Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyato, usai memimpin rapat koordinasi penanganan bencana pergerakan tanah dan tanah longsor di Posko Darurat Bencana, Kantor Kecamatan Rongga, Selasa 5 Maret 2024.

“Penanganan setelah tanggap darurat di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi adalah kita harus dilakukan relokasi. Di daerah ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk permukiman warga,” kata Suharyanto.

Kepala BNPB memastikan bahwa dari hasil kaji cepat, saat ini ada sebanyak 28 rumah yang sudah pasti harus direlokasi karena memang telah terdampak dan berada di zona merah rawan pergerakan tanah.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah rumah yang harus direlokasi hingga mencapai 40-50 rumah.

“Untuk yang langsung harus direlokasi ada sebanyak 28 rumah. Tetapi tentu saja ada potensi-potensi sebanyak 40-50 rumah penduduk yang harus direlokasi ke tempat yang baru,” jelas Kepala BNPB.

Adapun dalam tahapan proses relokasi rumah warga tersebut, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk asesmen lokasi mana yang paling direkomendasikan.

Sementara itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berikut jajarannya mulai dari BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat dan seluruh unsur Forkopimda lainnya akan menyediakan lahannya dan proses pendataan lebih lanjut.

Adi (32), saksi mata di tempat kejadian mengatakan, peristiwa tersebut sekitar pukul 20.00 WIB.

“Terdengar bunyi suara seperti bangunan dan tanah bergetar. Begitu saya lihat, kantor RW 011 sudah miring ke belakang, ke arah kali,” kata Adi saat ditemui di lokasi, kemarin.

Sebenarnya, ungkap Adi, bangunan kantor RW tersebut sudah terlihat miring beberapa hari sebelum ambruk.

Tak ingin berisiko, segala kegiatan RW tidak lagi dilaksanakan di bangunan tersebut.

“Semakin hari bangunan itu semakin miring. Karena itu kegiatan RW enggak dilakukan di sana, di tempat lain,” tuturnya.

Syukurnya, dalam peristiwa itu tidak ada korban luka dan jiwa. Kini, banguan RW 011 itu hanya tersisa pondasi saja yang masih kokoh berdiri.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji menduga ambruknya bangunan kantor RW 011 itu diduga karena adanya pergeseran tanah.

“Diduga penyebabnya karena pergeseran tanah. Ini karena bangunan tersebut berada di pinggiran aliran sungai,” jelas Isnawa, Jumat, 2 Februari 2024.

Akibat peristiwa itu, kata Isnwa, kerugian materil yang dialami sekitar Rp80 juta. (*)