Dalam pernyataannya di hadapan majelis dan para pihak yang hadir, Anwar mengungkapkan bahwa masa tugasnya akan segera berakhir seiring genapnya 15 tahun pengabdian pada 6 April mendatang. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang tersebut tidak selalu berjalan sempurna. Karena itu, ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi selama dirinya menjalankan tugas sebagai penjaga konstitusi.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dengan nada reflektif, menandai penutupan karier yang penuh dinamika. Dalam lingkungan peradilan, langkah seperti ini kerap dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengakuan atas kompleksitas tugas yang diemban seorang hakim konstitusi. Anwar menegaskan bahwa selama menjalankan perannya, ia telah berupaya sebaik mungkin menjaga amanah yang diberikan negara, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan.

Karier Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi dimulai pada 2011 setelah ia diusulkan oleh Mahkamah Agung. Sejak saat itu, ia terlibat dalam berbagai perkara penting yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada periode berikutnya, ia kembali dipercaya untuk melanjutkan masa jabatan dan bahkan sempat menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua.

Puncak kariernya terjadi ketika ia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2018, menggantikan Arief Hidayat. Kepemimpinannya berlanjut hingga periode berikutnya, sebelum akhirnya menghadapi ujian besar yang mengubah arah kariernya di lembaga tersebut. Dalam perjalanan tersebut, Anwar menjadi salah satu figur yang cukup berpengaruh dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia.

Perihal itu, Yudo menyatakan tidak tahu dan dirinya tidak mau berandai-anda masa jabatannya akan diperpanjang.

“Yang jelas, saya akan pensiun di 26 November ini,” kata Yudo di sela-sela acara turnamen badminton KSAD Cup 2023 di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023).

Menurut dia, merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memperpanjang atau tidak masa jabatannya sebagai Panglima TNI.

Di sisi lain, lanjut Yudo, para kepala Staf TNI baik di matra Darat, Laut, dan Udara telah memahi kerja-kerja dan tugas Panglima TNI.

“Tentunya tinggal melanjutkan saja,” ucap Yudo.

Mengenai apa yang akan dilakukannya setelah pensiun sebagai Panglima TNI, Yudo menyebut sebagai anak petani dirinya akan bertani. Namun, dia belum memutuskan apakah akan menekuni pertanian organik atau modern.

“Aku kan anaknya petani, ya balik lagi bertani. Setelah pensiun aku akan bertani,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menanggapi soal isu perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal itu terkait dengan digugatnya batas usia Panglima TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Presiden Jokowi, semuanya masih dalam proses. “Masih dalam proses,” jelas Jokowi saat mengunjungi Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023). (*)

JAKARTA, Eranasional.com – November 2022 lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) meminta pemerintah menerapkan skema uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sistem fully funded. Ketua Dewan Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengatakan Korpri berharap pemerintah bisa segera menerapkan skema tersebut.

Menurutnya, skema fully funded bisa membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Skema ini juga diyakini bisa lebih bermanfaat untuk para PNS.

Dia jelaskan, system fully funded ini adalah sistem pendanaan. Jadi besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi oleh pegawai.

Caranya, pegawai mengangsur selama masih aktif bekerja dan ditampung dalam suatu tempat, kemudian dikelola dan dikembangkan. Umumnya, pada sistem ini terdapat dua sumber iuran, yakni pemberi kerja dan iuran pegawai.

“Kelebihannya, pemberi kerja tidak dibebani dengan biaya manfaat pensiun. Karena biaya itu sudah dipenuhi ketika pegawai masih aktif bekerja,” kata Zudan Arif.

Dia mengungkapkan, untuk skema pensiun yang digunakan sekarang adalah menggunakan Pay as You Go (PAYG). Katanya, ini adalah sistem pendanaan pensiun untuk PNS di mana pembayaran pensiunnya masih dipenuhi oleh APBN saat pegawai sudah masuk masa pensiun.

“Jadi ada besaran beban yang dianggarkan pada APBN akan sama dengan besar manfaat yang dibayar setiap tahunnya,” ujarnya.

Apakah skema fully funded ini bisa membuat PNS lebih sejahtera. Kata dia, kesejahteraan hari tua PNS dipengaruhi oleh skema manfaat.

Saat ini ada dua manfaat, yaitu manfaat pasti (defined benefit). Di sini manfaatnya sudah ditetapkan dalam Peraturan Danan Pensiun (PDP) dengan rumus tertentu yang mempertimbangkan masa kerja dan gaji terakhir.

Kedua, iuran pasti (defined contribution). Di sini iurannya ditetapkan dalam PDP, di mana iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

“Kami dari Korpri sangat berharap pemerintah bisa mulai menerapkan skema fully funded ini,” imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran pensiun PNS semakin besar dan menjadi beban negara. Karena itu dibutuhkan reformasi di bidang pensiun.

Sri Mulyani menjelaskan, skema pensiun yang diterapkan saat ini masih menggunakan Pay as You Go (PAYG). Artinya, perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

TNI dan Polri, menurut Sri Mulyani, juga menggunakan skema yang sama. Hanya saja, tak dikelola Taspen melainkan PT ASABRI.