Penunjukan tersebut menjadi babak baru bagi LBH Ilumni FH Unpar dalam menjalankan peran pendampingan hukum di tengah masyarakat. Tidak hanya menangani persoalan hukum, lembaga ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga serta memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Noverizky bukan nama baru di bidang hukum. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2003 itu memiliki rekam jejak pendidikan dan profesional yang mencakup pengalaman di dalam maupun luar negeri.

Ia pernah menempuh pendidikan di Gulf International Institute, Houston, Texas, Amerika Serikat, kemudian meraih gelar Master of Advanced Studies Master of Laws (LL.M Adv) dari Leiden University, Belanda. Noverizky juga memperoleh beasiswa dari European Law Students’ Association (ELSA) untuk mengikuti program International Economic Law and Policy di University of Barcelona, Spanyol.

Karier profesionalnya turut mencakup pengalaman sebagai Legal Associate di Calehr and Associates, Houston. Di Indonesia, ia mendirikan kantor hukum AM Oktarina dan menjadi Founding Partner dengan fokus pada bidang hukum komersial dan korporasi.

Berbekal pengalaman tersebut, Noverizky diharapkan mampu membawa LBH Ilumni FH Unpar semakin profesional, independen, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Kawal Dugaan Kekerasan terhadap Anak

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian awal LBH Ilumni FH Unpar di bawah kepemimpinan Noverizky adalah dugaan kekerasan terhadap seorang anak di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, perhatian lembaga tidak hanya tertuju pada proses hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan korban dan keluarganya. Pasalnya, keluarga korban mengaku menghadapi ancaman dari pihak keluarga terduga pelaku.

Situasi itu menunjukkan bahwa penanganan perkara, khususnya yang melibatkan anak, membutuhkan pendekatan menyeluruh. Selain memastikan dugaan tindak pidana diproses sesuai ketentuan, perlindungan terhadap korban dan keluarganya juga perlu menjadi perhatian.

LBH dapat berperan mendampingi korban untuk memahami hak-haknya, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, serta mengetahui langkah perlindungan yang tersedia melalui mekanisme hukum.

Meski demikian, seluruh dugaan dalam perkara tersebut tetap perlu ditangani secara objektif berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Bagi Noverizky, keberadaan lembaga bantuan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang menghadapi hambatan dalam memperjuangkan haknya.

“LBH harus hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan memperjuangkan hak-haknya. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya,” ungkap Noverizky melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Akses Bantuan Hukum Masih Menjadi Tantangan

Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut menjadi salah satu fondasi negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Jaminan bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima yang memenuhi persyaratan, khususnya orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan hukum dalam ketentuan tersebut mencakup perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan.

Namun, keberadaan regulasi belum otomatis menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah. Hambatan ekonomi, keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, hingga tekanan sosial masih dapat mempersulit seseorang ketika menghadapi persoalan hukum.

Menurut Noverizky, sebagian masyarakat belum memahami hak-hak yang dimilikinya. Tidak sedikit pula yang baru mencari pendampingan setelah persoalan berkembang menjadi konflik serius, ketika bukti perlu segera diamankan atau saat muncul kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan keluarga.

“Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan akses keadilan bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya aturan, melainkan juga tentang bagaimana hak yang dijamin oleh hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata dia.

Dalam kondisi tersebut, LBH memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat memahami kedudukan hukumnya, menyiapkan dokumen dan bukti yang relevan, menentukan langkah yang sesuai prosedur, serta berkomunikasi dengan lembaga terkait.

Pendampingan juga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui proses hukum utama.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok lain yang berpotensi menghadapi hambatan tambahan akibat keterbatasan akses informasi maupun ketimpangan relasi kuasa.

“Mereka dapat menghadapi hambatan tambahan, baik karena ketimpangan relasi kuasa, keterbatasan akses informasi, maupun risiko tekanan dari pihak lain,” ujarnya.

Karena itu, bantuan hukum tidak semestinya dipandang sebatas pendampingan ketika seseorang berhadapan dengan pengadilan. Lebih dari itu, layanan tersebut menjadi sarana untuk membantu masyarakat menggunakan haknya, mencegah berlanjutnya pelanggaran, dan memastikan persoalan ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dorong Pendampingan Profesional dan Edukasi Hukum

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Noverizky ingin memperkuat LBH Ilumni FH Unpar sebagai lembaga yang mengutamakan profesionalisme, independensi, serta kepentingan masyarakat dalam setiap penanganan perkara.

Pendampingan hukum, menurut arah yang ingin dikembangkan, perlu dilakukan secara terukur. Prosesnya dimulai dengan memahami persoalan yang dihadapi klien, memetakan hak dan kewajiban para pihak, menilai bukti yang tersedia, hingga menjelaskan pilihan langkah hukum beserta konsekuensinya.

Kejelasan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam pendampingan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara agar dapat memahami proses yang sedang berjalan dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain memberikan pendampingan dalam perkara individual, LBH juga memiliki peluang untuk memperluas edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai tata cara melaporkan dugaan tindak pidana, menyimpan bukti, mencari bantuan hukum, serta mengenali hak-hak yang harus dihormati selama proses penegakan hukum.

“Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai cara melaporkan dugaan tindak pidana, menyimpan bukti, memperoleh bantuan, serta mengenali hak-hak yang harus dihormati selama proses hukum,” ungkapnya.

Upaya edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan.

Perlindungan Korban Harus Berjalan Seiring Proses Hukum

Noverizky menilai, tantangan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut profesionalisme aparat, kepastian proses, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan, tahapan penanganan perkara, serta informasi yang mudah dipahami mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, penanganan perkara harus tetap berlandaskan alat bukti dan ketentuan yang berlaku, dengan menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.

Bagi korban dan keluarganya, proses hukum yang panjang serta minimnya informasi dapat menimbulkan ketidakpastian. Apabila kondisi tersebut disertai ancaman atau kekhawatiran terhadap keselamatan, beban yang dihadapi dapat semakin berat.

Oleh karena itu, keberhasilan penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya prosedur formal. Perlindungan korban, penghormatan terhadap hak-hak pihak terkait, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan.

Dalam perkara yang melibatkan anak, penanganan perlu memperhatikan usia, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses pemeriksaan dan pendampingan juga harus mempertimbangkan upaya mencegah tekanan yang tidak perlu maupun pengalaman traumatis berulang.

Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Setiap dugaan perlu diperiksa secara profesional berdasarkan bukti, tanpa mendahului kesimpulan hukum.

Dalam konteks tersebut, LBH dapat membantu menjembatani kebutuhan korban dengan mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Pendampingan diharapkan memastikan korban memahami hak-haknya, mengetahui pilihan perlindungan, dan memperoleh informasi mengenai langkah yang dapat ditempuh.

Empat Fokus Penguatan LBH Ilumni FH Unpar

Ke depan, penguatan LBH Ilumni FH Unpar dapat diarahkan pada empat fokus utama, yakni memperluas pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, mengawal proses hukum secara profesional dan independen, meningkatkan edukasi hukum, serta memperkuat perhatian terhadap korban dan kelompok rentan.

Penguatan pendampingan berarti memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan pilihan hukum yang tersedia. Sementara itu, pengawalan proses hukum dilakukan melalui mekanisme yang sah, termasuk komunikasi resmi dengan lembaga terkait serta pemantauan perkembangan perkara.

Pada aspek edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan penyebaran informasi hukum yang mudah dipahami dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui hak yang dimilikinya, tetapi juga memahami cara memperjuangkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan pendekatan yang memperhatikan kondisi korban, keamanan, kerahasiaan informasi, serta kebutuhan pendampingan yang sesuai.

Penunjukan Noverizky sebagai Direktur LBH Ilumni FH Unpar sekaligus menjadi tantangan untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam program kerja yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tantangannya adalah menerjemahkan visi mengenai akses keadilan menjadi program kerja yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” sebutnya.

Dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, dan integritas, LBH Ilumni FH Unpar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai lembaga yang membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum sekaligus memperjuangkan perlindungan hak-hak mereka.

Bagi Noverizky, tanggung jawab sebagai direktur bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, melainkan juga memastikan lembaga bantuan hukum tetap menjalankan fungsi sosialnya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. [SF]

“Jadi, kami hari ini sudah mengirimkan surat secara resmi kepada BPN untuk meminta supaya pengukuran atau pengembalian batas lahan klien kami. Kalau memang dalam waktu 14 hari surat kami tidak direspon, maka kami akan melakukan surat yang kedua, kalaupun tidak direspon lagi, BPN akan menjadi tergugat oleh kami,” ujar Andi Tatang dalam keterangannnya kepada awak media usai menggelar buka puasa bersama di Kantor DPC Peradi Kota Depok, Jumat (6/3/2026).

Dirinya menyayangkan sikap BPN yang terkesan menghambat hak hukum kliennya sebagai pemilik tanah yang sah. Menurutnya, alasan “sedang bersengketa” kerap dilontarkan BPN tidak relevan, karena pihaknya telah mengupayakan prosedur hukum yang benar.

“Dengan alasan katanya sedang bersengketa. Itu yang hari ini kan, sebelumnya beberapa bulan lalu kita sudah mengajukan pengukuran tapi BPN menolak. Yang jadi pertanyaan, dasarnya apa ini ditolak pengukuran? Ini kan kita sebagai pemilik, meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran atau pengembalian batas. Kok ditolak?” ungkap Andi Tatang.

Persoalan ini juga menyeret perhatian publik terhadap isu mafia tanah dengan oknum di instansi terkait. Dia menilai jika BPN ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka solusinya adalah harus segera dilakukan pergantian pejabat mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Khususnya bagi para pencari keadilan dalam hal tanah, sudah lah menurut saya ganti saja semua itu dari hulu ke hilir, ganti semua, jangan rotasi. Karena pemainnya itu-itu juga kok, kalau selama mereka itu ada juga, ya tidak akan kelar-kelar ganti saja orang-orang baru semua yang memang punya jiwa menjalankan tugas amanah sebagai pegawai ASN,” kata Andi Tatang.

Kendati belakangan ini beredar kabar sudah adanya pergantian di seluruh jajaran pejabat BPN di Indonesia. Menurutnya, hal itu sepenuhnya tak menjadi sebuah jaminan untuk menjadikan pelayanan lebih baik lagi.

“Tapi kalau oknumnya masih bercokol di situ, ya percuma, yang lainnya harus diganti juga. Iya kan? Ibarat kerajaan, rajanya diganti. Tapi patinya tidak, sementara patinya yang punya kuasa, percuma rajanya diganti, percuma pion-pionnya diganti,” tandasnya.

Untuk meminta kepastian batas tanah, dia menegaskan bahwa kliennya memiliki dasar yang kuat, yakni sertifikat resmi.

“Alasan BPN katanya sampai dengan putusan, ada putusan. Kita sudah ada putusan nih, terus kita mengajukan, makanya saya mau tahu hasil dari pada pengajuan ini apa? Apakah tetap ditolak? Kalau pengukuran tetap ditolak, maka BPN akan menjadi tergugat yang dilakukan oleh saya. Saya akan gugat BPN. Kenapa? Kok dia menolak? Kan kami punya hak. Hak hukum si pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN,” tegasnya.

Andi Tatang menjelaskan adapun objek bidang tanah yang dimiliki kliennya kurang lebih seluas 258 m² dengan memiliki sertifikat resmi kepemilikan yang kisaran harganya Rp 25 juta per meternya. Namun dia menyayangkan hingga kini belum menemui titik terang meski pihak pemilik telah mengantongi putusan hukum.

Lebih lanjut menurutnya bahwa permohonan pengukuran ini merupakan langkah administratif yang seharusnya dijalankan BPN, terlebih proses gugatan di pengadilan telah bergulir.

“Kita sudah melakukan gugatan yang tadi saya ceritakan, sebelumnya klien kami tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum, setelah kalah baru minta bantuan hukum sama kita. Nah, kami sebagai kuasa hukum minta kepada BPN untuk dilakukan pengukuran tapi ditolak. Ada apa?,” ungkapnya.

Pengacara yang kerap membela warga Depok kalangan bawah itu menyoroti bagaimana birokrasi kerap kali justru mengikuti kemauan pihak tergugat dibandingkan menjalankan aturan yang berlaku.

“Kalau kita menyampaikan ada (mafia tanah), sejauh ini kita secara pribadi personal saya belum bisa membuktikan. Dibilang tidak ada, faktanya banyak keluhan masyarakat. Kan sekarang keluhan masyarakat yang harus berhadapan dengan oknum-oknum. Iya kan? Kita sekarang harus berhadapan dengan oknum-oknum,” pungkasnya. (**)

Maryam (45 tahun), istri Rudy S Gani diperiksa polisi di Polda Sulsel, Senin (6/1/2025).

Dalam pemeriksaan itu, Maryam membawa bukti petunjuk berupa handphone suaminya yang di dalamnya terdapat status di sosial media yang ditujukan ke suaminya, Rudy S Gany, bertuliskan ancaman.

“Kalau bukti sekarang, ada bukti elektronik. Ada status akun Facebook (mengancam suamiku). Pemilik akunnya, laki-laki,” kata Maryam kepada wartawan di Polda Sulsel.

Tak hanya itu, Maryam juga menceritakan bahwa jauh hari sebelumnya terdapat pria misterius yang tak dikenalinya menghampiri suaminya. Saat itu, orang tak dikenalnya itu menepuk bahu Rudy sembari mengucapkan nada-nada ancaman.

“Dulu itu, empat minggu sebelum kejadian, ada laki-laki tidak saya kenal. Dia hampiri suamiku, sampaikan sesuatu kalimat kayak ancaman,” sambungnya.

“Saya baru pertama kali diperiksa sebagai saksi. Saya akan sampaikan semua yang saya ketahui di penyidik,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Iqlima Kim dilaporkan mantan pengacaranya, Razman Arif Nasution. Kasusnya, terkait dugaan keterangan palsu dalam perkara pengacara kondang Hotman Paris.

“Hari ini, saya telah melaporkan saudari Putri Iqlima Aprilia alias Iqlima Kim ke Polda Metro Jaya,” kata Razman Arif Nasution saat konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (5/6/2023)

Laporan Razman Nasution terkait kasus Hotman Paris tentang adanya dugaan pelecehan seksual kepada Iqlima Kim.

Saat itu, Razman Arif Nasution mendampingi Iqlima Kim sebagai kuasa hukumnya. Mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami mantan sekertaris Hotman Paris Hutapea tersebut.

“Bayangkan. Dia tanda tangan kuasa kepada saya, menyebut dia diduga dilecehkan oleh Hotman. Di situ, surat kuasanya, ada, kita bikin video tanda tangan kuasa,” kata Razman Nasution.

“Terus, dia bilang tidak tanda tangan kuasa? Kemudian dia bilang tidak pernah dilecehkan, terus? Bunyi di surat kuasa itu apa? Memang yang tanda tangan itu hantu?” tambahnya.

Tidak tanggung-tanggung, Razman Arif Nasution menjerat Iqlima Kim dengan tiga pasal sekaligus. Jika diakumulasikan, bisa mencapai 24 tahun penjara.

“Pertama terkait Pasal 266. Jadi dalam pasal ini, dia buat keterangan palsu terkait data otentik. Ancaman hukuman tujuh tahun penjara,” ujar tim Razman Arif Nasution, Rahmad Riadi.

Kedua, Pasal 242 terkait memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ini juga hukumannya, tujuh tahun penjara

Terakhir, Pasal 14 Ayat 1 mengenai penyiaran informasi palsu. Ancaman hukumannya, maksimal bisa 10 tahun penjara.

“Kalau tiga-tiganya bisa dibuktikan, dalam dia (hukumannya),” ucap Razman Nasution.

Seperti diketahui, Iqlima Kim sempat menggandeng Razman Arif Nasution sebagai pengacara saat melaporkan Hotman Paris dalam tuduhan pelecehan seksual. Iqlima mengaku kerap menerima pelecehan, selama menjadi asisten pribadi (aspri) Hotman.

Namun belakangan Iqlima Kim mengungkap fakta mengejutkan mengenai Razman Nasution.

Kata Iqlima, selama menjadi kliennya Razman, ia kerap didesak untuk menjadi istri kedelapan sang pengacara. Tak nyaman, Iqlima pun akhirnya mencabut kuasanya terhadap Razman.

Sementara itu, Hotman Paris sendiri tak terima dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Iqlima Kim.

Hotman kemudian melaporkan Iqlima dan Razman Nasution dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah ke Mabes Polri. Belakangan Razman dan Iqlima telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah ditetapkan jadi tersangka, Razman Nasution dan Iqlima Kim memohon maaf dan meminta Hotman Paris untuk mencabut laporannya. Namun Hotman bergeming dengan permohonan itu, kasusnya pun masih berjalan di kepolisian.

JAKARTA, Eranasional.com –Setelah kabar Desta gugat cerai Natasha mencuat. Terdapat video viral yang perlihatkan sepasang pria dan wanita yang romantis di sebuah Bioskop.

Namun kabar itu ditepis Hendra Siregar, selaku kuasa hukum artis Deddy Mahendra Desta. Malah ia akan tempuh jalur hukum jika ada yang menuding kliennya.

“Kesempatan ini juga kita sampaikan bahwa tidak ada orang ketiga. Kalau itu masih beredar kita akan upayakan hukum karena itu sama sekali tidak ada,” kata Hendra Siregar, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis, (18/5/2023)

Lebih lanjut, setelah kabar perceraian Desta dan Natasha Rizki mencuat. Terdapat video viral yang menuding Desta sedang bermesraan dengan wanita lain, di Bioskop.

Hal itu pun membuat Hendra Siregar kembali geram. Sehingga ancaman hukum kembali disampaikan.

“Tidak ada, makanya kalau setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan menggunakan hak kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar,” ucap Hendra Siregar.

JAKARTA, Eranasional.com – Pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan akhirnya sah menjadi suami istri. Proses pemberkatan pernikahan berlangsung di Gereja HKBP, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat (5/5/2023).

Jessica Mila tampil anggun dengan gaun pernikahan berwarna putih. Tak lupa, veil atau tudung menghiasi rambut sang aktris.

Hadir di samping Jessica Mila, Yakup Hasibuan yang tidak kalah gagah. Putra dari pengacara kondang, Otto Hasibuan ini mengenakan setelan jas berwarna putih.

Setelah melewati prosesi jelang pernikahan, tiba saatnya Jessica Mila dan Yakup Hasibuan mengikat janji mereka. Pendeta kemudian memberikan pertanyaan kepada pasangan ini.

“Saya bertanya kepada pengantin pria, Yakup Putra Hasibuan, bersediakah anda dihadapan Allah yang Maha Tahu dan di depan jamaah di sini yang berkumpul, menyaksikan, bahwa saudara menghendaki saudari Jessica Mila Agnesia Borudamanik sebagai istrimu?” kata pendeta.

“Bersedia kah saudara mengasihi dia dengan segenap hati, dan berbuat dengan segala kekuatan dan bersedia kah untuk melakukan kehidupan yang kudus, memahami dia, menanggung kelemahannya. Dan bersediakah anda berjanji menceraikannya, sampai kematian akan memisahkan kalian?” imbuhnya.

“Iya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya,” kata Yakup Hasibuan dalam siaran langsung di kanal YouTube Jessica Mila, Jumat (5/5/2023).

Pertanyaan serupa juga ditujukan buat Jessica Mila. Sambil tersenyum, aktris 30 tahun itu berkata, “Iya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya,” ucapnya.

Sebelum melangsungkan pernikahan, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan melakukan prosesi ibadah Partumpola atau ikat janji nikah.

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan menyampaikan janjinya dan menadatangani surat perjanjian. Keduanya menegaskan saling menghendaki satu sama lain sebagai suami istri.

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan juga menegaskan, tak memiliki hubungan atau janji dengan pria maupun perempuan lain.

Perjalanan cinta Jessica Mila dan Yakup Hasibuan dimulai pada 2021. Setahun kemudian, sang aktris dilamar putra dari pengacara kondang, Otto Hasibuan.

JAKARTA, Eranasional.com –Tenri Ajeng Anisa atau Tenri Anisa yang dituding menjadi selingkuhan Virgoun akhirnya muncul.

Namun hal yang mengejutkan, ia membantah tudingan sebagai pelakor serta melakukan perzinaan.

Tenri Anisa tidak terima namanya terseret dalam masalah rumah tangga Virgoun dan Inara Rusli. Padahal hubungannya dengan vokalis band Last Child itu hanya sebatas teman.

“Hanya teman. Tidak ada hubungan badan antara saya dengan Virgoun sama sekali,” kata Tenri Anisa ditemui di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada Selasa (2/5/2023).

Karena nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya Milano Lubis melayangkan somasi terbuka. Ini ditujukan buat Virgoun dan Inara Rusli

“Virgoun mengaku ada hubungan seperti layaknya suami istri, itu kan sudah terlalu ya. Nggak benar,” kata Milano Lubis.

“Makanya kita minta ini dibersihkan dalam 2x 24 jam, kalau tidak kita akan ambil langkah hukum,” tambahnya

Pihak Tenri Anisa juga menuntut permintaan maaf dari Virgoun. Sebab dalam video klarifikasi, bapak tiga anak ini tidak secara jelas, kepada siapa maaf itu ditujukan.

“Minta maaf ke siapa? Harus jelas dong, Ini mohon maaf, urusan rumah tangga dia ya urusan dia. Jangan bawa-bawa orang lain,” ujar Milano Lubis.

Diketahui permasalahan ini muncul saat Inara Rusli membongkar perselingkuhan Virgoun. Ia menyebut Tenri Anisa sebagai Pelakor sejak 2021

Bahkan yang menjadi penguat adalah adanya surat pernyataan Virgoun di Agustus 2022. Dalam surat tersebut, Virgoun mengakui adanya perselingkuhan dengan Tenri Anisa hingga berhubungan layaknya suami istri.

JAKARTA, Eranasional.com – Kasus penganiayaan Aditya Hasibuan, anak eks Kabag Ops AKBP Ditnarkoba Polda Sumatera Utara AKBP Achiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral, yang juga adik dari selebgram Dinda Shafay menyita perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, bahkan dirinya pun dengan gamblang menyatakan siap memberikan bantuan hukum secara gratis.

“Hotman 911 selalu siap untuk membantu kasus nasional, viral, dan menyangkut hak asasi manusia,” ujar Hotman Paris, ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2023).

Hotman Paris juga mengaku sudah sempat menghubungi ibunda Ken Admiral, Elvi Indri lewat pesan singkat. “Sama ibunya korban saya sudah chattingan,” tutur Hotman Paris Hutapea.

“Ini kan sudah jadi atensi, jadi saya kira sudah tidak terlalu urgent lagi pengacara. Kan sudah jadi isu nasional,” imbuh Hotman Paris Hutapea.

Viralnya kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral dirasa Hotman Paris Hutapea sudah cukup untuk mendatangkan keadilan dengan sendirinya tanpa bantuan dirinya sebagai seorang pengacara ternama.

“Yakin lah, viralnya kasus itu sudah lebih elok dari bantuan pengacara. Sudah lebih hebat dari bantuan pengacara,” kata Hotman Paris.

Lain ceritanya bila keluarga Ken Admiral datang mengadukan penganiayaan Aditya Hasibuan ke Hotman Paris sebelum kasusnya viral.

Bos Holywings dengan senang hati membantu mereka mencari keadilan.

“Kecuali kalau dulu sebelum viral keluarganya datang ke saya, itu pasti saya viralkan,” ucap Hotman Paris Hutapea.

Diketahui, kasus Mario Dandy Satriyo jilid dua terjadi di Medan, Sumatra Utara. Ken Admiral dianiaya oleh Aditya Hasibuan usai terlibat pembicaraan tentang perempuan berinisial SH.

Penganiayaan itu dilakukan Aditya di depan sang ayah. Namun bukannya melerai, Achiruddin Hasibuan malah membiarkan dan juga melarang orang yang coba menghentikan aksi penganiayaan tersebut.

Kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral sebenarnya terjadi pada 22 Desember 2022. Namun perkara baru diproses setelah kasusnya viral di media sosial belum lama ini.

JAKARTA, Eranasional.com –Konflik keluarga artis Tamara Bleszynski melebar hingga ke silsilah anak. Ia yang digugat Ryszard Bleszynski, membantah sosok tersebut adalah saudara kandungnya.

Menanggapi bantahan Tamara Bleszynski, kuasa hukum Ryzard Bleszynski, Susanti Agustina angkat bicara. Ia menjelaskan silsilah anak dari Zbigniew Bleszynski.

“Ryszard adalah anak kandung dari pak Zbigniew Bleszynski dengan perwakilannya (istri) yang kedua,” kata Susanti dihubungi awak media.

Ryszard bukan satu-satunya anak dari pernikahan kedua ayahnya. Ada Teresa Permata Bleszynski yang disebutkan bekerja sebagai artis.

Sementara untuk Tamara Bleszynski, Susanti mengatakan, “anak dari pernikahan Zbigniew Bleszynski dengan istri ketiganya.”

Sebelumnya, Tamara Bleszynski lebih dulu menjelaskan silsilah keluarga. Dalam postingannya, Tamara Bleszynski mengatakan ayahnya memiliki lima anak termasuk dirinya. Mengenai urutan, sang artis merupakan anak bungsu.

Tamara Bleszynski juga menegaskan jika Ryzard Bleszynski tak masuk dalam anggota saudaranya.

“Kakakku nomor satu Jurek, kedua Piotr Bleszynski dan kakakku nomor empat Teresa Bleszynski,” kata Tamara Bleszynski di Instagram

Setelah orangtuanya bercerai, ibu Tamara Bleszynski menikah kembali. Dari hasil pernikahan tersebut, mantan istri Mike Lewis ini mendapat seorang adik berinisial A.”Selain adik saya A, saya tidak punya adik lain. Jadi jelas teman-teman sayang, saya tidak punya adik selain A,” ujar Tamara Bleszynski.

JAKARTA, Eranasional.com –Asisten pribadi pengacara Hotman Paris Hutapea, Intan Nallendra diduga dianiaya oleh seorang pria berinisial MW di sebuah klub kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (21/1/2023).

Kuasa hukum Intan, Koko Joseph Irianto menyebut, kliennya berteman dekat dengan MW. Adapun kronologi dugaan penganiayaan tersebut berawal dari hubungan Intan yang sedang renggang dengan kekasihnya.

Kemudian, kekasih Intan meminta bantuan MW untuk berdamai dengan asisten Hotman Paris itu. Namun, MW bersedia membantu kekasih Intan dengan syarat harus mengirimkan foto alat vitalnya.

“Nah pacar saya ini mencoba mencari mutual di Instagram. Nah ketemu lah si akun MW ini. DM-DMan agar aku sama pacar aku didamaikan kembali,” kata Koko Joseph di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

“Tapi MW minta video call sama pacar saya, terus minta tunjukkan kelamin kamu. Baru aku bakalan mau bikin kamu balikan sama si Intan,” sambungnya.

Intan sontak marah setelah mengetahui permintaan temannya itu. Ia pun akhirnya bertemu dengan MW di sebuah klub

Namun, pertemuan itu berujung percekcokan dan mengakibatkan Intan mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya.

“MW melakukan tindak pidana yang sangat biadab untuk seorang laki-laki. MW memukul seorang perempuan dengan sangat keji sebanyak tiga kali. 1 di kepala bagian depan, 1 di kepala bagian atas, satu lagi sambil menjambak,” ujarnya.

Akhirnya, Intan melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan, Minggu (22/1/2023).

Adapun laporan tersebut teregister dalam nomor LP/B/246/I/2023/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

JAKARTA, Eranasional.com –Perseteruan model Cynthiara Alona dengan mantan pengacaranya, Fitriyanti Dian masih bergulir hingga saat ini.

Hal itu terlihat, Fitriyanti Dian dan kuasa hukumnya resmi melaporkan Cynthiara Alona ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, atas kasus pencemaran nama baik dan berita bohong, melalui media elektronik.

Fitriyanti Dian mengakui, ia melaporkan Cynthiara Alona ke Polda setelah dua pekan somasinya tidak ditanggapi dengan baik.

Somasi dilayangkan karena Fitriyanti Dian tidak terima dituduh mencuri barang-barang Cynthiara Alona, sewaktu mendekam di penjara atas kasus prostitusi online.

“Hari ini saya melaporkan Alona karena sudah menuduh saya tanpa bukti mengambil barang-barangnya tanpa izin,”kata Fitriyanti Dian di Polda Metro Jaya, Sabtu (21/1).

Laporan Fitriyanti Dian kepada Cynthiara Alona diterima petugas SPKT Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan LP/B/383/I/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Fitriyanti menganggap tuduhan Alona kepada dirinya sebagai maling, dirasa sangat merendahkan profesinya sebagai advokat.

“Laporan ini saya juga mewakili profesi advokat yang merasa direndahkan atas ucapan Alona bersama tim kuasa hukumnya, yang sudah menuduh saya tanpa izin,” ucapnya

Fitriyanti memastikan akan meneruskan laporannya kepada Alona sampai meja hijau, karena sakit hati dituduh mengambil barang tanpa izin atau dianggap sebagai maling.

“Karena sampai detik ini, Alona dan kuasa hukumnya itu tidak bisa membuktikan apakah saya benar mengambil barang tanpa izin atau tidak. Karena kenyataannya, semua ada bukti dan saksi saat saya diminta mengambil barang Alona di rumahnya,” jelasnya.

“Sampai detik ini, barang-barang milik Alona ada di gudang kantor saya, belum diambil oleh Alona,” sambungnya.

Fitriyanti Dian menegaskan, ia tak akan mencabut laporannya jika suatu saat Cynthiara Alona meminta maaf dan menyelesaikan semua masalah secara kekeluargaan.

“Untuk saat ini tidak pernah terpikir untuk damai. Semua saya serahkan kepada penyidik dalam memproses laporan saya kepada Alona,” ujar Fitriyanti Dian

Sementara itu Endin, kuasa hukum Fitriyanti Dian menegaskan, tuduhan Cynthiara Alona kepada kliennya itu sudah sangat merendahkan profesi Advokat.

“Klien kami seorang pengacara dituduh mengambil barang tanpa izin, seakan klien kami ini tidak beretika. Ini sama saja sudah mencederai profesi advokat,” kata Endin.

Dalam laporan Fitriyanti Dian, Endin menyebut Cynthiara Alona diganjar dengan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor Rizky Billar kembali berurusan dengan polisi. Tapi kali ini bukan dirinya yang dilaporkan seperti kasus KDRT lalu, melainkan melaporkan sejumlah akun media sosial.

Rizky Billar melaporkan beberapa akun ke Polda Metro Jaya. Surat laporan dengan nomor LP/B/154/I/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA sudah terdaftar sejak 10 Januari 2023.

Polisi yang mengusut kasus ini akhirnya memanggil Rizky Billar sebagai pelapor. Tadi malam, aktor 26 tahun itu menyambangi Polda Metro Jaya sambil didampingi sang istri, Lesti Kejora.

“Dimintai keterangan dan berita klarifikasi, terkait laporan yang sudah masuk di Polda Metro Jaya,” kata Sadrakh Seskoadi, kuasa hukum Rizky Billar saat konferensi pers di kawasan Srengseng, Jakarta Barat, Jumat (20/1)

“Dasar untuk dilaporkannya akun-akun tersebut karena memang ini sudah di luar batas toleransi. Karena memang hal ini dapat terjadi sehingga mas Rizky merasa harus ditindak tegas, karena mengarah kepada ancaman kekerasan,” tambahnya

Bagi Rizky Billar tindakan akun-akun hater tersebut sudah di luar batas kewajaran. Gerah dengan banyaknya akun yang mengancam, mantan tersangka kasus KDRT ini bersikap tegas.

“Otomatis (psikis terganggu) karena memang dari Mas Rizky bersama dengan Mbak Lesti sendiri merasa saat ini kondisinya tidak kondusif dengan apa yang dilakukan oleh netizen tersebut, sehingga mengakibatkan harus mengambil tindakan secara tegas,”katanya

Lanjut Sadrakh Seskoadi mengatakan hingga saat ini ia belum dapat mengetahui motif dari ancaman tersebut.

“Saya nggak tahu juga motifnya apa, jadi nanti penyidik yang akan menyampaikan hasil penyelidikannya seperti apa,” ujarnya.

Untuk pasal, Rizky Billar menjerat para hater dengan pasal 29 UU ITE. “Ancamannya, kurang lebih empat tahun penjara,” imbuh si pengacara.

JAKARTA, Eranasional.com –Baru-baru ini Sunan Kalijaga santer disebut bakal jadi kuasa hukum Ferry Irawan melawan Venna Melinda terkait kasus KDRT. Kendati begitu, Sunan Kalijaga berkata sebaliknya.

Sunan Kalijaga menegaskan dirinya tak pernah mengaku sebagai pengacara Ferry. Ia mengatakan hanya membantu Ferry sebagai teman.

“Saya bicara sebagai kawan, saya nggak pernah bilang loh kalau saya pengacara Ferry,” kata Sunan Kalijaga kepada awak media.

Meski berteman, Sunan Kalijaga juga tidak akan menerima permintaan Ferry untuk membelanya terkait kasus KDRT.

“Kalau Ferry minta sekalipun saya nggak akan terima,” tegas Sunan Kalijaga.

Diungkap Sunan Kalijaga, ia sejak awal berkomitmen tak akan mau membela kasus kekerasan wanita, pelecehan seksual atau eksploitasi.

Ayah Salmafina Khairunnisa itu mengklaim dirinya sebagai pengacara yang membela hak wanita.

“Karena silahkan di cari di Google kalau saya ini pengacara yang maju untuk membela wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi,” ujar Sunan Kalijaga

Lebih lanjut, Sunan Kalijaga mengakui dirinya tak sebanding dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Sebab ia hanyalah junior Hotman Paris.

“Saya cukup ketawa aja, kan nggak sebanding lah saya kan junior jauh, nggak sebanding lah,” celetuk Sunan Kalijaga.

“Saya lebih muda, beliau lebih tua, pasti jam terbang beliau lebih tinggi dari saya, lebih dulu jadi pengacara, lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses,” tambahnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengacara kondang, Hotman Paris akhirnya mendampingi Venna Melinda di Surabaya untuk kasus KDRT. Hotman mengatakan pemicu adanya dugaan KDRT juga karena adanya urusan seksual.

Hotman Paris mengatakan ada dugaan perselisihan bermula dari urusan pribadi terkait hubungan intim suami istri.

“Jadi perselisihan mereka itu bermula dari karena Venna Melinda itu capek, dan biasalah seorang suami kan berhak juga minta ‘gini’ kan, ternyata ya begini begitulah,” kata Hotman Paris saat ditemui di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Pengacara nyentrik menceritakan beberapa pengakuan Venna Melinda. Venna Melinda disebut tak lagi bahagia dengan Ferry Irawan dan tertekan.

“Pokoknya selama beberapa bulan terakhir ini dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Venna Melinda cerita, tadi bilang ke saya dalam waktu dekat akan ajukan gugatan cerai,” kata Hotman Paris

“Saya bukan ahli seks, saya bukan dokter. Jadi saya nggak bisa komen (soal dugaan ada kelainan seksual). Saya hanya tahu KUHPidana dan KUHAP,” Tambahnya.

Sebelumnya Venna Melinda juga pernah menceritakan soal urusan ranjang dengan Ferry Irawan. Ibunda Verrell Bramasta dan Athalla Naufal itu mengatakan Ferry Irawan suka emosi kalau permintaannya untuk urusan seksual tak dituruti.

“Lucunya, kalau aku nggak ready gitu ya. Misalnya nunda karena lagi ini itu. Dia ngamuknya, benar-benar ngamuk sejadi-jadinya itu yang betean. Kayak anak kecil yang nggak dapat permen,” ujar Venna Melinda dalam channel YouTube Orami.

Venna membeberkan hampir setiap hari Ferry Irawan meminta berhubungan intim. Ada kalanya Ferry Irawan meminta untuk lebih dari sekali dalam sehari berhubungan.

“Sampai detik ini itu bisa sehari dua kali, bisa setiap hari. Itu aku surprise banget, wow. Karena aku pikir aku sudah usia 50 dan waktu pernikahan pertama itu aku nggak begini vitalitasnya untuk ngeladenin dia,” cerita Venna Melinda.

“Kayak nggak mungkin deh kalau setiap hari, kadang-kadang sehari dua kali karena permintaan dia,” tukasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Artis Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya Fahmi Bachmid, menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (5/1). Dalam rangka meninjau perkembangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sekaligus pengaduan palsu dilaporkannya pada 11 Mei 2021 lalu dengan menjerat Frans Rizki Aditya alias Kiki The Potters.

“Gue mau nanya laporan gue yang di jaksel lama banget. Kiki the Potters udah P21, sudah ke kejaksaan namun belum dikembalikan, jadi mungkin nanti akan ngomong ke kejaksaan,” kata Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan, Kamis (5/1).

“Jadi tinggal nunggu disidang saja,” Timpal Fahmi Bachmid.

Lanjut Nikita menyebut alasan untuk meninjau kedua kasus tersebut, telah bergulir selama setahun lamanya di Polres Metro Jakarta Selatan.

“Ini sudah lama, Kalau gue bisa di penjarain, kok mereka enggak?,” Tambahnya

Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, Kiki The Potters kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Maret 2022 atas laporan Nikita Mirzani.Namun sampai saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan belum menahan Kiki The Potters

“Makanya ini gue mau tanya, di manakah letak keadilan di Polres Metro Jakarta Selatan?,” ucap Nikita Mirzani

Diketahui sebelumnya Kiki The Potters ditetapkan sebagai tersangka bersama selebgram Isa Zega. Dimana Nikita Mirzani diketahui melayangkan laporan kepada polisi sejak 11 Mei 2021 silam, dengan nomor LP/2508/V/YAN.2.5./2021/SPKT.PMJ.

Kiki The Potters dan Isa Zega disangkakan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau pasal 317 KUHP tentang fitnah dengan pengaduan palsu.