Menurut Prabowo, sejumlah investor mengeluhkan proses pengurusan izin usaha di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Kondisi tersebut dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang mampu menerbitkan izin investasi hanya dalam hitungan minggu.

“Mereka ingin bekerja, mereka ingin investasi, tetapi kadang-kadang harus menunggu izin satu tahun sampai dua tahun. Sementara di negara lain dua minggu sudah selesai,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, serta jajaran kementerian dan lembaga yang hadir dalam agenda penyerahan hasil denda administratif dari Satgas PKH. Prabowo menegaskan bahwa persoalan lambatnya perizinan harus segera dibenahi karena dapat memengaruhi daya saing Indonesia di mata investor global.

Ia menilai Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara tetangga yang dinilai mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan investasi secara cepat tanpa mengorbankan pengawasan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak kalah bersaing dalam memperebutkan arus investasi internasional.

Prabowo juga menyinggung kecenderungan munculnya regulasi-regulasi baru yang justru memperpanjang rantai birokrasi. Ia mengatakan banyak aturan yang pada akhirnya menimbulkan celah praktik tidak sehat dalam proses perizinan.

“Kalau negara lain bisa dua minggu, kenapa kita bisa sampai dua tahun? Regulasi harus disederhanakan. Terus terang saja saya sampaikan, sering kali regulasi muncul karena ada peluang-peluang tertentu,” kata Prabowo.

]]> https://eranasional.com/101698/imbas-keluhan-investor-meningkat-prabowo-minta-sistem-perizinan-dipermudah/feed 0 Agung Nugroho https://daerah.eranasional.com/90298/perusahaan-penyuplai-air-di-depok-ngaku-rutin-setoran-biar-aman https://daerah.eranasional.com/90298/perusahaan-penyuplai-air-di-depok-ngaku-rutin-setoran-biar-aman#comments Tue, 05 Aug 2025 04:35:51 +0000 https://daerah.eranasional.com/90298/perusahaan-penyuplai-air-di-depok-ngaku-rutin-setoran-biar-aman Depok, ERANASIONAL.COM – Penanggung jawab CV. RX Dolphin Jaya, Ali Imron mengakui perusahaan penyuplai air yang ia jalankan belum memiliki izin resmi untuk melakukan pengambilan air sumur di wilayah Tapos,Depok, Jawa Barat.

Dia mengaku sudah mengurus perizinan ke pemerintah provinsi Jawa Barat, namun belum juga terbit.

“Izinnya sudah diurus tapi belum keluar, saya sudah mondar-mandir sana sini, capek saya,” kata Ali Imron kepada Eranasional, Senin (4/8/2025).

Diketahui CV. RX Dolphin Jaya memiliki dua titik sumur yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan 6 tahun lamanya.

“Satu tangki dijual Rp 100.000 sehari saya bisa 50 – 60 rit, gak hanya di depok kadang dijual untuk air minum ke Jakarta. airnya sudah kita proses jadi siap konsumsi dan kita juga sudah uji lab, setiap per 6 bulan sekali,” ujar Ali.

Ali mengaku CV. RX Dolphin Jaya tidak pernah membayar pajak terkait aktivitas usaha penggunaan air sumur yang dilakukan. Meski begitu, dia hanya sebatas membayar uang untuk koordinasi di wilayahnya.

“Memang untuk pajak ke pemerintah gak ada, tapi paling untuk lingkungan ke RT dn RW dan bantuan ke warga yang kekeringan kita suplai air gratis, ya adalah kalau anggaran buat koordinasi ditiap bulannya,” ungkap dia.

Ali juga mengeluhkan jika aktivitas usaha yang dijalani ini melelahkan.

Untuk itu dirinya siap untuk melengkapi izinnya supaya bisa resmi berizin.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, menerima banyak laporan dari warga setempat yang resah akan dampak jangka panjang dari pengeboran ilegal yang dilalukan penyuplai air ini.

“Ada beberapa tempat di Kecamatan Tapos ini dan mereka menjual [air] dengan tangki,” ungkap Khoir saat ditemui di kediamannya, Kamis (31/7/2025).

Khoir menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta Camat dan Lurah setempat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini.

Soft lauching gedung MPP yang berlokasikan di area sebelah Kantor DPMPTSP Kota Pekalongan, Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Kelurahan Podusugih, Kecamatan Pekalongan Barat ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Senin, 2 September 2024.

Usai melaunching, Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf beserta jajarannya meninjau sejumlah gerai pelayanan publik yang ada di MPP tersebut. Ia mengaku bersyukur, gedung MPP di Kota Pekalongan sudah bisa terealisasi dan dilakukan soft launching.

“Warga Kota Pekalongan bisa mengurus segala macam perizinan, mulai layanan perbankan, layanan PDAM hingga Kejaksaan, semuanya sudah ada disini dalam satu lokasi. Sehingga, pelayanan MPP ini memudahkan masyarakat ketika hendak mengakses perizinan di Kota Pekalongan,” ucapnya.

Menurutnya, secara kajian MPP ini belum perlu mengingat luasan wilayah Kota Pekalongan yang terbatas dan bisa terjangkau.

Kendati demikian, pihaknya berkomitmen apapun yang sudah menjadi arahan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka menjadi suatu keharusan. Dalam area MPP ini, semua pelayanan sudah terintegrasi.

“Saya yakin manfaatnya untuk masyarakat juga pasti lebih mudah. Tinggal responnya nanti seperti apa. Kalaupun ada dari teman-teman profesi yang bergabung memberikan pelayanannya kesini, dipersilahkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Beno Heritriono menerangkan, keberadaan gedung MPP ini sebelumnya sudah disosialisasikan secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media.

“Dengan adanya Mal Pelayanan Publik Kota Pekalongan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan, menarik minat para calon investor baik lokal maupun luar kota. Disini ada sekitar 130 jenis pelayanan publik dari 23 OPD dan instansi vertikal lainnya,” ungkapnya.

Meskipun ruangannya terbatas, tetapi pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat kota Pekalongan. Adapun jam operasional MPP ini masih menyesuaikan jam kerja pelayanan publik di Kota Pekalongan mulai dari pukul 08.00-15.30.

“Mengingat keterbatasan tenaga SDM, memang ada beberapa instansi yang belum membuka layanan setiap hari. Namun, ke depannya kami akan berupaya untuk mengoptimalkan dan mengevaluasi secara berkala,” katanya.

Menurut Beno, rata-rata 100 orang per hari bisa terlayani. Untuk informasi jam pelayanan masing-masing gerai bisa di cek di sistem informasi digital yang ada di pintu masuk MPP ini atau bisa bertanya ke staff.

“Dalam MPP ini, juga ada layanan prioritas untuk melayani para penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan ibu hamil,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam satu atap gedung MPP yang terdiri dari 2 lantai ini menyediakan 23 gerai layanan OPD maupun instansi vertikal, dan 130 jenis izin pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat.

Mulai dari kepengurusan e-KTP, SIM, SKCK, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kejaksaan, Kemenag, DPUPR, Perumda Tirtayasa hingga layanan perbankan. (em-aha)

Pekalongan – Memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor, seperti perhotelan, pusat perbelanjaan maupun industri membuat Kota Pekalongan kian diminati dan dilirik para investor untuk menanamkan modalnya di kota kecil yang hanya seluas 45,25 kilometer persegi ini.

“Sebenarnya, Kota Pekalongan ini masih dilirik oleh beberapa investor baik sektor perhotelan, pusat perbelanjaan seperti mall, industri, dan sebagainya,” kata Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid saat membuka Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Hotel Santika Pekalongan, Selasa (15/11/2022).

Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan menjelaskan bahwa, salah satu pelayanan publik yang saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah pelayanan di bidang perizinan atau yang biasa disebut PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

“Yang saya sampaikan, saat ini sudah ada pelayanan perizinan berbasis resiko. Pelayanan perizinan yang dikelola DPMPTSP ini sudah bagus dan melalui aplikasi online seperti Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (Sakpore) yang memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan usahanya,” terangnya.

Aaf juga menambahkan, berbagai upaya dan kebijakan dalam bentuk peraturan untuk peningkatan pelayanan perizinan yang memudahkan telah dilakukan. Meski ada kendala tentang aturan-aturan dari Pemerintah Pusat.

Dimana, Kota Pekalongan ini luasannya kecil, banyak tanah yang sudah mangkrak karena terendam banjir dan rob, terkait lahan hijau, lahan kuning, dan sawah dilindungi. Hal inilah yang masih menjadi kendala Kota Pekalongan. Tetapi, pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian agar bisa membuka jalan bagi investor masuk di Kota Pekalongan.

“Kalau investor sudah jelas diproses saja, pasti kami izinkan. Kami tidak membatasi investor masuk apalagi Kota Pekalongan potensinya masih sangat besar, imbas positifnya ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja. Mudah-mudahan semua ini membawa  dampak positif terhadap banyaknya investor yang masuk ke Kota Pekalongan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP, Beno Heritriono menjelaskan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPMPTSP bersinergi dengan dinas-dinas terkait berupaya untuk menarik para investor agar bisa menanamkan modalnya di Kota Pekalongan, meski kota ini terbatas luasan wilayahnya.

“Sebetulnya, sudah ada lahan yang bisa kita tawarkan, contohnya Technopark Perikanan, sebagai salah satu lahan yang sudah siap diminati para investor dari luar Kota Pekalongan,” tutur Beno.

Pihaknya mendorong para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan potensi-potensi usahanya, sehingga nantinya akan lebih berdaya guna dan menyejahterakan masyarakat Kota Pekalongan.

“Ada aspek resiko ketika mereka memulai dan menjalankan usahanya, bagaimana aspek kepatuhannya, termasuk meningkatkan nilai investasi atau penanaman modal di Kota Pekalongan, karena dari tahun ke tahun capaian nilai investasi di Kota Pekalongan bisa semakin meningkat lagi,” pungkasnya. (*)