Kronologi Insiden Versi Kepolisian

Peristiwa berawal saat patroli kepolisian menemukan sekelompok remaja membawa senjata tajam yang hendak tawuran. Polisi mengklaim sudah melepaskan tiga kali tembakan peringatan. Namun, karena tidak diindahkan, petugas akhirnya menembak ke arah terduga pelaku.

Dari ketiga remaja yang berboncengan satu motor, dua remaja berinisial AR(16) dan RW(17) mengalami luka tembak serius. Keduanya kini menjalani perawatan secara intensif di dua Rumah sakit berbeda, satu di RS Mitra Keluarga Depok dan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sedangkan MY(18) mengalami luka ringan, dan sudah diperbolehkan pulang.

Bentuk tim Gabungan dan Anggota Masuk Patsus

Terbaru, Dilansir dari beritasatu Senin 18 Agustus 2025, Polres Metro Depok melalui Kasie Humas AKP Made Budi memastikan bahwa dua anggota yang terlibat telah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Untuk menjamin objektivitas, keduanya sudah ditempatkan dalam penempatan khusus (Patsus) di bawah pengawasan Propam.

Selain itu, tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok juga turun tangan menyelidiki dugaan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian berjanji akan bersikap transparan kepada publik.

Sorotan Publik dan Pendapat Pakar Hukum

Kasus ini memicu kritik  dimasyarakat luas karena dianggap menimbulkan pertanyaan tentang prosedur penggunaan senjata api oleh aparat.

Diantaranya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menegaskan bahwa senjata api tidak boleh dipakai sembarangan.

“Senjata api adalah the last resort atau pilihan terakhir, hanya boleh dipakai jika ada ancaman nyata terhadap nyawa aparat atau masyarakat,” jelas Azmi kepada Eranasional, Sabtu (16/8).

Ia menambahkan, bila aparat tidak mendahulukan langkah persuasif sesuai SOP, maka tindakan itu tidak proporsional.

“Pertanggungjawaban tidak boleh hanya berhenti di sanksi etik atau disiplin. Jika ada pelanggaran, harus diproses pidana, misalnya Pasal 351 KUHP (penganiayaan) atau Pasal 359 KUHP (kelalaian),” tegasnya.

Menurut Azmi, penggunaan senjata api oleh polisi tidak bisa dilakukan sembarangan. Prinsip utama adalah senjata api merupakan “the last resort” atau pilihan terakhir, hanya sah dipakai ketika terdapat ancaman nyata terhadap nyawa aparat maupun masyarakat.

“Jika dalam fakta peristiwa ternyata tindakan tersebut tidak mendahulukan pendekatan persuasif, langkah pencegahan, atau SOP yang berlaku, maka peristiwa ini jelas menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional,” ujar Azmi, kepada eranasional Sabtu (16/8/2025).

Ia menegaskan, kasus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu anggota yang melepaskan tembakan, tetapi juga menyangkut rantai komando.

“Jika terbukti tindakan oknum aparat ini tidak sesuai SOP, maka tidak cukup berhenti pada sanksi etik atau disiplin. Harus ada pertanggungjawaban pidana pada perbuatan pelaku, misalnya melalui Pasal 351 KUHP (penganiayaan) atau Pasal 359 KUHP (kelalaian),” jelasnya.

Azmi menambahkan, evaluasi juga harus dilakukan hingga ke atasan langsung. Sebab, tanggung jawab komando melekat dalam setiap operasi kepolisian.

“Penggunaan senjata api oleh anggota polisi harus ditempatkan sebagai opsi terakhir, bukan reaksi spontan. Jika terbukti melanggar SOP, oknum anggota ini wajib diproses pidana, bukan sekadar sanksi etik,” tegas Azmi.

Sebagaimana diketahui peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 WIB pada Sabtu (9/8/2025). Polisi menerima laporan adanya aksi tawuran dan mendapati sejumlah remaja yang diduga membawa senjata tajam.

Aparat kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Namun dalam proses pembubaran itu, dua remaja justru tertembak dan mengalami luka serius hingga harus dirawat di rumah sakit berbeda.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap dua anggotanya.

“Benar, Propam Polda Metro sedang memeriksa dan mendalami apakah tindakan anggota di lapangan sudah sesuai prosedur atau tidak, itu saja,” ujarnya, Dikutip Sabtu (16/8).

-Fyan Hadi-