Kuasa Hukum Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Wawan Nur Rewa, S.H., M.H., menilai Perda tersebut sudah tidak relevan dan justru memicu polemik di tengah masyarakat.

Karena itu, menurutnya, regulasi tersebut tidak cukup direvisi, melainkan harus dicabut.

“Pencabutan Perda menjadi langkah awal sebelum menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini serta melibatkan seluruh unsur keluarga kerajaan,” kata Wawan dalam konferensi pers di Makassar, Selasa (21/7/2026) malam.

“Kami tidak meminta revisi. Perda itu harus dicabut terlebih dahulu, baru kemudian disusun regulasi baru yang sesuai dengan aturan dan kondisi kekinian,” lanjutnya.

Wawan menilai substansi Perda tersebut tidak lagi dapat diperbaiki melalui revisi karena konsep dasarnya dinilai keliru.

Ia berharap penyusunan regulasi baru dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah dengan tetap menempatkan keluarga kerajaan sebagai pihak utama dalam urusan adat dan kebudayaan Gowa.

Menurut Wawan, keluarga Kerajaan Gowa tidak memiliki keinginan menghidupkan kembali sistem pemerintahan kerajaan. Raja, kata dia, hanya berperan sebagai simbol budaya yang tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami tidak ingin mengembalikan sistem kerajaan. Raja hanya simbol budaya, bukan pemegang kekuasaan pemerintahan. Semua tetap berada dalam kerangka NKRI,” tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah tidak lagi mencampuri urusan internal keluarga kerajaan dengan kepentingan pihak lain. Setelah Perda dicabut, penyusunan aturan baru diharapkan sepenuhnya melibatkan keluarga kerajaan guna memulihkan marwah lembaga adat.