Informasi yang beredar cepat melalui pesan berantai tersebut membuat orang tua murid merasa sangat terpukul dan bergegas menyelamatkan anak-anak mereka. Banyak wali santri yang langsung mendatangi lokasi padepokan di Kecamatan Buaran tersebut untuk melakukan penjemputan paksa.

Salah satu wali santriwati UH, mengaku sangat terkejut saat membaca informasi di grup WhatsApp. Dirinya langsung lemas dan tidak menyangka tempat yang selama ini dianggap aman justru menjadi lokasi tindakan kriminal.

“Nggak hanya syok saja, saya sampai nggak bisa tidur semalaman mikirin putri saya,” ungkap UH dengan nada bergetar pada Jumat (29/5/2026) sore di depan Padepokan.

Rasa tidak percaya dirasakan UH lantaran dirinya merupakan salah satu warga yang juga sering mengikuti kegiatan keagamaan di padepokan tersebut.

Namun, setelah kedok bejat sang pengasuh terbongkar ke publik, UH langsung bergegas menuju padepokan guna menjemput sang putri pada Rabu (27/5/2026) malam.

Saat tiba di lokasi, UH melihat situasi pondok sudah sepi karena hampir sebagian besar santriwati telah dijemput keluarga masing-masing.

“Bingung, karena putri saya tidak langsung bersedia diajak pulang. Anak saya meminta izin untuk menunggu terlebih dahulu sampai teman-teman satu kamarnya pulang dijemput oleh orang tua mereka,” terangnya.

Setelah situasi dipastikan aman dan teman-temannya mendapatkan jemputan, barulah siswi tersebut bersedia mengemas barang dan ikut pulang bersama ibunya.

“Anak saya sudah belajar dan tinggal di Padepokan Padang Ati sekitar tiga tahun,” tuturnya saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Untuk biaya hidup di dalam padepokan, ia rutin membayar iuran bulanan sebesar Rp250 ribu yang digunakan untuk keperluan makan. Sementara untuk biaya pendidikan formal di madrasah luar pondok serta kegiatan keagamaan hari Kamis, para wali santri membayar terpisah.

Meski terpukul, UH berkomitmen untuk tetap memprioritaskan masa depan pendidikan anak perempuannya yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar madrasah.

Putrinya direncanakan akan tetap melanjutkan sekolah di MTs terdekat yang lokasinya berada di luar area padepokan ilegal tersebut, karena lembaga pendidikan itu tidak dikelola langsung oleh tersangka.

Langkah relokasi sekolah formal baru akan diambil setahun ke depan mengingat prosedur pindah sekolah di tengah semester cukup rumit. (em-aha)

Pondok Pesantren atau Padepokan Padang Ati (PA) yang menjadi lokasi kejadian ternyata berstatus ilegal atau tidak memiliki izin operasional (IJOP).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pekalongan setelah menggelar rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah setempat.

“Kalau Pondok Padang Ati ini terus terang tidak berizin operasional di Kemenag,” kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, Moh Irkham, Kamis (28/5/2026).

Pihak pengelola diketahui tidak pernah melaporkan keberadaan maupun mengajukan dokumen perizinan resmi sejak lembaga pendidikan keagamaan tersebut didirikan.

Akibat kelalaian pengelola tersebut, seluruh aktivitas di dalam padepokan luput dari pendataan serta pengawasan resmi pihak Kemenag.

Irkham menyebut kasus asusila ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem pengawasan dan pengelolaan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Pekalongan ke depan.

Pihak Kemenag berkomitmen akan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keagamaan lain yang terindikasi belum mengantongi izin resmi.

Langkah preventif ini diambil agar kasus serupa tidak terulang kembali dan perlindungan terhadap hak santri dapat dimaksimalkan.

Meski status lembaga tersebut ilegal, Kemenag menegaskan tetap melakukan mitigasi serta penanganan terbaik terhadap ratusan santri yang terdampak kasus ini.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah madrasah dan pondok pesantren terdekat untuk mengalihkan tempat belajar mengajar para santri tersebut.

Upaya ini dilakukan agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikan keagamaan mereka dengan aman, nyaman, dan tenang.

“Insyaallah pondok pesantren sekitar siap menampung, terutama untuk santri-santri yang mengalami kesulitan transportasi ketika akan sekolah karena terlalu jauh,” tambah Irkham.

Mengenai kelanjutan operasional padepokan tanpa izin ini, Kemenag menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan eksekusi di lapangan kepada aparat penegak hukum. Fokus Kemenag saat ini hanyalah menjaga moral serta masa depan pendidikan para santri.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menyatakan pemerintah daerah fokus penuh melakukan pendampingan psikologis.

Pemkab Pekalongan langsung menerjunkan tim gabungan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, tim dokter, hingga psikolog ke lokasi padepokan.

Langkah cepat ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kondisi mental para santri, khususnya santriwati yang mengalami trauma.

Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan skema relokasi khusus bagi para santri ke empat pondok pesantren di wilayah Karangdadap.

Pemindahan tempat belajar ini dirancang sedemikian rupa dengan tetap memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis pasca kasus asusila tersebut mencuat.

“Ada beberapa skema yang kita siapkan. Sekali lagi kami fokusnya adalah memitigasi dan mendampingi para santri,” ungkap Yulian Akbar.

Berdasarkan data sementara yang diterima pemerintah, total terdapat 359 santri yang terdaftar di pondok pesantren Padepokan Padang Ati.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar santri saat ini sudah dijemput oleh pihak keluarga masing-masing untuk dibawa pulang ke rumah.

Sementara itu, sekitar 109 santri dilaporkan masih bertahan di lokasi padepokan guna mengikuti proses pendampingan dari tim trauma healing.

Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan bahwa proses hukum terhadap pimpinan ponpes kini sepenuhnya ditangani oleh Polres Pekalongan Kota.

Kapolsek Buaran AKP Sunarto mengonfirmasi bahwa pemimpin pondok pesantren berinisial AKF kini telah resmi menyandang status sebagai tersangka.

Petugas kepolisian juga masih disiagakan di area padepokan guna menjaga kondusivitas menjelang pemasangan garis polisi untuk penyidikan. (em-aha)

Oknum pengasuh padepokan sekaligus pondok pesantren “PA” di Kecamatan Buaran ini terjerat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwatinya sendiri.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu malam (27/5/2026), AH langsung dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Pekalongan Kota untuk proses hukum.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, melalui Kasat Reskrim AKP Setiyanto, menegaskan bahwa penetapan status tersangka dilakukan setelah gelar perkara.

Penyidik bergerak cepat setelah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah untuk menjerat oknum pimpinan pondok pesantren tersebut.

“Perkembangan penyidikan yang kami lakukan, kami telah melakukan gelar perkara dan kami telah mendapatkan dua alat bukti,” ujar AKP Setiyanto.

Dua alat bukti kuat yang diamankan pihak kepolisian meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta barang bukti fisik di lapangan.

Petugas menyita pakaian yang dikenakan oleh korban saat peristiwa keji tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren wilayah Buaran. Hingga saat ini, polisi mencatat sudah ada enam santriwati yang menjadi saksi korban dalam pusaran kasus ini dan resmi melapor.

Kendati demikian, Polres Pekalongan Kota tidak menutup kemungkinan adanya jumlah korban lain yang akan bertambah seiring berjalannya penyidikan.

Untuk memfasilitasi hal tersebut, pihak kepolisian secara resmi telah membuka posko pengaduan bagi santri atau masyarakat yang merasa dirugikan.

“Bilamana ada masyarakat atau dari para santri ada yang merasa dilecehkan, silakan sesegera mungkin melapor ke kami,” tegas Kasat Reskrim.

Adapun pasal yang disangkakan kepada AH adalah Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Oknum pengasuh tersebut terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp300 juta rupiah.

Jeratan pasal ini berkaitan dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, maupun kepercayaan yang memanfaatkan kerentanan korban di lingkungan pesantren.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum korban Ahmad Fauzi mengapresiasi jajaran Kepolisian Polres Pekalongan Kota yang sudah bekerja secara maksimal.

Demi membela hak para korban di meja hijau nanti, ia menegaskan telah menunjuk 10 orang sebagai tim kuasa hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh korban yang mayoritas mengalami trauma berat bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Sementara itu, Tim Penasehat Hukum tersangka yang dikomandoi oleh H. Arif NS menegaskan bahwa kliennya menolak seluruh tuduhan pelapor.

Selama proses pemeriksaan intensif sejak Rabu siang, oknum pengasuh pesantren tersebut dicecar sebanyak 52 pertanyaan oleh tim penyidik.

“Tadi ada sekitar 52 pertanyaan, kemudian pihak penyidik menetapkan tersangka dan melakukan penahanan,” ujar Arif kepada awak media.

Pihak kuasa hukum tersangka mengaku terkejut dengan pelaporan ini lantaran mengenal AH sebagai sosok pemuka agama yang alim.

Meski begitu, mereka tetap menghormati proses hukum dan meminta kepolisian untuk tetap objektif serta profesional dalam menangani kasus.

“Kami melihat ada keyakinan dari kami bahwa perbuatan itu tidak terbukti di dalam proses penyidikan,” tambah Arif optimis.

Untuk menghadapi persidangan ke depan, tim kuasa hukum tersangka berencana untuk menghadirkan saksi adécharge atau saksi yang meringankan.

Mereka juga akan menyiapkan saksi ahli guna membedah apakah peristiwa yang dituduhkan benar-benar memenuhi unsur pidana atau tidak.

Langkah ini dirasa perlu demi menguji kebenaran materiil serta melindungi hak hukum kliennya selama proses persidangan bergulir.

Kasus ini sendiri mulai mencuat setelah sejumlah anggota organisasi “Yakuza Maneges” mendatangi kediaman sekaligus padepokan milik AH.

Kedatangan mereka pada Rabu dini hari tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti keresahan warga terkait dugaan pencabulan terhadap santriwati.

Pihak organisasi kemudian berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota yang langsung mengamankan AH tanpa perlawanan. (em-aha)