Langkah tersebut terjadi di tengah beredarnya informasi mengenai aktivitas penyelidikan yang dilakukan tim KPK di wilayah tersebut sejak sehari sebelumnya.

Sejumlah ruangan yang diketahui disegel antara lain ruang kerja Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Wakil Bupati Mukhlisin, Sekretaris Daerah Zulkarnain, serta ruang Asisten I Setda Kuansing Fahdiasyah.

Penyegelan ditandai dengan pemasangan pita segel berwarna merah pada area yang dibatasi.

Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan pihak yang melakukan penyegelan maupun hubungan tindakan tersebut dengan kegiatan yang sedang berlangsung di Kuansing.

Sebelumnya, sejak Senin (29/6), muncul laporan mengenai aktivitas yang diduga melibatkan tim KPK di kawasan Teluk Kuantan.

Pada periode yang sama, daerah tersebut sedang menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Riau serta Festival Pacu Jalur Rayon II.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah rumah dinas Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain. Sejumlah kendaraan patroli Brimob terlihat mendatangi lokasi dan mengawal petugas yang memasuki area rumah dinas.

Setelah petugas masuk, akses gerbang rumah dinas ditutup oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi.

Di sisi lain, beredar kabar bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Amby sempat berada di Markas Polres Kuansing. Namun hingga kini, informasi tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi.

Sejumlah wartawan yang mendatangi Polres Kuansing juga melaporkan adanya pembatasan akses menuju area tertentu. Aparat yang berjaga mengarahkan permintaan informasi melalui Seksi Humas Polres.

Seorang petugas menyampaikan agar proses konfirmasi dilakukan melalui Kasi Humas Polres untuk memperoleh keterangan resmi.

Pada Senin malam, beberapa kendaraan dilaporkan bergerak dari kawasan rumah dinas Sekda Kuansing menuju Pekanbaru. Aktivitas kendaraan juga terpantau di lingkungan Polda Riau hingga malam hari.

Meski demikian, baik pihak kepolisian maupun KPK hingga kini belum memberikan penjelasan resmi mengenai rangkaian kegiatan yang terjadi di Kuansing.

Saat dimintai tanggapan, Biro Pemberitaan KPK hanya mengirimkan balasan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang menyatakan bahwa pesan telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti. []

Ia menilai langkah penyegelan merupakan kewenangan pemerintah ketika mendapati adanya pelanggaran aturan.

“Penyegelan itu bentuk peringatan bagi pengembang agar menempuh proses perizinan dengan benar. Segel juga bisa dicabut jika pengembang sudah menyelesaikan semua perizinannya. Jadi bukan berarti pembangunan tidak bisa dilanjutkan, asalkan persyaratan sudah dipenuhi,” ujar Babai, saat dihubungi eranasional Sabtu (16/8/2025).

Diketahui, proyek perumahan Pangeran Residence disegel pada Juma’t lalu (9/8), karena dinilai melanggar tata ruang. Lokasinya berada tepat di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang seharusnya bebas bangunan.

Menanggapi kondisi tersebut, Babai menekankan pemerintah tetap harus memberikan jalan keluar.

“Kalau ada kasus seperti ini, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pelanggaran aja dong. Apapun pelanggarannya, harus ada solusi. Bagaimana bentuk solusinya tentu harus melalui kajian teknis sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Babai juga mengingatkan para pengembang untuk lebih cermat dan patuh terhadap seluruh regulasi perizinan sejak awal, agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

-Fyan Hadi-

Penyegelan dilakukan terhadap Pangeran Residence yang diketahui belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta melanggar tata ruang wilayah.

“Bangunan ini melanggar garis sepadan sutet, kemudian belum ada izin dan belum memiliki PBG,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty, yang saat itu mendampingi Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.

Citra menjelaskan, Pangeran Residence dibangun di atas lahan seluas dua hektare. Sebelum Tim Gakkum melakukan penyegelan, aktivitas pembangunan masih berlangsung.

“Surat peringatan sudah kami kirim, namun tidak diindahkan pengembang. Maka kami tindak secara tegas. Perumahan ini juga melanggar garis sepadan sutet, yang harus memiliki area bebas seluas 1.000 meter. Tidak boleh ada bangunan di bawahnya,” tegasnya.

Dia menuturkan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022–2042, kawasan ini masuk zona kuning yang merupakan daerah rawan bencana khusus. Karena itu, pembangunan harus segera dihentikan.

“Pembangunan harus dihentikan dan masyarakat luas perlu tahu. Sebelum membeli rumah, cek dulu dampaknya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” imbaunya.

Pantauan Eranasional dilapangan, pada Jumat (8/8/2025) pukul 14.00 WIB masih ada aktivitas menurunkan bahan material dari truk. Ketika ditanya, tukang bangunan di lokasi mengatakan bahan material tersebut sudah terlanjur dipesan.