Penilaian tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/2026).

Adi menegaskan pentingnya meluruskan pemahaman terkait pola kerja sama media dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, kerja sama yang dijalankan Diskominfo merupakan kontrak dengan perusahaan media, bukan dengan individu wartawan.

“Wartawan adalah petugas lapangan yang memproduksi berita. Layak atau tidaknya sebuah berita ditayangkan sepenuhnya menjadi kewenangan redaksi di masing-masing perusahaan media,” tegas Adi.

Ia menjelaskan, dalam mekanisme tersebut wartawan hanya berperan sebagai penghubung administratif melalui aplikasi Simedkom, sementara keputusan legal dan formal sepenuhnya berada di tingkat perusahaan.

“Keputusan kerja sama itu ada pada badan hukum perusahaan media. Wartawan hanya menjembatani proses teknis, bukan sebagai pihak kontrak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menambahkan bahwa verifikasi tidak cukup hanya memastikan legalitas perusahaan media semata.

Menurutnya, akan lebih ideal jika media yang bekerja sama juga telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Tidak hanya legalitas perusahaannya yang jelas, alangkah lebih baik jika media tersebut juga sudah terverifikasi Dewan Pers. Ini penting untuk menjamin profesionalisme, etika jurnalistik, dan kredibilitas pemberitaan,” tambahnya.

Menurut Adi, jika perusahaan media telah melalui proses verifikasi yang benar, maka kualitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik juga dapat dipastikan memenuhi standar profesional.

“Dengan media yang terverifikasi, pemerintah daerah akan mendapatkan mitra publikasi yang kredibel dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga menyoroti masih sering terjadinya kesalahpahaman terkait posisi tawar dalam kerja sama publikasi antara media dan pemerintah.

Terkait polemik dugaan bermasalahnya tata kelola anggaran kerja sama media pada periode 2024–2025 lalu, Adi menduga adanya alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran pada tahun-tahun tersebut.

“Karena itu, perbaikan sistem verifikasi yang dilakukan saat ini harus dijadikan momentum untuk membenahi hiruk-pikuk dan persoalan yang selama ini terjadi,” pungkasnya.

Reporter : NurLaela

Jakarta- Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media melakukan audiensi dan berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mereka memaparkan usulan regulasi tentang Jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital. Usulan ini mengatur hubungan perusahaan media dengan perusahaan platform digital.

Menko Mahfud mengapresiasi usulan Dewan Pers ini, dan mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para stafnya di Kemenko Polhukam.

“Ini usulan yang bagus. Saya juga sempat berdiskusi dengan Menkominfo dan memang mengenai hal ini, Presiden juga punya perhatian, terutama nasib perusuhaan media dalam menghadapi platform digital,” ujar Menko.

Demikian hasil pertemuan Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media dengan Menko Polhukam di Kantor Kemenkopolhukam pada Jumat sore (22/10).

Hadir dalam Dialog ini adalah tim penyusun usulan regulasi ‘Jurnalisme berkualitas dantanggung jawab perusahaan platform digital’ yaitu: Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Kemal Gani, Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred, Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia(SMSI), Neil Tobing, Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia(ATVSI), Arifin Asydhad, Ketua Dewan Penguus Forum Pemred, Indria Purnama Hadi, Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(IJTI), Eduard Depari, Anggota Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Sasmito, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Agus Sudibyo dari Dewan Pers mengatakan bahwa masalah yang muncul terkait platform digital ini adalah merupakan fenomena global.

“Data menunjukkan bahwa 40 persen belanja iklan global dikuasai hanya oleh dua perusahaan dan berada di negara yang sama” ujar Agus yang menjelaskan antara lain pentingnya pengaturan soal platform digital selain mengenai ancaman menurunnya kualitas jurnalistik.

Usulan ini akan mengatur antara lain: Platform digital sebagai entitas bisnis, perlu dibebani tanggung-jawab untuk turut mewujudkan kemerdekaan pers, iklim persaingan usaha yang sehat di bidang media, serta ruang-publik yang beradab.

Kemudian, usulan aturan ini memandang perlu dilembagakan proses perundingan untuk pemenuhan hak Perusahaan Media dan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan terkait dengan konten berita milik Perusahaan Media yang disajikan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan Platform Digital.

Terhadap usulan ini, Menko menyambut baik dan pihaknya siap berkomunikasi lebih lanjut. Menurutnya, sejauh ini pilihannya ada tiga, Pertama, dijadikan UU tersendiri. kedua, merevisi UU yang ada. Lalu, ketiga, dibuat peraturan pemerintah.

“Mari kita berkomunikasi lebih lanjut, lebih intens, mumpung masih punya waktu, silakan sambil berdiskusi. Alternatif-alternatifnya itu tadi,” ujar Menko Polhukam