“Telah disepakati untuk kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta ke UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761 maka kenaikannya sebesar 6,17%,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025)

Pramono menyebut kenaikan ini sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah di teken presiden Prabowo Subianto agar UMP dinaikkan.

Mengacu amanat PP tersebut, kenaikan angka indeks alpha disyaratkan berkisar antara 0,5 sampai 0,9. Kenaikan UMP kali ini berdasarkan kesepakatan dewan pengupahan adalah sebesar 0,75 sehingga angka kenaikannya disepakati sebesar Rp333.115.

“Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP dibutuhkan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75.” ucap Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet itu juga mengumumkan pemberian insentif kepada kaum buruh yakni diantaranya pemberian insentif transportasi, insentif layanan cek kesehatan gratis, dan insentif air minum murah dari PAM Jaya.

“Pemberian insentif yang pertama yang berkaitan dengan transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui PAM Jaya.” ujar Pramono.

Untuk kalangan pengusaha juga diberikan kemudahan akses pelatihan dan permodalan bagi UMKM. Layanan insentif perpajakan, dan perbaikan pelayanan.

Kenaikan UMP DKI Jakarta ini akan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026 mendatang. Dimana Pramono menyebut kebijakan ini sudah disepakati dari pihak buruh, pengusaha, maupun pemerintah yang menjadi penengah antara kedua pihak.

“Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban berapapun jumlahnya,” kata Pramono dikutip Antara, Rabu (10/12/2025).

“Yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk dan kami Pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan biayanya bagi yang luka dan sebagainya,” ujarnya.

Pramono menegaskan bahwa kejadian kebakaran yang merenggut sebanyak 22 jiwa ini harus menjadi pelajaran dan diharapkan di kemudian hari tidak terjadi insiden serupa.

Untuk itu, Pramono meminta bagi siapapun yang mempunyai usaha dan memiliki tempat usaha agar dapat memprioritaskan jalur keselamatan.

“Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi penting. Ruko ini lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya,” kata Pramono.

Sebelumnya, kebakaran yang terjadi di Rumah Toko (Ruko) Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, menghanguskan satu lantai dan tidak merambat ke lantai atas.

“Kebakaran di lantai dasar dan tidak merambat ke lantai 2, 3, dan seterusnya,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 12.30 WIB bisa dikendalikan petugas sekitar satu jam, tepatnya pukul 13.41 WIB.

Bayu menjelaskan, petugas setelah menerima laporan kebakaran hanya butuh waktu tujuh menit untuk memadamkan api yang membakar Ruko Terra Drone. Namun dampak dari kebakaran itu menewaskan 22 orang.

Adapun kondisi 22 korban tewas akibat kebakaran Ruko Terra Drone di Jakarta Pusat, dalam keadaan utuh dan dapat dikenali.

“Seyogyanya kami melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA. Tapi tidak perlu dilakukan karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali,” kata Kabid Fisika dan Komputer Forensik (Fiskomfor) Puslabfor Bareskrim Polri Kombes Polisi Rochmad.

Sementara itu, untuk hasil dari olah tempat kejadian perkara (TKP) Tim Labfor Polri terkait awal mula titik api dan dugaan penyebabnya kata dia, belum bisa disampaikan karena masih dalam pendalaman.

“Stok gas LPG 3 kilogram aman dan harga di tingkat agen serta pangkalan konsisten sesuai HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

Harga elpiji 3 kg di tingkat agen yaitu Rp14.466 per tabung. Sedangkan di tingkat pangkalan Rp16.000 per tabung, dan di tingkat pengecer Rp20.000 per tabung.

Harga tersebut disampaikan Ratu setelah Dinas PPKUKM DKI bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, dan Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan di berbagai titik rantai distribusi pada Senin, 8 Desember 2025. Pemantauan dilakukan mulai dari agen, pangkalan, hingga pengecer.

Kebijakan itu berlaku mulai Senin (25/8) melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025.

“Saya menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 722 untuk menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan dan restoran, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta,” kata Pramono Anung dikutip dari keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Pramono menjelaskan insentif keringanan pajak diberikan melalui tiga skema.

Pertama, diskon 50 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku mulai 25 Agustus hingga September 2025.

Kedua, diskon 20 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku dari Oktober hingga Desember 2025.

Ketiga, diskon 20 persen untuk pajak makanan dan minuman yang berlaku sejak Agustus hingga Desember 2025.

Untuk mendapatkan insentif itu, wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP yang sudah digunakan oleh pelaku usaha di Jakarta.

“Saya akan mengevaluasi kebijakan ini sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang insentif sampai 31 Januari 2026,” katanya.

Pramono mengatakan pemberian insentif merupakan bentuk dukungan bagi dunia usaha agar dapat bertahan dan berkembang, sekaligus apresiasi kepada pelaku usaha yang taat membayar pajak tepat waktu.

Hal tersebut, katanya, telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta sekitar 14-15 persen, atau di atas rata-rata nasional.

“Bukan karena mengeluh, justru saya terkejut tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Jakarta sangat tinggi. Karena pembayaran berjalan baik, saya memberikan insentif,” pungkas dia.

Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).

“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/8/2025)

Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat. Hal ini guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol.

Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” jelas Pramono.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.

Ia menegaskan Pemprov Jakarta berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” kata Pramono.

Kebijakan itu dalam rangka HUT ke-498 Jakarta.

“Periodenya Sabtu 14 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025,” kata Kepala Bapenda DKI Lusiana Herawati dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (13/6/2025).

Dia menyampaikan, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak hanya membayar pokok pajak dengan adanya kebijakan ini.

“Syaratnya ya seperti pembayaran pajak kendaraan biasa, kalau punya tunggakan dimana yang harus dibayarkan pokok pajak plus sanksi denda dengan adanya insentif ini hanya membayarkan pokoknya saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan memberikan pemutihan pajak dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 pada 22 Juni mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program itu hanya berlaku bagi masyarakat yang membayar pajak tepat pada hari tersebut.

“Jadi pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak bayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar pajak, kan berbeda banget ya,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Belum lama, ada dua JPO yang rusak di Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. JPO itu pun sudah ditutup dan tak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Untuk menindaklanjuti itu, Pramono memerintahkan Dinas Bina Marga untuk melakukan pengecekan dan perbaikan.

“Jadi yang di Cakung, saya sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga dan sudah dikerjakan. Tolong dicek, ya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Pramono menyebut, CCTV akan dipasang di sejumlah tempat yang diduga juga mengalami pencurian.

“Sementara, di tempat-tempat lain yang memang ada pencurian, di tempat-tempat itu segera kita pasangin CCTV,” ucapnya.

“Terutama yang di Cakung, saya sudah memonitor secara langsung,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan, segala bentuk pencurian di fasilitas JPO tersebut akan ditindaklanjuti.

“Tetapi, intinya semua pencurian itu akan kita tindaklanjuti. Dan saya sudah minta untuk segera diperbaiki,” tegas dia.

Hal ini merupakan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh ASN Pemprov DKI menggunakan transportasi umum baik berangkat maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

Selain itu, para ASN itu diwajibkan melakukan selfie atau swafoto selama proses menggunakan angkutan umum.

“Swafoto disertai keterangan lokasi, waktu dan tanggal pengambilan foto,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir di Jakarta, Selasa.

Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

Lalu, dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian perangkat daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.

Laporan tersebut kemudian dikirim kepada pimpinan perangkat daerah untuk diverifikasi. Kemudian disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Kepala BKD DKI Jakarta.

Chaidir mengatakan, kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan para pegawainya mematuhi aturan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mulai 30 April 2025 mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

Tujuan dari adanya ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

“Diharapkan kebijakan ini dapat membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta,” ujar Chaidir.

Berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu/Light Rapid Transit (LRT) Jakarta dan LRT Jabodebek.

Selain itu KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

“Kami berharap apa yang sudah diklarifikasi dan diinformasikan hari ini menjadi jembatan untuk warga Jakarta,” kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Thamrin memastikan, sebanyak 105.225 status kepemilikan KJP Plus yang telah dicabut berdasarkan pemadanan data dan verifikasi Tahap II 2024 akan dipulihkan kembali pada awal Januari 2025.

Keputusan itu, kata dia, diambil secara mufakat untuk memenuhi hak masyarakat Jakarta mendapatkan pendidikan yang layak.

Dia menjelaskan bahwa Komisi E telah berjuang mengembalikan hak warga yang KJP dan KJMU-nya diputus akan diaktifkan kembali di Tahap I 2025.

“Ya tentunya harus kesadaran sendiri untuk menjaga lingkungan kan sudah disuluh ya, yang di Jakarta kan sudah ada syarat-syaratnya diberikan persyaratan, salah satunya tidak mencemarkan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Jumat (15/6/2024)

Tak hanya limbah, Heru mengimbau masyarakat mendistribusikan daging hewan kurban dengan wadah yang ramah lingkungan seperti menggunakan wadah selain plastik sekali pakai.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengusulkan wadah seperti daun pisang, daun jati atau lainnya yang berasal dari bahan alami atau wadah guna ulang yang masih laik dan higienis.

“Ya yang ramah lingkungan, pakai wadah-wadah ramah lingkungan,” ucap Heru dikutip dari Antara.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengimbau seluruh panitia kurban dan masyarakat umum untuk melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1445 Hijriah secara ramah lingkungan atau menerap

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Joko Agus Setyono dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2024 di Jakarta.

Rapat yang rutin digelar setiap tahun itu diikuti 10 provinsi, meliputi Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Dalam satu alternatif tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu keluarga,” kata Joko, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Menurut Joko, di Jakarta satu alamat tempat tinggal bisa dihuni 13-15 KK. Bahkan, kata dia ditemukan satu rumah yang diisi 6 hingga 9 KK.

“Jadi gantian, tinggal di rumah tersebut itu gantian. Ini luar biasa dan mungkin tidak terjadi di daerah lain,” ungkap Joko.

Padahal, kata Joko merujuk dari data kependudukan, jumlah penduduk Jakarta ada 11,3 juta orang. Namun, hanya 8,5 juta orang penduduk yang tinggal dan ber-KTP Jakarta.

“Setelah kita lakukan penelitian atau pendataan yg dilakukan oleh Dinas Dukcapil ternyata penduduk jakarta hanya 8,5 juta yang benar-benar memiliki KTP dan tinggal di Jakarta,” kata Joko.

Hal ini disampaikan Heru Budi menyusul rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menertibkan jukir liar yang kerap memaksa warga bayar parkir saat belanja di minimarket.

“Ya itu salah satu problem yang harus diatasi (jukir liar tidak punya profesi lain). Ya pelan-pelan kita lihat, kita berikan juga, kalau bisa, pekerjaan kepada mereka,” kata Heru kepada wartawan, dikutip Kamis (9/5/2024).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini mengatakan, sudah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta untuk menertibkan juru parkir liar di minimarket yang meresahkan warga.

Pasalnya, kata Heru parkir pelanggan di minimarket jelas tidak dipungut biaya. Sehingga, tindakan jukir liar tidak dapat dibenarkan.

“Kalau di minimarket kan ada tulisan gratis, ya jangan memaksa, jangan bikin warga itu resah. Mulai kemarin sudah saya perintahkan tantrib (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (untuk menertibkan),” ujar Heru.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, oknum jukir yang kerap memaksa warga bayar parkir saat di minimarket masuk tindak pidana ringan.

Dishub DKI dapat melakukan sidang di lokasi kejadian untuk menindak jukir liar.

“Ini yang sedang kami koordinasikan untuk melakukan penegakan hukum, dimana dari hasil diskusi, kegiatan ini masuk dalam kegiatan tindak pidana ringan risikonya,” kata Syafrin kepada wartawan, dikutip Kamis (9/5/2024).

“Maka kami akan koordinasikan juga, tidak hanya dari Satpol PP tapi juga rekan-rekan pengadilan dan juga dari kejaksaan untuk bersama-sama turun menjadi satu tim untuk sidang di tempat,” sambung Syafrin.

Project Manager untuk Clean Air Catalyst dari World Resources Institute (WRI) Indonesia Satya Budi Utama, mengatakan, penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalukan antisipasi meningkatnya polusi udara saat musim kemarau melanda.

Menurut Satya, Pemprov Jakarta harus memastikan seluruh pemangku kepentingan terlibat. Dia berpendapat, hal itu guna menjamin langkah yang tepat bisa diambil para pemangku di kebijakan.

“Pemprov DKI belajar dari kejadian tahun lalu. Ini agar pemerintah siap untuk mengantisipasi situasi, dimana ada pengaruh panjang polusi udara karena panjangnya musim kemarau,” kata Satya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (9/5/2024).

Satya menyampaikan, inisiatif dini dari Pemprov DKI Jakarta bakal berpengaruh pada upaya mitigasi dan antisipasi penurunan kualitas udara yang cepat dan tepat.

Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk merespons perubahan iklim. Salah satunya soal polusi dari emisi sektor transportasi.

“Sebenarnya yang kami lakukan sekarang mengupayakan antisipasi pengurangan polusi meskipun sektornya ada transportasi. Ini bukan hanya dikerjakan satu pihak,” ucap Satya.

“Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Satpol PP DKI untuk penanganan terkait dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan lokasi-lokasi di minimarket tadi dengan cara memaksa untuk memungut jumlah tertentu,” kata Kadishub Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (3/5/2024).

Syafrin menegaskan parkir gratis di minimarket ada regulasinya. Pihak pengelola minimarket juga dilarang memungut biaya parkir.

Dengan begitu, masyarakat yang berkunjung ke minimarket seharusnya tidak membayar parkir. Kecuali, memang ingin suka rela memberikan uang parkir.

“Tapi memang ada oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan karena memang free mereka mencoba mengatur dan tentu di dalamnya ada (ingin dibayar). Jadi seolah-olah menjadi kewajiban si pengemudi untuk membayar, seharusnya kan tidak. karena itu kan jadi fasilitas yang memang harus disiapkan di minimarket,” jelas Syafrin.

Pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kelengkapan fasilitas pendukung parkir di lokasi-lokasi minimarket di Jakarta.

“Memang di sana tidak dipungut biaya. jadi artinya petugas parkir di luar tidak ada kerja sama dengan pemilik minimarket,” ucap Syafrin.

Sebelumnya, ramai di media sosial X terkait keluhan masyarakat dengan adanya juru parkir liar di minimarket.

Jukir liar di minimarket memang membuat tidak nyaman pengunjung, karena sebenernya parkir di tempat tersebut gratis. Kondisi itu terjadi karena pemerintah setempat tidak tegas menegakkan aturan dan tidak mampu memberi lapangan pekerjaan yang layak untuk angkatan kerja yang ada,” tulis akun @hanssolo, dikutip Jumat (3/5/2024).

Mereka (yang NIK-nya dihapus) bisa langsung datang ke kelurahan. Nanti ada petugas kita dan panggil RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan,” kata Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin kepada wartawan, Kamis, 18 April 2024.

Dalam prosesnya, Pemprov DKI memetakan warga-warga yang terdampak penonaktifan NIK. Data tersebut diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan penghapusan NIK tersebut.

Selanjutnya, dalam verifikasi dan validasi keberatan warga yang terdampak penonaktifan NIK, Pemprov DKI akan mengajukan rekomendasi kepada Kemendagri sebagai tindak lanjutnya. Jika terbukti masih tinggal di Jakarta maka akan dikeluarkan dari data yang akan dinonaktifkan.

“Kalau memang yang bersangkutan terbukti masih di sana dan tinggal sehari-hari di sana, kami akan keluarkan dari program penataan itu. Tapi kalau sudah tidak di sana, maka kami sarankan untuk dipindahkan,” ujar Budi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memulai penonaktifan NIK dengan sasaran 92 ribu warga Jakarta. Dengan rincian 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.

Lalu, penonaktifan NIK warga Jakarta yang sudah tinggal di luar daerah akan dilakukan setelah penonaktifan pada dua kategori awal selesai dilakukan. Budi juga meminta masyarakat ber-KTP DKI yang tinggal di luar Jakarta segera memindahkan dokumen kependudukannya.

Budi menyebut warga harus menyadari dampak kebijakan ini. Ketika pemerintah masih menyalurkan bantuan kepada warga yang tak lagi tinggal di Jakarta, keuangan daerah terbebani dan penggunaan anggaran menjadi tak maksimal.

“Saat pemilu kemarin, mereka (warga tinggal di luar daerah) datang ke rumah orang tuanya (di Jakarta) dan ternyata masih ber-KTP di sana. Mereka sudah puluhan tahun tinggal di luar. Padahal, BPJS-nya kita bayarkan,” ungkapnya.