Kepala KPw BI Tegal, Marwadi mengungkapkan bahwa, pada November 2024, Kota Tegal tercatat mengalami inflasi sebesar 0,22% per (month to month/mtm) atau 1,71% ( year to date/ytd), lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Tengah (0,30%; mtm) dan Nasional (0,26%; mtm).

Marwadi saat bincang-bincang dengan awak media se eks-karisidenan Pekalongan mengatakan, bahwa inflasi bulanan Kota Tegal tersebut meningkat tipis dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,21% (mtm).

“Inflasi tersebut akibat peningkatan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas bawang merah, minyak goreng, emas perhiasan, tomat, dan daging ayam ras,” ucapnya, Senin, 9 Desember 2024.

Marwadi membeberkan, pada 9 (Sembilan) Kota/Kabupaten yang menjadi daerah perhitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Jawa Tengah, secara keseluruhan mengalami inflasi dengan urutan tertinggi, yaitu Kabupaten Wonogiri 0,47% (mtm).

“Kabupaten Rembang 0,37% (mtm), Kabupaten Kudus 0,35% (mtm), Kabupaten Cilacap 0,30% (mtm), Purwokerto 0,23% (mtm), Kabupaten Wonosobo 0,22% (mtm), Kota Tegal 0,22% (mtm), Kota Semarang 0,22% (mtm), dan Kota Surakarta 0,09% (mtm),” bebernya.

Kenaikan harga pada sejumlah komoditas tersebut mengkompensasi periode deflasi yang sempat terjadi selama 3 bulan berturut-turut pada Mei-Juli, dimana banyak petani dan peternak mengeluhkan tingkat harga yang jauh di bawah HPP.

“Melalui sejumlah upaya stabilisasi harga a.l. GPM, Bela Beli Petani, serta penguatan sisi hulu dan hilir komoditas pangan strategis yang dilakukan oleh KPw Tegal, tingkat harga relatif terjaga di kisaran target inflasi,” katanya.

Selain hal tersebut, lanjutnya, optimalisasi pemanfaatan cold storage untuk menjaga pasokan bawang merah dan mendorong masyarakat untuk mulai dapat berdampak pada kenaikan yang relatif lebih melandai meski saat ini sedang off-season untuk bawang merah.

“Sepanjang tahun 2024, KPwBI Tegal bersama dengan TPID di 7 Kab/Kota telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk senantiasa menjaga pasokan dan harga komoditas-komoditas strategis,” ujarnya.

Tercatat, hingga November 2024, sudah terlaksana sebanyak 180 titik GPM se Eks-Karesidenan Pekalongan. Hal tersebut akan terus dilaksanakan hingga akhir tahun untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan dalam rangka menyambut Nataru.

“IHK Kota Tegal sepanjang tahun 2024 diperkirakan tetap terjaga pada kisaran target 2,5%±1 sejalan dengan inflasi yang terkendali,” katanya.

Hal ini didukung oleh membaiknya prakiraan cuaca BMKG di tahun 2024 yang mana El Nino akan melemah dan berangsur ke kondisi netral, serta konsistensi penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tingkat pusat hingga daerah.

“Hal ini diperkuat juga diperkuat melalui sinergi pengendalian inflasi berbasis 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) di daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait,” tandasnya. (em-aha)

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Pejabat Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kemenkeu RI tersebut membahas berbagai isu strategis inflasi di tingkat global, nasional, hingga di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan.

Mulai dari isu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang telah dijalankan oleh TPID.

Dalam diskusi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang didasarkan pada data agar nantinya kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami mengajak TPID di wilayah Eks Karesidenan Tegal untuk menyalaraskan langkah antara upaya pengendalian inflasi dengan upaya menjaga kesejahteraan petani/peternak dengan memastikan tingkat inflasi berada pada kisaran targetnya,” katanya.

Senada, Andriansyah, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian, selaku narasumber menyampaikan bahwa selain inflasi Volatile Foods (komoditas pangan), komoditas inflasi dari Inflasi Inti dan Administered Prices juga perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi.

“Berdasarkan hasil penilaian TPID Awards 2023, secara keseluruhan TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mencatatkan penilaian TPID yang tumbuh positif dibanding tahun 2022,” ujarnya.

Sementara itu, TB. Chaerul Dwi Sapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri yang hadir secara daring sebagai narasumber menekankan agar Pemda dapat menjalankan 9 (sembilan) upaya dalam pengendalian inflasi.

“Yakni, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait,” terangnya.

Lanjut dia, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Rossi Rizki Bestari, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan menambahkan, bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi Pemda berupa dana transfer ke daerah.

“Diantaranya meliputi DAK Fisik, DAK Non Fisik (KPP), Dana Desa, dan Insentif Fiskal,” katanya.

Sepanjang tahun 2024, realisasi belanja APBD di Eks Karesidenan Pekalongan tekait inflasi tercatat meningkat dibanding tahun 2023 yang didominasi untuk belanja modal serta barang dan jasa dalam rangka menjaga kelancaran distribusi. (em-aha)