Berdasarkan surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan 7 November 2024, tertulis bahwa perintah penghematan anggaran tersebut merupakan lanjutan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi perdinas.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024,” tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Ada enam poin yang disampaikan Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Pertama, Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penggunaan alokasi keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah penggunaan anggaran stunting.

Jokowi mengungkapkan ada daerah yang menggunakan anggaran penanganan stunting sebesar Rp10 miliar untuk membiayai rapat dan perjalanan dinas pejabat negara.

“Coba dicek dengan benar penggunaan anggaran Rp10 miliar itu. Jangan nanti diklaim untuk beli dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” tegas Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi mengaku mengetahui itu setelah mengecek di APBD Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dia pun merinci penggunaan anggaran stunting yang tidak semestinya.

“Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan bla bla bla Rp2 miliar,” kata Jokowi membeberkan.

Jokowi kembali menegaskan anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, maupun sayur. Menurutnya, bahan-bahan tersebut justru bermanfaat bagi masyarakat, bukan digunakan untuk membiayai rapat atau perjalanan dinas pejabat atau aparatur negara.

“Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini! Ini yang harus diubah semuanya. Semestinya Rp8 miliar untuk beli telur, ikan, daging, sayur, diberikan ke penderita stunting, Rp2 miliar lagi buat yang lain-lain,” ujarnya.

Jokowi pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggaran, khususnya anggaran penanganan stunting. Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal.

“Ini tugas BPKP. Harus mulai orientasinya ke situ. Arahkan daerah, pusat, BUMN, kementerian, lembaga ke hal-hal yang konkret. Biar produktif,” pungkasnya.

Eranasional.com – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengambil kebijakan memperketat ketentuan perjalanan dinas bagi pejabat maupun aparatur sipil negara. Pengetatan dilakukan mengingat saat ini kasus penyebaran Covid-19 kembali menunjukkan peningkatan.

“Setiap pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Kalteng yang melakukan perjalanan dinas atau bepergian ke luar Kalteng, saat kedatangannya wajib melakukan tes swab PCR tanpa terkecuali,” katanya melalui Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin di Palangka Raya, Senin (7/2/2022).

Ketentuan ini mulai berlaku terhitung sejak 7 Februari 2022 hingga waktu yang ditentukan kemudian. Tujuannya sebagai langkah pemantauan, pengendalian, serta evaluasi guna mencegah peningkatan penularan Covid-19, termasuk varian baru.

Lebih lanjut ia menyampaikan, usai lima hari dari perjalanan dinas atau berpergian keluar Kalteng tersebut, pejabat atau ASN terkait kembali diwajibkan melakukan tes swab PCR karena ada masa inkubasi, untuk memastikan terpapar Covid-19 atau tidak. Selain itu pengetatan juga dilakukan kepada tamu kedinasan dari luar Kalteng yang akan melakukan kegiatan di provinsi setempat.

Mereka bisa diterima jika menunjukkan hasil tes swab PCR negatif dan menerapkan protokol kesehatan. Lebih lanjut, dijelaskannya, jika ditemukan pejabat atau ASN terpapar Covid-19, akan segera dilakukan 3T yakni tracing, testingdan treatment, serta penyemprotan desinfektan di lingkungan kerja dan segera dilaporkan melalui Kepala BPBPK untuk ditindaklanjuti dengan langkah selanjutnya. “Jika ada pejabat atau ASN kondisinya kurang fit dan ada gejala mengarah terpapar Covid-19, tidak perlu masuk kerja dengan melaporkan ke atasan langsungnya secara berjenjang dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan,” ungkapnya.

Kemudian jika ingin melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah atau bepergian dengan alasan alasan penting, maka wajib mendapatkan izin dari gubernur melalui pj sekda. Serta terhitung mulai 7-11 Februari 2022 apel pagi dan sore ditiadakan.