PEKALONGAN, Eranasional.com – Awal bulan Januari sampai akhir bulan April 2023, tercatat sebanyak 542 reklame yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol P3KP) Kota Pekalongan.

Mereka rutin menertibkan reklame yang melanggar peraturan daerah (perda) seperti pemasangan di tempat yang tidak sesuai, reklame usang yang membahayakan, dan sebagainya.

Hal ini diungkapkan Kepala Satpol P3KP, Sriyana melalui Sekretaris Satpol P3KP, Amaryadi saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (29/5/2023).

“Penertiban reklame dilakukan personel Satpol P3KP tiap hari ke sejumlah sudut kota dan ruas jalan di Kota Pekalongan. Hampir tiap hari kami menerjunkan regu untuk menertibkan seluruh reklame yang melanggar, jenisnya seperti spanduk, poster, baliho, banner, dan sebagainya,” kata Amaryadi.

Disebutkan Amaryadi, sampai dengan akhir April tercatat sebanyak 542 jenis reklame yang ditertibkan dengan rincian 125 spanduk, 178 poster, 39 baliho, 190 banner, dan 1 reklame permanen.

“Reklame yang kami tertibkan karena tanggalnya yang sudah kedaluarsa, salah penempatan, dan dipasang di pohon, traffic light atau titik yang dilarang. Spanduk yang dipasang melintang, juga kami lepas. Tidak boleh spanduk melintang karena membahayakan,” beber Amaryadi.

Menurut Amaryadi, spanduk yang dipasang melintang cukup membahayakan. Apalagi jika dipasang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

“Spanduk yang kami tertibkan lainnya, yakni spanduk yang tidak ada tanda lunas pajaknya. Di Kota Pekalongan banyak panggung spanduk. Namun, jika ingin memasang harap juga mematuhi peraturan,” pungkasnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Kehadiran Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dalam pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) sangatlah penting untuk menutupi kekurangan personalia Satpol PP. Personel yang ada sekarang, tidak akan bisa mengawasi semua wilayah yang ada di Kota Bandung. Untuk bisa melaksanakan tugas membantu Satpol PP, tentu saja Banpol PP harus memiliki kualifikasi tertentu. Untuk itu penting untuk diberikan pelatihan guna meningkatkan profesionalitas dalam bekerja.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat menutup Diklatsar Kepamongprajaan yang digelar Satpol PP Kota Bandung di Pusat Pendidikan Teritorial (Pusdikter) Kodiklat TNI AD Kabupaten Bandung Barat, Rabu 15 Maret 2023.

“Melalui kegiatan pengembangan kapasitas ini, besar harapan akan ada perubahan dari personalia Banpol PP ke arah yang lebih baik dalam sikap, wawasan, pengetahuan, dan kemampuan softskill dari para peserta,” kata Yana.

Hal ini, lanjut Yana, sangat diperlukan karena beratnya tanggung jawab Satpol PP, sehingga diperlukan anggota yang kompeten, paham dengan tugas pokok dan fungsi, serta memiliki sikap dan integritas yang tinggi.

“Setelah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas ini, saya minta supaya banpol pp menerapkan softskill yang sudah dimiliki dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujarnya.

Yana menyakini, semua anggota Banpol PP memiliki pemahaman dan keinginan yang sama untuk melaksanan tugas memberikan pelayanan pada masyarakat kota bandung dengan sebaik-baiknya.

“Dalam lingkup tugas Satpol PP, pelayanan ini berupa penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. insyaa allah, Banpol PP peserta kegiatan ini sudah mengerti tentang peran tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan bagi Banpol PP.

Rasdian menyebut total peserta yang dilatih berjumlah 439 peserta dan dibagi dalam dua gelombang.

Para peserta diberi berbagai macam pelatihan baik kedisiplinan, beladiri militer, baris berbaris dan berbagai materi pelatihan lainnya.

“Intinya ini untuk peningkatan kapasitas. Baik dari karakter disiplin pribadi maupun dalam bekerja. Kerja sama dengan rekannya, agar kompak mereka belajar baris berbaris, dan belajar jiwa corsa melalui outbond dan cinta terhadap satuannya,” katanya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Tidak lama lagi Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya memiliki Perda tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan. Hal ini setelah evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah selesai dan saat ini tinggal pengajuan register ke Biro Hukum Setda Kalteng.

Rabu (15/2/2023) siang, tim Bapemperda bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, Gloriana Aden bersama jajaran mengadakan rapat membahas evaluasi dari gubernur.

“Intinya tidak ada yang krusial hasil evaluasi dari biro hukum. Kami dan dewan sepakat jika Raperda ini segera diundangkan,” sebut Gloriana didampingi Kabid Adriason.

Gloriana mengatakan Perda tersebut diajukan sejak sejak 2021 dan baru pada Februari 2023 ini evaluasi keluar dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng.

Menurutnya butuh perjuangan sekitar 6 tahun untuk memperjuangkan Perda ini pasca dibentuknya Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palangka Raya pada 2017.

“Dengan adanya Perda ini diharapkan memberikan jaminan kepada instansi dan dunia usaha bahwa keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan itu menjadi perhatian,” sebutnya.

Dengan Perda ini pula maka Damkar memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap keberadaan gedung di kota setempat. Jika nanti ada gedung yang tidak punya standar keselamatan kebakaran, maka bisa diberikan sanksi administratif.

Gloriana menyebut saat ini Dinas Damkar Kota Palangka Raya telah memiliki 1 ASN yang telah memiliki sertifikat di bidang kelayakan gedung dan 5 ASN lainnya sudah menempuh pendidikan.