Pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menekan angka pengangguran dan meredam gelombang PHK. Harapan bahwa investasi akan menjadi mesin utama penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya terwujud. Bahkan, kualitas investasi dalam menyerap tenaga kerja dinilai terus menurun dari tahun ke tahun.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Angka ini memang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 2.710.532 tenaga kerja.

Artinya, untuk menciptakan satu lapangan kerja, dibutuhkan investasi sekitar Rp712,48 juta. Rasio ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk semakin padat modal, bukan padat karya.

Sebagai perbandingan, pada 2024, realisasi investasi tercatat sebesar Rp1.714,2 triliun, atau lebih rendah sekitar Rp217 triliun (12,66%) dibanding 2025. Meski demikian, investasi pada 2024 mampu menyerap 2.456.130 tenaga kerja, dengan rasio investasi per tenaga kerja sekitar Rp698,1 juta.

Data ini mengonfirmasi satu hal penting: kenaikan nilai investasi tidak diikuti peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja. Bahkan, rasio penyerapan tenaga kerja justru memburuk ketika investasi tumbuh.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan parameter paling esensial dalam menilai keberhasilan investasi. Namun, ia tidak menampik bahwa tantangan kualitas investasi masih besar.

“Penyerapan tenaga kerja ini adalah yang paling esensial dan menjadi parameter kami. Sepanjang 2025, investasi yang masuk menyerap sekitar 2.710.532 tenaga kerja atau meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rosan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Meski secara nominal terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, efisiensi investasi dalam menciptakan pekerjaan justru terus menurun. Kondisi ini menandakan bergesernya struktur investasi ke sektor-sektor yang minim tenaga kerja, seperti industri berbasis teknologi tinggi dan ekstraktif.

]]> https://eranasional.com/96757/lapangan-kerja-seret-dan-phk-cetak-rekor-alarm-krisis-pasar-kerja-indonesia/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/92148/pbk-tahap-ii-kota-pekalongan-skill-naik-peluang-kerja-terbuka https://daerah.eranasional.com/92148/pbk-tahap-ii-kota-pekalongan-skill-naik-peluang-kerja-terbuka#respond Tue, 23 Sep 2025 04:41:54 +0000 https://daerah.eranasional.com/92148/pbk-tahap-ii-kota-pekalongan-skill-naik-peluang-kerja-terbuka Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) kembali menggelar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tahap II DBHCHT di Balai Latihan Kerja (BLK).

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab didampingi Kepala Dinperinaker, Betty Dahfiani Dahlan pada Senin (22/9/2025) itu merupakan upaya Pemkot untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi warga Kota Pekalongan.

“Kami selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat pelatihan berlangsung, tetapi juga setelahnya. Tujuannya agar para peserta benar-benar bisa terserap di dunia kerja atau bahkan menjadi pengusaha mandiri,” terang Balgis.

Menurutnya, untuk PBK tahap II ini, pesertanya berbeda dengan tahap sebelumnya. Hal itu dilakukan supaya ada pemerataan manfaat bagi warga Kota Pekalongan.

Terdapat 9 kompetensi yang dilatihkan pada tahap kali ini. Selain memperoleh keterampilan praktis, dijelaskan Wawalkot Balgis peserta juga mendapatkan sertifikasi profesi yang diakui secara nasional.

“Sertifikasi ini menjadi bukti profesionalitas mereka di bidangnya. Pemkot Pekalongan juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar peserta memperoleh perlindungan, sehingga mereka lebih aman dan nyaman saat mengikuti pelatihan hingga nantinya bekerja di lapangan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Balgis, ia juga terus bersinergi dengan pihak swasta, salah satunya melalui job fair yang terintegrasi dengan kegiatan pelatihan ini.

Sementara itu, Betty mengungkapkan, pelatihan kompetensi angkatan II DBHCHT 2025 ini diikuti oleh 144 peserta dari warga Kota Pekalongan.

“Pada tahap I pelatihan di BLK didanai APBN, sementara melalui DBHCHT ini merupakan tahap II. Untuk angkatan II kali ini terdapat 9 jurusan, salah satunya jurusan baru yaitu service HP yang ternyata sangat diminati,” terang Betty.

Jurusan lainnya, lanjut Betty, antara lain pembuatan roti dan kue, menjahit pakaian, Practical Office Advance, mekanik mobil, teknisi sepeda motor injeksi, MUA, teknisi listrik industri, barista dan teknisi HP,” jelasnya.

“Setiap kelas diikuti oleh 16 peserta sesuai standar nasional. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta wajib menjalani uji kompetensi,” kata Betty.

Jika dinyatakan lulus, mereka akan menerima sertifikat profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berlaku secara nasional.

“Dengan sertifikat ini, kami berharap peserta memiliki nilai lebih dan daya saing tinggi, baik untuk mencari pekerjaan maupun membuka usaha sendiri,” tukasnya.

Melalui pelatihan berjenjang ini, Pemkot Pekalongan menargetkan lahirnya tenaga kerja terampil, bersertifikat, dan siap berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah. (em-aha)

Program yang berfokus pada pembersihan enceng gondok dan sampah di aliran sungai ini resmi dimulai Rabu pagi (17/9/2025) dan dibuka langsung oleh Wali Kota Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Mas Aaf.

Wali Kota Aaf menegaskan, padat karya tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 50 warga sekitar Sungai Meduri, khususnya yang belum bekerja, dilibatkan dalam kegiatan ini.

“Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat sekaligus upaya menambah penghasilan mereka. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat ganda, baik bagi lingkungan maupun perekonomian warga,” ujarnya.

Menjelang musim penghujan, Mas Aaf juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada kebersihan lingkungan agar terhindar dari banjir dan genangan air.

“Enceng gondok memang tumbuh cepat, tetapi jika kita bergotong royong membersihkannya, sungai akan tetap terjaga. Mari kita rawat lingkungan masing-masing agar terhindar dari dampak cuaca ekstrem,” pesannya.

Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan, menambahkan, program padat karya ini berlangsung selama sepuluh hari, mulai 17 hingga 28 September 2025, dengan jam kerja pukul 08.00–12.00 WIB.

Setiap peserta mendapat uang transportasi Rp50.000 per hari dan pendampingan teknis dari DPUPR, DLH, serta perangkat kelurahan.

“Peserta harus ber-KTP Kota Pekalongan, sehat jasmani dan rohani, serta belum memiliki pekerjaan tetap. Kami juga menyediakan perlengkapan lengkap seperti sarung tangan, sepatu boots, sabit, hingga keranjang agar kegiatan berjalan optimal,” terang Betty.

Ia berharap program ini tidak hanya membersihkan sungai, tetapi juga meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Dengan gotong royong, risiko bencana saat musim hujan bisa ditekan,” ujarnya.

Salah satu peserta, Sujak, warga Bumirejo RT 05 RW 18 Kelurahan Pringrejo, mengaku bersyukur dapat ikut serta.

“Sehari-hari saya masih menganggur. Alhamdulillah dengan padat karya ini bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga. Terima kasih kepada Pemkot yang sudah memberi kesempatan ini,” ungkapnya.

Sujak menambahkan, sebelumnya ia sempat bekerja di Bekasi sebagai pembuat perhiasan, namun harus kembali ke Pekalongan karena keterbatasan modal dan menurunnya permintaan.

“Program ini menjadi ruang bagi saya dan warga lain untuk tetap produktif,” tuturnya. (em-aha)

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis (27–28 Agustus 2025) di Ballroom Hotel Howard Johnson Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menilai bahwa,kegiatan job fair tahun ini menunjukkan geliat positif perekonomian daerah.

Menurutnya, semakin banyaknya perusahaan yang bergabung dan meningkatnya jumlah pencaker membuktikan bahwa job fair sudah menjadi wadah yang ditunggu-tunggu masyarakat.

“Ada 42 perusahaan dari berbagai bidang usaha yang siap mencari calon pekerja kompeten sesuai kebutuhan,” kata Balgis usai memantau Job Fair, Rabu (27/8/2025).

Ia menambahkan, jenjang pendidikan yang bisa mendaftar juga sangat beragam, mulai dari lulusan SD, SMP, SMA/SMK, Diploma, hingga Sarjana dan Magister Ini kesempatan emas yang harus dimanfaatkan.

“Job fair bukan hanya soal melamar kerja, tapi juga memberikan wawasan, motivasi, dan pengalaman bagi para pencaker agar siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Tampil percaya diri, tunjukkan kemampuan, dan jadilah kandidat terbaik,” ungkap Balgis.

Ia menambahkan, keberadaan job fair juga mengurangi potensi pencaker terjebak lowongan kerja hoaks di media sosial yang kerap beredar di dunia maya.

“Dengan adanya kegiatan ini, pencaker dapat langsung memilih perusahaan sesuai minat dan kompetensinya serta bertatap muka langsung dengan pemberi kerja (perusahaan),” tuturnya.

Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan, menjelaskan bahwa, job fair tahun ini mempertemukan langsung pemberi kerja dan pencari kerja.

Total ada 1.722 lowongan yang dibuka, dengan rincian lowongan untuk lulusan SD sebanyak 275 lowongan pekerjaan, SMP ada 619 lowongan, SMA/SMK sebanyak 668 lowongan, minimal Diploma I–III ada 97 lowongan dan minimal S1/DIV sebanyak 63 lowongan.

Disamping itu, sebanyak 42 perusahaan ikut serta, terdiri dari 10 perusahaan lokal, 5 perusahaan regional, dan 27 perusahaan nasional. Lowongan juga tersedia bagi penyandang disabilitas, seperti posisi operator di PT Urip Sugiharto.

“Per tanggal 27 Agustus 2025 pukul 04.00 WIB, tercatat sudah ada 1.331 pencaker mendaftar secara online, terdiri dari 836 orang ber-KTP Kota Pekalongan dan 495 orang dari luar kota, sementara pendaftaran di lokasi juga tetap dibuka,” terang Betty.

“Harapannya minimal 50 persen masyarakat Kota Pekalongan yang hadir di job fair ini bisa terserap kerja. Berdasarkan data BPS Agustus 2024, angka pengangguran di Kota Pekalongan masih 4,98 persen atau sekitar 9.000 orang, didominasi oleh lulusan SMA/SMK,” kata Betty.

Dengan adanya job fair, pihaknya optimistis jumlah ini bisa semakin ditekan.

Antusiasme Job Fair dirasakan langsung oleh para pencari kerja, salah satunya Slamet (20 tahun), warga Kelurahan Setono, Kota Pekalongan mengaku datang sejak pukul 06.30 WIB untuk melamar di salah satu perusahaan telekomunikasi.

“Saya tahu informasi dari Instagram. Saat ini masih bekerja, tapi ingin mencari suasana baru. Sudah menyiapkan berkas-berkas dan sertifikat kompetensi dari BLK. Rencananya melamar minimal ke tiga perusahaan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan, Devi, lulusan SMK Perhotelan asal Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan yang berharap bisa kembali bekerja di bidang perhotelan setelah sebelumnya sempat resign.

“Semoga lewat job fair ini bisa segera diterima kerja lagi. Saya ingin bekerja di hotel sesuai jurusan di SMK yang Saya tekuni,” tukas Devi. (em-aha)

Pelatihan dengan sumber DBHCHT tersebut menyasar ratusan warga yang tengah mencari pekerjaan atau merintis usaha mandiri.

Sekretaris Daerah (Sekda), Nur Priyantomo usai membuka pelatihan di aula BLK pada Senin (28/7/2025) pagi mengungkapkan, bahwa pelatihan ini adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan solusi atas permasalahan ketenagakerjaan.

“Kami sangat mengapresiasi Dinperinaker yang terus memberikan pelatihan kepada warga Kota Pekalongan. Saat ini, tingkat pengangguran masih sekitar 4%. Melalui pelatihan ini, kita fasilitasi dan edukasi warga agar memiliki keterampilan sesuai bidangnya masing-masing,” ungkapnya.

Menurutnya, pelatihan tidak hanya bertujuan menyiapkan tenaga kerja untuk industri lokal, tetapi juga membuka peluang kerja di luar daerah seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Wonopringgo. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dari para peserta.

“Ini adalah langkah awal. Tapi selanjutnya semua bergantung pada peserta. Harapannya, pelatihan ini dapat menjadi pintu masuk untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” tandasnya.

Sementara itu, Betty menjelaskan bahwa pelatihan tahap I ini diikuti oleh 160 peserta dari 10 jurusan. Setiap jurusan menampung 16 orang, dan dana pelaksanaan berasal dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Tahun Anggaran 2025.

“Tahun ini kami membuka pelatihan kompetensi untuk jurusan seperti tata rias pengantin, teknisi AC, pengelasan SMAW 3F, housekeeping, administrasi perkantoran, pembuatan roti dan kue, menjahit pakaian, practical office advance, mekanik mobil, serta sepeda motor injeksi,” jelasnya.

Pelatihan akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembekalan soft skill selama tiga hari, dimulai tanggal 29-31 Juli 2025, dan tahap kedua adalah pelatihan teknis yang akan berlangsung dari 1 Agustus hingga 4 September 2025.

Setiap peserta juga akan mengikuti Uji Kompetensi (UJK) di akhir pelatihan untuk memastikan kemampuan mereka sesuai standar industri.

Ia menyampaikan bahwa tingginya minat terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 549 orang, menandakan bahwa kebutuhan pelatihan sangat tinggi, terutama bagi lulusan SMA/SMK yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi.

Untuk menjamin keamanan peserta, diterangkan Betty seluruh peserta pelatihan juga mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Dedi, menegaskan bahwa seluruh peserta dilindungi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama masa pelatihan.

“Ruang lingkup perlindungan mencakup perjalanan dari rumah ke lokasi pelatihan, kegiatan selama pelatihan, hingga perjalanan pulang. Jika terjadi kecelakaan, peserta akan mendapatkan pengobatan tanpa batas biaya di rumah sakit rekanan kami,” terangnya.

Namun, jika peserta meninggal dunia dalam masa pelatihan, maka keluarga akan menerima santunan sebesar Rp10 juta.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas teknis, dan lembaga jaminan sosial, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang kian kompetitif. (em-aha)

Pelatihan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2024 ini dibuka oleh Plt Wali Kota Pekalongan, H Salahudin yang ditandai dengan penyerahan fasilitas peserta pelatihan, berlangsung di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Pekalongan, Rabu, 9 Oktober 2024.

“Pada pelatihan kali ini, ada 4 jenis pelatihan yang dibuka yaitu tata boga, servis ac, tata kecantikan, dan barista dengan total peserta pelatihan sebanyak 64 orang,” kata Salahudin.

Mengingat tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja ini, sehingga harus diseleksi secara tertulis dan seleksi wawancara. Menurutnya, pelatihan ini melengkapi sejumlah pelatihan kerja yang difasilitasi Dinperinaker baik pada Lembaga Kursus Pelatihan (LPK) swasta maupun di BLK.

Dengan intens dibukanya pelatihan keterampilan kerja ini sebagai upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa membuka usaha mandiri maupun bekerja sesuai bidang yang diminatinya.

Tidak hanya diberikan bekal keterampilan kerja secara teknis, para peserta pelatihan juga mendapatkan bekal soft skill dan sikap yang harus dimiliki ketika mereka memasuki dunia kerja maupun memiliki usaha sendiri.

“Selain memiliki keterampilan kerja yang memadai, mereka juga harus menjadi orang yang jujur, disiplin, bertanggungjawab, bekerja keras, amanah dan dermawan. Kelancaran di dunia usaha maupun bekerja berawal dari karakter baik yang dimiliki seseorang tersebut,” tuturnya.

Ia berharap, usai mengikuti pelatihan, sebagian dari peserta bisa membuka usaha secara mandiri sehingga mampu memberikan peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat sekitarnya dan mengurangi angka pengangguran maupun kemiskinan di Kota Pekalongan.

Sementara itu, Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan menjelaskan, untuk pelatihan berbasis kompetensi di BLK ini sudah masuk tahap kedua di Tahun 2024.

“Kami sediakan 4 jenis pelatihan kerja yakni tata boga, servis AC, tata kecantikan, dan barista. Untuk pelatihan ini berlangsung selama 33 hari dan ada 2 materi yang diberikan, yakni materi teknis dan materi umum,” ujarnya.

Materi umum berisikan soft skill bekerja sama dengan Forum Koordinasi Jejaring  Pelatihan Pemagangan Industri Daerah Kota Pekalongan.

“Sementara, untuk materi teknis, mereka akan mendapatkan pembekalan keterampilan kerja dari instruktur BLK dan ahli kecantikan,”pungkasnya. (em-aha)

Ida Fauziyah menyebut saat ini kondisi ketenagakerjaan sudah pulih dari dampak pandemi.

“Alhamdulillah kondisi ketenagakerjaan saat ini terus menunjukkan perbaikan pascapandemi COVID-19,” ujar Ida Fauziyah pada Jumat (23/8/2024).

Ida menuturkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen pada tahun 2020. Seiring upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi angka TPT ini kemudian turun.

Salah satu pelatihan itu berupa, pembuatan kue dan hantaran yang diikuti oleh 40 orang peserta dan bertempat di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Pelatihan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Pekalongan Tahun 2024.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengapresiasi atas upaya Dinperinaker yang telah membantu pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Pekalongan, dengan berbagai jenis pelatihan secara gratis kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, kami kembali membuka pelatihan keterampilan kerja, kali ini di Kelurahan Panjang Baru yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2024,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, Selasa, 30 Juli 2024.

Menurutnya, kedua jenis pelatihan ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi mereka yang mayoritas perempuan baik remaja putri maupun ibu-ibu rumah tangga.

“Banyak masyarakat yang antusias mengikuti. Diharapkan para peserta ini dapat menekuni bidang yang disenanginya, dan bisa mendapatkan bekal keterampilan kerja yang mumpuni,” tuturnya.

Ia menambahkan, bekal keterampilan kerja ini penting dimiliki, mengingat di luaran sana banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan oleh beberapa perusahaan.

“Sehingga, perlu adanya pemberian pelatihan berbagai keterampilan kerja kepada masyarakat agar mereka memiliki skill yang handal,” lanjut Aaf.

Pihaknya berharap, usai mengikuti pelatihan selama 2 hari ini, mereka bisa memanfaatkan ilmu yang didapatkan untuk melamar kerja maupun membuka usaha di rumah sesuai bidang yang ditekuninya.

“Syukur-syukur mereka bisa berdaya sendiri, membuat usaha sendiri dari rumah dan memasarkan produknya secara online. Bagi masyarakat yang ter-PHK maupun belum bekerja, kami memfasilitasi pelatihan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi pelatihan keterampilan kepada warga di 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan secara bergantian, mulai 1 Juli-27 Agustus 2024.

“Pelatihan ini dilaksanakan secara singkat selama 2 hari dengan berbagai jenis pelatihan yang berbeda-beda, seperti pelatihan tata boga, craft dan pengemasan produk,” terang Betty.

Setiap jenis pelatihan, peserta yang mengikuti ada 20 orang. Dan setiap kelurahan, mendapatkan 2 jenis pelatihan. Sehingga, total peserta pelatihan di 27 kelurahan ada 1.080 orang.

“Melalui pelatihan ini, masyarakat bisa bertambah keterampilannya. Bisa berkembang skillnya sehingga mereka bisa bekerja di perusahaan ataupun membuka usaha sendiri, dan mampu menghasilkan tambahan pendapatan bagi keluarganya,” tuturnya.

Dengan begitu, kata dia, upaya Pemerintah dalam menekan angka pengangguran ini bisa tercapai.

Dipilihnya dua jenis pelatihan yakni pembuatan kue dan hantaran, lantaran dua bidang tersebut saat ini masih menjadi tren yang diminati masyarakat baik untuk keperluan ulang tahun, nikahan, dan kegiatan-kegiatan penting lainnya.

“Ini sebuah peluang usaha, apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang mengikuti pelatihan ini. Mereka bisa berkreasi dan berinovasi, dengan keterampilan yang didapatkan di pelatihan singkat selama dua hari ini,” tandasnya. (em-aha)

“Saya juga ingin sampaikan hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan ini ingin sampaikan bahwa 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar,” kata Hadi usai rakor Pencegahan Judi Online di kantor Menko PMK, Selasa (25/6/2024).

Berikut 5 provinsi dengan pelaku judi online terbanyak:

• Pertama Provinsi Jawa Barat (Jabar). Jumlah pelaku 535.644, nilai transaksi Rp 3,8 triliun.

• Kedua Provinsi DKI Jakarta. Jumlah pelaku judi online sebanyak 238.568, total nilai transaksi Rp 2,3 triliun.

• Kemudian di Provinsi Jateng, pelaku judi online sebanyak 201.963 dengan total transaksi sebanyak Rp 1,3 triliun.

• Keempat Provinsi Jatim dengan jumlah pelaku 135.227 dan transaksinya mencapai Rp 1,051 triliun.

• Lalu kelima di Provinsi Banten dengan pelaku judi online sebanyak 150.302 dan uang yang beredar Rp 1,022 triliun.

Faktor salah jurusan inilah, kata dia, yang menjadi banyak anak muda Indonesia masuk golongan pengangguran tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET).

“Kalau dia memang mempunya latar belakang yang cukup unik atau tidak cocok, bisa sampai 1 atau 2 tahun, NEET terjadi karena masalah ini,” kata Maliki kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa, (20/5/2024).

Maliki menjelaskan salah jurusan yang dia maksud ada beberapa kategori. Namun, dia mengatakan yang paling umum adalah ketika jurusan yang dipilih ternyata tidak banyak dibutuhkan di lapangan pekerjaan.

“Ada ketidakcocokan antara apa yang dipelajari di sekolah atau pelatihan dengan permintaan dunia kerja, mismatch ini yang memberikan waktu tunggu cukup panjang,” kata dia.

Maliki berkata ada sejumlah cara yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah NEET maupun pengangguran terbuka di Indonesia. Dia mengatakan perbaikan akan dilakukan sejak pendidikan dini para siswa. Dia mengatakan kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar para siswa dapat mengetahui tentang apa yang ingin mereka lakukan.

Misalnya, ketika memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Anak muda, kata dia, perlu tahu apabila memilih SMA, maka mereka harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk memperoleh gelar S1. Sementara untuk mereka yang memilih SMK, harus siap terjun langsung ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi vokasi.

“Motivasi itu yang harus dibangun sebelum dia masuk dunia sekolah, mereka harus bisa mendefinisikan motivasi dan keinginan mereka ke depan,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap fakta mengkhawatirkan terkait kondisi penduduk muda Indonesia. BPS melaporkan pada 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan.

Dari 9,9 juta orang tersebut, 5,73 juta orang merupakan perempuan muda sedangkan 4,17 juta orang tergolong laki-laki muda.

Kebanyakan dari mereka adalah Gen Z yang harusnya tengah di masa produktif. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada 1997-2012. Mereka sekarang berusia 12-27 tahun. Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mencapai 22,25% dari total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional.

“Jumlah NEET pada periode Agustus 2023 sebanyak 9,9 juta orang, artinya bahwa terdapat sekitar 9,9 juta orang yang terkategorikan sebagai NEET di Indonesia pada Agustus 2023,” tulis laporan tersebut.

Para pemuda berusia 15-24 tahun tersebut masuk ke dalam kategori Not in Employment , Education and Training (NEET) atau tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Dengan begtiu, anak muda yang tergolong dalam kategori ini sedang tidak memiliki aktivtias.

Mengutip data yang dipublikasikan BPS, dari 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun yang tergolong dalam kategori NEET terdapat 6,45 juta yang berjenis kelamin perempuan (28,91%) dan 3,45 juta dengan jenis kelamin laki-laki (15,53%).

“Persentase ini menurun sekitar 0,97 persen dibandingkan periode Agustus 2022,” tulis laporan BPS.

Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal tercatat sebanyak 5,2 juta anak muda tegolong dalam ketegori NEET yang tinggal di daerah perkotaan dan 4,6 juta yang tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan tinggal di perdesaan.

Lebih lanjut, jika digolongkan menurut umur terdapat 3,4 juta (15,53%) yang tergolong kategori NEET berusia 15-19 tahun dan terdapat 6,4 juta (28,91%) yang berusia 20-24 tahun.

Sementara itu, BPS mencatat masih ada 7,2 juta rakyat Indonesia yang menganggur pada Februari 2024. Angka itu turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut, diumumkan oleh Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 6 Mei 2024.

“Pada Februari 2024, terdapat 7,2 juta pengaggur setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82%,” kata Amalia.

Angka tersebut, lanjut Amalia, lebih rendah dibandingkan Februari 2023. Bahkan lebih rendah dari tingkat pengangguran sebelum pandemi Covid-19.

“Pada Februari 2020, TPT sebesar 4,94%,” ujarnya.

Per Februari 2024, terdapat 214 juta penduduk usia kerja di seluruh Indonesia. Naik 2,41 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 149,38 juta merupakan angkatan kerja. Naik 2,76 juta orang.

9 isu itu meliputi, Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman, Peningkatan Derajat Kesehatan.

Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Wilayah, Pelestarian Budaya Lokal, Peningkatan Daya Tarik Pariwisata.

Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Isu-isu itu kemudian akan menjadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

“Ada beberapa permasalahan di Tahun 2024 dan rencana program strategis untuk RKPD Tahun 2025, diantaranya permasalahan banjir dan rob. Namun, kalau kita flashback kejadian banjir dan rob di Kota Pekalongan tiap tahun volumenya semakin berkurang,” ucapnya.

Menurutnya, segala upaya dan langkah proses serta rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah maupun masih dilakukan masih on the track dan terus ditingkatkan.

Hal ini memang tidak bisa instan dan membutuhkan kerjasama semua pihak yang ada, termasuk masyarakat.

Selain penanganan banjir, isu strategis lainnya yakni menuntaskan permasalahan kemiskinan, angka pengangguran, penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur kualitas sejumlah ruas jalan, dan sebagainya.

“Termasuk pelestarian budaya lokal dan peningkatan daya saing ekonomi serta pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti adanya Kampung Tempe Kuripan dan Kampung Tahu Sokoduwet, Kampung Batik,”

“Mengembalikan Kejayaan Perikanan dengan adanya Pusat Oleh-Oleh  Technopark Perikanan semoga semua program ini berjalan maksimal dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menjelaskan, Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah dimulai sejak Kick Off Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD pada 30 Agustus 2023, Forum Perangkat Daerah pada 24 Oktober 2023, Konsultasi Publik pada Desember 2023.

Dan kali ini diadakan Musrenbang RPJPD Tingkat Kota Pekalongan pada Maret 2024. Kota Pekalongan dengan luas wilayah 46,42 km2 dan jumlah penduduk saat ini mencapai 309.472 jiwa mempunyai sektor unggulan pada sektor perikanan dan batik.

“Khusus untuk sektor perikanan, Kota Pekalongan saat ini berupaya mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan,” katanya.

Menurutnya, Kota Pekalongan juga telah memperoleh predikat terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut.

“Untuk Tahun 2023 dilaporkan pada Tahun 2024 saat ini masih dalam penyusunan dan pemeriksaan yang dibuat oleh BPK Semarang,” beber Sekda Nur Pri.

Sekda Nur Pri menyebutkan, untuk pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada Tahun 2023 tercatat 5,44 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka tercatat di angka 5,02 persen melebihi dari target.

“Untuk angka kemiskinan saat ini sebesar 6,81 persen atau turun 0,9 persen dari tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tercatat 76, 71 persen. Saat ini proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah sampai Musrenbang tingkat Kota Pekalongan,” jelasnya.

Proses ini akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Walikota (Perwal) Pekalongan pada Minggu Pertama Bulan Juli 2024 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk rencana penganggaran vital Anggaran Tahun 2025. (em-aha)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah menyebutkan bahwa salah satu cara dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Cantik Palangka Raya yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri.

“Oleh sebab itu, maka perlu peningkatan kapasitas SDM itu sendiri, nah jika SDM itu sendiri sudah memadai maka para pencari kerja akan mudah dalam mencari kerja bahkan untuk membuka peluang usahanya sendiri,” terang Umi, Senin (20/2/2023).

Umi menyebutkan dalam meningkatkan SDM bagi para pencari kerja itu sendiri, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya, seperti menggelar workshop,pendidikan, dan pelatihan.

“Seperti hari ini, Pemko Palangka Raya menggelar pelatihan berbasis kompetensi bagi para pekerja. Hal ini tentunya merupakan salah satu upaya Pemko dalam menurunkan tingkat pengangguran itu sendiri,” terang Umi.

Selain itu, dalam mengurangi angka pengangguran Umi juga berharap agar pihak swasta/perusahaan dapat bekerja sama dengan Pemko seperti melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberdayakan masyarakat Kota Palangka Raya terutama bagi para pencari kerja.

“Misalkan mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis serta membuka lowongan kerja bagi para pencari kerja. Dengan begitu para pencari kerja memiliki kompetensi, integritas serta daya saing sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Kota Palangka Raya,” tutup Umi. **