Eranasional.com – Pemerintah pusat kembali memperpanjangan status pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 16 Tahun 2022 tentang PPKM Level 4, 3, dan 2 di Wilayah Jawa dan Bali, Jabodetabek akan menerapkan PPKM level 2 sampai 21 Maret 2022.

“Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten/kota dengan kriteria level dua yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,” demikian yang tertulis dalam Inmendagri.

Di Banten, daerah yang menerapkan PPKM level 2 yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, daerah PPKM level 3 di Banten yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang.

Di Jawa Barat, daerah yang menerapkan PPKM level 2 yakni Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi.

Kemudian, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar menerapkan PPKM level 3.

Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut juga menerapkan PPKM level 3.

JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memperpanjang kebijakan pembatasan mobilitas warga dengan sistem ganjil-genap alias gage bagi kendaraan roda empat. Kebijakan ini diperpanjang mengikuti masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 20 September 2021.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan kebijakan ganjil-genap ini masih berlaku di tiga titik kawasan sejak pukul 06.00-20.00 WIB. Ketiga titik kawasan itu meliputi Jalan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said.

Mereka yang melanggar aturan ini, lanjut Sambodo, akan dikenakan sanksi tilang. Baik secara manual maupun elektronik berbasis kamera electronic traffic law enforcement alias e-TLE.

“Ganjil genap tetap berlaku,” kata Sambodo kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Gage di Kawasan Wisata

Di sisi lain, Sambodo mengemukakan pihaknya akan menyiapkan kebijakan baru terkait ganjil-genap di beberapa titik wisata di Jakarta.

Hal ini menyusul pernyataan dari Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya menyampaikan jika kebijakan ganjil-genap akan diberlakukan di titik-titik wisata. Khususnya di waktu akhir pekan untuk mengurangi mobilitas warga.

“Nanti sedang kita konsepkan dulu. Kita lagi lihat mana tempat wisata di DKI yang buka,” pungkas Sambodo.

Jakarta – Koordinator PPKM Level Jawa Bali Luhut Pandjaitan mengupdate situasi terkini penanganan corona. Ada sejumlah perbaikan.

Seperti janjinya, PPKM akan selalu ada selama pandemi masih bercokol. Kali ini perpanjangan sampai 13 September 2021.

Ini merupakan perpanjangan PPKM untuk ketujuh kalinya. PPKM Level pertama kali diterapkan pada 3-20 Juli 2021.

“Per 5 September hanya 11 kab/kota di Bali yang ada pada level 4 sebelumnya 25 kab/kota. Level 2 dari 27 menjadi 43 kab/kota dari daerah aglomerasi,” kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (6/9).

“Yogyakarta turun ke level 3,” imbuh dia.

Bali masih ada di level 4. Kasus corona masih butuh terus ditekan.

“Sementara Bali kami perkirakan butuh waktu satu minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di RS yang masih tinggi,” jelas dia.

“Saya sudah komunikasikan ke gubernur Bali tadi malam untuk kita ramai-ramai mengatasi masalah ini,” imbuhnya.

Luhut mengapresiasi semua pihak yang mau mendukung pemerintah. Utamanya dengan tetap menjaga protokol kesehatan saat beraktivitas.

Tren kasus corona corona di Indonesia sudah jauh lebih baik. Dari 56.757 pada 15 Juli 2021 menjadi 4.413 pada hari ini.

Sementara itu, jika dilihat secara tren sepekan dari tanggal 30 Agustus lalu, tidak terlihat perubahan yang signifikan. Pada 30 Agustus, misalnya, jumlah kasus konfirmasi ada di angka 5.436 kasus. Selisihnya hanya 33 kasus dalam rentang sepakan ini.

Tren kasus kematian corona nasional terus menurun. Sebelumnya, puncak kasus kematian terjadi pada 10 Agustus 2021, yaitu 2.048. Hari ini tercatat 612 orang.

Di sisi lain, sejak memasuki bulan September ini, positivity rate nasional terus mengalami tren penurunan. Sampai pada tanggal 5 kemarin, angkanya sudah menyentuh jumlah 5 persen, tepatnya 5,15 persen, batas aman WHO di bawah 5 persen.

JAKARTA- Pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, 3, dan 4 untuk menekan kasus penularan virus corona (Covid-19) di sejumlah daerah luar Pulau Jawa dan Bali. PPKM diperpanjang hingga 30 Agustus 2021.

Presiden Jokowi mengatakan ada penurunan kasus secara signifikan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, ada beberapa daerah yang levelnya turun.

“Pemerintah memutuskan mulai 24 hingga 30 Agustus 2021 beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari 4 ke 3,” ucap Presiden Jokowi dalam konferensi pers, Senin (23/8).

“Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan yang membaik, tapi tetap harus waspada. Level 4, dari 11 provinsi jadi 7 provinsi, dari 132 kabupaten/kota menjadi 104 kab/kota. Level 3, dari 215 kabupaten/kota jadi 234 kabupaten /kota. Level 2 dari 39 kabupaten /kota jadi 48 kabupaten/kota,” tambahnya.

Pemerintah telah menerapkan PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali selama lima pekan terakhir. Kebijakan ini diterapkan karena kasus Covid-19 melonjak sejak akhir Juni hingga Juli 2021.

Awalnya, pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli. Saat itu, puncak pertambahan kasus positif Covid-19 terjadi pada 15 Juli dengan 56.757 kasus per hari

Setelah masa PPKM Darurat berakhir, pemerintah kemudian menggunakan istilah PPKM Level 4. Kebijakan ini diterapkan pertama kali pada 20-25 Juli, berlanjut pada 26 Juli-2 Agustus, 10-16 Agustus, dan 16-23 Agustus.

Pemerintah mulai membuka sejumlah aktivitas kegiatan di beberapa kota besar sejak pekan lalu. Sejumlah daerah dengan PPKM Level 4 diizinkan membuka kegiatan di pasar rakyat yang menjual nonkebutuhan sehari-hari, pusat perbelanjaan atau mal, dan aktivitas makan di tempat dengan beberapa ketentuan.

Selain itu, daerah dengan PPKM Level 3 dan 2 sudah diizinkan membuka sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka. Tempat ibadah di daerah PPKM Level 4, 3, dan 2 juga diizinkan menggelar kegiatan keagamaan maksimal 25 persen kapasitas.

Selama PPKM berbasis level ini diterapkan di Jawa-Bali dan daerah di luar dua pulau tersebut, ada tren penurunan kasus positif Covid-19 harian secara nasional. Presiden Jokowi pun mengamini hal itu. Ada penurunan kasus secara signifikan di Jawa dan Bali. Tetapi, dia meminta daerah di luar Jawa Bali untuk lebih waspada.

Pada 19 Agustus lalu, Satgas Penanganan Covid-19 juga sempat menyatakan PPKM bisa saja diterapkan lebih ketat di luar Jawa dan Bali. Itu akan diterapkan jika tingkat penularan di luar Jawa dan Bali tidak mengalami penurunan signifikan.

JAKARTA – Pemerintah akan menetapkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4 selanjutnya untuk wilayah Jawa dan Bali pada Senin (2/8/2021).

Lalu bagaimana kelanjutan dari status PPKM itu sendiri, apakah diperpanjang atau berakhir? Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal mengatakan penetapan ini akan diumumkan oleh Presiden besok.

“Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI sebelum PPKM tanggal 2 Agustus 2021 berakhir,” Kata Syafrizal dari keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (1/8/2021).

Menurut Syafrizal, terkait apakah pemerintah akan melanjutkan PPKM atau lainnya nanti akan dilihat dari berbagai aspek seperti kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. 

“Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan kelurahan dan desa berada dalam satu tekad untuk menyukseskan kebijakan apa pun yang diambil oleh Bapak Presiden esok hari,” tutur Syafrizal.

“Imbauan disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan produktivitas dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” sambungnya.

Adapun penetapan untuk daerah yang melaksanakan PPKM level 1,2, 3 dan 4. Baik di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Jawa berdasarkan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KALTENG – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sampaikan bahwa akan melanjutkan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kota Palangka Raya.

Hal ini disampaikan usai mengikuti Rakor dengan Forkopimda Prov Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya di Aula Adya Dharma Polda Kalteng, Kamis (29/07/2021).

“Melihat perkembangan tadi malam, kami dengan Forkopimda melakukan rapat, dilanjutkan rapat koordinasi pagi ini dengan Forkopimda dan Pemerintah Kota Palangka Raya dihadiri Wali Kota Palangka Raya untuk membahas keadaan Kota Palangka Raya. Sehingga diambil langkah-langkah untuk melanjutkan PPKM ke 14 hari kedepan”, ucapnya.

Sebelumnya, PPKM Level 4 di Kota Palangka Raya berlaku sejak tanggal 21 Juli sampai 2 Agustus 2021 mendatang dan akan diperpanjang untuk 14 hari kedepan dengan PPKM level 3 diperketat.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menekan laju penyebaran kasus konfirmasi di Kalteng khususnya di Kota Palangka Raya. Langkah ini juga diambil setelah dilakukan evaluasi perkembangan dalam beberapa minggu ini khususnya di Kota Palangka Raya.

“Setelah kita mengevaluasi dalam beberapa minggu ini khususnya di Kota Palangka Raya, peningkatan yang terkonfirmasi baik angka kematian maupun angka kesembuhan di Kota Palangka Raya berada diurutan ke-11”, katanya.

Sebagai informasi, kasus konfirmasi Covid-19 di Kalteng sampai dengan hari Rabu, 28 Juli 2021 sudah mencapai 33.344 kasus. Jumlah kasus konfirmasi paling tinggi yaitu Kota Palangka Raya sebanyak 9.496 kasus atau 28,48 persen dari total kasus provinsi.

Kasus aktif Covid-19 atau yang masih dalam perawatan mencapai angka 3.428 kasus atau 10,28 persen. Kasus aktif di Kota Palangka Raya sebanyak 1.465 kasus. Kasus aktif Palangka Raya berada pada urutan keempat tetapi berdasarkan jumlah maka kasus aktif Palangka Raya berada pada urutan nomor satu.

Sementara itu, Angka kesembuhan mencapai angka 28.889 kasus atau 86,64 persen. Kesembuhan di Kota Palangka Raya sebanyak 7.692 kasus (menyumbang 26 persen pada tingkat provinsi).

Kesembuhan Kota Palangka Raya berada pada urutan kesebelas (cukup rendah), meskipun dari segi jumlah merupakan yang tertinggi. Untuk kasus kematian mencapai angka 1.027 kasus atau 3,08 persen. Kematian di Kota Palangka Raya sebanyak 339 kasus. Berdasarkan prosentase, berada pada urutan ketiga, tetapi berdasarkan jumlah merupakan yang tertinggi. Jumlah kasus baru di Kota Palangka Raya, pada Juli 2021 mencapai 2.138 kasus (menyumbang 27,88 persen) terhadap jumlah kasus bulanan provinsi.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya mendukung kebijakan PPKM skala mikro.

Rakor dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Iman Wijaya serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. Dari Pemko hadir Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri serta pihak terkait lainnya.

Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro. Hal itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-9.

Kebijakan perpanjangan itu ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 20 Juli 2021, dan mulai berlaku mulai 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

“Kebijakan yang ditujukan bagi kepala daerah seluruh Indonesia itu dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 untuk memperkuat pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) dii Wilayah Jawa dan Bali,” tulis Inmendagri dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (21/7)

Aturan Inmendagri menegaskan bahwa bagi kepala daerah, sepanjang tidak termasuk pada wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, dengan kriteria level 4 (empat) dan level 3 (tiga), menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang dirinci lebih lanjut dalam Inmendagri tersebut.

Tak hanya itu, PPKM Mikro juga dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ini disampaikan Jokowi dalam siaran resmi melalui tayangan Youtube Sekretaris Kabinet,Selasa (20/7/2021) pukul 19.30 WIB.

Dalam Pengumuman ini Jokowi menyatakan sikap pemerintah untuk melanjutkan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kembali diperpanjang sampai 26 Juli 2021.

“Pemerintah memutuskan pada tanggal 26 Juli akan dilakukan pembukaan semua sektor secara bertahap,” kata Jokowi dalam keterangan resminya, Selasa (20/7/2021)

Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat apabila penularan Covid-19 sudah turun. Hal itu disampaikan oleh Kepala Negara dalam pertemuan virtual dengan kepala daerah, Senin (19/7/2021) kemarin

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan agar masyarakat tak lelah dan tak lengah dalam menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi). Terlebih, PPKM berbasis Mikro kembali diperpanjang dan berlaku mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2021.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan, Pemerintah melihat adanya kecenderungan kejenuhan dalam penerapan 5M di tengah masyarakat. Padahal, 5M merupakan senjata utama dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, disamping upaya vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Ini mungkin yang perlu dibangkitkan kembali untuk 5M ini, kita tidak boleh lelah, kita harus kuat, terutama Pemerintah untuk menjadi motor agar masyarakat tetap bangkit, untuk tidak lelah dan tidak lengah,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro melalui Video Conference, Senin (14/6/2021).

Naiknya tren penularan kasus aktif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir, disinyalir akibat abainya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker.

Karena itu, Mendagri meminta kepala daerah kian gencar mengaktifkan kembali kampanye penggunaan masker dan penegakan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan agar masalah masker ini terus-menerus digencarkan, jangan kendor karena terlihat memang agak kendor dibanding awal-awal kita aktif membagikan masker, kampanye masker,” bebernya.

Sehubungan dengan perpanjangan penerapan PPKM Mikro, terdapat pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang harus mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di masing-masing daerah. Misalnya saja bagi daerah dengan zona merah, diminta untuk menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sebesar 75% yang diatur secara bergiliran, serta kapasitas tempat ibadah yang dibatasi 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan anjuran beribadah dari rumah.

Kebijakan perpanjangan PPKM Mikro merupakan upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, masyarakat juga diminta tak lelah dan tak lengah untuk menjaga diri dan keluarga dari penyebaran virus, dengan menerapkan protokol kesehatan dan 5M.

Pewarta: Agung Nugroho

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta mulai 6-19 April 2021. Perpanjangan masa PPKM ini dilakukan guna menjaga tren positif dalam menekan laju kasus Covid-19.

Informasi perpanjangan PPKM ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui infografis yang dipostingnya di akun Instagram @aniesbaswedan. Anies mengatakan, Pemprov DKI ingin menjaga tren positif dalam menekan laju kasus tersebut dapat dipertahankan. Sehingga PPKM diperpanjang hingga 19 April 2021.

“Perjuangan kita belum usai, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi, kurangi mobilitas, serta cegah keramaian,” ujar Anies dalam akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Selasa (6/4/2021). Baca: Hari Paskah, Anies Baswedan Posting Mampir di Warung Jamu Milik Pendeta GBI

Anies menambahkan, kita akan memasuki bulan Ramadhan 1442 Hijriah. Jadikan sebagai momentum meningkatkan imunitas kita. “Mari terus tingkatkan imunitas sembari menjalankan ibadah puasa agar terhindar dari risiko terpapar Covid-19.” Pungkasnya.

Anies menuturkan, semua sanksi terhadap pelanggaran tetap berlaku. Jika kalian menemukan pelanggaran PPKM di Jakarta segera laporkan lewat aplikasi JAKI. ***