Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran mengatakan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kualitas makanan pada program MBG., dan pelatihan digelar di tiga lokasi secara serentak.

“Hari ini ada tiga lokasi, kurang lebih tujuh ribu orang (penjamah). Dari Makassar, Bulukumba, dan Wajo. Penjamah ini ada relawan-relawan yang direkrut untuk menjadi juru masak,” ujar Suardi.

Selain itu ada akuntansi yang mengatur, membuat neraca pembelanjaan dan penerimaan keuangan, termasuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan Kepala SPPG juga dilatih meningkatkan kualitas makanan.

Pelatihan ini dilaksanakan antara lain untuk menekan kesalahan membuat makanan, termasuk meminimalisir makanan rusak yang memicu keracunan. Selain itu, juga bertujuan agar semua sistem dan tahapan pengolahan hingga penyajian makanan Program MBG dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

“Sudah pasti itu penekanan yang tadi saya sampaikan. Wajib higienis, wajib sehat, dan sesuai dengan ketentuan. Termasuk di dalamnya supaya tidak terjadi, muncul reaksi dari zat (beracun) pada makanan,” tutur Suardi.

Suardi menekankan, pengolahan makanan khususnya MBG ini tidak boleh dilakukan serampangan atau asal jadi. Khususnya sayur, yang tidak dapat disimpan terlalu lama.

“Karena sayur itu kalau terlalu disimpan lama menghasilkan (senyawa) nitrit. Jadi, tidak boleh diolah asal-asalan. Pengolahan harus tepat. Tidak boleh juga diolah lama, disimpan lama,” katanya.

Saat ini ada 15.410 dapur SPPG namun yang aktif hanya 14.230 dapur dengan 41,92 juta penerima manfaat. Meliputi peserta didik, anak sekolah, ibu hamil dan menyusul, werta balita. Sedangkan di Sulsel terdapat 625 dapur SPPG dan telah beroperasi aktif sebanyak 536 unit yang melayani 1,39 juta jiwa lebih.

Kegiatan ini diikuti sekitar 350 peserta dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pekalongan dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan agar mampu menyediakan makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi para penerima manfaat program MBG.

Kepala KPPG Semarang, Hadiriajaya, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah penting dalam menjamin profesionalitas para penjamah makanan di lapangan. Mereka memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas makanan yang dikonsumsi peserta program MBG.

“Tujuannya agar mereka lebih paham dalam menyediakan makanan yang bergizi, aman dikonsumsi, dan layak diterima oleh penerima manfaat,” terang Hadiriajaya.

Ia menambahkan, pelatihan ini tidak hanya membahas aspek teknis pengolahan makanan, tetapi juga mencakup seluruh rantai penyediaan pangan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke titik sasaran.

“Melalui Bimtek ini, kami ingin meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan pangan, higienitas, dan sanitasi agar tidak terjadi kasus makanan basi atau rusak,” lanjutnya.

Hadiriajaya menjelaskan, kegiatan serupa dilaksanakan serentak di 36 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional memperkuat pelaksanaan program MBG yang menjadi prioritas pemerintah.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung program Zero Cash dari Badan Pangan Nasional dan berkontribusi pada cita-cita Indonesia Emas 2045.

Melalui kegiatan ini, ia berharap, para penjamah makanan semakin memahami pentingnya menjaga mutu dan higienitas dalam setiap tahapan penyediaan makanan.

“Sehingga, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyehatkan anak bangsa, tetapi juga menjadi contoh praktik penyediaan pangan yang aman dan berkelanjutan di Kota Pekalongan,”ungkapnya.

Sementara itu, Ahli Gizi Puskesmas Bendan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Selvi Asihana, menuturkan bahwa salah satu fokus utama dalam pelatihan ini adalah menjaga kebersihan dan alur higienis dapur.

“Dapur yang sehat bukan hanya bersih, tapi juga memiliki alur kerja higienis, mulai dari penyimpanan bahan, pengolahan, hingga pemorsian makanan,” ujarnya.

Menurutnya, waktu distribusi makanan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar makanan tetap layak dikonsumsi.

“Idealnya, dari dapur ke tempat saji tidak boleh lebih dari dua jam agar kualitas tetap terjaga,” jelasnya.

Selvi menegaskan bahwa, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan serta sekolah penerima manfaat MBG. Tujuannya adalah memastikan seluruh standar keamanan dan kebersihan pangan terus diterapkan dengan baik.

“Alhamdulillah sejauh ini di Kota Pekalongan belum ada kasus keracunan, tapi pembinaan terus kami lakukan agar kualitas tetap terjaga,” pungkasnya. (em-aha)