Acara berlangsung pada Kamis, 25 September 2025 di Tiara Ballroom, Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta Selatan, serta diikuti oleh jurnalis dari berbagai media nasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya UT mempererat hubungan strategis dengan insan pers sekaligus mendukung praktik jurnalistik yang berkelanjutan.

Program terbagi ke dalam tiga segmen utama, yakni lomba menulis dan fotografi, sesi workshop bersama pakar, serta sesi corporate update yang menyoroti kinerja dan strategi anak perusahaan dalam grup UT.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, bersama Direktur Corporate Human Capital, Communication and Sustainability UT, Ari Sutrisno.

Hadir pula sejumlah narasumber, seperti pakar teknologi informasi Onno W. Purbo, pakar AI dan digital forensik Ruby Alamsyah, serta perwakilan dari berbagai lini bisnis UT: Ari Setiyawan dan Sara K. Loebis dari PT United Tractors Tbk, Boy G. Kalauserang dari PT Energia Prima Nusantara (EPN), Gunawan Setiadi dari PT Pamapersada Nusantara (PAMA), hingga Katarina Siburian H. dari PT Agincourt Resources (PTAR).

Dalam sambutannya, Nezar Patria menekankan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa peluang besar, namun juga tantangan tersendiri bagi jurnalis. Menurutnya, ancaman justru muncul dari perubahan perilaku pembaca dan derasnya pengaruh media sosial.

“Workshop ini bukan hanya forum silaturahmi, tetapi juga sarana edukasi. Di tengah arus perubahan, disiplin verifikasi dan nilai-nilai jurnalisme sejati tetap harus dijaga,” ujarnya.

Sementara itu, Ari Sutrisno menegaskan bahwa digitalisasi merupakan gerakan besar yang kini semakin diperkuat dengan hadirnya teknologi AI.

Ia mengapresiasi peran wartawan yang selama ini konsisten menjadi mitra strategis UT.

“Mari kita terus membangun komunikasi yang sehat, mempererat kebersamaan, dan tumbuh bersama,” ucapnya.

Melalui sesi corporate update, UT memaparkan capaian bisnis, strategi pertumbuhan, hingga inisiatif keberlanjutan yang dijalankan secara terbuka. Perusahaan berharap kegiatan ini mampu menciptakan ekosistem jurnalis yang adaptif, kompeten, dan kredibel.

Selain itu, UT juga menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ekosistem komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Kolaborasi dengan media dianggap sebagai fondasi penting untuk menjaga transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik.

Sekilas United Tractors

PT United Tractors Tbk berdiri sejak 1972 dan kini dikenal sebagai distributor alat berat terbesar di Indonesia. Perusahaan memiliki lima lini bisnis, yakni Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan, Pertambangan, Industri Konstruksi, dan Energi. Sebagai kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), UT konsisten menjalankan berbagai program yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan pengalaman lebih dari 52 tahun, UT berkomitmen menghadirkan masa depan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Fokus ini diwujudkan dengan memperhatikan dampak lingkungan, memberi nilai tambah bagi masyarakat, serta menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Optimalisasi kompetensi, aset, dan strategi bisnis menjadi modal utama UT untuk terus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleg Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat.

“Yang ada di Jabar totalnya 176 tambang ilegal,” kata Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirto Yuliono di Cirebon, Minggu (1/6/2025).

Dia menjelaskan, data tersebut merupakan hasil pendataan lintas wilayah yang saat ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Dinas ESDM Jabar, kata dia, kini tengah menyusun langkah pengawasan administratif terhadap para pemegang izin resmi agar tidak terjadi penyimpangan izin eksplorasi menjadi praktik pertambangan.

Dia menamnahkan, Dinas ESDM Jabar akan menerbitkan dua jenis surat edaran sebagai bentuk pengawasan aktif.

Menurut Bambang, surat pertama ditujukan kepada 233 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi agar melaksanakan penambangan secara legal, tertib, dan sesuai rencana kerja.

“Kami akan mengirimkan surat dari saya pribadi ke seluruh pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi agar menjalankan aktivitas dengan baik dan benar,” ujarnya.

Ia menyebutkan untuk surat kedua, akan dikirimkan kepada 109 perusahaan pemegang IUP Eksplorasi agar tidak melakukan kegiatan pertambangan di luar koridor eksplorasi.

Pihaknya menilai hal ini penting, karena diduga ada beberapa pengelola yang menggunakan izin eksplorasi untuk langsung menambang.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan, pengawasan terhadap aktivitas tambang legal akan berbasis pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang wajib disusun perusahaan setiap tahun.

Ia mengatakan dokumen ini memuat rencana produksi, volume penggalian, serta strategi reklamasi dan pascatambang.

“RKAB penting karena di dalamnya termuat target produksi dan bagaimana perusahaan bertanggungjawab atas kondisi pasca tambang,” tuturnya.

Pemprov Jabar, tambah dia, bakal memperketat evaluasi RKAB sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap penyimpangan praktik pertambangan.

“Jadi, di dokumen RKAB itu berisikan tentang bagaimana dia (pengelola) melakukan rencana penambangan,” pungkas dia.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, perusahaan itu nantinya akan dipimpin oleh Bendahara Umum Gudfan Arif.

Sebagai informasi, Gudfan merupakan putra dari seorang pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, KH Abdul Ghofur.

Gudfan selama ini dikenal aktif sebagai kader maupun pengurus Nahdlatul Ulama. Ia juga dikenal sebagai pengusaha di beberapa perusahaan.

Berdasarkan situs resmi NU, Gudfan beberapa kali menempati posisi sebagai bendahara. Pada periode 2012-2017 , ia menjabat Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa. Gudfan juga pernah menjabat sebagai Bendahara Rabithah Ma’ahid Islamiyah PWNU Jawa Timur pada periode 2013-2018.

Gudfan pada 31 Januari 2022 dikukuhkan sebagai bendahara PBNU. Kemudian pada Agustus 2022, ia didapuk menjadi Pelaksana tugas Bendahara Umum PBNU menggantikan Mardani H Maming yang menjadi tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantaan Korupsi atau KPK.

Gudfan diketahui memiliki beberapa usaha di bidang pertambangan batubara, minyak dan gas, petrokimia, serta di bidang informasi dan teknologi.

Adapun Yahya Cholil mengatakan Gudfan dipercaya bisa memberikan ruang yang memadai dalam bentuk jaringan bisnis usaha di pertambangan.

Menurut Ketua Umum PBNU itu pihaknya sampai saat ini belum mengetahui lokasi tambang yang akan mereka kelola.

“Nanti akan kami tawar, ya kan ini soal tawar menawar juga,” ujar Yahya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan izin wilayah usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan, salah satunya adalah NU.

Yahya mengaku berterima kasih atas langkah perluasan pemberian izin tambang ormas keagamaan.

“Kami melihat sebagai peluang, ya segera kami tangkap. Wong butuh, mau bagaimana lagi,” kata dia di Kantor PBNU, Jakarta pada 6 Juni 2024.

Gus Yahya menduga perhatian pemerintah kepada NU begitu besar. “Mungkin ya, ini husnudzon kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin ya, mungkin ini, karena NU punya umat yang begitu besar,” ucapnya.

Jaksa menyita uang tunai senilai Rp10 miliar dan Sin$2 juta dari sejumlah tempat. Totalnya mencapai Rp23,28 juta (asumsi kurs Sin$1 = Rp11.643,6).

“Selain uang tunai, tim penyidik Jampidsus juga menyita barang bukti elektronik dan kumpulan dokumen terkait,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana dalam siaran pers, dikutip Selasa (12/3/2024).

Penyitaan berlangsung pada 6-8 Maret 2024. Lokasi penggeledahan di beberapa tempat yakni kantor PT QSE, PT SD, dan rumah tinggal HL (Helena Lim) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi mengenai aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal.

“Selanjutnya, tim penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan,” ujar Ketut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk. (TINS) 2015-2022.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan kedua tersangka tersebut yakni Achmad Albani (AA) selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT Menara Cipta Mulia (PT MCM). Selain itu, Tamron alias Aon (TN) sebagai Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM.

Melky menyarankan Bahlil untuk diberhentikan sementara menyusul dugaan yang belakangan ramai diperbincangkan soal fee tambahan untuk pemulihan IUP yang telah dicabut.

“Mestinya Bahlil karena temuan ini juga viral harusnya diberhentikan dulu, atau presiden beri statement kepada penegak hukum silahkan tindak tanpa pandang bulu,” kata Melky kepada media, Senin (4/3/2024).

Menurut Melky, landasan hukum soal wewenang pencabutan IUP di tangan Bahlil telah bermasalah sejak awal. Masalah itu belakangan diduga menjadi celah untuk fee atau setoran pemulihan IUP.

“Tersedia celahnya untuk transaksi sejak awal, persoalannya tidak beres di penyusunan peraturannya,” kata dia.

Dia menegaskan wewenang pencabutan dan lelang wilayah tambang semestinya menjadi domain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Hanya saja, belakangan Jokowi menerbitkan Perpres untuk menjadi dasar hukum bagi Bahlil mengambil wewenang Arifin tersebut.

“Hanya saja perpres itu masih tidak kuat pengaturannya,” kata dia.

Sebelumnya, sebuah produk siniar dari Tempo melaporkan dalam mencabut dan memberikan kembali IUP dan HGU, Bahlil meminta imbalan uang miliaran rupiah atau penyertaan saham kepada masing-masing perusahaan.
Sementara itu, Bahlil membantah dirinya mengenakan tarif atau fee perpanjangan IUP hingga miliaran rupiah.

“Dari mana itu? Siapa yang bilang? Dari mana kabarnya? Lapor ke polisi dan tangkap itu orang,” kata Bahlil saat ditemui di Bontang, Kalimantan Timur, pekan lalu.

Dia tegas membantah dan memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan pemberian ‘amplop’.

Disamping itu, Bahlil memastikan pihaknya telah mencabut sebanyak 2.078 IUP yang tidak produktif.

“Oh, udah dicabut semua. Nggak bener. Semua 2.078 IUP aku udah cabut,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Ismail Thomas, dalam kasus dugaan korupsi pertambangan Sendawar Jaya.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Ismail diduga terlibat dalam penerbitam dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya.

“Hari ini saya menyampaikan terkait penetapan penahanan terhadap tersangka berinisial IT (Ismail Thomas), anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016,” kata Ketut dalam konfrensi pers, Selasa (15/8/2023).

Dijelaskannya, Ismail ditahan terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail kontruksi perkaranya.

Diduga, Ismail memalsukan penerbitan dokumen izin pertambangan untuk membantu menyelamatkan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat.

Bermodalkan dokumen palsu tersebut, Heru Hidayat sempat menang melawan Kejagung di pengadilan.

Ismail Thomas ditahan selama 20 hari ke depan, atau sampai tanggal 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Dia dijerat dengan Pasal 9 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ekspor ilegal atas sejumlah komoditas tambang masih terus terjadi, mulai dari timah, bauksit, hingga batu bara. Pengakuan ini disampaikan Jokowi di tengah upayanya melarang ekspor berbagai komoditas ekspor tersebut.

“Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” kata Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan TNI dan Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih terus berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu. Jokowi meminta TNI dan Polri menindaknya, karena jadi tugas mereka. “Saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan, tak perlu saya jelaskan,” ujarnya.

Perusahaan ini dilaporkan mencuci nikel tak sah dengan memakai dokumen asli tapi palsu, lalu menjualnya ke pengolahan ore di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Umumnya smelter nikel di sini merupakan perkongsian grup-grup besar pengusaha Tiongkok.

Dengan menempatkan pejabat daerah dan pusat sebagai komisaris, praktik ilegal mereka berlangsung tanpa hambatan. Di Mandiodo, perusahaan penambang liar yang dimiliki oleh politikus dan keluarga pejabat bahkan mendapat perlindungan dari sejumlah jenderal polisi.

Sejatinya izin usaha pertambangan Blok Mandiodo seluas 3.400 hektare dimiliki badan usaha milik negara PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Sebelumnya, lahan ini menjadi rebutan perusahaan penambang nikel, berkat proses hukum di Mahkamah Agung, Antam mendapatkan hak konsesi blok nikel seluas total 16.000 hektare ini. Namun, alih-alih menambang agar hasilnya disetor ke negara, Antam malah meminta perusahaan lain mengeruknya.

Penerima hak istimewa menambang nikel di area konsesi Antam adalah PT Lawu Agung Mining. Perusahaan ini dimiliki Windu Aji Sutanto, pengusaha yang memimpin tim relawan pemenangan Joko Widodo pada Pemilihan Umum 2019.

Windu juga mengklaim dekat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PT Lawu Agung menunjuk sebelas perusahaan lain untuk mengeruk 7,8 juta ton nikel selama tiga tahun. Laporan lengkapnya diungkap dalam Majalah Tempo tersebut.

Di sisi lain, Jokowi sudah mengumumkan sejumlah larangan ekspor komoditas tambang. Nikel sudah dilarang sejak 1 Januari 2020. Sementara, Bauksit akan dilarang mulai Juni 2023. Sementara, Timah dan Tembaga dikabarkan juga akan dilarang pada Juni 2023 tersebut.

ERANASIONAL.COM – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi di Hotel Novotel, Kota Banjarbaru, Sabtu (5/6/2021).

Dua aturan yang disampaikan, yaitu Implementasi UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta peran serta daerah terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Kegiatan dilaksanakan secara offline maupun virtual, dibuka Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dihadiri Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin beserta jajaran, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.

Selain itu, Kepala Dinas ESDM Kalsel Kelik Isharwanto, Kepala SKPD Pemprov Kalsel, sejumlah direksi perusahaan mineral dan pertambangan di Kalsel, Bank Indonesia dan BPS Kalsel.

Menurut Safrizal ZA, UU Minerba baru mengedepankan keseimbangan antara pemanfaaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.