Hak pilih ODGJ itu tertuang dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022. Artinya, dalam pelaksanaannya boleh menyoblos.

Komisioner KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofiq mengatakan, karena para ODGJ itu memiliki hak memilih maka pihaknya berkewajiban mendata kelompok ini.

“Kami berkewajiban mendata mereka, tidak boleh tidak,” kata Ahmad Rofiq, Jumat, 12 Desember 2024.

“Sebanyak 2.171 penyandang disabilitas mental sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Magelang. Dengan begitu, total pemilih di Magelang berjumlah 1.007.591 pemilih,” sambungnya.

Saat pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti, lanjut Rofiq, KPU memperbolehkan para penyandang ODGJ didampingi oleh keluarganya, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), atau pengawas pemilu.

“Setiap pendamping harus menandatangani formulir pendampingan. Salah satu kesepakatannya adalah akan merahasiakan pilihan dari setiap pemilih,” tuturnya.

Dia menambahkan, pendampingan juga berlaku bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya, misalnya lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas secara fisik.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan menggunakan hak suara bagi penyandang disabilitas mental.

Guna mencegah pemaksaan itu, pemilih harus didampingi orang yang memang berhak, seperti kerabat, KPPS, maupun pengawas pemilu. (*)

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan potensi terganggunya pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 diketahui berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 30.766 TPS di seluruh Jakarta.

“Dari total 30.766 TPS, telah dipetakan sebanyak 2.841 TPS yang masuk ke dalam lokasi rawan banjir,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Desember 2023.

Lanjut Dody, KPU sedang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, untuk menganalisa TPS rawan banjir tersebut.

Dia berharap ada upaya mitigasi yang dilakukan oleh BPBD dan jajaran Pemprov DKI Jakarta di 2.814 TPS tersebut.

“Untuk selanjutnya dilakukan mitigasi bersama, khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Dody.

Beberapa waktu lalu, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan puncak musim hujan diprediksi berlangsung pada Januari hingga Februari 2024. Dan, pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 dilakukan pada 14 Februari 2024.

Jadwal puncak musim hujan di Jakarta diprediksikan mundur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, awal musim hujan di Ibu Kota baru terjadi pada akhir November 2023.

“Diprakirakan awal musim hujan 2023/2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta terjadi pada November 2023 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari-Februari 2024,” kata Isnawa, Jumat, 24 November 2023 lalu.

Untuk mengantisiasi terjadinya banjir di beberaa wilayah di Jakarta saat pemungutan suara Pemilu 2024, BPBD DKI menggandeng jajaran TNI dan Polri.

“Tujuannya membangun kesiapsiagaan semua pihak untuk menghadapi musim hujan 2023-2024. Berikutnya, mengantisipasi skenario terburuk kejadian banjir pada saat pelaksanaan Pemilu 2024,” jelas Isnawa Adji. (*)