Pengeboran Air Tanah Ilegal di Depok Disidak, Dua Titik Mitra PDAM

Redaksi Era — Sat, 02 Aug 2025 20:03:01 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM – Anggota Dewan Komisi C dan D DPRD lakukan sidak terkait aktivitas pengeboran air tanah di wilayah Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, dan Kelurahan Cimpaeun, Kota Depok, dalam temuannya mayoritas dinyatakan ilegal.
‎
‎Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, menyampaikan bahwa dari enam titik yang disidak, lima di antaranya berada di Kecamatan Tapos, terutama di Kelurahan Leuwinanggung dan satu titik lainnya berada di wilayah Kecamatan Cilodong.
‎
‎“Dari hasil sidak, mayoritas pengusaha belum memiliki izin,” kata Abdul Khoir kepada eranasional, Sabtu (2/8/2025).
‎
‎Ironisnya, dua titik pengeboran air tanah bekerjasama dengan BUMD Kota Depok PT Tirta Asasta.
‎
‎”Mereka memang bekerja sama dengan PT Tirta Asasta, tapi itu pun belum mencerminkan legalitas formal yang utuh,” ujarnya.
‎
‎Abdul Khoir mengungkapkan, aktivitas distribusi air dari titik-titik tersebut cukup masif dilakukan. Dari keterangan penjaga lokasi, setiap titik dapat mengisi antara 50 hingga 60 truk tangki per hari.
‎
‎Satu lokasi mengeluarkan sekitar 50 rit per hari. Dikalikan enam titik, artinya ada sekitar 300 rit setiap harinya.
‎
‎”Kalau setiap rit memuat sekitar 8.000 liter, totalnya bisa mencapai 2.400 meter kubik air tanah yang keluar dari Tapos setiap hari,” ungkapnya.
‎
‎Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa nilai ekonomis dari praktik ini cukup besar. Terlebih aktivitas ini beroperasi selama 24 jam.
‎
‎“Sayangnya, potensi sebesar ini tidak berkontribusi apa-apa bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Tidak ada retribusi, tidak ada pemasukan untuk pemerintah kota,” tegasnya.
‎
‎Abdul Khoir berjanji akan segera memanggil para pemilik usaha untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ia juga mendorong pemerintah agar tegas menertibkan perizinan dan memastikan agar setiap aktivitas pemanfaatan air tanah memberi kontribusi nyata bagi Kota Depok.
‎
‎Senada dengan itu, anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Samsul Maarip, yang turut dalam sidak, menambahkan bahwa dari enam titik pengeboran yang dikunjungi, hampir seluruhnya belum memenuhi persyaratan izin secara administratif.
‎
‎Ia meminta agar Pemkot Depok segera memperbaiki sistem perizinan dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pengambilan air tanah, demi keberlanjutan lingkungan dan keadilan fiskal bagi daerah.
‎
‎Saat ini, air yang diambil dari wilayah Kecamatan Tapos justru tidak memberikan tambahan PAD bagi Kota Depok. Ironisnya lagi distribusi air tersebut dilakukan melalui jalan-jalan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan.
‎
‎”Pengambilan air harus diatur dengan tertib, agar sejalan dengan tertib administrasi yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok,” Pungkasnya.

Warga Cemaskan Adanya Pengeboran Air Ilegal di Tapos Depok

Angie — Fri, 01 Aug 2025 00:42:18 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM – Warga Kecamatan Tapos, Kota Depok, mencemaskan aktivitas pengeboran air tanah yang diduga ilegal.

Keresahan masyarakat bermula saat puluhan truk tangki antri mengisi air di Kelurahan Tapos dan Cimpaeun.

Mereka mengkhawatirkan terganggunya pasokan air bersih, terutama saat musim kemarau tiba.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, mengaku geram. Dia menerima banyak laporan dari warga setempat yang resah akan dampak jangka panjang dari pengeboran masif ini.

“Ada beberapa tempat di Kecamatan Tapos ini dan mereka menjual [air] dengan tangki,” ungkap Khoir saat ditemui di kediamannya, Kamis (31/7/2025).

Khoir menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta Camat dan Lurah setempat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas DLHK, Perizinan, Camat dan Lurah setempat terkait perizinannya,” jelasnya.

Dia mengungkapkan kekhawatiran utama yakni penurunan muka air tanah jika pengambilan air terus-menerus dilakukan dalam jumlah besar tanpa kontrol.

“Nanti kita pastikan izinnya legal atau tidak. Dan kami dari Komisi C berkaitan dengan leading sektor kami, maka kami akan secepatnya memanggil pihak-pihak terkait,” tegas Khoir.

Pemanfaatan air tanah di Indonesia diatur ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024.

Kegiatan pengeboran tanpa izin jelas merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada konsekuensi hukum dan kerusakan lingkungan.

pengeboran air – Daerah Eranasional.com

Pengeboran Air Tanah Ilegal di Depok Disidak, Dua Titik Mitra PDAM

Warga Cemaskan Adanya Pengeboran Air Ilegal di Tapos Depok