Salah satu titik kegiatan tersebut dilaksanakan di sepanjang Long Storage Tanggul Penahan Rob, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, pada Rabu (15/10/2025).

Sebanyak 5.000 bibit mangrove ditanam di kawasan tersebut. Bibit mangrove merupakan bantuan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan kepada Kelompok Tani Hutan Kandang Panjang Asri (Kapa Asri).

Lurah Kandang Panjang, Amat Fauzan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir Kota Pekalongan.

Penanaman mangrove serentak ini bagian dari Program Mageri Segoro Pemprov Jateng yang dilaksanakan di sepanjang pantai utara dan pantai selatan.

“Di Kandang Panjang, kami menanam 5 ribu bibit mangrove sebagai langkah nyata menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan rob,” ujar Amat Fauzan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/10/2025).

Penanaman tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota Kapa Asri, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lembaga pendukung.

“Selain KAPA ASRI, kegiatan ini juga dibantu oleh tim Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) Kandang Panjang, Bhabinkamtibmas, Bhabinpotmar, Kemitraan AF, warga masyarakat, serta perwakilan dari Cabang Dinas Kehutanan,” tambahnya.

Amat Fauzan menegaskan bahwa keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan gelombang, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menjadi habitat alami bagi berbagai biota laut. Ia berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat tanaman mangrove yang telah ditanam.

“Menanam itu mudah, tapi merawatnya yang paling penting. Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga agar manfaat mangrove bisa dirasakan jangka panjang,” tutupnya.

Program Mageri Segoro sendiri merupakan inisiasi Gubernur Jawa Tengah yang bertujuan melindungi pesisir dari abrasi dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut melalui gerakan penanaman mangrove secara masif di berbagai wilayah pesisir Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 17 kabupaten/kota pesisir pantura. Untuk Kota Pekalongan sendiri, penanaman dilakukan di dua lokasi yakni Kelurahan Degayu dan Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, dengan total 10 ribu bibit mangrove. (em-aha)

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid dan wakilnya, Balgis Diab di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa (2/9/2025).

Dalam kunjungannya, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa, meskipun sejumlah gedung pemerintahan rusak berat, pelayanan publik di Kota Pekalongan tetap berjalan normal.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar proses recovery berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Pasca aksi anarkis kemarin, kita memastikan pelayanan masyarakat di Kota Pekalongan tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Lanjut dia, untuk aset-aset daerah yang hilang atau rusak, pihaknya memperbantukan melalui cadangan bantuan tidak terduga dari provinsi, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), hingga bantuan sektor pendidikan. Total bantuan yang diberikan sekitar Rp61,5 miliar.

Adapun rincian bantuan tersebut meliputi Dana Bagi Hasil Pajak: Rp54.228.293.000; Dana Belanja Tidak Terduga: Rp1.500.000.000; Bantuan Usaha KUBE: Rp200.000.000; Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan: Rp2.000.000.000; Bantuan Insentif 2.589 Guru Keagamaan: Rp1.035.600.000.

Pemasangan Sambungan Listrik Rumah (5 unit): Rp6.125.000; Pembangunan PLTS Rooftop 1 unit di Yayasan Raudlotul Huffadh Al-Malikyah: Rp60.000.000; Dana Apresiasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 Rp275.000.000, sisanya 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu.

Gubernur Luthfi menekankan bahwa, Pemerintah Provinsi terus melakukan inventarisasi kerugian yang dialami Pemda di Jawa Tengah akibat aksi anarkis. Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 14 daerah dipastikan akan mendapatkan program recovery serupa.

“InsyaAllah seminggu selesai untuk inventarisasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat harus menjaga social bonding, menciptakan kesejukan, dan mengamankan aset daerah agar iklim demokrasi tetap kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemprov Jateng.

Ia menuturkan bahwa, bantuan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk recovery sarana prasarana pemerintahan, melainkan juga untuk mendukung pelayanan publik dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Tadi sudah ada beberapa bantuan dari Pemprov, baik yang bisa langsung digunakan untuk recovery gedung maupun bantuan sosial untuk yayasan dan masyarakat kurang mampu,” kata Aaf.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pemulihan dukungan server, terutama di Bagian PBJ Minbang dan Bagian Umum Setda yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Sedangkan, untuk pembangunan kembali gedung pemerintahan yang rusak berat, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng serta mengupayakan dukungan dari Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“Kalau hanya mengandalkan APBD Kota Pekalongan yang terbatas, tentu tidak akan mampu. Kebutuhan anggaran untuk recovery keseluruhan mencapai sekitar Rp100 miliar,” imbuhnya.

Ia menilai, kerugian terbesar tercatat pada tiga gedung utama pemerintahan, yakni Gedung DPRD, Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Setda Kota Pekalongan yang harus dirobohkan total karena struktur bangunannya sudah tidak layak dan membahayakan.

Berdasarkan laporan DPUPR Kota Pekalongan, kerusakan fisik bangunan saja ditaksir mencapai Rp71 Miliar, belum termasuk kehilangan aset berupa barang dan server.

Meski demikian, Aaf menegaskan semangat jajaran ASN dan OPD di lingkungan Pemkot Pekalongan tidak surut.

“Arahan Pak Gubernur jelas, pelayanan ke masyarakat tidak boleh terganggu. Kami sudah memberikan motivasi kepada OPD yang terdampak, agar tetap semangat bekerja demi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap bahwa Kota Pekalongan segera pulih, situasi kembali kondusif, dan ke depan kita bisa lebih kuat. (em-aha)

JATENG, Eranasional.com – Program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 2017, menjadi solusi penanganan kemiskinan. Program tersebut mampu meng-cover 12.764 fakir miskin tidak produktif setiap tahun, yang belum terjamah bantuan dari Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo menuturkan,.KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran fakir miskin tidak produktif, yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat.

Di antaranya penyandang disabilitas, seperti mental retardasi, psikotik dan ekspsikotik, disabilitas fisik berat, disabilitas mental.
Selain itu, berpenyakit kronis, antara lain tuberculosis (TBC), stroke, kanker atau tumor ganas, gagal ginjal, dan paru-paru flek.

Ditambahkan, program KJS berjalan dengan baik. Bahkan saat pandemi Covid-19 melanda, program ini masih terus dilaksanakan.

“KJS resmi di-launching sejak 2017 lalu. Sesuai hasil keputusan penerima program ini ada sebanyak 12.764 penerima manfaat,” ujarnya, Rabu (18/1/2023).

Dari pertama kali diluncurkan, masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp3 juta per tahun. Pencairannya dilakukan bertahap tiga bulan sekali.

“Tiga bulan sekali, penerima mendapat Rp750 ribu,” lanjut Harso.

Menurutnya, keseriusan Gubernur Ganjar dalam memberikan perhatian bagi masyarakat miskin melalui KJS, terus dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, besaran bantuan program tersebut dinaikkan pada 2023.

“Pada tahun anggaran 2023 besaran bantuan yang akan diterimakan oleh penerima KJS sebesar Rp4,4 juta per tahun. Ini naik dari yang sebelumnya Rp3 juta per tahun,” ungkap Harso.

Ditegaskan, sumber anggaran Program Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Untuk kuota memang 12.764 penerima, tapi data penerima bisa berubah atau diganti.

“Misalnya ada yang meninggal, menerima perlindungan sosial dari pemerintah pusat, atau sudah mampu atau produktif,” terang Harso.

Salah seorang penerima bantuan KJS, Rumyati, warga Nyalembeng, Kecamatan Pulosari, Pemalang, mengaku senang dengan adanya bantuan sosial tunai melalui KJS tersebut.

“Iya senang, karena mendapat bantuan dari Pak Ganjar,” ungkapnya.

Sehari-hari, Rumyati hidup di rumah berdinding papan kayu dengan keterbatasan penglihatan, mata sebelah kiri tidak berfungsi normal.

Selain itu, dia terkena gangguan saraf yang membuat tubuhnya tidak bisa beraktivitas saat kumat.

“Tidak kerja, karena kalau kumat sakit di kepala dan kaki. Tiap hari ngemong cucu,” ungkapnya.

Rumyati mengungkapkan, dia telah menerima KJS sejak satu tahun lalu. Uang yang diterimanya tiga bulan sekali itu, dimanfaatkan untuk berobat dan biaya makan sehari-hari.

“Uangnya buat beli obat kalau lagi kumat. Sisanya buat makan. Alhamdulillah dapat bantuan. Dulu-dulu tidak pernah dapat bantuan, baru kali ini (KJS),” tandasnya.