bersama.

“Penambahan rumah pompa harus diikuti dengan penertiban tata ruang, pengembangan dan revitalisasi jaringan mikro (jaringan tamping-alir air) sehingga pengaliran air ke sungai-sungai besar utama dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Selain itu, Justin juga mendorong dibangunnya terowongan bahwah tanah atau underground tunnel, sebagai penunjang pengaliran air di Jakarta.

Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengatakan pertemuan nanti dalam rangka mencari penyelesaian antara kedua pihak yang tak kunjung selesai.

“Dalam rangka mediasi, kami jadwalkan mengundang PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta, juga eks warga Kampung Bayam pada 5 Maret 2024,” kata Prabianto, Senin, 19 Februari 2024.

Belum lama ini, Prabowo menjelaskan, bahwa pihaknya telah berkunjung ke Kampung Susun Bayam dan bertemu dengan warga.

Akan tetapi, kunjungan tersebut terkait pelaksanaan Pemilu 2024, tidak ada kaitannya dengan pertemuan nanti.

“Kunjungan itu dalam rangka pemantauan Pemilu 2024. Bukan penanganan kasus,” jelas Prabianto.

Sebelumnya, eks warga Kampung Bayam mengirimkan surat aduan kepada Komnas HAM pada 9 Januari 2024 lalu. Dalam aduannya, eks warga Kampung Bayam mengaku keberatan tentang biaya atribusi dan kejelasan tempat tinggal di Kampung Susun Bayam (KSB) yang kini jadi polemik.

Eks warga Kampung Bayam pun memohon kepada Komnas HAM untuk melindungi mereka.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk melakukan serangkaian upaya perlindungan, pendampingan, pengawasan dan penindakan atas peristiwa ini dengan selalu memperhatikan Hak Asasi Manusia warga kampung bayam yang dilanggar oleh PT Jakpro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepolisian Resor Jakarta Utara,” bunyi surat tersebut. (*)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program pasar sembako murah yang digelar untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Selain sembako, kami bersama Kadin berencana menggelar menggelar pasar murah ikan dan daging,” kata Heru Budi, Rabu, 7 Februari 2024.

Namun, Heru Budi belum bisa memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Dia hanya mengatakan, pendistribusian daging dan ikan murah ini akan digelar saat bulan puasa.

“Digelar tersendiri, nanti saat masuk bulan puasa,” jelasnya.

Pasar Sembako Murah

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta menggelar pasar sembako murah serentak di 44 titik.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pokok di Jakarta. Salah satu lokasi pendistribusian sembako murah ini berlangsung di Kantor Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sembako murah yang didistribusikan ini berisi beras, minyak, terigu dan gula pasir.

Setiap paket sembako itu dibungkus menggunakan tas bertuliskan ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’.

Untuk mendapatkan satu paket sembako tersebut, warga di Kecamatan Duren Sawit membeli seharga Rp100.000.

“Kalau di luar harganya Rp135.000,” pungkas Heru Budi. (*)