Kepala Disparekraf Provinsi Jakarta, Andika Permata, menjelaskan bahwa beberapa jenis usaha pariwisata tertentu diwajibkan menghentikan operasional mulai satu hari sebelum Ramadan hingga satu hari setelah hari kedua Idulfitri.

Jenis usaha yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain : Kelab malam, Diskotek, Mandi uap, Rumah pijat, Arena permainan ketangkasan manual, mekanik, dan/atau elektronik untuk orang dewasa dan Bar atau rumah minum.

Selain itu, seluruh kegiatan usaha lain yang menjadi satu kesatuan ruang dengan jenis usaha tersebut juga harus ditutup sementara selama periode yang ditentukan.

Kebijakan ini merupakan langkah rutin yang diterapkan setiap Ramadan untuk menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa serta menjaga ketertiban umum di ibu kota.

Meski mayoritas tempat hiburan diwajibkan tutup, terdapat pengecualian untuk usaha yang berlokasi di hotel berbintang empat dan lima.

Menurut Andika, kelab malam dan diskotek yang menyatu dengan area hotel minimal bintang empat dan berada di kawasan komersial tertentu tetap dapat beroperasi, selama tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah, sekolah, maupun rumah sakit.

Namun demikian, operasionalnya tetap dibatasi dengan jam tertentu. Berikut ketentuan waktu operasional selama Ramadan:

• Kelab malam: 20.30–01.30 WIB

• Diskotek: 20.30–01.30 WIB

• Mandi uap: 11.00–23.00 WIB

• Rumah pijat: 11.00–23.00 WIB

• Arena permainan ketangkasan dewasa: 11.00–24.00 WIB

• Bar/rumah minum: 11.00–01.00 WIB

• Bar penunjang usaha utama: mengikuti jam usaha utamanya

• Karaoke eksekutif: 20.30–01.30 WIB

• Karaoke keluarga: 14.00–02.00 WIB

Khusus untuk rumah biliar, usaha tersebut diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan tertentu. Jika berada dalam satu ruangan dengan karaoke eksekutif, maka mengikuti jam operasional yang berlaku. Sementara rumah biliar yang berdiri sendiri dapat beroperasi mulai pukul 10.00 hingga 24.00 WIB.

]]> https://daerah.eranasional.com/98284/disparekraf-jakarta-terbitkan-aturan-hiburan-malam-saat-ramadan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/96118/legislator-dorong-pencabutan-bansos-pelaku-tawuran-pemprov-jakarta-pilih-pendekatan-humanis https://daerah.eranasional.com/96118/legislator-dorong-pencabutan-bansos-pelaku-tawuran-pemprov-jakarta-pilih-pendekatan-humanis#respond Mon, 05 Jan 2026 00:59:13 +0000 https://daerah.eranasional.com/96118/legislator-dorong-pencabutan-bansos-pelaku-tawuran-pemprov-jakarta-pilih-pendekatan-humanis Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menanggapi usulan pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat tawuran. Usulan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jakarta menyusul maraknya aksi tawuran yang kembali terjadi pada awal tahun 2026 di sejumlah wilayah ibu kota.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan Pemprov Jakarta menghormati masukan yang disampaikan oleh para legislator. Menurutnya, usulan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap fenomena tawuran yang dinilai terus berulang tanpa solusi yang benar-benar efektif.

“Kami menghormati masukan tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk menciptakan efek jera dan mendorong tanggung jawab keluarga,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Minggu (4/1/2026).

Meski demikian, Chico menegaskan bahwa Pemprov Jakarta saat ini lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat humanis dan komprehensif dalam menangani persoalan tawuran, dibandingkan penerapan sanksi yang dapat berdampak luas terhadap keluarga pelaku.

Menurutnya, pencabutan bansos berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru, mengingat bantuan tersebut diperuntukkan bagi keluarga rentan yang membutuhkan dukungan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Pendekatan Pemprov saat ini tetap mengutamakan pencegahan yang humanis dan menyeluruh, bukan sanksi yang justru bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan,” kata Chico.

Ia menjelaskan bahwa berbagai program bantuan sosial yang disalurkan Pemprov Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan bantuan sosial lainnya, dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap berdaya secara ekonomi dan sosial.

“Bansos tersebut diberikan sesuai regulasi yang telah disepakati bersama DPRD. Pencabutan bantuan tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan,” ujarnya.

Meski menolak pendekatan sanksi langsung, Pemprov Jakarta membuka ruang evaluasi. Chico menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jakarta dan Dinas Sosial untuk memastikan penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran, mengingat anggaran bansos bersumber dari APBD.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD dan Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengusulkan agar Pemprov Jakarta mempertimbangkan pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran. Ia menilai maraknya tawuran mencerminkan kurangnya peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak-anak atau anggota keluarganya.

“Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Setiap keluarga harus berperan aktif memastikan anggota keluarganya tidak terlibat dalam aktivitas negatif,” ujar Justin.

Menurutnya, selama ini banyak keluarga dinilai abai karena tidak memberikan konsekuensi yang tegas kepada pelaku tawuran. Ia menyoroti praktik penanganan yang hanya sebatas pengembalian pelaku ke orang tua tanpa tindak lanjut yang serius.

“Sudah berkali-kali pelaku dikembalikan ke orang tua dengan seremoni emosional, tapi setelah itu mereka kembali tawuran,” katanya.

Oleh karena itu, Justin mendorong Pemprov Jakarta menunjukkan ketegasan melalui evaluasi bansos sebagai bagian dari upaya mencari solusi konkret agar persoalan tawuran tidak terus berulang.