JAKARTA, eranasional.com – Presenter Indra Bekti kini sudah siuman pasca-operasi yang dijalaninya seusai pingsan di toilet. Adapun Indra Bekti itu menjalani serangkaian operasi karena pecah pembuluh darah di kepala.

Hingga kini, Indra Bekti masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU, meski sudah siuman dan kondisinya berangsur membaik.

Meski begitu, pihak keluarga maupun manajemen Indra Bekti akan memfokuskan pada proses kesembuhan pria tersebut.

“Yang pasti kami dari keluarga dan manajemen akan konsentrasi untuk proses masa pemulihan dahulu,” ujar perwakilan manajemen, Atik, di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

Dia menegaskan, pihaknya akan membatasi tawaran kerja kepada Indra Bekti sementara waktu, sebab fokus utama saat ini adalah kesehatan suami Aldilla Jelita itu.

“Bukan mengabaikan job-job yang masuk. Sekarang, kan, percuma kalau mengiyakan atau menyanggupi pekerjaan, ‘oh satu bulan lagi sepertinya kerja,’ itu kayaknya kan enggak mungkin, memaksakkan kondisi kak bekti sendiri,” tutur Atik.

“Jadi, konsentrasi kami dengan keluarga, proses pemulihan Kak Bekti sendiri. Itu yang menjadi tugas utama kami sekarang itu. Jadi, untuk job sementara dihold dulu,” Tambah Atik

Diketahui, Indra Bekti dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo setelah ditemukan tak sadarkan diri di toilet tempatnya siaran.

Pasalnya, pembawa acara 45 tahun itu mengalami pecah pembuluh darah. Kekinian, Indra Bekti telah menjalani serangkaian operasi. Saat ini, dia masih menjalani perawatan intensif di ICU, meski sudah siuman.

Washington DC – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly memimpin delegasi Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan dengan US Chamber atau kamar dagang Amerika, Kamis (18/11/21), Washington DC.

Pertemuan membahas sejumlah kerja sama pemulihan ekonomi pasca pandemi. Diketahui Covid-19 berdampak tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga internasional. Untuk memulihkannya, diperlukan kolaborasi antara industri, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di gedung US Chamber itu, Yasonna mengundang para pengusaha di Amerika untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dipimpin John Goyer Direktur Eksekutif Kamar Dagang AS untuk wilayah Asia Tenggara, US Chamber menghadirkan perwakilan dari Freeport, Google, Pharma dan Pfizer.

Menurut Yasonna, peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sangat kondusif bagi investasi asing. Indonesia telah memberlakukan Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) pada 5 Oktober 2020 untuk memfasilitasi “kemudahan berusaha” dan untuk mendorong investasi.

“Omnibus Law ini bertujuan untuk meningkatkan investasi asing dan domestik dan menciptakan lapangan kerja, dimana kemudahan berusaha ditingkatkan terutama untuk menurunkan biaya memulai bisnis dan memotong birokrasi yang memberatkan pemilik usaha,” papar Yasonna.

Omnibus Law menguntungkan secara seimbang, baik pekerja maupun perusahaan. Manfaat bagi pekerja antara lain perlindungan bagi pekerja kontrak melalui jaminan kompensasi, jaminan upah yang layak, dan pemberian program jaminan kerja. Di sisi lain, pengusaha juga mendapat perlindungan hukum dan kemudahan layanan.

Sementara itu, lanjut kata Yasonna pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari jaminan perlindungan hukum terhadap sanksi administratif atau pidana, pemberian insentif dan aksesibilitas untuk layanan investasi.

“Omnibus Law juga memperkenalkan Nomor Induk Berusaha yang merupakan sistem perizinan tunggal yang dapat digunakan untuk mengajukan Izin Usaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Halal,” imbuhnya lagi.

Selain Omnibus Law, dlam pertemuan itu Yaonna juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Penanaman Modal Baru, sebagai peraturan pelaksanaan Omnibus Law.

Aturan ini secara signifikan mengurangi jumlah sektor yang sepenuhnya tertutup untuk segala bentuk investasi (asing atau lokal) dan sektor yang tertutup seluruhnya atau sebagian terbuka untuk penanaman modal asing.

“Kami juga sedang dalam proses finalisasi RUU Hukum Perdata Internasional, dengan prioritas Program Legislasi Nasional 2020-2024. RUU ini mengatur tentang pilihan hukum, pilihan forum, serta pengakuan dan penegakan hukum asing,” lanjut Yasonna.

Baru-baru ini, Indonesia telah mendepositokan instrumen aksesi Konvensi Den Haag Apostille. Konvensi Apostille akan secara signifikan mengurangi birokrasi birokrasi legalisasi dokumen publik asing dan mencegah penundaan transaksi bisnis yang tidak perlu karena proses legalisasi yang panjang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini sedang dalam proses pembentukan Satgas Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan Indonesia dari status Priority Watch List. Satgas ini dibentuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Bareskrim Polri. Satgas akan fokus pada penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas di pelabuhan dan bandara bekerja sama dengan Unit Bea Cukai, serta melalui jalur e-commerce yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemenkumhan juga terus melakukan terobosan kebijakan dalam upaya mendukung kemudahan berusaha, atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia. Diantaranya kemudahan penerbitasn visa dan izin tinggal.

“Kami terus mendukung dunia usaha asing untuk penerbitan visa dan izin tinggal, terutama bagi investor asing dan tenaga ahli yang bekerja di Indonesia. Permohonan dilakukan melalui Online Single Submission, yang prosesnya terintegrasi antara beberapa Kementerian/Lembaga,” tegas Yasonna.

Untuk permohonan visa bagi tenaga kerja asing kini dibuka dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 (September 2021), khususnya bagi mereka yang bekerja di bawah Proyek Strategis Nasional dan Obyek Vital dengan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Lebih lanjut Menkumham menerangkan, orang Asing yang Izin Tinggalnya telah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang tetapi masih berada di Indonesia, dapat diberikan izin tinggal baru setelah memperoleh visa baru melalui permohonan visa dalam negeri (Onshore Visa).

Orang Asing pemegang ITAS/ITAP/Izin Masuk Kembali yang akan habis masa berlakunya dan masih berada di luar negeri, dapat memperoleh perpanjangan di Kantor Imigrasi (Kedutaan Besar atau Konsulat). Sedangkan untuk Pelayanan izin tinggal di masa pandemi Covid-19, dapat diajukan langsung ke Kantor Imigrasi atau melalui Aplikasi Online.

Demikian juga, terdapat pembaruan kebijakan Imigrasi untuk “Silver Hair”, yang merupakan kebijakan izin tinggal bagi yang lanjut usia.

“Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang berusia minimal 55 tahun. Dengan adanya UU Cipta Kerja 11/2020 menjadi “Izin Tinggal/Visa Rumah Kedua” dimana orang asing bisa mengajukan izin tinggal tanpa batasan usia limit dengan persyaratan tertentu,” pungkas Yasonna.

ERANASIONAL, Karawang – Hujan lebat yang menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Karawang , Babinsa wilayah Kodim 0604 /Krw Ikut membantu bersihkan rumah warga serta tempat sarana dan prasarana pendidikan serta tempat ibadah Musholah Nurul Hidayah di Dusun Tenjojaya, Desa Teluk Buyung, Kec.Pakisjaya, Kab. Karawang. Kamis, 11 /02/2021.

Saat di konfirmasi oleh awak media di lokasi, Serda Sudarwanto, Babinsa koramil 0403/Rwt Kodim 0604/ Krw menyebutkan bahwa, ” Banjir di Wilayah Teluk Buyung, Kec.Pakisjaya air yang semulanya naik sekarang sudah mulai surut kembali.

Kemudian dibantu oleh Babinsa Koramil 0403 / Rawamerta atas nama Serma Sarija dan Serda Pairin,  kedua Babinsa ini di BKO kan ke Koramil 0402 / Batujaya Wilayah Kodim 0604/Krw, bersama para mahasiswa yang peduli ikut serta membantu pemulihan pembersihan di lingkungan, fasilitas warga, bahkan rumah warga yang terkena imbas banjir.

Lanjut Serda Sudarwanto, Babinsa koramil 0403/Rwt Kodim 0604/ Krw bahwa air di Kecamatan Pakisjaya sudah mulai surut dan sebagian warga sudah bisa beraktifitas seperti biasanya. ”Ungkap Babinsa Serda Sudarwanto.

Dikatakan lagi oleh Babinsa, bahwa pada hari ini dirinya membantu warga untuk membersihkan rumah warga yang kemarin tergenang air bekas kebanjiran yang disebabkan meluap nya air sungai di sekitar rumah warga.

”Kami bersinergi dengan para mahasiswa untuk membantu warga yang kebanjiran kemarin, kami bantu warga untuk membersihkan lelumpuran yang ada di rumah warga bekas kebanjiran yang datang kemarin, ”tambahnya.

”kami disini sudah  dari beberapa hari memantau situasi banjir secara langsung, dan saat ini kami membantu untuk membersihkan sekolah ini dari lumpur dan sampah-sampah yang dibawa pada saat air menggenangi gedung sekolah serta tempat-tempat ibadah , ”Ungkap Serda Sudarwanto.

(Arya/red).

Eranasional.com – Pemerintah menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diikutsertakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah BUMN yang sehat namun terdampak cukup keras karena pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) dalam acara Tanya BKF virtual tentang Program Pemulihan Nasional (PEN) dan Isu Fiskal Lainnya pada Kamis, (4/6) di Jakarta.

“Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini argumennya adalah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki perekonomiannya, bukan karena masalah non-Covid. Misalnya untuk UMKM ini kita pastikan bahwa sebelum adanya Covid, mereka itu adalah nasabah yang sehat, prudent,” jelas Kepala BKF.

Kementerian BUMN telah memulai reformasi secara keseluruhan sejak sebelum Covid-19 melanda dengan membagi BUMN menjadi 5 kategori, sebagai berikut:

Pertama, untuk kategori yang dipertahankan dan dikembangkan adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, berkinerja baik, memiliki regulasi yang kuat, dan memiliki risko sistemik.

Kedua, untuk kategori ditransformasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, namun masih memiliki kinerja yang rendah dan memiliki risiko sistemik.

Ketiga, kategori diperlukan konsolidasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar rendah, daya tarik pasar tinggi, berkinerja baik, dan memiliki risiko sistemik dalam hal konsolidasi.

Keempat, diutamakan untuk pelayanan publik adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar tinggi/rendah, daya tarik pasar rendah, berkinerja baik/buruk, dan memiliki Public Service Obligation (PSO)/Kewajiban Pelayanan Publik atau nilai sosial lainnya.

Kelima, kategori akan didivestasi atau bermitra adalah untuk BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar yang rendah, berkinerja baik/buruk, dan memiliki nilai sosial.

Kemenkeu mendukung langkah Kementerian BUMN dalam melakukan reformasi agar bisa semakin efisien dan bersaing sehingga menghindari terjadinya moral hazard.

Pemerintah akan menggunakan kriteria yang lebih jelas sebagai acuan mengenai BUMN yang akan dimasukkan dalam Program PEN.

Kriteria tersebut antara lain dari faktor pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran sovereign yang dijalankan oleh BUMN, total aset yang dimiliki, eksposur terhadap sistem keuangan, dan kepemilikan Pemerintah. (red)