Keputusan tersebut ditetapkan setelah Ardian Fajar Prastyawan terpilih secara Aklamasi yang sebelumnya telah melewati beberapa rangkaian proses mulai dari pendaftaran pengambilan dan pengembalian formulir pencalonan, verifikasi berkas persyaratan hingga digelarnya Muscab VII BPC HIPMI Kota Depok yang dilaksanakan, di kawasan Jalan Margonda Raya, Kota Depok pada Rabu (17/2/2026).

Ketua Terpilih BPC HIPMI Kota Depok, Ardian Fajar Prastyawan menerangkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih yaitu akan memperkuat struktur organisasi dan rekrutmen pengusaha di Kota Depok.

“Mungkin dalam beberapa waktu satu sampai dua bulan ke depan, kita akan coba bentuk kepengurusan baru dari kawan-kawan pengusaha, baik pengurus yang sudah ada dan juga akan melakukan beberapa rekrutmen lagi untuk pengusaha-pengusaha di Depok. Jadi kawan-kawan yang punya bisnis, punya usaha, mau berjejaring, ayo bersama-sama gabung di HIPMI Depok,” ujar Ardiansyah kepada awak media, usai mengikuti Muscab VII HIPMI Kota Depok, Rabu (17/2/2026).

Lebih lanjut Ardian juga memaparkan sejauh ini anggota BPC HIPMI Kota Depok yang tercatat berjumlah 81 orang. Maka itu, dia mengajak untuk membawa misi besar dalam rangka menjawab tantangan dari Pemerintah Kota Depok guna menciptakan ekosistem wirausaha yang masif.

“Targetnya, kita diberi target oleh Pak Wali Kota kalau bisa sampai akhir kepengurusan nanti tiga tahun ke depan bisa melahirkan 500 orang wirausaha baru di Kota Depok yang tergabung dalam wadah organisasi HIPMI Depok,” paparnya.

Mengenai program kerja, Ardian menegaskan dengan komitmen HIPMI yang notabene nya adalah mitra strategis Pemerintah. Yang menjadi salah satu fokus utamanya adalah membawa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Depok bisa naik kelas melalui pendampingan dan akses permodalan.

“Salah satu program prioritas Pemkot itu adalah bagaimana caranya UMKM itu bisa naik kelas. Jadi ketika UMKM naik kelas, nah di situ HIPMI bisa berperan. Nanti kita akan mencoba membantu program-program Pemkot untuk bisa menaikkan kelas UMKM yang ada di Kota Depok. Caranya, UMKM yang banyak kita akan coba sortir data, jembatani dengan permodalan, kemudian juga dengan investor, dan dari sisi knowledge-nya nanti juga akan kita berikan pendampingan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Depok masa bakti 2023-2026, Herik Yosiswardinata menaruh harapan besar terhadap keberlanjutan kepemimpinan tersebut. Dia menekankan bahwa persatuan lebih penting untuk dikedepankan usai kontestasi Muscab berakhir.

“Seorang pemimpin harus melahirkan pemimpin baru. Pemimpin baru yang dilahirkan harus lebih baik, harus lebih besar dari pada dirinya. Artinya, kepengurusan nanti harus lebih baik dari kepengurusan sekarang. Itulah kesuksesan kita dikepengurusan sekarang,” harapnya.

Herik mengingatkan Ketua Umum terpilih nantinya juga harus bisa merangkul semua anggota yang telah tergabung guna kemajuan organisasi. Dirinya pun berpesan setelah Muscab usai, kini waktunya menjadi kesatuan gerbong untuk menjalani program-program yang akan dijalankan.

“Selanjutnya HIPMI Depok ke depan adalah HIPMI yang bersatu, merangkul. HIPMI itu bertanding untuk bersanding. Yang mungkin Muscab-nya bertanding, akan tapi setelah Muscab ini usai kita harus bersanding. Artinya semua teman-teman itu harus dirangkul, harus satu gerbong lagi, gerbong HIPMI Kota Depok,” tandasnya.

Selain itu, dia juga menitipkan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) strategis, yang harus diperhatikan kepengurusan baru. Salah satunya yaitu pengukuhan HIPMI Perguruan Tinggi (PT) yang ada diberbagai kampus di Depok agar bisa mencetak pengusaha yang terdesain sejak dini.

“PR ke depan banyak pasti, yang namanya organisasi sangat dinamis. Tapi yang terpenting salah satunya nanti yaitu HIPMI PT (Perguruan Tinggi). Kita ada 21 kampus di Depok. Itu diperiode kita tidak sempat dikukuhkan. Insya Allah nanti diperiode kepengurusan berikutnya akan dikukuhkan di kampus-kampusnya. Pengusaha By Design, itu kita sudah desain dari tingkat kampus. Bagaimana dia bisa menjadi pengusaha yang besar, pengusaha yang tangguh ke depannya,” jelasnya.

Selain HIPMI Perguruan Tinggi, kata Herik adapun Pekerjaan Rumah (PR) berikutnya adalah mengenai Badan Otonom seperti HIPMI Womenpreneur, HIPMI Culinary, hingga komunitas olahraga seperti HIPMI Run dan Golf juga direncanakan akan segera dikukuhkan guna memperkuat jejaring pengusaha muda di Kota Depok.

Melalui sinergi kolaborasi antara pengusaha senior dan kader muda, ditambah dengan penguatan basis di Perguruan Tinggi. Pihaknya berharap hal tersebut menjadi fondasi kokoh bagi dunia usaha di Depok agar tidak hanya sekadar menjadi kota hunian, namun juga pusat inkubasi wirausaha tangguh di Jawa Barat. (**)

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Alumni dari Ikatan Alumni Fakultas, Institut, dan Sekolah Tinggi dalam lingkup Satuan Pendidikan Trisakti.

Acara ini dihadiri Ketua Umum IKA Trisakti yang juga Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. Selain itu hadir juga  Sekretaris Jenderal Irfan Ardiansyah dan Bendahara Umum Bobby A. Rizaldi,.

Turut hadir  Sekretaris Yayasan Trisakti Prof. M. Dimyati, dan jajaran rektorat beserta Dekan Universitas Trisakti.

Dalam sambutannya, Silmy berpesan kepada seluruh alumni untuk terus berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat dimanapun berada.

Alumni FEB tahun 1992 ini juga mengajak seluruh alumni dan civitas akademika Universitas Trisakti untuk bersatu pasca tahun politik pemilu 2024.

“Saatnya kita bersama untuk merancang masa depan lebih baik. Together we create a better future, sesuai tema acara hari ini,” kata Silmy yang  juga pernah menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel ini. \

Silmy menyoroti kelembagaan dalam satuan pendidikan Trisakti agar tetap sustainable secara hukum. Karena, kata dia, hal itu penting bagi alumni untuk menjaga kerukunan dan persatuan agar tercipta suasana yang baik.

Sekretaris Yayasan Trisakti, Prof. Muhammad Dimyati menyampaikan saat ini Universitas Trisaksi sudah menyelesaikan inventarisasi aset. Dan diharapkan pengurus yayasan menjaga aset untuk kepentingan pendidikan.

“Universitas Trisakti berdiri diatas tanah negara yang tercatat di Kemendikbudristek. Pengurus yayasan punya tugas menjaga dan menyelamatkan aset negara tersebut, juga harus menjamin bahwa pelaksanaan tridarma pendidikan tinggi berjalan dengan lebih baik,” jelas Dimyati.

Agenda RUA mencakup laporan tahunan dari pengurus IKA Trisakti serta persiapan untuk pemilihan Ketua Umum IKA Trisakti tahun 2025. Diskusi juga dilakukan mengenai sikap alumni terkait perubahan status Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Koordinator Humas IKA Trisakti, Atma Winata, menyatakan kehadiran lebih dari 150 peserta dari berbagai program studi dan institusi, menunjukkan antusiasme dan dukungan alumni terhadap kegiatan ini. Selain itu, lebih dari 250 alumni dijadwalkan menghadiri acara Halal Bihalal siang hari ini.

IKA Trisakti juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menghimbau seluruh alumni agar aktif dalam mengklarifikasi informasi yang tidak benar di masyarakat dan mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh Trisakti.

Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat ikatan antaralumni Trisakti serta mendorong kerjasama yang lebih baik dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.

Menyikapi kondisi ini, Jokowi mendorong agar perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia melakukan terobosan agar masuk ke dalam tataran kampus terbaik di dunia.

“Perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahunnya,” kata Jokowi di acara Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur yang disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden Senin, 15 Januari 2024.

Saat ini, lanjut Jokowi, beberapa perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu menembus peringkat 200 besar terbaik di Indonesia. Baginya, peringkat tersebut jauh dari membanggakan.

“Ranking 200 besar itu masih kecil sekali. Yang masuk 50 atau 100 top enggak ada,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, kondisi ini harus menjadi pekerjaan rumah yang diperhatikan oleh para rektor dan civitas akademika perguruan tinggi.

Meski begitu Jokowi mengakui bahwa ada banyak kendala yang dihadapi, salah satu persoalan anggaran yang kurang.

Di kesempatan itu Jokowi juga mengungkapkan bahwa rasio masyarakat Indonesia yang menempuh berpendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) terhadap populasi produktif di Indonesia sangat rendah, yaitu hanya 0,45 persen.

“Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali di negara kita ini, hanya 0,45 persen,” tuturnya.

Dia pun membandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya, seperti Vietnam dan Malaysia sudah mencapai angka 2,43 persen.

“Kalau negara maju sudah mencapai 9,8 persen. Jauh sekali dengan kita,” ucap Jokowi.

Sehingga, Jokowi akan menggelar rapat untuk membahas persoalan rasio tersebut dan mencari kebijakan yang tepat untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 itu.

“Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana. Tapi akan kita carikan agar populasi masyarakat yang berpendidikan S2 dan S3 meningkat secara drastis.

” Tetinggal sekali kita, hanya 0,45 persen. Malaysia saja 2,43 persen,” pungkas Jokowi. (*)

Semarang- Perguruan tinggi mesti menjadi garda terdepan dalam mengejawantahkan agenda-agenda peningkatan wawasan kebangsaan. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kuliah umum di Universitas Semarang (USM), Rabu (20/10).

“Kampus tidak sebatas melakukan transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menjadi tempat di mana mahasiswa ditempa untuk bersikap layaknya sebagai warga negara yang memahami bangsanya sendiri,” ujar Mahfud yang juga Ketua Dewan Penyantun Universitas Semarang ini.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menyinggung terkait perguruan tinggi saat ini menjadi terdakwa utama di dalam kemelut korupsi di Indonesia. Mahfud menegaskan 86% koruptor adalah lulusan perguruan tinggi.

“Jika dilihat dari pelaku-pelaku korupsi dan kolusi, perguruan tinggi menjadi terdakwa utama di dalam kemelut yang menimpa bangsa ini. Terutama kemelut korupsi di Indonesia,” papar Mahfud dalam acara yang dipandu Kapolda Jawa Tengah ini.

Namun demikian, menurut Mahfud, perguruan tinggi juga memiliki peran besar dalam membawa perubahan serta kemajuan bagi negara, “Tapi juga harus diingat, bahwa Perguruan tinggilah yang membawa kemajuan terhadap bangsa ini. Berkat lulusan perguruan tinggi banyak inovasi-inovasi dilakukan di berbagai hal,” tambah Mahfud sembari mengaskan bahwa pemantapan wawasan kebangsaan tidak hanya sebatas bagaimana setiap warga negara memiliki pengetahuan yang memadai tentang rancang bangun kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Mahfud, pemantapan wawasan kebangsaan harus sampai pada level kesadaran, yaitu kesadara atas realitas keberagaman bangsanya yang dibangun di atas empat konsensus kebangsaan dan kenegaraan sebagai penopang eksistensinya.

“Baik atau tidaknya wawasan kebangsaan akan bergantung pada tingkat pengetahuan dan kesadaran seorang warga negara itu sendiri,” ujar Mahfud yang juga Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indoensia (UII) Yogyakarta ini.

Hadir dalam kesempatan ini, Kapolda Jateng Irjen. Pol. Ahmad Luthfi sekaligus memandu acara, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof. Sudharto P Hadi MES, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof. Dr. Ir. Kesi Widjajanti, Rektor USM Andy Kridasusila para rektor dan para dekan fakultas hukum perguran tinggi Jawa Tengah.