Fokus utama regulasi ini adalah penanganan pengemis dan gelandangan secara manusiawi serta penguatan pemberantasan narkotika di Kota Batik.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif DPRD yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen membahas aturan ini secara konstruktif agar menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran.

“Kami siap bersinergi agar regulasi ini benar-benar memberikan perlindungan nyata dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Gedung Diklat, Rabu (11/2/2026).

Terkait penanganan pengemis dan gelandangan, Balgis menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi.

“Tindakan di lapangan tidak boleh hanya sebatas penertiban, tetapi harus mencakup pembinaan dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali hidup mandiri,” tuturnya.

Sementara untuk Raperda Narkotika, ia menilai penguatan regulasi sangat krusial demi melindungi masa depan generasi muda.

Di sisi legislatif, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekalongan, Aminuddin, menjelaskan bahwa pengajuan dua Raperda ini merupakan jawaban atas persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Dua Raperda ini lahir bukan sekadar pemenuhan agenda legislasi tahunan, melainkan solusi atas tantangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, hingga ancaman narkotika yang semakin kompleks,” tegas Aminuddin.

DPRD mendorong agar melalui regulasi baru ini, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan terpadu dan koordinasi lintas sektor.

Aminuddin berharap perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2021 tentang narkotika juga dapat disinergikan dengan kebijakan nasional agar upaya pencegahan di Kota Pekalongan berjalan lebih efektif dan komprehensif. (em-aha)

“Kita itu diperlakukan seperti pengemis, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dikasih seenaknya, nanti dicabut, yang dikasih keluarganya RT, makan siang itu charity, Partai Buruh menolak. Emang kita pengemis,” ucap Said Iqbal di Hotel Candi Indah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Desember 2023.

Dia menganggap anggaran yang dikucurkan untuk menyukseskan program makan siang dan minum susu gratis tersebut cukup besar dan dikhawatirkan akan sia-sia.

“Enggak perlu kasih makan Rp480 triliun, itu berlebihan, itu ngawur kalau menurut Partai Buruh,” ujarnya.

Said Iqbal menjelaskan, Penolakan Partai Buruh memiliki dasar dan perhitungan jelas.

Menurut dia, bangsa Indonesia harus diberi jaminan sosial yang tepat.

“Misal Rp500.000 dikali jumlah orang miskin menurut BPS 27,7 juta, katakanlah 30 juta orang, kalikan Rp500.000 sudah Rp15 triliun, dikalikan 12 bulan jadi Rp180 triliun, ambilkan dari cukai rokok yang jumlahnya Rp230 triliun,” paparnya.

Program tersebut adalah jaminan makanan yang diinisiasi oleh Partai Buruh yang juga menjamin pendidikan, air bersih, perumahan, pekerjaan dan kebutuhan pangan.

“Jaminan makanan masuk ke dalam program prioritas Partai Buruh,” terang Said.

Sedangkan, syarat penerima jaminan makanan adalah anak-anak yang mengikuti wajib belajar atau sekolah hingga jenjang tertinggi.

“Satu keluarga kami kasih ATM setiap bulan misal Rp500.000 seumur hidup, yang pegang ibu-ibu seperti di Meksiko,” sambung Said Iqbal. (*)

BOGOR, Eranasional.com – Seorang pengemis wanita kedapatan menyimpan uang jutaan dan selembar cek bertuliskan Rp1,35 miliar. Dia kini dievakuasi petugas Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.

Pengemis bernama Tini ini ternyata sudah tiga kali dijemput Dinsos Kota Bogor dari kolong jembatan dan sempat kedapatan menyimpan uang Rp18 juta.

“Ini sudah ketiga kali kita evakuasi. Pertama, empat bulan kebelakang, informasinya bawa uang Rp18 juta. (Evakuasi) kedua, sebelum Lebaran dan bawa uang lagi Rp8 juta. Terakhir (evakuasi ketiga) hari ini, bawa lagi uang Rp1,8 juta,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Dinsos Kota Bogor Dody Wahyudin, Kamis (26/4/2023).

Dody menyebutkan, pengemis wanita itu selalu dijemput oleh keluarganya setiap kali dievakuasi dari kolong jembatan. Pihak keluarga juga sudah dua kali membuat surat pernyataan akan menjaga Tini agar tidak kembali mengemis dan menggelandang di Kota Bogor.

“Sebelumnya diamankan di lokasi yang sama. Keluarganya sudah membuat surat pernyataan, kalau misalnya nanti kedapatan lagi mengemis atau menggelandang di Kota Bogor, pihak keluarga harus bertanggung jawab. Kita pun rencananya akan merehabilitasi ke panti yang diperuntukkan untuk lansia, karena ibu Tini ini termasuk usia lansia juga,” jelas Dody.

Karena kedapatan mengemis lagi, Tini kini diserahkan ke Panti Sosial RSMM. “Barang bawaan, uang, dan surat berharga dititip ke Dinas Sosial dengan tanda terima yang jelas,” ujarnya.

Dalam video yang didapat redaksi Eranasionalcom, tampak seorang perempuan paruh baya berkaus belang hitam-putih sedang didata petugas. Di hadapannya terlihat setumpuk uang dan surat-surat berharga, seperti STNK, beberapa buku tabungan, kartu ATM, hingga selembar cek bertulisan ‘Rp 1,3 miliar’.

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Bogor Dody Wahyudin membenarkan penanganan seorang pengemis dalam video viral tersebut. Menurutnya, wanita yang sehari-hari menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng) itu dievakuasi dari Jembatan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pagi tadi.

Wanita tersebut ternyata sudah beberapa kali ditangani Dinsos Kota Bogor.

“Benar, tadi pagi kami kembali mengevakuasi Ibu Tini, warga Kabupaten Bogor yang memang sudah tiga kali ini kita evakuasi. Memang Bu Tini profesinya sebagai gelandangan dan pengemis, kita evakuasi karena dia selalu berada di sekitar jembatan penyeberangan di Panaragan,” kata Dody, Kamis (27/4/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyoroti fenomena konten ‘mengemis online’ di media sosial TikTok. Risma akan mencari rujukan Undang-Undang untuk melarang hal itu.

Risma menyatakan dirinya akan mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah (Pemda) terkait fenomena mengemis online. Menurutnya, mengemis tidak diperbolehkan melalui platform apa pun.

“Saya imbau kepada seluruh Pemda, menggunakan cara apa pun, mengemis tidak boleh,” tegas RIsma saat ditemui di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/1/2023).

“Nanti akan saya surati seluruh Pemda. Enggak boleh orang ngemis, enggak boleh. Ada peraturan daerahnya (Perda),” sambungnya.

Belakangan ini publik dihebohkan live streaming di TikTok yang memperlihatkan seseorang mengharapkan hadiah usai melakukan suatu aktivitas. Terbaru, ada orang tua yang mandi lumpur untuk menarik perhatian pengguna TikTok lainnya.

Diduga, adegan live streaming lansia mandi lumpur itu dilakukan demi kontennya menduduki posisi For Your Page. Publik menilai pembuat konten itu sedang mengemis online.