Polije menerima penghargaan tersebut dalam ajang UIGM yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM). Posisi ini sekaligus menunjukkan peningkatan peringkat Polije dari tahun sebelumnya.

Direktur Polije, Saiful Anwar, S.TP., M.P., menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama seluruh keluarga besar Polije. Ia juga mengapresiasi Tim SDGs yang konsisten menjalankan program keberlanjutan.

“Alhamdulillah, tahun 2026 Politeknik Negeri Jember kembali menerima penghargaan dalam ajang UI GreenMetric yang diselenggarakan di UGM. Polije berhasil naik peringkat dari tahun sebelumnya dan meraih peringkat kedua sebagai politeknik paling berkelanjutan di Indonesia,” ujar Saiful.

Tim SDGs menjalankan sejumlah program lingkungan, seperti pengolahan dan daur ulang sampah, konservasi, penggunaan panel surya, serta penghematan energi dan air. Polije juga berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Di sisi lain, Polije menggandeng PT Rolas Medika untuk mengolah limbah makanan rumah sakit menjadi bahan pakan maggot. Selanjutnya, maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan unggas dan hewan lainnya.

“Polije juga berkolaborasi dengan PT Rolas Medika dalam mengolah limbah makanan dari rumah sakit menjadi bahan pakan maggot,” jelas Saiful.

Menurut Saiful, program keberlanjutan Polije juga bertujuan memberi contoh kepada masyarakat. Karena itu, kampus terus mendorong pengelolaan sampah secara mandiri.

Polije pun membidik posisi pertama sebagai politeknik paling berkelanjutan di Indonesia pada 2027. Untuk mewujudkannya, Saiful mengajak seluruh sivitas akademika meningkatkan kepedulian dan kedisiplinan terhadap lingkungan.

“Kami menargetkan peringkat pertama sebagai politeknik paling berkelanjutan di Indonesia pada 2027,” tegas Saiful.

Upaya tersebut dapat dimulai melalui kebiasaan memilah dan mengelola sampah sesuai jenisnya. Dengan langkah tersebut, Polije terus memperkuat budaya kampus yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Munafri menjelaskan, penyelesaian persoalan PSL masih berlangsung karena adanya perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian skema kerja sama.

“Kalau masalah PSL, saat ini masih berproses. Aturan terbaru mengharuskan adanya pengakhiran kontrak yang sebelumnya menggunakan PP Nomor 35 sebelum beralih ke PP Nomor 109. Karena skemanya berubah, maka kontraknya juga harus diakhiri terlebih dahulu,” kata Munafri, saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 4 Agustus 2026.

Menurutnya, Pemkot Makassar meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar proses transisi regulasi tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain persoalan administrasi, Munafri mengungkapkan bahwa proses PSL juga menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian warga di wilayah Tamalanrea yang menjadi lokasi yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan oleh pemenang tender.

Penolakan masyarakat tersebut bahkan telah bergulir hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.

Karena itu, pemerintah kota memilih menunggu penyelesaian proses pengakhiran kontrak sebelum melanjutkan tahapan berikutnya.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berpacu menyelesaikan sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan TPA.

Munafri menegaskan, sanksi tersebut harus segera dituntaskan agar tidak memicu persoalan baru dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar.

Kebijakan hijau ini sejalan dengan visi mewujudkan kawasan perkotaan Jember yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Polije mencatat total hewan kurban terkumpul mencapai 2 ekor sapi dan 14 ekor kambing berkualitas tinggi. Panitia memastikan seluruh proses penyembelihan hewan berjalan higienis sesuai standar kesehatan baku dan aturan syariat Islam.

“Kami menerapkan konsep ramah lingkungan dalam pelaksanaan kurban, seperti penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang,” tutur Direktur Polije, Saiful Anwar.

Selanjutnya, Saiful menerangkan bahwa kampus ingin mengurangi dominasi sampah plastik anorganik yang sulit terurai oleh bakteri tanah. Maka dari itu, pengemasan daging memanfaatkan bahan bambu yang aman serta ramah terhadap kualitas kebersihan pangan.

“Langkah kami berfokus pada upaya mengurangi penggunaan plastik anorganik selama acara berlangsung,” lanjut Saiful secara lugas.

Di samping itu, Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah Polije, Surateno, menjelaskan bahwa kemitraan dengan perbankan nasional ikut memperlancar gerakan ini. Dukungan logistik dari BTN dan BSI membantu panitia dalam menyediakan ratusan wadah anyaman non-plastik secara cepat.

“Kami mendapatkan hewan kurban dari keluarga besar kampus, mahasiswa, serta mitra seperti BTN dan BSI,” kata Surateno saat memantau lokasi.

Kegiatan kampus Polije ini menjadi standar baru bagi pelaksanaan kurban modern di Jember. Melalui pemanfaatan kemasan ramah lingkungan, panitia berhasil memotong rantai penyebaran limbah plastik harian secara signifikan.

Program mulia ini diharapkan mendatangkan berkah ganda berupa pasokan gizi sehat sekaligus kelestarian alam yang tetap terjaga.

“Seluruh daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima,” pungkas Surateno.

Kesepakatan ini menjadi langkah konkret mengatasi persoalan sampah sekaligus mengubahnya menjadi sumber energi listrik ramah lingkungan.

Penandatanganan Surat Pernyataan dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, Sekda Batang Sri Purwaningsih, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa (24/2/2026), di Cinlong Restaurant Kota Pekalongan.

Wali Kota Aaf menegaskan, persoalan sampah merupakan problem klasik yang membutuhkan strategi dan kolaborasi lintas daerah. Dengan dukungan swasta, yakni PT L-Energi Green Solutions, ia optimistis proyek ini menjadi solusi konkret dan berkelanjutan.

“Harus punya strategi yang pas untuk mengatasi masalah sampah. Progresnya sudah sampai kementerian dan provinsi. Ini sangat luar biasa,” ujar Aaf.

PSEL dirancang berkapasitas 1.000 ton sampah per hari sehingga membutuhkan pasokan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang.

Bahkan, jika daerah lain ingin bergabung, peluang tetap terbuka. Proyek ini juga ditegaskan tidak akan membebani APBD masing-masing daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menjelaskan empat daerah telah sepakat membangun PSEL dalam kerangka aglomerasi Pekalongan Raya. Surat persetujuan telah dikirim ke Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Secara prinsip, lokasi pembangunan cenderung berada di Kota Pekalongan dengan kebutuhan lahan sekitar 5 hektar yang telah tersedia, serta akses strategis di sekitar exit tol Pekalongan. Tahapan selanjutnya meliputi penyusunan feasibility study (FS), uji tanah, Andalalin, hingga proses perizinan.

Joko menegaskan, PSEL bukan tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan fasilitas pengolahan modern. Sistemnya mirip PLTU, namun berbahan bakar sampah yang langsung masuk bunker dan dibakar di insinerator tanpa penumpukan terbuka.

Dengan kapasitas tersebut, PSEL tak hanya mengolah sampah harian, tetapi juga berpotensi mengurangi bahkan menguras sampah lama di TPA.

“Ini bukan sekadar soal kebersihan, tapi masa depan lingkungan dan energi kita,” pungkasnya. (em-aha)

Lokasi yang dikunjungi adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu dan Tempat Pembuangan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) Kalibagor.

Kabupaten Banyumas dikenal sebagai salah satu daerah dengan sistem pengelolaan sampah terbaik di Indonesia, bahkan menjadi percontohan tingkat Asia Tenggara.

Sistem yang diterapkan berbasis partisipasi aktif masyarakat dan teknologi ramah lingkungan, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengelolaan akhir secara efisien dan berdaya guna.

“Kami melakukan study banding langsung ke TPST Kedungrandu dan TPA BLE Kalibagor Banyumas karena Kabupaten Banyumas ini menjadi salah satu wilayah yang pengelolaan sampahnya terbaik dan sudah berhasil menjadi percontohan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara,” ucapnya.

Banyumas telah berhasil mengelola sampah secara terintegrasi dari sumber hingga ke tempat akhir dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di Banyumas ini dimulai dari masyarakatnya yang sudah memilah sampahnya dari sumber. Sampah yang dikelola tiap harinya dalam sistem terintegrasi ini adalah berkisar 40 ton/hari.

Terdapat satu inovasi yang dapat menggerakkan pengelolaan, pemilahan, dan pengumpulan sampah secara masif, terutama jenis sampah rumah tangga yang memiliki presentase penyumbang sampah terbesar.

Yaitu masyarakat dapat menjual sampah organik dan anorganiknya ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui aplikasi Salinmas, sebuah aplikasi sampah online yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Adapun untuk sampah yang tidak dapat dikelola di sumber, maka akan dikelola dengan diambil KSM ke rumah-rumah secara door to door. Untuk pengangkutan sendiri, dilakukan dengan sistem pelayanan 3 hari sekali (RT), 1 hari sekali (rumah makan), dan 10 hari (untuk instansi).

Jadwal penjemputan sampah sudah terjadwal oleh pihak TPST dengan para masyarakat dan dalam penjemputannya terdapat Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk melayani masyarakat yang rumahnya sulit untuk dilewati kendaraan pengangkut sampah

Banyumas telah memiliki TPST dan salah satu TPST dilengkapi dengan mesin pirolisis yang memusnahkan sampah dengan pembakaran di atas 800 derajat Celcius.

Khusus untuk TPA BLE tidak hanya fokus pada 3 R (Reduce, Reuse, Recycle), melainkan juga dilengkapi dengan kolam renang, pabrik plastik, tempat budidaya magot, budidaya lele dan fasilitas lainnya.

“Tentu, karena Kota Pekalongan saat ini masih dalam kondisi darurat sampah, seiring ditutupnya TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka kita study banding kesini dan akan menerapkan sistem pengelolaannya di Kota Pekalongan,” ujarnya.

Menurutnya, adapun yang dipelajarinya adalah terkait tata kelola pengelolaan sampah dengan baik dan sesuai regulasi lingkungan hidup dan kelembagaannya serta teknologinya.

Ia memohon doa dan dukungan kepada masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama-sama pemerintah menangani permasalahan sampah ini.

Dirinya menegaskan, Pemerintah Kota Pekalongan sangat serius untuk menangani darurat sampah di Kota Pekalongan. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan memilah sampah mulai dari rumah tangga.

“Sebab, kunci keberhasilan pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. Mari kelola sampah dari rumah tangga dan jangan lupa untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum diangkut oleh petugas sampah,

“Doakan kami agar Pemerintah Kota Pekalongan dapat merealisasikan program – program pengelolaan sampah dan pembangunan kota agar semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan,” pungkasnya.***

Keputusan ini diambil setelah audiensi antara Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab bersama Anggota Komisi VI DPR RI Dapil X Jawa Tengah, Rizal Bawazier, dengan Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq di Kantor KLHK RI, Selasa (25/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Rizal Bawazier menekankan bahwa keputusan untuk menunda penutupan TPA Degayu sangat penting mengingat lonjakan produksi sampah menjelang dan setelah Idul Fitri.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan respons positif dari Menteri Hanif Faisol. Beliau memahami bahwa penutupan mendadak berpotensi menimbulkan krisis sampah. Namun, Pemkot harus segera menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar nasional,” ujarnya.

Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa meskipun diperbolehkan beroperasi sementara, TPA Degayu harus mulai beralih dari sistem open dumping ke controlled landfill.

“Pekalongan kami beri kesempatan hingga Syawalan. Ini bukan sekadar perpanjangan, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan,” tegasnya.

Menurutnya, KLHK juga berkomitmen untuk mendampingi Pemerintah Kota Pekalongan dalam percepatan pembenahan infrastruktur persampahan.

Wakil Wali Kota Balgis menyatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan masa tenggat ini dengan maksimal.

“Kami akan segera menyiapkan skema pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Kami juga akan menggandeng BUMD dan sektor swasta agar pengelolaan sampah lebih efektif,” kata Balgis.

Keputusan ini menjadi titik balik bagi Kota Pekalongan dalam mengatasi permasalahan sampah.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan KLHK, diharapkan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekalongan dapat bertransformasi menjadi lebih modern dan ramah lingkungan,” pungkasnya.***

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menegaskan bahwa pihaknya masih berjuang agar penutupan tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa kesiapan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

“Kami masih melakukan audiensi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI Dapil Kota Pekalongan. Salah satunya Rizal Bawazir yang sangat intens dalam mendengar dan menindaklanjuti permasalahan ini,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota.

Ia berharap, semuanya bisa berjalan baik tanpa ada penutupan mendadak. Hal itu ia ungkapkan saat Musrenbang RKPD, di ruang Jlamprang Kantor Setda, Selasa (18/3/2025).

Terkait pencemaran laut akibat TPA berdasarkan kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, Aaf menyebut bahwa hingga saat ini belum ditemukan tanda-tanda tersebut, belum ditemukan ikan mati di sekitar.

Masyarakat masih aktif memancing di sekitar pantai dekat TPA, dan dalam waktu dekat juga direncanakan akan digelar lomba memancing dalam rangka Hari Jadi Kota Pekalongan.

“Ini menandakan bahwa pencemaran ke laut masih belum terbukti, dan mudah-mudahan memang tidak terjadi, tapi tentu akan kita tindaklanjuti untuk mengantisipasi dengan semaksimal mungkin,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan penutupan TPA, Pemkot Pekalongan telah melakukan beberapa langkah strategis.

Di antaranya adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Selatan serta upaya memaksimalkan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di berbagai wilayah.

“Kami sedang menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, termasuk perubahan pola hidup masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari rumah tangga. Ini penting agar Kota Pekalongan tetap bersih dan sehat, meskipun TPA nantinya benar-benar ditutup,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemkot Pekalongan tetap optimis dapat mengatasi permasalahan sampah dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan bisa segera diwujudkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mochamad Azmi Basyir, turut menyuarakan harapan agar penutupan TPA tidak dilakukan secara mendadak.

“Kami berharap ada jeda waktu agar alternatif pengelolaan sampah bisa disiapkan. Dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa yang menghasilkan 150 ton sampah per hari, jika TPA ditutup tanpa solusi, maka Kota Pekalongan akan mengalami kesulitan besar dalam mengelola sampah,” tegasnya.

DPRD Kota Pekalongan juga siap berkontribusi dalam mencari solusi, termasuk melalui jalur politik untuk meminta dukungan dari DPR RI agar Kota Pekalongan diberikan waktu dalam menangani permasalahan sampah ini secara lebih matang. (em-aha)

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan bersama pihak keamanan dan komunitas lingkungan setempat melakukan pengawasan operasi tangkap tangan (OTT) dan pencegahan oknum yang membuang sampah sembarangan.

Pengawasan dilakukan di jalan protokol kota, seperti pertigaan ruas Jalan Salak dan Depan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Pekalongan, Adi Setiawan menjelaskan, bahwa pengawasan ini dilakukan sesuai pedoman pada Pasal 43 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Perda Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2012.

“Yakni tentang Pengelolaan Sampah. Ada beberapa ruas jalan protokol yang sudah biasa dimanfaatkan pedagang pasar serta warga sekitar untuk membuang sampah secara liar. Padahal, hal ini jelas melanggar dan tidak diperbolehkan,” terangnya, Senin, 30 September 2024.

Lanjut Adi, pengawasan berkala dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni 27 sampai dengan 29 September 2024.

“Kami akan melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala, walaupun setiap harinya kami juga ada Satgas Pengawas dari DLH. Namun, ada beberapa warga yang membuang sampah sembarangan di malam hari,” terang Adi.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, para pedagang pasar dan warga sekitar biasanya membuang sampah secara liar pada waktu malam.

Menurutnya, hal ini tidak dibenarkan karena akan mencontohkan hal tidak baik ke masyarakat lain sekaligus menimbulkan timbunan sampah yang tidak terkendali.

“Para pedagang dan warga yang kedapatan membuang sampah secara liar sudah kami data dan tegur. Pengawasan ini juga akan dilakukan di seluruh titik ruas jalan Kota Pekalongan yang sering digunakan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan,” katanya.

Pihaknya berharap masyarakat bisa membuang sampah melalui petugas sampah mandiri (PSM) atau petugas sampah songkro yang ada di tingkat RT.

“Sementara, bagi pedagang kami harapkan membuang sampah di TPS di saat petugas sampah DLH akan mengambil sampah di pagi hari. Sehingga, mereka tidak membuang sampah di lokasi-lokasi yang tidak sebagaimana semestinya,” pungkasnya. (em-aha)

BANDUNG, Eranasonal.com – Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyebut saat ini seluruh jajaran di kewilayahan punya tugas khusus mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah

Hal ini sebagai salah satu upaya jangka panjang dalam penanganan masalah sampah di Kota Bandung.

“Para Camat sekarang harus optimal dan maksimal bekerja di wilayahnya dalam penanganan sampah,” ucapnya saat memantau penanganan sampah di sejumlah titik, Selasa (16/5/2023).

Berkaca dari sosialisasi penanganan sampah di satuan wilayah kerja Gedebage hari Minggu lalu, Ema menyebut perlahan mulai ada perubahan paradigma masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

“Perlahan mulai ada perubahan paradigma. Seperti saat di Gedebage, mereka bilang dulunya penanganan sampah memang mereka mencari TPS, sekarang mereka mulai menyelesaikan sampah, bukan mengandalkan TPS ini,” kata Ema.

Selain itu, Ema menyebut saat ini jumlah Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung baru menyentuh angka 10 persen atau sekitar 150 kawasan.

Untuk itu, Pemkot Bandung akan mengakselerasi jumlah tersebut sehingga 1598 RW di Kota Bandung dapat dikategorikan sebagai KBS.

Ia berharap, seluruh pihak dapat bersinergi dalam upaya penanganan sampah ini.

“Bukan persoalan mudah. Akan tetapi, bagaimana spirit transformasi Pemerintah ini kita tularkan ke masyarakat. Lewat siapa? Lewat RW, nanti RW secara berjenjang bisa menyampaikan kepada RT, lalu kepada kepala keluarga,” ujarnya.

“Dengan dikumpulkannya 158 SWK ini, edukasi penanganan sampah dapat menjadi gerakan snowball. Sehingga ke depannya, kita dapat bertemu dalam keadaan kota Bandung yang sudah bebas sampah,” tutur Ema.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cantik Palangka Raya timbunan sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja keras dalam mengatasi sampah-sampah tersebut.

Kepala DLH Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut pihaknya telah melakukan antisipasi dengan menambah penyediaan tempat pembuangan sampah (TPS) sementara.

“Tahun ini kami telah menambah 20 bak kontainer sampah dan membangun sebanyak 4 lokasi Transfer Depo Sampah di beberapa titik padat penduduk. Dari 5 kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut menjadi fokus perhatian, karena jumlah penduduknya yang padat,” Kata Zaini, Senin (6/2/2023) kemarin.

Zaini mengatakan bahwa dengan adanya sarana tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat membuang sampah, terutama pada lokasi-lokasi yang banyak timbunan sampahnya.

Dikatakan Zaini, pemenuhan sarana dan prasarana tersebut merupakan bentuk komitmen Walikota Palangka Raya dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah agar target penanganan dan pengurangan sampah tercapai,” bebernya.

“Alhamdulillah dua tahun ini capaian target penanganan sampah dan pengurangan sampah telah tercapai dengan progres dan kinerja yang baik, dan ini akan terus kami pertahankan dan tingkatkan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa hasil kerja pengelolaan sampah Kota Palangka Raya secara rutin telah disampaikan pada aplikasi SIPSN yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semua bisa melihat seberapa jauh kinerja pengelolaan sampah di Indonesia melalui website SIPSN tersebut.

“Ini karena semua kabupaten dan kota di Indonesia melaporkan progres kinerjanya melalui aplikasi tersebut, dan Palangka Raya termasuk kota yang senantiasa memenuhi target yang ditetapkan,” tutupnya.

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin meresmikan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) yang bertempat di Rumah Pengelolaan Sampah Jalan Merdeka Kota Palangka Raya, Selasa (12/10/2021).

Dalam sambutannya, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin menyebutkan bahwa pemerintah Kota mengucapkan terima kasih kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Tengah yang memfasilitasi dan mendanai pembangunan TPS 3R tersebut.

“Saya atas nama Pemko Palangka Raya Mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPPW Provinsi Kalteng yang telah memfasilitasi dan mendanai Pembangunan TPS 3R di Jalan Merdeka ini,” ucap Fairid.

Fairid menjelaskan bahwa keberadaan TPS 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut, Fairid menjelaskan bahwa penanganan sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS 3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sampah.

Dikatakannya juga bahwa konsep utama pengolahan sampah pada TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Harapannya TPS 3R mampu berperan dalam meminimalisir kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, untuk meletakkan TPA sampah pada hirarki terbawah, sehingga meminimalisasi residu yang akan dibuang ke TPA.

“Semoga dengan keberadaan TPS 3R ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya di Kota Palangka Raya,” tutupnya. (MC/AF)