Sidak yang digelar Kamis 21 Agustus 2025 ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, bersama Satpol PP, TNI, Polri, DPRD, serta dinas terkait.

Sejak pukul 10.35 WIB, tim gabungan menyisir sejumlah titik pengeboran air tanah ilegal.

Lokasi pertama berada di Kelurahan Leuwinaggung, tempat praktik komersialisasi air tanah diduga dipasok ke depot air di kawasan Jakarta Utara. Dari sana, sedikitnya 50 truk tangki air diangkut setiap hari semalam.

Lokasi kedua ditemukan di Kelurahan Tapos, tepat di belakang kantor kecamatan. Sementara titik ketiga berada di Kelurahan Cimpaeun. Di lokasi terakhir, pemilik usaha sempat bersikap tidak kooperatif dengan hanya mengaku memiliki dua sumur bor. Namun setelah didesak, terungkap ada tiga sumur bor aktif.

“Dari hasil sidak ini, sementara kita lakukan penyegelan agar mereka segera merapikan administrasi dengan koordinasi ke dinas terkait,” kata Chandra.

Dia menilai apa yang dilakukan tersebut merugikan lingkungan, karena akan menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah.

“Eksplorasi tersebut membuat berkurangnya cadangan air tanah dan mengeringkan sumur-sumur penduduk sekitar, apalagi jika mereka menggunakan pompa deep well untuk mengambil air,” kata pria yang akrab disapa Abra ini.

Untuk itu dia meminta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selaku pemegang wewenang masalah perizinan wajib menginventarisasi dan bersama pol pp menghentikan kegiatan yang dinilai ilegal tersebut.

“Setiap usaha dan atau kegiatan yang mengambil air tanah wajib memiliki izin pengambilan air tanah. Izin ini diberikan oleh Kementerian ESDM,” pungkas dia.

Sebelumnya, penanggung jawab CV. RX Dolphin Jaya, Ali Imron mengakui perusahaan penyuplai air yang ia jalankan belum memiliki izin resmi untuk melakukan pengambilan air sumur di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat.

Dia mengaku sudah mengurus perizinan ke pemerintah provinsi Jawa Barat, namun belum juga terbit.

“Izinnya sudah diurus tapi belum keluar, saya sudah mondar-mandir sana sini, capek saya,” kata Ali Imron kepada Eranasional, Senin (4/8/2025).

Diketahui CV. RX Dolphin Jaya memiliki dua titik sumur yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan 6 tahun lamanya.

Dia mengaku sudah mengurus perizinan ke pemerintah provinsi Jawa Barat, namun belum juga terbit.

“Izinnya sudah diurus tapi belum keluar,” kata Ali Imron kepada Ernasional, Senin (4/8/2025).

Diketahui CV. RX Dolphin Jaya memeiliki dua titik sumur yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan 6 tahun.

“Satu tangki dijual Rp 100.000, kadang dijual untuk air minum ke Jakarta. airnya sudah kita proses jadi siap konsumsi dan kita juga sudah uji lab, setiap per 6 bulan sekali,” ujar Ali.

Ali mengaku CV. RX Dolphin Jaya tidak pernah membayar pajak terkait aktivitas usaha penggunaan air sumur yang dilakukan.

“Tapi paling untuk lingkungan ke RT dn RW dan bantuan ke warga yang kekeringan kita suplai air gratis,” ungkap dia.

Dia mengungkapkan jika pernah ada sidak dari Pemerintah Kota Depok. Tapi hanya disuruh mengurus perizinan ke Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir mengaku geram atas yang dilakukan CV. RX Dolphin Jaya. Khoir bahkan memberikan sindiran ke Pemeritah Kota Depok.

“Pemilik aslinya sendiri tinggal di Pontianak Kalimantan Barat. Inilah hebatnya Kota Depok, tanpa izin orang dari luar bisa mengambil air tanah di Depok. Hasilnya dibawa keluar. Izin-izinnya seperti SIPA dan amdal tidak ada. kalau dari berkas yang dibawa, izinnya hanya dari RT dan RW saja,” ujar Khoir.

Dia merinci kerugian yang harus ditanggung Kota Depok sebesar RP 2,1 Miliar per tahun untuk 1 titik lokasi.

“1 lokasi satu perusahan itu sekitar 2,5 Miliar per tahun, Sedangkan dia beroperasi sudah lama. Ini ada berapa PAD (pendapatan asli daerah) Kota Depok yang tidak terserap,” ucap dia.

Untuk itu, Khoir bersama Komisi C DPRD akan segera melakukan pemanggilan ke pihak terkait untuk membahas perizinan dari perusahaan terkait.

“Nanti kita akan melakukan pemanggilan ke lurah, camat, dinas perizinan, dan dinas LHK (lingkungan hidup). Karena dengan adanya ini, PAD kota Depok sangat dirugikan. Ini ilegal jadi harus legal dulu baru bisa kita minta PAD Kota Depok,” pungkas dia.

Sebelumnya, Khoir melakukan sidak terkait aktivitas pengeboran air tanah di wilayah Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, dan Kelurahan Cimpaeun, Kota Depok, dalam temuannya mayoritas dinyatakan ilegal.