“Mereka dihitung setelah Lebaran, tepatnya sejak 16 hingga 22 April 2024,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Budi menyebutkan, tren registrasi pendatang baru usai Lebaran 2024 sejak 16 April 2024 sebanyak 130 orang, lalu 18 April 2024 sebanyak 368 orang, lalu bertambah 275 orang hingga 20 April 2024, dan bertambah lagi 265 orang hingga 22 April 2024.

Dari data tersebut, sebanyak 78,53 persen pendatang hanya berpendidikan di bawah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA atau SMA). Sisanya, sebanyak 21,47 persen berpendidikan lebih tinggi dari SLTA.

Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelamin, sebanyak 515 pendatang merupakan laki-laki dan 523 orang adalah perempuan.

Adapun pendatang tersebut paling banyak berasal dari Kota Bekasi sebanyak 80 orang, 77 orang tidak menuliskan secara rinci kota asalnya, 42 orang dari Tangerang dan Depok, 35 orang dari Bogor, 28 orang dari Bekasi, 26 orang dari Kota Medan, 23 orang dari Indramayu, 21 orang dari Brebes dan 19 orang dari Tangerang.

Palangka Raya – Masyarakat yang pulang kampung saat lebaran, kini telah banyak yang kembali ke tempat kerjanya. Tak jarang mereka, khususnya dari kalangan menengah ke bawah membawa serta kawan atau sanak saudara dari kampung halaman untuk bekerja bersamanya, maupun mengadu nasib mengais rejeki.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, terjadinya peningkatan kedatangan kaum urban setiap pasca lebaran, merupakan fenomena yang biasa terjadi.

“Fenomena seperti ini menjadi kebiasaan masyarakat pasca lebaran, sehingga arus urbanisasi semakin meningkat. Seperti halnya di Kota Palangka Raya,”ungkapnya, Selasa (10/5/2022).

Adapun lanjut Hera, upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk mengontrol kedatangan kaum urban tersebut tidak lain, melalui koordinasi menyeluruh antar instansi yang berkompeten dalam menangani hal tersebut.

Sebut saja jelas dia, pemko melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), bersama dengan pihak kelurahan hingga RW/RT, dapat melakukan pemantauan kedatangan kaum urban tersebut.

“Terutama bagi RT/RW harus memberlakukan ketentuan warga atau pendatang wajib melapor 1 x 24 jam. Nah, data para pendatang baru ini harus dilaporkan secara berjenjang. Mulai dari RT ke kelurahan, lalu dari kelurahan ke Disdukcapil, hingga akhirnya dilaporkan kepimpinan,”jelasnya.

Harus disadari sambung Sekda, di satu sisi kedatangan kaum urban tidak sedikit yang berdampak positif dalam mendukung dan menjadi penggerak perekonomian di suatu daerah. Contohnya, peluang mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang digerakkan oleh kaum urban.

“Tentu ada dampak positif, karena lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini masih banyak membutuhkan tenaga kerja. Misalkan tenaga sopir, karyawan toko (Indomaret, rumah makan, warung makan, dll), yang dapat menggerakkan perekonomian Kota Palangka Raya,”sebutnya.

Terlebih tambah Hera, berbagai program terkait UMKM di Kota Palangka Raya saat ini terus didorong pengembangannnya. Bahkan banyak pihak diberikannya kemudahan untuk berusaha, dan didukung dengan kemudahan permodalan. (MC/AF)