Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan ketidakkooperatifan para tersangka yang disebut tidak pernah memenuhi panggilan penyidik sejak perkara dilaporkan hingga penetapan tersangka.

Kuasa hukum korban, Basri Sastro, mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan Mustamir melalui kuasa hukumnya ke Polda Jambi pada 5 Desember 2025.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/420/XII/2025/SPKT Polda Jambi. Dalam perkara tersebut, Asrul Sani Rotam selaku Direktur Utama PT Baduo Samudra Energi menjadi salah satu pihak yang dilaporkan.

Perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang pemasok dan transportir BBM jenis solar.

Setelah melalui proses penyelidikan, perkara ini kemudian naik ke tahap penyidikan pada 27 Maret 2026. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi selanjutnya menetapkan Asrul Sani Rotam bersama sejumlah pihak terkait sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam surat bernomor S.Tap.TSk/130/X/RES.1.11/2026/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2026.

Para tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Basri menyebut, sejak laporan dilayangkan hingga penetapan tersangka, pihak yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

“Dari pelaporan sejak Desember 2025 sampai pada penetapan tersangka 14 Oktober 2026, saudara tersangka Asrul Sani Rotam tidak pernah kooperatif dari panggilan-panggilan penyidik,” ujar Basri saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).

Ia mengatakan pihaknya meminta kepolisian mengambil langkah tegas apabila para tersangka kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Menurutnya, penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan upaya penangkapan perlu dipertimbangkan guna memastikan proses hukum berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Pelaku diduga menimbulkan kerugian bagi pihak hotel a1qhingga mencapai Rp119,7 juta melalui modus pemesanan kamar fiktif atas nama korporasi dan instansi pemerintah.

​Financial Controller Swiss-Belinn Hotel, Hazar, mengungkapkan bahwa kasus ini mulai terkuak saat manajemen menggelar evaluasi rutin penagihan piutang Mingguan (credit meeting).

Pihak manajemen menemukan kecurigaan pada tunggakan tagihan sejumlah perusahaan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung yang sah.

​”Kami rutin melaka1ukan pengontrolan piutang setiap Minggu. Saat mengecek penagihan ke perusahaan terkait, dokumen korespondensi dan voucher-nya ternyata tidak valid dan tidak sesuai dengan kriteria penagihan resmi,” ujar Hazar, Kamis 24 September 2026.

​Rincian Modus Operandi Pelaku

Berdasarkan audit internal hotel, terduga pelaku menyalahgunakan wewenang akses reservasi dengan skema sebagai berikut:

• ​Mencatut Nama Instansi dan Korporasi: Pelaku membuat reservasi kamar palsu menggunakan nama perusahaan mitra hingga instansi resmi, seperti Mitra Tour, Ban-PT, hingga Kodim Makassar.

• ​Memblokir Kamar dengan Tarif Khusus: Kamar diisi di sistem menggunakan tarif diskon korporasi agar tidak terjual secara daring (online).

• Menjual ke Tamu Perorangan: Kamar tersebut kemudian dijual secara pribadi kepada tamu individu dengan harga murah di bawah tarif normal hotel.

• ​Transaksi ke Rekening Pribadi: Pembayaran dari tamu tidak dimasukkan ke kas hotel, melainkan ditransfer langsung ke rekening pribadi pelaku.

• ​Rekayasa Tagihan: Pelaku melampirkan berkas penagihan fiktif ke bagian akuntansi seolah-olah biaya menginap akan dilunasi oleh korporasi yang dicatut.

]]> https://daerah.eranasional.com/106569/staf-reservasi-swiss-belhotel-waterfront-makassar-diduga-buat-reservasi-fiktif-hotel-rugi-ratusan-juta/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/95424/dituding-gelapkan-uang-rp-21-miliar-anggota-dprd-jeneponto-pidanakan-dpd-kosipa https://eranasional.com/95424/dituding-gelapkan-uang-rp-21-miliar-anggota-dprd-jeneponto-pidanakan-dpd-kosipa#respond Mon, 15 Dec 2025 14:41:10 +0000 https://eranasional.com/95424/dituding-gelapkan-uang-rp-21-miliar-anggota-dprd-jeneponto-pidanakan-dpd-kosipa Makassar, ERANASIONAL.COM – Korban dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai sekitar Rp2,1 miliar yang diduga melibatkan DPD Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, angkat bicara.

Dia memberi klarifikasi menyusul viralnya tudingan di media sosial yang menyebut dirinya sebagai pelaku penggelapan dana koperasi.

Korban, Nur Amin Tantu, melalui kuasa hukumnya Wawan Nur Rewa, membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kliennya justru merupakan pihak yang dirugikan.

“Tudingan yang beredar adalah tidak benar, menyesatkan, dan telah mencemarkan nama baik klien kami,”tegas Wawan, Senin (15/12).

“Faktanya, klien kami adalah korban dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi oleh pihak koperasi,” kata tambahnya.

Wawan menyebut tudingan itu pertama kali disebarkan oleh seorang oknum berinisial AM, yang juga telah melaporkan Nur Amin Tantu ke Polda Sulawesi Selatan.

Dia melaporkan atas dugaan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terkait dana koperasi senilai sekitar Rp1,3 miliar pada periode 2022–2025.

Menurut Wawan, laporan tersebut kemudian berkembang menjadi opini publik yang digiring melalui berbagai platform media online dan media sosial, dengan menyeret jabatan kliennya sebagai anggota DPRD Kabupaten Jeneponto.

“Kami menilai ada indikasi kuat upaya pencemaran nama baik dan pembentukan opini sesat di ruang publik,” ujarnya.

Wawan menjelaskan, Nur Amin Tantu telah bekerja di lingkungan Kosipa sejak 1997, jauh sebelum menjabat sebagai anggota legislatif.

Hal tersebut disampaikan untuk meluruskan beragam isu yang menyebutkan bahwa kerugian Tasya atas dugaan penggelapan yang dilakukan Ahmad Assegaf di bawah Rp 10 miliar.

“Saya nggak tahu ini ada di media sosial apa tidak, tapi ini nyampai kepada kami, ke lingkungan kami, circle kami juga. Bahwa uang yang diakui itu di bawah 10 miliar,” kata Sangun di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Sedangkan bukti-bukti yang kami pegang ini, sebetulnya jumlah uang yang kami duga adanya tindak pidana penggelapan ini tidak kurang dari 35 miliar rupiah,” tambahnya.

Sangun bahkan mengatakan bahwa total kerugian itu masih bisa bertambah. Sangun yakin pihak Tasya memiliki bukti yang kuat.

“Bisa lebih. Kalau misalnya kita kulik lagi lebih dalam, bukti yang kita pegang ini sangatlah kuat, kami sangat meyakini,” ujar dia.

Sangun juga membantah beragam isu yang menyebutkan bahwa Ahmad Asegaf sudah melakukan pembayaran. Sampai saat ini, lanjut Sangun, kliennya tidak pernah menerima bayaran atas kerugian yang dia alami.

“Sampai sekarang belum ada sepeser pun. Jangankan mau di bawah 10 miliar, Rp 100 juta pun belum pernah ada kembali, Rp 50 juta pun nggak ada kembali,” tutur Sangun.

Sebelumnya, Tasya Farasya memang tak mau memperbesar masalah tersebut demi menjaga nama baik Ahmad Assegaf. Namun, Sangun mengatakan bahwa pihak Tasya akan segera mempertimbangkan proses hukum.

“Mungkin ke depannya apakah kita akan melakukan langkah hukum yang lebih serius, nanti akan kami pertimbangkan. Tapi kita lihat ke depannya bagaimana,” pungkas dia.

Dari penuturannya, pasutri tersebut dibekingi oknum Ormas Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa).

Korban bernama Ismiyanti Pauziah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bogor dengan tercatat Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor:STPL/147/VII/RES.1.11/2025/SAT RESKRIM/POLRES BOGOR/POLDA JABAR pada Rabu, (23/7/2025).

Dengan jenis Mobil Daihatsu type New Sigra 10 M MT MC warna putih tahun 2023 yang bernomor polisi B 1716 EZT.

Ismiyanti mengaku kejadian tersebut berawal dari dirinya yang terpaksa menjual mobilnya karena tak sanggup membayar cicilan kredit.

Kemudian dirinya berniat memasarkan take over mobilnya itu melalui akun media sosial facebook. 

Pelaku berhasil meyakini korban, pelaku mengajak bertemu di rumah tinggalnya yang berada di Perumahan Griya Cilebut Asri, Blok L No.6, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

“Kebetulan dari sekian banyak yang nawar ini, ada satu orang yang menyanggupi untuk over kredit resmi mobil saya. Nama inisialnya TS, perempuan, dia juga menyanggupi uang dan segala persyaratannya terus tak lama dia bilang, katanya dia mau menelpon, minta ajakan untuk over kredit di bawah tangan aja,” kata Ismiyanti Pauziah kepada wartawan Senin (28/7/2025).

Ismiyanti mengatakan, pelaku juga membawa suaminya untuk meyakinkan agar transaksi take over kredit itu dilakukan hanya cukup kedua belah pihak saja alias di bawah tangan tanpa melibatkan pihak leasing resmi.

“Kata dia (pembeli pelaku), kalau misalkan ibu kita ke leasing, ini belum tentu di ACC. Dan kalau pun di ACC, dapatnya tidak akan full, karena nanti akan ada potongan biaya lainnya. Dan itu nanti yang menanggung ibu semua, lagian kalau misalkan ada apa-apa juga yang dicari leasing itu mobilnya bukannya ibu,“ ujar Ismiyanti menirukan percakapannya.

Namun tak berselang lama, ketika pelaku berhasil membujuk dirinya, Ismiyanti pun menyetujui ajakan negosiasi bersama pelaku pasangan suami istri tersebut.

“Iya transaksinya itu kami di rumah pelaku, di daerah Cilebut sebesar Rp 20 juta dengan syarat melunasi sisa cicilannya lagi selama lima tahun. Dan kebetulan kami sudah masuk cicilannya yang ke 14 kali,“ ungkapnya.

Bukannya membayar tagihan, pelaku malah menunggak pembayaran selama empat bulan terakhir.

“Saya sudah berusaha untuk datang mediasi ke rumah pelaku TS sebanyak tiga kali. Pertama saya ketemu dengan istrinya, si TS itu katanya akan mengurus tapi setelah saya datang kedua kalinya, ketemunya dengan pelaku yang transaksi sama saya dan adik lelakinya mereka bilang mobil saya sudah di Kalimantan,“ ungkap Ismiyanti.

Kemudian dia datang kembali dengan meminta bantuan bersama aparat Babinsa dan Koramil setempat.

“Saya bermaksud untuk mediasi, karena setelah video saya di upload ke media sosial instagram saya itu sudah ramai. Di rumah saya datang 2 orang mengaku perwakilan diutus oleh pelaku semacam ormas, namanya yaitu Ormas Gempa. Mereka datang bukannya untuk memberi solusi tapi minta saya untuk take down video dengan ancaman surat somasi,“ kata Ismiyanti.

Dirinya berharap dengan adanya peristiwa ini, terutama pihak berwajib dan leasing bisa saling bekerja sama dan kooperatif untuk membantu mengungkap masalah tersebut.

Dalam laporannya, dia menyebut Rp 504 juta milik perusahaan tempatnya bekerja raib dibawa pelaku. Tapi polisi justru menangkap E serta menetapkannya sebagai tersangka.

Rupanya laporan pembegalan yang dibuat E palsu. Dia sengaja membuat cerita tersebut untuk menutupi ulahnya yang menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja.

“Dari hasil penyelidikan terungkap, ternyata E sengaja membuat cerita palsu bahwa dirinya menjadi korban begal di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Bahagia, Jalan Taman Bahagia, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi,” kata Kasi Humas Polres Sukabumi Kota AKP Astuti Setyaningsih di Sukabumi, dikutip dari Antara, Kamis (20/3/2025).

Dalam skenario yang dibuat E, pembegalan terjadi pada Selasa (4/3/2025) sekitar pukul 23.00 WIB. Ia ditemukan warga dalam kondisi terluka di sekitar TPU Taman Bahagia, tidak lama personel Polsek Warudoyong tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP.

Keempat pelaku yang ditangkap berinisial AJ, IM, IS, dan HR. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Empat tersangka sudah dilakukan upaya paksa dengan dilakukan penangkapan,” kata Kasatreskrim Polresta Tangerang, Kompol Arief Nazaruddin Yusuf, kepada wartawan pada Minggu (9/2/2025).

Belum dijelaskan secara rinci peran dari empat pelaku yang telah ditangkap. Menurut Arief, polisi masih memburu satu pelaku lainnya.

“Penyidik masih lakukan pengungkapan terhadap 1 pelaku lainnya,” ucap dia.

Peristiwa bermula ketika mobil rental merek Honda Brio milik Ilyas disewa oleh AA selama tiga hari. Kemudian, Ilyas menerima notifikasi bahwa GPS yang dipasang pada mobil dicabut sehingga menimbulkan kecurigaan mobil akan digelapkan.

Hal ini bermula dari 26 Juli 2024 silam, saat itu SA merental sebuah sepeda motor Honda Beat dengan biaya Rp 90 ribu per hari.

Dia kemudian menyewa motor lain di tempat yang sama.

“Setelah itu kemudian berlanjut terlapor (SA) di waktu yang berbeda datang kembali ke rental untuk menambah unit sepeda motor yang disewanya,” kata Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, Sabtu (25/1/2025).

Hingga pada 20 Januari 2025, SA total telah menyewa 20 unit sepeda motor di rental tersebut. Termasuk di antaranya Honda Beat, Honda Vario, dan Honda All New Scoopy.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan laporan ini dilayangkan oleh seseorang berinisial IM pada Jumat (15/11/2024).

“Terlapornya saudari RA dan saudari RD,” kata Ade Ary kepada wartawan.

Dari laporan, peristiwa ini bermula saat Reza dan RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan.

“Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap pada terlapor sebesar Rp18,5 miliar. Dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian,” ucap Ade Ary.

“Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai Rp21,3 miliar,” imbuh dia.

Sembilan bulan kemudian, pelapor mengecek sembilan berlian yang dijadikan sebagai jaminan oleh pelapor. Namun, setelah dicek ternyata itu bukan berlian asli, melainkan berlian imitasi.

Pihak pelapor kini akan kembali membuka laporan yang sempat diselesaikan dengan kesepakatan damai atau restorative justice beberapa waktu.

Upaya tersebut ditempuh lantaran Oscar hingga saat ini tidak menunjukkan itikad baik mengembalikan uang ratusan juta rupiah milik PT Batara Surya Semesta sesuai yang disepakati sebelumnya.

Pihak PT Batara Surya Semesta, mengatakan, dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan itu berawal dari kerja sama bisnis yang dilakukan pihaknya dengan Oscar dari PT Srimurni Surabaya.

“Dalam kerja sama itu Oscar tidak memenuhi kewajibannya membayarkan tagihan ke kami hingga kami membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada April 2021, dengan nomor LP/1971/IV/YAN/2.5/2021/SKPT/PMJ tentang dugaan penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara,” katanya kepada wartawan, Selasa (12/11/2024)

Atas laporan tersebut, Oscar kemudian mengajukan upaya perdamaian atau restorative justice pada April 2022.

Saat itu dia menandatangani surat bermaterai dan menyatakan bersedia membayar utang dengan cara dicicil dan akan melunasi paling lambat Januari 2024.

Namun belakangan Oscar tidak konsisten dalam melakukan pembayaran. Bahkan, janji pelunasan pada Januari 2024 kembali dia hiraukan.

“Dia hanya membayarkan cicilan beberapa kali. Dari jumlah tagihan awal Rp1 miliar lebih, sekarang masih ada Rp836 juta yang belum dia bayarkan,” terangnya.

Berbagai upaya sudah ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban dari Oscar. Hanya saja, kata pihak PT Batara Surya Semesta, semua upaya itu menemui kebuntuan.

“Tim sudah beberapa kali ke Surabaya. Oscar sempat menemui tapi tidak mau memberi kepastian kapan akan membayarkan utangnya. Belakangan Oscar malah selalu menghindar bahkan nomor ponselnya tidak bisa dihubungi,” ujarnya.

Pihak PT Batara Surya Semesta menilai, tindakan Oscar yang abai terhadap tanggungjawab membayar tagihan telah merugikan perusahaannya. Maka dari itu, Daniel berharap polisi kembali melanjutkan proses hukum terhadap laporan yang sempat dibuat

“Sampai sekarang laporannya kan belum dicabut karena memang si Oscar ini melanggar komitmennya. Tim kita akan kembali konsultasi dengan penyidik agar proses hukum berjalan,” katanya.

Sebab, akan khawatir, tindakan yang dilakukan Oscar terhadap perusahannya bisa menimpa perusahaan lain yang bekerja sama bisnis dengan Oscar.

“Kami ingin agar Oscar mendapatkan efek jera. Ksihan jika misalnya nanti ada korban-korban lainnya yang diperlakukan seperti perusahaan kami. Di satu sisi, uang tersebut akan digunakan untuk perputaran bisnis,” ungkapnya.

Sementara itu, ketika akan dikonfirmasi, nomor ponsel Oscar tidak aktif.

Insuri ibu dari Oskar membenarkan anaknya hingga kini masih belum bisa memenuhi janji untuk membayar tagihan kepada pihak Batara Surya Semesta.

Insuri menyebut ada alasanmengapa Oscar terkesan menghindar dan memutus komunikasi dengan pihak Batara. Dia memastikan, tindakan tersebut bukan berarti Oscar tak mau bertanggungjawab.

“Dia begitu (menghindar) karena malu belum bisa bayar. Tapi saya selalu bilang ke dia, punya utang wajib dibayar. Karena kami percaya adanya karma,” kata Insuri.

Insuri meminta kepada pihak Batara agar bersabar dan berbesar hati tidak membawa masalah ini ke ranah hukum, sebab bisa berdampak buruk untuk Oscar maupun untuk perusahaan.

“Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik saja,” pungkas dia.

Fuji yang hadir langsung dalam sidang tersebut mengaku puas akan vonis yang dijatuhkan hakim. Ia bersyukur seluruh proses hukum terkait laporannya berjalan lancar sampai vonis dibacakan.

“Tadi sudah putusan, alhamdulillah semuanya prosesnya berjalan cepat, aku juga lumayan puas sama hasilnya,” ujar Fujianti Utami kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (12/11/2024).

“Aku berterima kasih juga sama bang Sandy, sama keluargaku selalu nemenin aku, terima kasih juga sama pihak kepolisian,” sambungnya.

Meski banyak dirugikan akibat perbuatan Batara, Fuji mengaku ikhlas. Yang pasti, kini ia telah mendapatkan keadilan yang selama ini dicarinya.

“Uang bisa dicari lagi, tapi kan kalau keadilan sudah ya, kalau uang bisa dicari lagi InsyaAllah,” ungkap Fujianti Utami.

Sementara pihak Arina Winarto sebagai pelapor, hanya diwakili kuasa hukumnya yang baru. Menurut Irfan Aghasar, kuasa hukum Tiko Aryawardhana, dalam hal ini kuasa hukum pelapor tampak bingung dengan pertanyaan yang diajukan terkait dugaan penggelapan itu.

“Kami hadir lengkap ya, Mas Tiko sebagai principal kemudian tim kuasa hukum kami. Kemudian dihadiri juga oleh tim penyidik,” ungkap Irfan Aghasar di Polda Metro Jaya, Jumat (26/7/2024).

“Dari sisi pelapor, AW, tidak hadir dalam proses gelar perkara khusus. Hanya diwakili tim kuasa hukum yang baru ditunjuk kemarin. Sehingga dalam proses jawab menjawab, kuasa hukum bingung dengan kuasa hukum pelapor ya,” Irfan Aghasar menambahkan.

Hal ini karena Fuji telah memberi banyak kesempatan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Namun pihak eks manajer Fuji disebut tak memperlihatkan itikad baik.

“Karena sebelum aku lapor, aku sudah tunggu. Aku sudah menunggu itikad baiknya selama hampir 1 tahun. Berbulan-bulan enggak ada itikad baik, jadi pas aku lapor tidak ada itikad baik juga,” kata Fuji.

Pesohor dengan 16 jutaan pengikut di Instagram ini akhirnya mengambil langkah hukum untuk menuntut keadilan. Kasus dugaan penggelapan uang penghasilan ini dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Melansir dari video klarifikasi di kanal YouTube Waswas, Kamis (13/6/2024), Fuji balik bertanya mengapa bekas manajer mengajukan mediasi setelah kasus dugaan penggelapan sampai ke tahap penyidikan.

“Sampai akhirnya, sudah tahap penyidikan, dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku, maafnya sudah telat. Itikad baiknya sudah telat,” bintang film Bukan Cinderella menjelaskan.

Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arief N Yusuf di Tangerang, Minggu mengatakan, para pelaku diamankan penyidik dari tempat yang berbeda-beda.

Adapun untuk ke empat pelaku tersebut diantaranya berinisial TM (29), ANS (24) warga Kabupaten Tangerang, GR (31) dan HH (38) warga Bandung.

“Saat penangkapan, posisi dari para pelaku ini berada di lokasi berbeda-beda. Dan kami lakukan upaya mendalami para pelaku ini,” katanya.

Ia menerangkan, awal mula pengungkapan kasus tindak pidana penipuan ini berawal dari laporan korban yang merupakan pemilik penggilingan biji plastik di wilayah Gelap Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, terkait penipuan yang dialaminya pada 20 Maret 2024 lalu.

Kemudian, atas dasar itu, tim Reserse Kriminal Polresta Tangerang pun langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi-saksi yang ada sebagai upaya melakukan penangkapan kepada para pelaku.

“Dari laporan polisi itu, kami melakukan beberapa upaya untuk memastikan kebenaran dari kasus tersebut. Alhasil, dari gelar perkara kami sepakat bahwa perbuatan hukum ini sudah memenuhi bukti cukup,” terangnya.

Selanjutnya, atas keterangan saksi, pihaknya langsung mengetahui keberadaan dari para pelaku yang kemudian dilakukan tindakan penangkapan kepada seorang perempuan berinisial ANS.

“Tim mendapatkan seorang perempuan yang ciri cirinya sama dengan informasi yang di dapatkan, kemudian tim melakukan introgasi awal terhadap seorang perempuan tersebut serta mencocokkan nomor telepon yang digunakan dan ternyata hasilnya adalah sama dengan yang digunakan oleh pelaku,” ungkapnya.

Dari hasil introgasi kepada pelaku pertama, kata Arief, bahwa dirinya mengaku telah melakukan
penipuan online dan atau penggelapan gilingan plastik Hips Natural bersama dengan tiga rekannya.

Dimana, lanjutnya, salah satunya adalah kakak kandungnya berinisial TM yang pada saat itu sedang berada di rumahnya.

“TM ditangkap di rumahnya, selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap dua sindikat pelaku lainnya dan berhasil diamankan di Perum Puri Harmoni II, Legok, Tangerang, yang diketahui bernama GR dan HH. Dan kami saat ini masih mengejar satu tersangka lagi yang terlibat dalam kasus ini,” tuturnya.

Modus operandi pelaku berpura-pura sebagai penerima jasa pengiriman barang kepada pelakunya. Dari situ terjadilah negosiasi antara tersangka dan korban.

Kemudian tersangka pura-pura mengecek dan menimbang dengan membawanya ke tepat gudang jasa pengiriman barang tersebut.

Setelah korban memberikan sejumlah uang dan barang-barang yang hendak dikirimkan kepada tersangka, korban baru sadar jika dirinya telah tertipu. Adapun kerugian korban mencapai Rp122,5 juta.

“Namun setelah membawa barang yang akan dikirim, pelaku kunjung kembali ke lokasi pertemuan, korban pun berupaya menghubungi kontak customer dan asisten customer yang mengaku bernama SRI, namun kontak customer dan asisten customer tersebut sampai dengan saat ini tidak aktif, tidak dapat dihubungi dan berkomunikasi,” katanya.

Ke empat tersangka ini dikenakan Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

“Kepada masyarakat, agar berhati-hati saat melakukan transaksi atau menggunakan jasa pengiriman dan harus memastikan setiap transaksi dalam kondisi aman,” kata dia.

Direktur Tipideksus Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka usai penyidik menggelar perkara.

“Meningkatkan statusnya menjadi tersangka dugaan penggelapan dan TPPU,” kata Whisnu dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Di kasus ini, Panji Gumilang diduga melanggar Pasal 372 KUHP terkait penggelapan dengan ancaman empat tahun penjara. Selain itu, Panji juga dijerat Pasal 70 jo Pasal 5 UU No. 28/2004 tentang Perubahan atas UU No. 16.2001 tentang Yayasan.

“Dia juga dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 jo Pasal 10 UU No. 8/2010 tentang TPPU,” jelas Whisnu.

Ternyata, kasus dugaan TPPU, tindak pidana korupsi, tindak pidana terkait yayasan dan penggelapan dana yang diduga dilakukan Panji sudah naik ke tahap penyidikan sejak 16 Agustus 2023 lalu.

Selain itu, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang diduga terkait kasus yang Panji Gumilang.