Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang meninjau pekerjaan fisik tersebut mengungkapkan kegembiraannya atas capaian hasil 100 persen itu.

Pasalnya, salah satu akses jalan menuju Obyek Wisata Pantai Slamaran itu telah rampung lebih awal dari target perencanaan yang seharusnya selesai pada 3 Oktober 2024.

“Ini menunjukan bahwa rekanan penyedia jasa konstruksi ini sudah semakin profesional sesuai dengan ketentuan. Kami apresiasi sekali peningkatan jalan disini sudah bisa selesai 100 persen, dan sesuai spek,” kata Aaf, sapaan akrabnya, Rabu, 28 Agustus 2024.

Pihaknya berharap, keberhasilan melampaui target ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan bagi jasa konstruksi. Sebab, pembangunan-pembangunan fisik seperti jalan ini manfaatnya nanti akan dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat.

Selain Jalan Jlamprang, Pemkot Pekalongan sebenarnya juga sudah menganggarkan untuk pekerjaan fisik peningkatan jalan di Jalan Truntum, Kelurahan Krapyak. Akan tetapi, karena ada warga yang menggugat akhirnya harus tertunda terlebih dahulu.

“Memang dulu prosesnya kita tidak tahu seperti apa, apakah sudah diwakafkan atau tidak. Namun, yang jelas Pemkot Pekalongan sudah memiliki sertifikat. Sesuai aturan, fasum dan fasos itu harus diserahkan ke Pemkot sebesar 30 persen,” terangnya.

Aaf memastikan, bahwa untuk ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan di tingkat kota, semuanya menjadi lebih baik.

“Tinggal beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, kami akan terus bersinergi kepada mereka agar bisa segera diperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Konsultan Pengawas dari salah satu CV yang mengerjakan proyek tersebut, Asnil Amus menyebutkan, pekerjaan fisik Jalan Jlamprang ini meliputi panjang FS 45 333,5 meter, lebar rigid FS 45 antara 5,7-6,9 meter dan tebal rigid 20 cm.

Pekerjaan di awal lantai kerja 10 cm, leveling material Lapis Pondasi Atas (LPA), aspal menggunakan Laston Lapis Aus (AC-WC) manual panjang nya 120 meter.

“Untuk sumber dana pekerjaan dari dana  Bankeu sebesar Rp1.965.936.000 Milliar dengan kontrak pekerjaan mulai 3 Juni sampai dengan 3 Oktober 2024 atau selama 120 hari. Tapi, alhamdulillah pekerjaan sudah selesai lebih cepat dari target perkiraan,” pungkasnya. (em-aha)

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pihaknya sudah menyediakan aplikasi untuk asesmen perusahaan. Terdapat kurang 200 form pertanyaan yang harus diisi oleh pihak perusahaan.

“Aplikasi itu memberikan layanan self assessment atau secara mandiri. Perusahaan nanti akan isi sendiri, bahwasannya sudah mempunyai peraturan perusahaan, dan sudah membayar BPJS, THR dan sebagainya, ini semua ada sekitar 200 pertanyaan,” ujar Hari kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, pihaknya juga akan mengklasifikasikan setiap perusahaan dan memasukkannya ke beberapa kategori, yakni merah, kuning, dan hijau. Perusahaan yang masuk kategori merah berdasarkan hasil asesmen melalui aplikasi, akan menjadi prioritas Disnakertransgi untuk diawasi soal pembayaran THR kepada karyawan.

“Jika merah perusahaan itu akan kami datangi dulu, nah kalau hijau nanti saja karena tidak ada masalah yang krusial. Selama ini kami tidak punya itu dan random ya kami datangi. Selama ini kan kami dari 220 perusahaan paling berapa persen yang kami datangi. Makanya dengan aplikasi tuh supaya apa, supaya bisa ter-cover,” ujar dia.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga sudah membuat posko aduan bagi pekerja terkait permasalahan pembayaran THR Lebaran 2024. Selain itu pihaknya menyediakan form laporan pengaduan dan surat tugas monitoring lapangan.

Nantinya, kata Hari, petugas akan melakukan monitoring untuk memastikan apakah perusahaan sudah membayarkan THR untuk para pekerja. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, pembayaran THR Lebaran wajib dibayarkan paling lambat sepekan sebelum hari raya.

“Jadi nanti kita monitoring di lapangan apakah mereka sudah membayar (THR) apa belum, kalau belum kita bakal lakukan penindakan,” kata Hari.