Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang tersangka berinisial R di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan penangkapan tersangka dilakukan melalui kerja sama Ditreskrimsus Polda Sulsel dengan Resmob Polres OKI.

“Kami telah berhasil mengamankan satu orang tersangka atas nama R di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan,” ujar Didik di Mapolda Sulsel, Senin (12/10/2026) siang.

Menurut Didik, pengungkapan kasus tersebut dipimpin AKP Andi Resa Pahlawan bersama personel Resmob Polres OKI.

Kasus ini bermula dari laporan korban berinisial AWS pada 22 Agustus 2026. Akibat aksi penipuan tersebut, korban mengalami kerugian hingga Rp50 juta.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit ponsel milik tersangka, dua lembar bukti transfer, dan satu lembar bukti percakapan.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, serta juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 KUHP. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial ROMI di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Terduga pelaku diamankan pada Kamis (8/10/2026) dini hari oleh tim yang dipimpin Kanit IV Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulsel, AKP Andi Reza Pahlawan, bersama personel Resmob Polres OKI.

Kasus tersebut bermula dari laporan korban berinisial ABD WAIZ pada 22 Agustus 2026. Akibat penipuan itu, korban dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp50 juta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI. Tim kemudian bergerak menuju lokasi pada Rabu (7/10/2026) malam.

Petugas harus menempuh perjalanan sekitar empat jam dengan kondisi jalan yang rusak parah sebelum akhirnya berhasil mengamankan ROMI sekitar pukul 03.00 WIB.

Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus. Petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan, termasuk dugaan upaya penghalangan dari pihak keluarga terduga pelaku.

Meski demikian, tim tetap melanjutkan upaya pengamanan hingga ROMI berhasil diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Ia kini ditahan kepolisian setempat setelah tempatnya bekerja diduga menjadi bagian dari jaringan penipuan internasional.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah menerima laporan dari pihak keluarga dan mengambil langkah koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani kasus tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, mengatakan laporan mengenai kondisi MND diterima pihaknya pada 11 September 2026.

“Pada tanggal 11 September 2026, kami menerima laporan perihal adanya pemuda Tangerang terjebak di Kamboja,” kata Rudi, Senin (14/9).

Rudi menjelaskan, MND diketahui berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) melalui jalur nonprosedural. Keberangkatannya bermula dari informasi lowongan kerja yang diperoleh melalui media sosial.

MND disebut tertarik setelah mendapat tawaran pekerjaan di sebuah restoran dengan iming-iming penghasilan yang cukup besar.

Setelah mengajukan lamaran, ia kemudian dinyatakan diterima dan berangkat ke luar negeri.

Berdasarkan keterangan keluarga, MND meninggalkan Indonesia pada April 2026.

Perjalanannya dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Malaysia, kemudian dilanjutkan ke Vietnam sebelum akhirnya tiba di Kamboja.

Sebanyak 22 orang tersangka diamankan dengan total kerugian korban mencapai lebih dari Rp1,19 miliar.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto mengungkapkan bahwa dari puluhan tersangka tersebut, 18 di antaranya merupakan laki-laki dan 4 orang perempuan.

Para pelaku melancarkan aksinya menggunakan berbagai macam modus untuk mengelabui para korban.

“Selama tiga bulan terakhir di tahun 2026, kita berhasil mengungkap beberapa modus penipuan online dengan total 22 orang tersangka. Total kerugian seluruh korban mencapai Rp1.196.250.000,” ujar Didik saat rilis kasus di Mapolda Sulsel, Senin (7/9/2026).1

Rincian 11 Modus Penipuan Online

Polda Sulsel mencatat sedikitnya ada 11 modus operandi berbeda yang digunakan oleh para tersangka:

1. Lelang Mobil Bodong:

Dilakukan oleh 1 tersangka dari Lapas Cirebon/Sumatera, memakan korban asal Makassar dengan kerugian Rp120 juta.

2. Penjualan Susu Dapur SPG:

Dilakukan oleh 1 tersangka (perempuan berinisial H) asal Kolaka, memakan 4 korban di Makassar dan Maros dengan kerugian Rp120 juta.

3. Penjualan Bibit Kelapa Sawit:

Dilakukan oleh 3 tersangka asal Kabupaten Wajo (A, AA, dan S) dengan total kerugian Rp2.750.000.

4. Lowongan Kerja Bandara:

Penipuan loker Bandara Sultan Hasanuddin Makassar oleh 1 tersangka (A) asal Mamasa, memakan 3 korban (Makassar, Jeneponto, Takalar) dengan kerugian Rp20 juta.

5. Penjualan Bata Ringan:

Dilakukan oleh 1 tersangka (LS) asal Soppeng, memakan 2 korban di Makassar dan Maros dengan kerugian Rp15 juta.

6. Penjualan Sepeda Motor:

Dilakukan oleh 2 tersangka asal Sidrap dan Enrekang (S dan CRR), memakan korban di Maros dengan kerugian Rp15,5 juta.

7. Penjualan iPhone:

Dilakukan oleh 6 tersangka asal Parepare (M, A, R, RF, dan N), memakan 3 korban (Makassar dan Bantaeng) dengan kerugian Rp29 juta.

8. Bantuan Kemenkeu RI:

Modus pengajuan bantuan fiktif oleh 1 tersangka (TR) asal Sidrap, memakan korban asal Bone dengan kerugian Rp270 juta.

9. Penjualan BBM Jenis Solar:

Dilakukan oleh 3 tersangka asal Makassar (O, AG, dan M), memakan korban di Bone dengan kerugian Rp23 juta.

10. Penjualan Kerbau Tedong:

Dilakukan oleh 1 tersangka dari Lapas Makassar, memakan korban di Makassar dengan kerugian Rp20 juta.

11. Pekerjaan Paruh Waktu (Part-Time):

Dilakukan oleh 2 tersangka asal Batam (B dan RP), memakan korban asal Sidrap dengan kerugian mencapai Rp614 juta.

Barang Bukti dan Ancaman Hukum

Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 27 unit handphone berbagai merek, 2 buah kartu ATM, uang tunai Rp1 juta, 1 unit printer, serta 4 bendel buku rekening milik korban.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jo Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar,” tegas Didik. []

Sedikitnya 1.400 WNI dilaporkan telah dibebaskan dari pusat-pusat penipuan online di Kamboja dan saat ini mencari perlindungan serta bantuan kekonsuleran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan korban terbanyak dalam operasi penipuan lintas negara di wilayah tersebut.

Media Timur Tengah berbasis Arab Saudi, Arab News, dalam laporannya pada Rabu (21/1/2026), menyoroti pembebasan massal tersebut sebagai bagian dari operasi besar-besaran pemerintah Kamboja dalam menindak industri penipuan online bernilai miliaran dolar AS.

“Diperkirakan ribuan orang telah dibebaskan dari tempat-tempat penampungan hasil penipuan di seluruh Kamboja dalam beberapa hari terakhir, termasuk lebih dari 1.400 warga negara Indonesia,” tulis Arab News.

Menurut laporan tersebut, gelombang pembebasan warga asing terjadi setelah Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengambil sikap tegas terhadap jaringan penipuan online yang selama ini beroperasi secara masif di berbagai wilayah negara tersebut. Industri ini selama bertahun-tahun disebut beroperasi dengan menyamarkan aktivitasnya sebagai perusahaan legal, kasino, hingga kawasan ekonomi khusus.

“Sejak pekan lalu, sejumlah warga negara asing yang dibebaskan dari pusat-pusat penipuan di Kamboja telah meminta bantuan dari kedutaan mereka,” tulis media tersebut.

Langkah penindakan ini dinilai sebagai sinyal kuat perubahan pendekatan pemerintah Kamboja, yang sebelumnya kerap mendapat sorotan internasional terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik perdagangan manusia dan kejahatan siber.

Arab News juga mengungkapkan bahwa hingga kini sekitar 1.440 WNI telah dipulangkan ke Indonesia. Angka tersebut dinilai signifikan jika dibandingkan dengan total kasus perlindungan WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh sepanjang tahun sebelumnya.

“Jumlah tersebut cukup besar, mengingat Kedutaan Besar Indonesia menangani total 5.008 kasus sepanjang tahun 2025,” tulis media tersebut.

]]> https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/89419/polda-metro-jaya-tangkap-pelaku-love-scamming-yang-rugikan-korban-ratusan-juta https://daerah.eranasional.com/89419/polda-metro-jaya-tangkap-pelaku-love-scamming-yang-rugikan-korban-ratusan-juta#respond Sat, 05 Jul 2025 07:03:16 +0000 https://daerah.eranasional.com/89419/polda-metro-jaya-tangkap-pelaku-love-scamming-yang-rugikan-korban-ratusan-juta Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya mengungkap transaksi jual beli rekening seharga jutaan rupiah di media sosial. Hal ini diketahui dari keterangan tersangka kasus tindak pidana love scamming, yang ditangkap Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

“Rekening bank yang dapat dibeli atau diorder dari akun media sosial kalau dari keterangan tersangka satu rekening seharga Rp5 juta,” kata Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunis dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).

Fian mengatakan para pelaku sudah memiliki kemampuan menipu online sejak bekerja di Kamboja. Para pelaku menggunakan laptop untuk menjalankan aksinya.

“Peralatan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan ini yang pertama akun media sosial di mana akun media sosial tersebut adalah akun yang fake, yang kedua handphone, yang ketiga akun WA tanpa ada sim cardnya jadi dia menggunakan fasilitas wifi,” ungkap Fian.

Fian menerangkan, dalam kasus penipuan ini, pelaku tidak menggunakan kartu GSM. Cara ini disebut kerap digunakan oleh pelaku penipuan online. Maka itu, dia mengimbau masyarakat untuk waspada dengan akun WhatsApp yang nomor teleponnya tidak aktif.

Hingga saat ini, belum ada laporan dari masyarakat Sulawesi Selatan yang masuk terkait kasus ini.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyampaikan bahwa dalam perkembangan terbaru, pihaknya telah menerima tambahan laporan dari seorang korban di Provinsi Riau.

Korban tersebut melaporkan mengalami kerugian sebesar Rp 15.340.000,  akibat penipuan modus jual beli laptop secara online.

“Laporan dari Polda Riau sudah kami terima dan saat ini kasusnya dilimpahkan ke Polda Sulsel untuk penanganan lebih lanjut,” ujar Kombes Pol Didik Supranoto, Senin 28 April 2025.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti untuk memastikan keterkaitan antara laporan korban dengan 40 terduga pelaku.

Proses ini dinilai penting untuk mengungkap sejauh mana jaringan penipuan ini beroperasi.

“Kami masih terus mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Namun, sampai saat ini, belum ada laporan dari masyarakat Sulawesi Selatan,” Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto.

Polda Sulsel juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor.

Dengan semakin banyaknya laporan, diharapkan proses pengungkapan dan penanganan kasus ini bisa berlangsung lebih cepat. []

“Awalnya kami sedang patroli siber di sejumlah aplikasi kencan,” kata Kapolsek Metro Gambir Kompol Rezeki R Respati di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Dia menuturkan, awalnya anggota curiga dengan adanya penawaran untuk berinvestasi di aplikasi kencan tersebut, kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut.

Setelah di telusuri lanjut Respati, petugas kemudian menemukan adanya aktivitas di apartemen yang berada di Jakarta Pusat.

Kemudian, lanjut dia, petugas menggerebek lokasi tersebut dan menemukan sebanyak 20 orang yang saat ini dijadikan tersangka atas kasus penipuan online dengan modus melalui aplikasi kencan.

“Kasus ini kami ungkap pada Rabu (22/1/2025) sekitar jam 04.30 WIB,” katanya.

Lemahnya pelindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data. Terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber.

Seperti hacking (peretasan) maupun cracking (pembajakan) media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan, penipuan online hingga eksploitasi online.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kominfo (Dinkominfo) Kota Pekalongan menggelar kegiatan sosialisasi Lindungi Generasi Digital Mencegah Eksploitasi Online dan Melindungi Data Pribadi “Menuju Masyarakat Digital yang Aman dan Bertanggung Jawab”.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin dan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat dan perangkat kelurahan se-Kota Pekalongan di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin mengungkapkan bahwa, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dengan pemanfaatan perkembangan teknologi yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Misalnya, adanya kasus grooming online, pencurian data pribadi, dan beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berkembang pesat ini.

“Masyarakat harus mulai lebih aware terhadap anak-anaknya. Mengingat, jejak digital yang suatu saat bisa dengan mudah dibuka orang lain pada saat anak-anak ini tumbuh dewasa dan harus mulai diawasi serta diperiksa,” kata Salahudin.

Lanjut dia, jangan sampai 10 hingga 20 tahun kemudian, pada saat anak-anak ini membutuhkan image yang baik, data-data mereka sudah diakses dan dipegang akunnya oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, jika data pribadi diketahui oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat jahat, tentunya hal ini dapat merugikan diri sendiri, seperti penyalahgunaan data diri hingga dicatut untuk peminjaman online.

“Yang berisiko, bila data diri dibagikan dan dimasukkan dalam akses internet. Dengan akses internet yang bisa dijangkau oleh semua orang secara bebas, terkadang pihak lain dengan sangat mudah bisa mendapatkan data diri tanpa kita sadari,” kata Plt Wali Kota Pekalongan.

Oleh sebab itu, data diri menjadi hak bagi setiap orang sebagai hal privasi yang perlu dijaga dan dirahasiakan dari pihak yang mencurigakan atau tidak dikenal.

“Terutama mereka yang suka selfie atau memfoto diri sendiri atau data diri dan diunggah ke internet. Hati-hati saat ini marak dengan mengambil data diri tersebut. Ketika smartphone miliknya rusak, sebelum diservis sebaiknya data yang ada harus diamankan dulu,” tuturnya.

Ia berharap, Kominfo juga turut mengamankan data masyarakat yang terekam di berbagai OPD, sehingga mereka tidak menjadi sasaran bullying, penipuan online, pinjaman online, dan sebagainya.

“Kita semua harus saling bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah eksploitasi online dan melindungi data pribadi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi menjelaskan, pihaknya tak henti-hentinya menyosialisasikan pentingnya keamanan data pribadi maupun pencegahan eksploitasi online kepada masyarakat.

Kendati demikian, hal paling penting adalah adanya peran kesadaran masyarakat itu sendiri untuk bijak mencegah kejahatan siber di ranah daring.

“Kalau pengaduan kejahatan siber pernah ada yang masuk dan kami tindaklanjuti bersama dinas terkait. Misalnya terkait aduan kekerasan seksual kami libatkan LPPAR, penipuan online, kami kolaborasi dengan pihak kepolisian setempat sesuai dengan tupoksi masing-masing,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga selalu memberikan informasi dan himbauan melalui media sosial yang dimiliki Dinas Kominfo. Apabila ada nomer yang tidak dikenal dan mencatut salah satu nama pejabat untuk kepentingan tertentu, disertai harus mentransfer sejumlah uang agar bisa diabaikan.

“Sebab, informasi tersebut sudah dipastikan HOAKS,” pungkasnya. (em-aha)

Tiga diantaranya sudah berada di imigrasi Kamboja, yaitu CL, RS, MS berasal dari wilayah Sulawesi Utara (Sulut).

Mereka menceritakan masa-masa sulit di Kamboja ketika dipaksa menjadi Scammer atau penipu online bagi sesama orang Indonesia.

Berikut adalah hal-hal yang diketahui soal 35 WNI di Kamboja yang dipaksa menjadi scammer atau penipuan online.

Kisah ini telah dirangkum Eranasional sejak 26 Juni hingga Sabtu 5 Agustus 2024. Dan Kabar 35 WNI ini masih akan terus berkembang.

Mendapatkan kabar kemalangan yang dialami tiga WNI ini sejak 17 Mei 2023. Eranasional menghubungi mereka.

Serta mencoba mengusahakan solusi terbaik dengan cara menghubungi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Direktur Perlindungan WNI Judha Nugraha, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, hingga KBRI Phnom Penh Kamboja. Informasi telah ditindaklanjuti pihak-pihak tersebut.

Eranasional menghimpun keterangan dari Tiga WNI di Kamboja, yakni dari CL (27), RS (26), MS (24), dari Kementerian Luar Negeri RI, BP2MI dan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

“Statistik kasus online scamming dari periode 2020 sampai Maret 2024 totalnya 3.703 orang. Paling banyak itu dari Kamboja 1.914 orang, kemudian yang kedua Filipina 680 orang, yang berikutnya Thailand 364 orang, dan Myanmar ada 332 orang,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sekitar 40 persen korban berasal dari wilayah Sumatera Utara.

“Sebagian besar hampir saya katakan 30 – 40 persen-nya itu dari Sumatera Utara,” kata Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum.

Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum menambahkan, para korban TPPO yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online itu berasal dari kalangan berpendidikan. Mereka terjebak dengan iming-iming bekerja di bidang informasi dan teknologi (IT) di perusahaan luar negeri.

“Korbannya melek teknologi, usia produktif 18 sampai 35 tahun dan bahkan mereka berpendidikan tinggi, ada yang sudah S2,” kata Woro.

Namun, sampai di negara tujuan, para korban justru disekap dan dipaksa bekerja yang tidak sesuai perjanjian awal.

Para korban bahkan diancam dengan pemotongan gaji apabila tidak memenuhi target yang ditentukan oleh pemilik bisnis ilegal tersebut.

“Jadi kalau mereka tidak memenuhi target, gaji mereka dipotong. Mereka itu tidak boleh kemana-mana, di situ saja mereka bekerja, semacam ada penyekapan, ada eksploitasi, makanya itu terjadi TPPO,” kata Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum.

Para WNI tersebut hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh kepolisian Kamboja di kantor kepolisian Bavet.

Pemeriksaan itu sesuai prosedur Negara Kamboja terhadap pelaku kejahatan penipuan online.

Bahkan pemeriksaan itu memakan waktu cukup lamajika tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, KBRI terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak WNI terpenuhi.

“Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa mereka adalah korban TPPO, pemerintah Indonesia akan bertindak tegas sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO,” tegas Judha Nugraha, Kamis 25 Juli 2024.

Sebelumnya diberitakan, 37 WNI yang hendak bekerja di Kamboja dengan iming-iming gaji tinggi ternyata ditipu.

Mereka terjebak dalam sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kini mereka ditahan di Kamboja tanpa kejelasan.

Mulanya mereka diiming-imingi kerja sebagai staf kantor di kamboja.

Namun ternyata puluhan TKI ini justru dipaksa menjadi komplotan penipu melalui internet dan media sosial, menargetkan warga negara Indonesia.

“Awalnya dijanjikan kerja kantoran, tapi malah disuruh menipu orang,” ungkap Fian, salah satu keluarga korban, Selasa 23 Juli 2024 lalu.

Tiga orang dari keluarga Fian termasuk dalam jebakan ini. Mereka berasal dari satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.

Mereka memasuki Kamboja melalui Thailand pada awal Juni 2024. Karena tak tahan dengan praktik penipuan, mereka pun melarikan diri.

Berharap mendapat keadilan dan dipulangkan ke Indonesia, namun mereka justru ditahan polisi Kamboja sejak 26 Juni 2024, hingga saat ini. []

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Helmi Kwarta Kusuma Rauf mengatakan, dari kasus Pasobis ini, pihaknya berhasil mengamankan empat pelaku, dua laki-laki dan dua perempuan.

“Masing-masing tersangka berinisial AA (25), MS (25), AE, (29)dan MS 26. Semua tersangka berasal dari Kabupaten Sidrap,” ujar Kombes Helmi, di Mapolda Sulsel, Kamis 14 Desember 2023.

Modus penipuan yang dilakukan pelaku kata Kombes Helmi, yakni dengan menawarkan berbagai produk di media sosial seperti handphone dan barang lainnya dengan harga murah.

“Setelah korbannya mengirimkan uangnya, ternyata barangnya tidak ada,”jelas Helmi.

Sasaran pelaku ini yakni masyarakat yang kerap menggunakan media sosial. Dengan korbannya yang cukup banyak.

JAKARTA, Eranasional.com – Rumah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan, diduga dijadikan tempat penipuan online. Polisi langsung bergerak mengecek ke lokasi tersebut.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Dino Patti Djalal melalui akun Instagram miliknya. Dino mengatakan rumahnya itu disewakan dan dijadikan markas oleh pelaku penipuan online.

Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Y Kanitero mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi tersebut. Dia membenarkan pelapor dalam hal ini adalah mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu sendiri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

“Kepolisian melalui Polsek Mampang sudah merespon dengan cepat laporan dari Bapak Dino Patti Djalal,” kata David, Senin (28/8/2023).

Dijelaskannya, dari hasil pengecekan didapati puluhan kasur di rumah tersebut. Selain itu, ventilasi udara di rumah Dino juga sudah dipasang peredam.

“Bersama dengan Bapak Dino Patti Djalal, petugas kami masuk ke dalam rumah. Dan, di dalam ditemukan Kasur kurang lebih ada 30 buah dan meja yang sudah dibuat biluk sekitar 20 buah. Sementara kondisi jendela dan ventilasi udara dipasang peredam suara,” ungkapnya.

Namun, dia belum dapat memastikan apakah rumah tersebut dijadikan basecamp online scam atau penipuan online. Saat ini polisi masih menyelidikinya.

“Kami belum bisa memastikan apakah rumah itu digunakan sebagai markas penipuan online. Kami enggak bisa membuktikan, karena saat kami datang rumah tersebut sudah kosong, hanya tersisa beberapa barang,” jelas David.

Hanya saja, diketahui, penyewa melakukan pemalsuan KTP ketika menyewa milik Dino tersebut. Dari hasil pengecekan, KTP yang diserahkan tidak teregistrasi.

“KTP yang diserahkan penyewa diduga palsu. Kalau pencurian enggak, penipuan online juga enggak. Yang mendekati pemalsuan KTP, karena tidak teregistrasi,” terangnya.