Keputusan tersebut dimatangkan dalam rapat pleno pengurus yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengprov PERTINA Sulsel, Harpen Reza Ali, di Sekretariat Pertina Sulsel, Lt. 2 Marina Beach Hotel, Makassar.

Pertemuan strategis ini menghasilkan keputusan krusial, mulai dari pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), Steering Committee (SC), hingga Organizing Committee (OC).

Sekretaris Pengprov Pertina Sulsel, Sri Syahril, menegaskan bahwa proses pencalonan dibuka secara terbuka dan transparan.

TPP diamanatkan untuk mengawal seluruh tahapan seleksi secara ketat, mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, pengujian, hingga penetapan calon.

Peluang dibuka lebar bagi figur yang memiliki komitmen konkret untuk memajukan olahraga tinju daerah.

Namun, Sri memberikan catatan agar momentum ini tidak sekadar dijadikan ajang pamer status atau pelengkap riwayat hidup.

Berdasarkan lini masa yang disusun, pendaftaran bakal calon ketua akan dibuka pada 5–12 Oktober 2026.

“Setelah itu, TPP melakukan verifikasi berkas pada 13–14 Oktober, disusul masa sanggah pada 15–17 Oktober, sebelum penetapan calon resmi pada 18 Oktober 2026,” jelas Sri Syahril.

Para calon ketua yang lolos verifikasi akan diberikan panggung untuk berkampanye dan bersosialisasi pada 19–22 Oktober 2026 guna meyakinkan pemilik suara sebelum pertarungan di arena Musprov.

]]> https://sport.eranasional.com/106882/nihil-bantuan-pemprov-pertina-sulsel-cari-ketua-baru-yang-siap-berkorban/feed 0 Rio Anthony https://daerah.eranasional.com/99603/pemprov-sulsel-siapkan-bus-mudik-gratis-idulfitri-2026-ini-rutenya https://daerah.eranasional.com/99603/pemprov-sulsel-siapkan-bus-mudik-gratis-idulfitri-2026-ini-rutenya#respond Tue, 10 Mar 2026 07:04:34 +0000 https://daerah.eranasional.com/99603/pemprov-sulsel-siapkan-bus-mudik-gratis-idulfitri-2026-ini-rutenya Makassar, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Dinas Perhubungan menggelar mudik gratis bagi masyarakat yang hendak pulang ke kampung halamannya di sejumlah wilayah di Sulsel.

Selain menyediakan bus penumpang, Pemprov Sulsel juga menyediakan mobil box untuk angkut kendaraan roda dua para pemudik.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pendaftaran mulai dibuka pada Selasa, (10/3) mendatang, mulai pukul 09.00-14.00 Wita di Kantor Dinas Perhubungan Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 15, Makassar.

“Peserta diwajibkan ,e,bawa beberapa dokumen sebagai persyaratan, yaitu fotocopy KTP atau SIM, Kartu Keluarga (KK) serta fotocopy dokumen kendaraan yang dikirim,”jelasnya dikutip, Minggu (8/3).

Dia menambahkan dalam program ini pemprov Sulsel menyiapkan beberapa rute keberangkatan menuju beberapa daerh di Sulsel.

Daerah mudik gratis Pemprov Sulsel:

1. Kota Parepare
2. Kabupaten Sidrap
3. Kabupaten Wajo
4. Kota Palopo
5. Msamba
6. Kabupaten Bulukumba
7. Kabupaten Bantaeng
8. Kabupaten Sinjai
9. Kabupaten Bone.

Sebagai informasih, keberangkatan pemudik dijadwalkan pada 16 Maret 2026 pukul 10 Wita. Titik kumpul dan lokasi keberangkatan di Jembatan Toraja CPI, Patai Losari.

Panitia mengimbau kepada seluruh penumpang untuk berada di lokasi dua jam sebelum keberangkatan untuk mempermudah registrasi dan penataan kendaraan.

“Karena jumlah kursi terbatas, masyarakat diminta untuk seger mendaftar sebelum kuotanya terpenuhi,”pungkasnya. []

Kegiatan ini menyasar tiga kabupaten, yakni Bantaeng, Barru, dan Pinrang, dan digelar di Ruang Toraja, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 16 Mei 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan berkelanjutan dalam penataan perangkat daerah sesuai ketentuan terbaru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 sebagai perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Analisis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Moh Yulianto, menyampaikan bahwa pemetaan ulang perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian fungsi dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

“Berkaitan dengan kegiatan penataan masing-masing daerah seperti Kabupaten Pinrang, Bantaeng, dan Barru ini, kita masih menggunakan PP 18 yang sudah diubah dengan PP 72,” kata Yulianto.

Lebih lanjut, Yulianto menekankan bahwa penataan ulang perangkat daerah harus mengacu pada prinsip ketepatan fungsi dan tujuan. Bila ada kebutuhan revisi, itu bisa dilakukan bersama-sama dengan Biro Organisasi Pemprov Sulsel.

“Penataan perangkat daerah dengan baik karena ada tujuan yang baik supaya tepat fungsi, tepat tujuan. Kalau memang perlu revisi, kita bisa lakukan bersama dengan Pemprov Sulsel,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pembagian tugas dan urusan daerah, agar pelayanan publik tetap optimal.

“Pembagian habis tugas dan urusan lainnya seperti efisiensi ini juga penting dan bagaimana masyarakat yang kita layani,” tambahnya.

Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Sulsel, Bustanul Arifin, menyampaikan apresiasi atas arahan langsung dari Kemendagri dan berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kedatangan dari Mendagri. Penataan bidang masing-masing di tiga daerah seperti Kabupaten Pinrang, Bantaeng, dan Barru,” ujar Bustanul.

Ia menambahkan, masing-masing perwakilan daerah akan memaparkan kondisi terkini serta rencana penataan perangkat daerah di wilayahnya.

“Nanti kami akan persilakan masing-masing daerah untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan kondisi perangkat daerah masing-masing,” pungkasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Pinrang, Bantaeng, dan Barru, serta jajaran pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda berkelanjutan Kemendagri dalam memastikan efektivitas struktur pemerintahan daerah secara nasional. []

Gerakan ini bertujuan untuk memberikan akses pangan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada masyarakat, sekaligus melaksanakan program prioritas Presiden Jokowi dalam mengendalikan angka inflasi.

Ternyata, respons dari warga sangat positif, terlihat dari antusiasme mereka yang menyerbu lokasi GPM tersebut.

“Senang sekali ada pasar murah, ini harus selalu ada,” ucap Siti Amirah, salah satu pengunjung.

Pada program GPM yang dilaksanakan di Bumi Arung Palakka ini, salah satu hal menarik adalah tidak adanya antrian yang lama walaupun panjang.

Warga hanya perlu membawa KTP sebagai identitas diri untuk mendapatkan akses langsung mendapatkan pangan dengan harga murah.

Hal ini tentu memudahkan warga dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

MAKASSAR, Eranasional.com – Pertandingan bulutangkis dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-354 di GOR Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (1/8/2023) berakhir ricuh.

Pertandingan tersebut melibatkan Satpol PP Sulsel melawan Bappelitbangda.

“Keributan berlangsung pada saat pertandingan Satpol PP vs Bappelitbangda. Di laga itu, Satpol PP menang,” kata Kasatpol PP Sulsel Andi Arwin Azis.

Keributan terjadi akibat terpancing provokasi penonton yang memprotes keputusan wasit.

Hakim garis dinilai sering memberikan keputusan keliru.

“Pada akhir pertandingan suporter Satpol PP kecewa dengan kepemimoinan hakim garis,”tutur Andi Armin.

Wasit selalu menganulir keputusan. Bola masuk dibilang keluar sehingga suporter marah dan dilampiaskan di akhir pertandingan,”bebernya.

MAKASSAR, Eranasional.com – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady meminta Pemprov Sulsel segera membangun kembali Stadion Mattoanging.

Hingga kini, stadion kebanggaan warga Sulsel itu tak kunjung dibangun.

Dia juga meminta Pemprov Sulsel selesaikan persoalan hukum dan sebagainya di lahan Stadion Mattoanging.

Padahal kata dia, APBD Sulsel sudah dialokasikan Rp 60 miliar untuk membangun Stadion Mattoanging.

Namun tidak bisa dimanfaatkan karena persoalan lahan.

“Malu juga kita ini, masa di Makassar tidak ada stadionnya. Malu pak, mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama,”ujar Hamka saat rapat koordinasi antara anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Sulsel dan mitra komisi V di Kantor Gubernus Sulsel, Kamis (15/6).

SELAYAR, Eranasional.com – Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi salah satu prioritas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam program penyediaan prasarana, sarana serta utilitas (PSU) air siap minum (arsinum).

Penyediaan prasarana, sarana serta utilitas (PSU) air siap minum (arsinum) menjadi fokus Pemprov Sulsel untuk dilanjutkan di tahun 2023 ini.

Dimana di tahun 2023 ini, dari rencana 11 unit yang akan dibangun, empat diantaranya dibangun di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Yakni di Pulau Bahuluang, Desa Khusus Bahuluang, Kecamatan Bontosikuyu.

Pulau Karumpa, Desa Karumpa, Kecamatan Pasilambena, Pulau Latondu, Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate, Pulau Tarupa, Desa Tarupa, Kecamatan Takabonerate.

“Tahun ini kembali akan dibangun PSU Arsinum dibeberapa titik di Kabupaten/Kota di Sulsel. empat diantaranya di Selayar,” kata Gubernur Andi Sudirman, Minggu (23/4/2023).

Pada tahun 2022 lalu, kata dia, telah dibangun 10 unit PSU Arsinum.

Dua diantaranya di Desa Bonto Borusu, dan Desa Menara Indah, di Kabupaten Selayar.

“Alhamdulillah, masyarakat telah menikmati manfaat dalam mendapatkan air minum yang aman dan sehat,” jelasnya.

Program PSU Arsinum ini menjadi program andalan Gubernur Andi Sudirman melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).

“Kita harap dengan hadirnya pembangunan PSU arsinum ini dapat memberikan layanan air minum yang layak dan aman bagi masyarakat kita di kepulauan maupun di pesisir,” pungkasnya.

SULAWESI SELATAN, Eranasional.com – Pada kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (17/02/2023), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyampaikan pencapaiannya terkait implementasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Sulsel Andi Aslam Patonangi dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Pemprov Sulsel.

“Terkait implementasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan, yakni tahun ini Pemprov Sulsel berhasil melahirkan layanan perizinan usaha maupun investasi yang terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Andi mengungkapkan, Mal Pelayanan Publik (MPP) saat ini sudah tersedia di empat kota/kabupaten di Provinsi Sulsel, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Bantaeng, guna mewujudkan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tidak hanya memberi kemudahan dan cepat, layanan di MPP juga mampu menyerap investasi secara luas, mengembangkan komunitas UMKM dan tentu dengan layanan yang berbasis elektronik,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga telah melaksanakan berbagi agenda tahapan untuk menguatkan koordinasi sebagai bentuk kesiapannya jelang Pemilu Tahun 2024 mendatang.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel telah memedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9/9095/SJ perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2024 dengan melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Badan Kesbangpol di 24 Kab/Kota di Sulsel,” pungkas Andi.

Adapun dukungan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel sampai dengan saat ini antara lain:
1. menerbitkan surat keterangan keberadaan bagi Partai Politik lingkup Provinsi Sulsel pada masa tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli s.d. 13 Desember 2022);
2. melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Pengurus Parpol, Pengurus Ormas/LSM dan Pengurus Organisasi Kepemudaan; dan
3. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota terkait dengan proses pelaksanaan tahapan (Perekrutan personel PPK, Panwascam dan PPS di 24 Kab/Kota di Sulsel, Fasilitasi penyediaan ruang sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (sedang berlangsung saat ini proses coklit)).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus mengungkapkan bahwa kunjungan Komisi II DPR ke Sulsel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, hingga pendataan tenaga honorer.

“Kami ingin mengetahui terkait dengan soal pendataan tenaga non-ASN [Aparatur Sipil Negara] karena ini menjadi persoalan klasik yang tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di DPR,” ujar Ihsan.

Para mitra kerja Komisi II DPR RI urut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kabinet Troeno Marayoga.