Diketahui para tersangka diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan total Rp1,1 miliar. Penyerahan tersangka (P-22) ini dilakukan setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21).

Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan buah sinergi berbagai pihak aparat penegak hukum.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat dan juga untuk mengamankan penerimaan negara serta memulihkan kerugian pada pendapatan negara,” ungkapnya.

Nurbaeti mengatakan atas perbuatan tersangka RH dan KH tersebut diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp8,5 miliar dan tersangka MM sebesar Rp2,6 miliar.

Pada kasus ini, tersangka RH dan KH melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a, dengan ancaman pidana penjara minimal 2 tahun hingga maksimal 6 tahun, dan denda 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Kemudian untuk tersangka MM melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP, terancam pidana penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 6 tahun, dan denda 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang terutang.

Nurbaeti juga menjelaskan bahwa sebetulnya baik RH, KH maupun MM telah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, namun tidak dilakukan.

“Sebelum naik ke penyerahan, kami telah melakukan upaya persuasif dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, namun tidak dilakukan oleh tersangka,” lanjutnya.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya lagi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, kami berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bersama dan peringatan agar wajib pajak tidak cobacoba melakukan pelanggaran serupa,” ujar Nurbaeti.

Ia juga berharap agar wajib pajak senantiasa berkomunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak apabila ada hal yang dirasa kurang jelas.

“Apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi atau wajib pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, kami membuka pintu komunikasi dan informasi seluas-luasnya melalui Kantor Pelayanan Pajak.” pungkasnya.

Utang tersebut berasal dari sekitar 200 wajib pajak yang selama ini menunggak dan sebagian di antaranya masih dalam proses penagihan intensif. Menurut Purbaya, pencapaian ini membutuhkan proses bertahap karena sebagian wajib pajak memilih untuk mencicil kewajibannya.

“Itu yang 200 orang itu, ya kita kumpulkan terus, kan targetnya Rp50 triliun ya. Tapi itu kan gak bisa langsung, ada yang dicicil, segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp8 triliun,” ungkapnya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

“Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi yang Rp50 triliun itu akan kekejar pelan-pelan, baru Rp8 triliun sekarang kira-kira. Kemungkinan besar tertagih (target Rp20 triliun di 2025), mereka jangan main-main sama kita!” sambung Purbaya.

Sang Bendahara Negara menegaskan dirinya juga sudah mulai berhitung terkait realisasi APBN 2025, termasuk dari segi penerimaan negara. Purbaya menyebut hal paling penting saat ini adalah menjaga defisit APBN tidak melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kendati demikian, Purbaya tak melupakan target penerimaan negara. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu berjanji akan terus berupaya untuk mengumpulkan pendapatan kas negara.

“Ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh akan kita approach, kita datangi supaya mereka bayar pajak tepat waktu. Ada beberapa ratus pengusaha yang belum bayar pajak tepat waktu, kita akan kirim surat cinta ke mereka supaya bayar tepat waktu,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas penarikan pajak dengan memperbaiki coretax.

“Sekarang (coretax) sudah lebih bagus dibandingkan sebelumnya, kelihatannya seperti itu,” sambung Purbaya.

Sang menteri turut mengomentari rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengintip rekening uang elektronik dan rekening digital milik masyarakat Indonesia mulai 2026 mendatang.

Ini sejalan dengan rencana penyusunan peraturan menteri keuangan pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Menurut bendahara negara, langkah tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Belum, sampai sekarang sih belum. Kita kan gak bisa men-tap, mengambil langsung (pajak) di sana kan, karena kan dunianya juga lain. Kalau uang digital biasa kan sudah langsung kehitung, tapi kalau bicara kripto segala macam kelihatannya masih belum akan dilakukan di 2026,” jelas Purbaya.

JD diduga kuat melakukan tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp42,53 miliar.

Penangkapan dilakukan oleh PPNS DJP Jatim II bersama Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta Tim Korwas Reskrimsus Polda Jawa Timur.

JD dengan sengaja memanipulasi laporan pajak pertambahan nilai (PPN) dan menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Kasus ini terjadi dalam kurun waktu Januari 2018 hingga Desember 2020. Berdasarkan hasil penyidikan, JD diketahui menerbitkan faktur pajak atas transaksi penjualan dalam negeri, namun kemudian mengubah nilai dasar pengenaan pajak (DPP) dan PPN menjadi lebih kecil dari nilai sebenarnya.

Tak hanya itu, sebagian faktur pajak yang diterbitkan bahkan tidak dilaporkan sama sekali dalam SPT Masa PPN miliknya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Kindy Rinaldy Syahrir menegaskan, langkah hukum ini merupakan wujud nyata komitmen otoritas pajak untuk menjaga kepatuhan dan keadilan fiskal.

“Penegakan hukum ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga hak-hak negara. Kami berharap tindakan ini memberi efek jera dan menjadi pengingat bagi wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

Setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, PPNS DJP Jatim II melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Gresik pada Selasa (7/10/2025).

Atas perbuatannya, JD dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Ia terancam hukuman penjara 6 bulan hingga 6 tahun, serta denda 2 sampai 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar.

Kasus JD kini akan segera disidangkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik.