Penyidik lembaga antirasuah tersebut dilaporkan memeriksa belasan saksi secara maraton guna mengumpulkan bukti baru. Proses pemeriksaan bertahap ini meminjam salah satu fasilitas ruangan milik pihak kepolisian setempat.

Kepastian mengenai agenda pemeriksaan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, saat ditemui wartawan di Mapolres setempat, Rabu (17/6/2026).

Kapolres membenarkan, bahwa markasnya tengah memfasilitasi aktivitas pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kendati demikian, ia menegaskan posisi jajarannya dalam agenda tersebut murni hanya mendukung kebutuhan operasional logistik tempat saja.

“Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Polres Pekalongan Kota hanya diminta menyediakan tempat untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Riki Yariandi.

Kapolres menambahkan, bahwa koordinasi resmi telah dilakukan oleh pihak KPK sebelum agenda pemeriksaan tambahan ini dilangsungkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai dari Pemkab Pekalongan tampak hadir memenuhi panggilan. Menurut jadwal koordinasi, rangkaian pemeriksaan ini akan difasilitasi hingga tanggal 19 Juni 2026.

“Yang pasti ada beberapa saksi dari pegawai Pemkab Pekalongan yang satu per satu berdatangan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan oleh teman-teman KPK. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan kami melakukan sterilisasi area agar prosesnya kondusif,” tambahnya.

Secara keseluruhan, terdapat 14 saksi dari berbagai unsur strategis yang dipanggil oleh penyidik KPK pada Rabu (17/6/2026). Mereka berasal dari kalangan anggota legislatif, pengurus partai politik, instansi pemerintahan, pihak BPJS, hingga sektor swasta.

Pemeriksaan masif ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Fadia Arafiq memastikan bahwa kliennya akan tetap bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. Fadilah Diani Putri selaku perwakilan LNP Law Firm Jakarta menyebut pihaknya berkomitmen menghormati seluruh tahapan penyidikan.

Tim hukum bahkan bersiaga penuh mendampingi sejumlah nama dari lingkaran terdekat Fadia yang ikut dipanggil.

“Yang kami dampingi saat ini lebih dari lima orang, dan pemeriksaannya seputar outsourcing. Tim kuasa hukum juga bersiaga memberikan pendampingan kepada sejumlah pembantu dan tenaga pendukung yang turut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Polres,” kata Fadilah.

Menurut analisis Fadilah, materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik sejauh ini masih berupa klarifikasi atas dokumen-dokumen sebelumnya.

Ia menilai belum ada hal yang bersifat sangat signifikan atau krusial dari hasil tanya jawab para saksi tersebut. Agenda ini lebih difokuskan untuk mencocokkan keterangan yang sudah diperoleh dari pemeriksaan Fadia terdahulu.

“Tidak ada yang signifikan, hanya untuk konfirmasi dan tanya jawab saja karena dari pemeriksaan Ibu Fadia maupun saksi lain diperlukan klarifikasi. Perkembangannya masih dalam penyidikan. Alhamdulillah, ibu sehat dan masih menjalani pemeriksaan,” tutur Fadilah dengan optimistis.

Kuasa hukum Fadia menegaskan bahwa fokus pendampingan mereka saat ini dibatasi hanya untuk klien utama serta jaringan internalnya saja.

Pihaknya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan saksi di luar lingkaran Fadia. Tim hukum berharap proses hukum objektif ini bisa segera tuntas secara terang benderang. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan penyidik KPK Novel Baswedan kembali mengungkapkan kebobrokan lembaga antirasuah tersebut. Katanya, Ada mantan pegawa KPK yang memiliki transaksi mencurigakan sebesar Rp300 miliar. Menurut dia, hal itu tidak logis.

Novel mengungkapkan itu melalui podcast miliknya berjudul “Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK”. Dalam podcast tersebut dia bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

Novel mengatakan temuan transaksi mencurigakan itu merujuk data dari Pusat Analis Transaksi dan Keuangan (PPATK).

“Terkait dengan laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan nilai transaksinya Rp300 miliar, dan saya menduga lebih jumlahnya. Ada katakana sampai Rp1 triliun.

Dia menilai transaksi sebesar itu tidak logis bagi seorang penyidik di KPK. Katanya, penyidik itu sempat diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Tapi itu enggak diperiksa, padahal sudah diperiksa Dewas. Tapi kemudian mengundurkan diri dan lewat,” kata Novel Baswedan.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK baru saja melantik 21 penyidik dan penyelidik baru. para penyidik dan penyelidik itu akan ditempatkan pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Pelantikan dilakukan di aula Gedung Juang Merah Putih KPK dan dihadiri oleh pimpinan KPK Johanis Tanak dan Alexander Marwata, Sekjen KPK Cahya H Harefa, dan sejumlah pejabat structural KPK lainnya.

Selain itu, pelantikan tersebut juga dihadiri jajaran perwakilan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Polri.

Johanis Tanak mengatakan, penambahan personel baru ini diharapkan menambah kapasitas organisasi KPK, khususnya dalam tugas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

“Pegawai yang dilantik hari ini yakni 10 orang Penyelidik penugasan eksternal, terdiri dari 7 orang dari Polri dan 3 orang dari BPKP, 3 orang Penyelidik internal dari PNS KPK, dan 8 orang Penyidik eksternal dari Polri,” kata Johanis dalam keterangan resmi yang diterima Eranasional.com, Selasa (7/2/2023).

Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Penyidik dan Penyelidik di KPK dapat diangkat dari sumber eksternal maupun internal KPK.

Sebelum dilantik, para personel ini telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam prosesnya, seluruh peserta dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penyelidik dan penyidik KPK.

Selanjutnya, mereka akan bertugas memberantas korupsi sesuai UU dan arah kebijakan KPK. Khususnya di bidang penindakan dan eksekusi, yang salah satunya mengedepankan optimalisasi pemulihan kerugian negara melalui empat faktor.

“Penanganan perkara melalui case building, penyelesaian perkara dengan mengoptimalkan TPPU, penyelesaian tunggakan kasus dan perkara, pengelolaan aset, benda sitaan, dan barang rampasan negara,” tuturnya.

Dia berharapp kepada para pegawai yang dilantik agar bisa melaksanakan arah kebijakan pimpinan tahun 2023. Selain itu, dia berpesan pentingnya menjaga integritas sebagai Penyidik dan Penyelidik KPK.

“Tanpa integritas yang kokoh maka lembaga ini juga tidak akan berdiri dengan kokoh. Integritas yang kokoh itu hanya dapat dibangun dengan keimanan, apa pun agama dan kepercayaan yang dianutnya,” pungkas Johanis.

Jakarta – Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju melanggar kode etik berat lantaran bertemu dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial terkait penanganan perkara dugaan korupsi di Tanjungbalai. Bahkan, Stepanus menerima suap terkait penanganan perkara tersebut.

Atas pelanggaran yang dilakukannya, Stepanus diberhentikan secara tidak terhormat atau dipecat dari jabatannya sebagai pegawai KPK.

“Menghukum terperiksa dengan saksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagi Pegawai KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan dugaan pelanggaran etik Stepanus Robin Pattuju di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Tumpak membeberkan, Stepanus yang juga merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021 telah menyalahgunakan Surat Penyidik untuk kepentingan pribadi. Stepanus juga telah menyalahgunakan tanda pengenal KPK untuk kepentingan pribadinya.

“Menyalahgunakan surat penyidik untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan tanda pengenal insan komisi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 2 huruf a b dan c UU Dewas Nomor 2/2020 tentang penindakan kode etik dan pedoman perilaku,” tegas Tumpak.

Dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Etik Dewas mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Etik menilai Stepanus telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp 1.697.500.000.

Selain itu, Majelis Etik menilai Stepanus telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan instansi asal sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan KPK

“Hal yang meringankan tidak ada,” kata anggota Dewas Albertina Ho.

Sumber: BeritaSatu.com