Keenam pelaku keseluruhan diidentifikasi merupakan warga Kota Pekalongan. Namun mereka dijerat dengan dua tindak kejahatan berbeda.

Tiga orang tersangka ditetapkan sebagai pelaku yang melakukan perusakan mesin ATM oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota.

“IR alias E bin M (21 tahun), warga Jl Kalimantan, Kelurahan Podosugih (Pekalongan Barat), RARS alias A bin RBW (34 tahun) dan MA bin R (25 tahun), warga Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Tirto (Pekalongan Barat),” terang Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setiyanto, Kamis (30/10).

Sementara tiga orang lainnya menjadi tersangka karena turut serta melakukan penjarahan uang yang ada di mesin ATM tersebut.

“Mereka yaitu MIN (21 tahun) dan MM alias S (24 tahun), warga Jl Karya Bakti, Kelurahan Medono (Pekalongan Barat), serta WAF (27 tahun), warga Kelurahan Jenggot (Pekalongan Selatan),” imbuhnya saat konferensi pers di Serambi Mapolres Pekalongan Kota.

Ia menyampaikan kronologi kejadian mengatakan aksi unjuk rasa yang terjadi di Kompleks Kantor Setda Pemerintah Kota Pekalongan dan Gedung DPRD itu kemudian berlanjut dengan terjadinya pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan.

”Salah satunya yakni perusakan mesin ATM Merk Hyosung milik Bank Jateng, yang posisinya di depan pintu gerbang masuk di samping pos Satpol PP Kota Pekalongan,” ujarnya.

Modus para pelaku yaitu dengan cara merusak dan mencongkel mesin ATM menggunakan linggis, untuk mengambil uang di dalamnya.

“Setelah terbongkar, sebagian besar uang di dalam mesin sudah terbakar akibat panas dari kebakaran yang terjadi saat kerusuhan berlangsung,” paparnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Bank tersebut mengalami total kerugian sekitar Rp596,4 juta dari isi uang di mesin ATM, ditambah kerusakan fisik mesin ATM senilai Rp70 juta.

Menurut AKP Setiyanto, dari total uang tersebut, para pelaku hanya berhasil mengambil sekitar Rp6 juta, namun sebagian besar uang yang didapatkan sudah rusak atau terbakar.

”Para pelaku membawa uang hasil curian tersebut yang dimasukkan dalam karung, lalu dibawa ke Lapangan Mataram. Saat karung dibuka, uangnya sempat dijarah sebagian pelaku kerusuhan lainnya. Sehingga mereka hanya dapat uang Rp6 juta dalam kondisi rusak atau terbakar,” kata Kasatreskrim.

Uang yang rusak itu kemudian ditukarkan melalui media sosial oleh para pelaku, dengan nilai tukar sekitar Rp2,6 juta untuk setiap Rp3 juta uang rusak yang dimiliki mereka.

”Ketiga pelaku perusakan mesin ATM berhasil diamankan pada Rabu 24 September 2025, setelah tim penyidik berhasil mengidentifikasi keberadaan mereka berdasarkan alat bukti dan rekaman CCTV di lokasi kejadian,” lanjutnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari para pelaku yakni linggis besi baju berwarna biru, kaos berwarna hitam, jaket berwarna hijau hitam, topi berwarna hitam, dan HP merk VIVO Y03 warna hitam.

“Selain itu uang tunai senilai Rp2.250.000, HP merk Redmi Note 10 berwarna putih, HP merk Vivo Y21 warna Siera Blue, dan HP merk Oppo A12 warna Biru,” jelasnya.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan turut serta melakukan pencurian.

”Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan jangan mudah terpancing provokasi yang tidak jelas sumbernya. Mari bersama-sama kita jaga Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Sebanyak 11 orang terduga pelaku berhasil diamankan, terdiri dari empat orang dewasa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tujuh orang lainnya masih berstatus anak di bawah umur.

Selain mengamankan para tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti dan barang-barang penjarahan.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi saat Konferensi Pers Ungkap Kasus Tindak Pidana Pengrusakan, Pencurian, Kekerasan, dan Pembakaran Kantor DPRD dan Pemkot Pekalongan di Aula Mapolres menjelaskan bahwa, para pelaku memiliki peran berbeda dalam aksi anarkis tersebut.

“Mereka kami klaster sesuai perannya. Ada yang melakukan pembakaran, penganiayaan, dan ada juga yang melakukan penghasutan hingga berujung pada pembakaran kantor DPRD serta fasilitas Pemkot Pekalongan,” ungkap Kapolres, Selasa (2/9/2025).

AKBP Riki menjelaskan, identifikasi pelaku diperoleh dari hasil penyelidikan, dan pemeriksaan rekaman CCTV, serta foto/video yang beredar di masyarakat. Pihaknya juga masih memburu para pelaku lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku dari luar kota.

“Kami akan terus mencari siapa dalang dan pelaku aksi anarkis ini. Negara hadir untuk menegakkan hukum. Kami dibantu Brimob, Polda Jateng, hingga Mabes Polri dalam mengungkap kasus ini,” tegasnya didampingi Wali Kota Aaf dan Dandim Letkol Arm. Ihalauw Garry Herlambang

Menurutnya, peristiwa ini bukanlah murni persoalan lokal, melainkan dipicu oleh provokasi dari luar daerah. Pihaknya menegaskan, tidak ada masalah besar antara masyarakat Kota Pekalongan dengan pemerintah setempat.

“Aksi ini terinspirasi dari kejadian di Jakarta. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk menunjukkan solidaritas, dan akhirnya memicu tindakan anarkis. Situasi itu tidak terbendung hingga terjadi pembakaran,” jelasnya.

Polres Pekalongan Kota mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Pekalongan. Segera laporkan melalui call center 110 jika mengetahui keberadaan pelaku atau aktivitas yang mengarah pada tindakan anarkis.

“Para pelaku kami kenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” pungkasnya. (em-aha)

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, serta dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah tersebut.

“Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” ujar Ani sapaan akrabnya melalui unggahan Instagram, Senin (1/9/2025).

Dia mengungkapkan ia sangat memahami yang terjadi padanya adalah risiko dari tugas sebagai pejabat negara. Sebab, tak semua masyarakat setuju dengan kebijakan yang diambil.

“Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi,” jelasnya.

Menurut Ani, UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Oleh sebab itu, apabila ada ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,” imbuhnya.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho, meminta warga untuk mengembalikan barang-barang itu.

“Kami tidak membenarkan warga untuk melakukan pengrusakan, termasuk adanya penjarahan yang dilakukan sejumlah oknum masyarakat. Maka, kami meminta barang jarahan, baik tangki, accu, pintu, maupun orderdil lainnya untuk segera dikembalikan,” kata Zain, Sabtu, (9/11/2024).

“Barang-Barang itu adalah milik orang lain. Kalau misalkan masih ada yang mengamankan barang-barang tersebut mohon segera kembalikan kepada kami, Polres Metro Tangerang Kota,” sambungnya.

“Jadi, kalau masyarakat tidak mau persuasif. Maka dengan terpaksa kami akan melakukan penegakan hukum,” pungkas Zain.

JAKARTA, Eranasional.com – Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa, pihaknya juga telah menerima informasi terkait penjarahan tersebut.

“Tentunya kita telah menerima informasi tersebut maka untuk cegah penjarahan kita telah menurunkan sejumlah personel,” kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (6/3/2023).

Dikatakan Ramadhan, sejumlah personel itu untuk menjaga rumah-rumah yang ditinggal atau rumah-rumah korban kebakaran. Selain itu, personel tersebut untuk menjaga aset-aset yang belum rusak atau aset yang masih utuh.

Di sisi lain ketika ditanya mengenai ada berapa laporan terkait penjarahan, Ramadhan mengungkapkan hal tersebut masih harus dikonfirmasikan.

“Nanti kami tanyakan lagi, yang jelas untuk mencegah itu yg paling penting kita harus mengamankan menjaga rumah-rumah yang ditinggalkan tersebut,” ucapnya.

Sebelymnya, pengungsi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang diminta untuk saling mengenali satu sama lainnya. Hal itu demi mencegah masuknya penyusup di kalangan pengungsi.

“Jadi warga diimbau supaya mengenal warganya ya, seperti yang terjadi pengungsian, itu juga banyak juga ternyata, ada yang penghuni di luar dari korban. Jadi menyusup, ketika bagi-bagi bantuan, dia masuk,” kata Lurah Rawa Badak Selatan, Suhaena di Jakarta, Minggu (5/3/2023).

Padahal, penyusup dimaksud berasal dari kelurahan lain. Diungkapkan olehnya, sempat ada dua penyusup yang diamankan.

Selain itu, Suhaena juga menyampaikan kalau baiknya bantuan kepada pengungsi disalurkan terpusat ke Posko Koramil Koja. Hal itu supaya bantuan-bantuan yang tiba dapat terpantau dengan jelas.

“Karena ini kedekatan dengan warga itu pertama. Kemudian mungkin TNI Polri lebih bisa memantau,” ujar Suhaena.

Diberitakan, kebakaran melanda Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menurunkan 52 unit mobil pemadam dan sekitar 250 personel untuk membantu proses pemadaman di lokasi.