‎Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, usai kegiatan buka puasa bersama di Balai Berkah Makodam XXII/Tambun Bungai, Selasa (3/3/2026).

‎“Intinya sudah siap. Paling cepat minggu ketiga. Pokoknya sebelum libur,” ujarnya kepada Eranasional, Selasa.

‎Leonard S. Ampung menelaskan, pencairan tersebut telah menyesuaikan ketentuan yang diatur melalui surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta regulasi dari Kemendagri.

‎Ia juga menambahkan pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipasi agar hak ASN dapat diterima tepat waktu.

‎Sementara untuk pekerja swasta, Leonard mengingatkan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban perusahaan sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan.

‎“Perusahaan wajib memberikan hak pekerjanya sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Reporter : Zailani 

‎Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyebut, puskesmas itu rencananya dipindahkan dan di tuker ke Kelurahan Bukit Tunggal.

‎“Yang sekarang lahannya sempit, jadi kita pindahkan ke tempat yang lebih luas supaya bisa dikembangkan,” katanya usai menghadiri buka puasa bersama di Balai Berkah Kodam XXII/Tambun Bungai, Selasa (3/3/2026).

‎Prosesnya, kata dia, masih tahap tender. kalau tidak ada kendala pembangunan di lokasi baru segera jalan.

‎Bukan cuma pindah tempat, Puskesmas Kayon juga disiapkan jadi layanan 24 jam dan ada rawat inap. Artinya, warga yang butuh penanganan cepat tidak harus langsung ke rumah sakit.

‎“Nanti penanganan awal bisa di puskesmas dulu. Kalau memang perlu dirujuk, baru ke rumah sakit,” tutur Fairid.

‎Ia menambahkan, selain Kayon, ada dua puskesmas lain yang juga disiapkan beroperasi 24 jam, yakni Pahandut dan Menteng.

Fairid menambahkan, bahwa pemerintah kota (pemko) juga mulai membicarakan pengembangan RSUD Kota Palangka Raya. Menurutnya, kalau anggaran memungkinkan, fasilitas rumah sakit akan ditingkatkan supaya pelayanan lebih maksimal.

‎“Kalau memang bisa kita bangun lebih bagus lagi, kenapa tidak. Tapi tentu kita lihat kemampuan keuangan daerah,” tandasnya. ‎

‎Ia berharap, ke depan warga bisa mendapatkan layanan kesehatan lebih cepat dan tidak perlu antre terlalu lama, terutama dalam kondisi darurat.

Reporter : Zailani 

‎Imbauan tersebut juga sudah disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia. Menanggapi itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, ikut mengimbau warga untuk mempertimbangkan kembali rencana keberangkatan umrah dalam waktu dekat.

‎“Kalau melihat kondisi sekarang yang belum benar-benar stabil, sebaiknya ditunda dulu sementara,” tutur Wali Kota usai menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama di Balai Berkah Kodam XXII/Tambun Bungai, Selasa (3/3/2026).

‎Fairid menegaskan, urusan umrah dan haji memang menjadi kewenangan Kemenhaj. Namun sebagai kepala daerah, dirinya merasa perlu mengingatkan warga agar mengutamakan keselamatan.

‎Menurut Fairid, situasi di kawasan sekitar Arab Saudi memang terus dipantau pemerintah pusat.

‎Sampai saat ini belum ada pembatalan resmi untuk keberangkatan haji maupun umrah, namun perkembangan kondisi masih dinamis.

‎“Belum ada pembatalan. tapi karena situasinya belum sepenuhnya jelas, lebih baik hati-hati dulu,” terang Fairid.

‎Dirinya juga meminta warga yang sudah mendaftar atau melunasi biaya perjalanan agar aktif berkomunikasi dengan pihak travel masing-masing.

‎“Kalau sudah terlanjur bayar, tentu ada mekanisme dengan pihak travel. tapi yang paling penting itu keselamatan jemaah,” tegasnya.

‎Untuk keberangkatan haji dalam waktu dekat, ia memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi dan mengikuti arahan dari pemerintah pusat.

‎“Kita tetap pantau. mudah-mudahan situasinya cepat membaik dan jemaah kita bisa berangkat serta pulang dengan aman,” pungkasnya.

‎Pemko Palangka Raya, lanjut dia, siap membantu koordinasi jika ada jemaah asal daerah yang membutuhkan informasi atau pendampingan lebih lanjut.

Reporter: Zailani

Reporter: Zailani

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Menurut Sri, sistem merit ini sudah sesuai dan menjadi amanah yang tertuang dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil yang menjadi acuan di dalam pengelolaan manajemen ASN. Selain itu, sistem merit ini menjadi prioritas Nasional di dalam RPJMN sampai 2024.

“Mudah-mudahan hari ini menjadi awal teman- teman di Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh kabupaten/kota untuk bersama-sama menerapkan sistem merit secara konsisten,” kata Sri Hadiati pada pembukaan kegiatan Audiensi dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Daerah yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (8/3/2023).

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU ASN Pasal 51 bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasar sistem merit.

“Jadi ada PR bagi kami KASN untuk menilai dan melakukan pengawasan terhadap sistem merit di Instansi pusat dan daerah. Targetnya di 2024 Kementerian harus 100 persen sudah menerapkan sistem merit dengan kriteria baik. Jadi ada empat kriteria di antaranya, sangat baik, baik, kurang dan buruk,” ungkapnya.

“Sementara untuk provinsi kita targetkan 85 persen, kemudian kabupaten/kota dari sekitar 500 lebih, 30 persen atau sekitar 170 kabupaten/kota harus bernilai baik ke atas untuk kriteria sistem meritnya,” pungkasnya.

Kegiatan Audiensi dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Daerah dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Suhaemi.

Audiensi dihadiri Asisten KASN Pengawas Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I Iwan Agusetiawan Fuad serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng. Hadir secara virtual Kasatgas Direktorat III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irawati.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com– Dalam rangka meningkatkan kualitas serta peran jurnalis dalam pembangunan dan menghadapi isu-isu tahun politik, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Kalteng menggelar workshop, bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya, Jumat (27/1/2023). Workshop ini dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Prov. Kalteng Agus Siswadi mewakili Gubernur.

Agus mengatakan Insan Pers adalah mitra strategis Pemerintah dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Melalui Insan Pers, Pemerintah bisa menyampaikan berbagai informasi secara lebih optimal kepada masyarakat, seperti program-program pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan.

“Di era digitalisasi ini, segala macam informasi sangat mudah dibuat dan disebarkan ke masyarakat luas, terutama melalui media sosial, sehingga banyak hoaks berseliweran. Sebagai pilar keempat demokrasi, di sini peran Pers sangat penting, menjadi rujukan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif,” kata Agus.

Lebih lanjut Agus menambahkan penyebaran berita hoaks atau informasi palsu tersebut sangat berbahaya, dan bisa menimbulkan kegaduhan, keresahan, konflik sosial, dan perpecahan di tengah masyarakat, terlebih pada tahun 2024 mendatang kita akan menghadapi gelaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

“Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh teman-teman Pers, agar dapat turut berperan serta menjaga keharmonisan dan keutuhan masyarakat, dengan menyebarkan informasi objektif dan terpercaya, yang mencerdaskan, mencerahkan, dan menyejukkan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah,” imbuh Agus.

Diwaktu yang sama Ketua DPP PWRI Suriyanto mengungkapkan peran serta jurnalis sangat diharapkan oleh lapisan masyarakat dalam pemberitaan yang memberikan informasi-informasi yang akurat dan benar. “Di tahun 2024 ini diprediksikan akan terjadi kerusuhan yang lebih parah dari tahun-tahun politik sebelumnya, oleh karena itu masyarakat umum dan Insan Pers harus bekerja sama untuk meredam hal tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PWRI Kalteng Lulu Mudawammah menyatakan workshop ini diharapkan mampu membuka wawasan para jurnalis dalam menghadapi pembangunan dan menyikapi unsur-unsur poltik, sebab menjelang tahun politik pada tahun 2024, masih banyak berita-berita hoaks yang harus diantisipasi. “Diharapkan juga peserta workshop dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan akidah dan kode etik jurnalistik,” sebutnya.

Turut hadir Sekretaris Jenderal DPP PWRI Darwin Supriyanto, para narasumber dan seluruh peserta workshop.