Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Febrianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi baik dengan para ahli maupun Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Kementerian ESDM.

“Intinya, batu damar itu turunan dari batubara. Pengungkapan kemarin adalah kasus batu damar,” kata Kasat Reskrim AKP Febrianto saat dihubungi melalui telepon, Selasa, 6 Februari kemarin.

Menurut Febrianto pengungkapan kasus ini merupakan hal yang baru bagi Polres Bungo.

“Jadi kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni pihak Dinas dan Kementerian ESDM,” ujarnya.

Febrianto pun memastikan pihaknya akan mendalami kasus ini. Dan, akan menindak pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara umumnya, lanjut Febriyanto, pihaknya tidak akan segan-segan dan kompromi terhadap pelaku penambangan ilegal di wilayah Bungo.

Soal adanya intimidasi terhadap warga yang mengemuka beberapa terakhir ini, bahkan juga merusak keseimbangan lingkungan yang diduga dilakukan oleh pengusaha tambang ilegal, dia menyatakan akan ditindak tegas.

“Akan usut sampai ke akar-akarnya. Siapa dalangnya akan kita ungkap,” ucap Febrianto.

Tandri menanggapi itu terkait pernyataan Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan yang mengklaim telah berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana minerba ilegal di wilayahnya.

“Kami tidak punya kewenangan untuk menindak,” kata Tandri saat dikonfirmasi, kemarin.

Bahkan, kata Tandri, hingga saat ini tidak ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya terkait pelanggaran penambangan minerba tersebut.

Dia menegaskan, semua keputusan berasal dari pusat, dan pihaknya hanya memiliki kewenangan mengawasi saja.

“Begitu juga dengan pemberian izin penambangan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada pengusaha tambang, ituvbukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Jambi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan menyebut pihaknya telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana minerba ilegal.

Singgih mengatakan Satreskrim Polres Bungo telah menyita dokumen minerba jenis batu damar dan batubara yang tidak lengkap.

“Ada dua pelaku yang kita amankan yakni berinisial N dan A,” kata Singgih saat menggelar konferensi pers di Mapolres Bungo, Senin, 5 Februari 2024.

Singgih menyebutkan, N ditangkap pada 27 Desember 2023 lalu. Dan, hasil pendalaman kasus, petugas menangkap A pada 17 Januari 2024.

Diketahui, kedua pelaku telah melakukan aksinya sudah enam kali di jalan lintas Sumatera.

Dari hasil penyelidikan, N dan A mengangkut batu damar dan batubara tersebut dengan bermodalkan dokumen yang tidak sah. Rencananya, batu damar dan batubara tersebut akan dibawa ke pulau Jawa.

“Batu damar dan batubara itu dijualnya seharga Rp50.000 per kilo,” tuturnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 37 ton batubara.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 161 UU No.. 3 Tahun 2020 yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

Kesaksian warga

Sementara itu, seorang warga Kecamatan Muko Muko Bathin VII yang minta identitasnya tidak disebutkan dengan alasan keselamatannya mengatakan praktik penambangan ilegal telah merugikan masyarakat. Namun warga tidak berani protes apalagi menolaknya.

“Warga akan diintimidasi kalau dianggap menghalang-halangi kegiatan penambangan tersebut,” ungkapnya.

“Setiap hari ada saja truk bermuatan batubara lalu lalang, tapi enggak ada yang berani melarang, apalagi warga di sini kalau protes bisa diintimidasi,” sambung warga itu.

“Kalau ada warga yang protes, pasti datang oknum polisi. Masyarakat jadi takut,” sambungnya.

Beberapa waktu lalu, Aliansi Mahasiswa Anti Penambangan Liar (AMPLI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian ESDM, Jakarta. Mereka mendesak Kementerian ESDM menindak pelaku penambangan ilegal.

AMPLI menuding aktivitas penambangan ilegal dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama PT KBPC.

Perusahaan itu disebut beroperasi di luar izin IUP-OP dan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian KLHK.

Selain itu, hasil investigasi AMPLI diketahui bahwa lokasi eksplorasi yang dilakukan PT KBPC tidak sesuai dengan Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).

Lantaran tidak memiliki legalitas perizinan, AMPLI mencurigai PT KBPC tidak membayar kewajiban kepada negara yaitu jaminan reklamasi dan royalti. (*)

Singgih Hermawan mengatakan, Satreskrim Polres Bungo telah berhasil mengamankan dokumen minerba jenis damar dan batubara yang tidak lengkap.

“Ada dua pelaku saat ini yang kita amankan di Polres Bungo yakni berinisial N dan A.

“N ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023, kemudian petugas mendalami kasus ini. Hasil dari pendalaman kasus ini kami berhasil menangkap satu orang laki-laki berinisial A pada tanggal 17 Januari 2024 yang lalu,” kata Singgih di Mapolres Bungo, Senin, 5 Februari 2024.

Lanjutnya, pelaku melakukan aksinya sudah sebanyak enam kali di jalan lintas Sumatera. Selain itu, aparat Polres Bungo mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan ilegal batu damar dan batubara, dan tim Satreskrim Polres Bungo langsung mendatangi lokasi yang berada di jalan lintas Sumatera.

“Tiba di sana memang ada pengangkutan ilegal minerba yang dilakukan inisial N dan A. Pengangkutan minerba itu rencananya akan di bawa ke pulau Jawa oleh kedua pelaku itu,” ungkapnya.

Kedua pelaku itu membawa dokumen yang tidak sah yang ditunjukkan kepada petugas. Ketika diinterogasi, pelaku mengakui sudah 6 enam kali menjalankan aksinya di lokasi yang sama.

“Pelaku menjual minerba batubara ilegal itu seharga Rp50.000 per kilo,” ujar Singgih.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 37 ton batubara.

Karena perbuatannya, pelaku dijerat UU No. 3Tahun 2020 pasal 161 UU No. 3/2020  dengan ancaman lima tahun penjara,” pungkasnya.

Hadir juga dalam konferensi pers ini Kasatreskrim Polres Bungo AKP Febriyanto. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Lingkar Demokrat Rakyat (Lider) Sulawesi Tenggara, Syamsul Alam, menyoroti adanya dugaan Ore Nikel yang diangkut dari Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako. Diketahui, bahwa Ore Nikel yang ada di Pulau Maniang merupakan areal Antam Kolaka.

Menurut Syamsul, yang diangkut dari Pulau Maniang ke kapal tongkang sekitar 4.000 metrik ton Ore Nikel memakai dokumen milik PT SLG yang notabenenya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah itu.

“Ini yang lazim dinamakan ‘dokumen terbang’, karena mengeluarkan dokumen bukan wilayah IUP SLG,” kata Syamsul melalui siaran persnya secara tertulis, Kamis (15/6/2023).

Selain itu, lanjut Syamsul, dokumen yang dikeluarkan oleh Direktur SLG berinisial S, atas perintah AB bersama KUR yang merupakan legal SLG untuk mengambil dan mengangkut Ore Nikel tersebut ke Jety (pelabuhan).

“Jadi menurut penilaian kami, ini adalah perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan masih. Dugaan kami, tidak mungkin SLG berani mengeluarkan dokumen tersebut tanpa adanya sinyal dari aparat penegak hukum,” ujar Syamsul.

Sementara, Roembe, salah seorang yang mengaku pemilik stok file Ore Nikel yang diambil dari Pulau Maniang tanpa sepengetahuan dirinya, menilai bahwa itu merupakan perbuatan tindak pidana pencurian.

“Kami menduga pelakunya adalah Sutomo, Direktur SLG, mengeluarkan dokumen, dibantu legalnya yaitu Kurnia dan atas perintah Andi Baso,” terangnya.

“Ketiga orang itu harus bertanggung jawab, karena mengambil ore Nikel bulan di wilayah IUP-nya,” sambung Roembe.