Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf, menegaskan bahwa perusahaan wajib mencairkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7).

Penegasan tersebut disampaikan Aaf usai membuka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (26/2/2026).

“Kita mengikuti sistem sesuai ketentuan pemerintah pusat. Tapi yang jelas, untuk THR perusahaan itu harus sudah selesai paling lambat H-7 sebelum Lebaran,” tegasnya.

Menurutnya, kewajiban tersebut merupakan bagian dari regulasi ketenagakerjaan yang harus dipatuhi seluruh perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya.

Sementara itu, untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pekalongan, Aaf memastikan mekanismenya mengikuti regulasi dari Pemerintah Pusat.

Baik PNS maupun PPPK Penuh Waktu, seluruhnya telah diatur terkait besaran, komponen, dan waktu pencairannya. Pemerintah daerah tinggal menindaklanjuti aturan teknis yang diterbitkan pusat.

Adapun terkait PPPK Paruh Waktu, Aaf menyebut hingga kini belum ada instruksi atau regulasi baru yang mengatur pemberian THR bagi kategori tersebut.

“Kalau yang paruh waktu, belum ada perubahan maupun regulasi baru tentang itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, wacana solusi alternatif, termasuk kemungkinan inisiatif internal di masing-masing perangkat daerah, belum dibahas secara resmi.

Pemkot Pekalongan akan terus memantau perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun aparatur.

“Perusahaan diimbau disiplin memenuhi kewajiban paling lambat H-7 sebelum Lebaran, sementara ASN dan PPPK diminta menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (em-aha)

Total 81 perusahaan telah melakukan PHK terhadap 54.252 pekerja.

Dikutip dari CNBC Indonesia, salah satu gelombang PHK terbaru datang dari PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY), yang resmi menghentikan secara permanen operasional unit produksi kimia dan serat di Karawang. Sebelumnya, perusahaan sudah menghentikan sementara aktivitas sejak 1 November 2024.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen POLY menyatakan keputusan ini diambil karena tekanan berat di pasar global dan domestik.

Perseroan menghadapi kelebihan kapasitas industri, lonjakan harga bahan baku, dan kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS).

“Sejumlah upaya saat ini masih berlangsung untuk menyelesaikan restrukturisasi utang dengan Kementerian Keuangan, untuk mencapai kesepakatan akhir atas perbaikan proposal yang diajukan Perseroan, tetapi proses ini kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan,” sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (7/8/2025).

Merujuk Satudata Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 42.385 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025, naik 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 10.995 orang, disusul Jawa Barat (9.494 orang), Banten (4.267 orang), dan DKI Jakarta (2.821 orang).

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut merilis daftar lengkap 81 perusahaan yang melakukan PHK pada Januari-April 2025. Dalam daftar tersebut, penyebab PHK bervariasi, mulai dari pailit, efisiensi, relokasi ke luar negeri, hingga penutupan usaha.

Beberapa alasan yang disebutkan di balik keputusan ini antara lain kurangnya motivasi dari karyawan, kurangnya profesionalisme, dan keterampilan komunikasi yang buruk.

Berikut alasan mengapa perusahaan memecat karyawan Gen Z:

1. Kurangnya motivasi atau inisiatif – 50 persen

2. Kurangnya profesionalisme – 46 persen

3. Keterampilan berorganisasi yang buruk – 42 persen

4. Keterampilan komunikasi yang buruk – 39 persen

5. Kesulitan menerima feedback – 38 persen

6. Kurangnya pengalaman kerja yang relevan – 38 persen

7. Keterampilan pemecahan masalah yang buruk – 34 persen

8. Keterampilan teknis yang tidak memadai – 31 persen

9. Ketidakcocokan budaya – 31 persen

10. Kesulitan bekerja dalam tim – 30 persen

Diketahui bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R1 Nomor M/2/HK.04/111/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56/0002412 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2024.

Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan mengimbau agar perusahaan memberikan THR sesuai dengan edaran tersebut.

“Dinperinaker Kota Pekalongan membuka posko layanan aduan pelaksanaan THR dalam rangka melakukan mitigasi kepada perusahaan yang tidak membayar THR atau membayar THR namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam SE Menteri tersebut,” ungkap Betty.

Betty menekankan agar perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 di perusahaan sesuai dengan form yang diberikan Dinperinaker.

“Pemberian THR paling lambat tanggal 4 April 2024 untuk dilaporkan ke Dinperinaker Kota Pekalongan,” kata Betty.

Menurut Betty THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerjaan/buruh yang paling lama diberikan tujuh hari sebelum Idul Fitri.

“Semoga para pekerja/buruh di Kota Pekalongan mendapatkan THR keagamaan sesuai dengan SE dari Kemenaker sehingga tidak ada aduan atau komplain terhadap perusahaan,” tutup Betty. (em-aha)

“Ke depan [kita maksimalkan jadi perusahaan BUMN hanya] 30,” ujarnya saat ditemui di sela Mandiri Investment Forum 2024, Selasa (5/3/2024).

Erick mengatakan, pemerintah memang telah memiliki peta jalan untuk memaksimalkan perampingan perusahaan BUMN, yang sebelumnya berjumlah mencapai 118 perusahaan menjadi hanya 30 perusahaan pada tahun ini hingga 2034 mendatang.

Erick juga merespons Prabowo Subianto, yang sebelumnya mengatakan bahwa saat ini setiap perusahaan pelat merah tak perlu memiliki hotel secara terpisah.

Dalam kaitan itu, dia mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga melakukan perampingan terhadap BUMN yang saat ini memiliki 122 hotel, yang dikelola secara masing-masing, kini hanya dipayungi oleh 1 perusahaan.

“Memang dulunya, setiap BUMN punya hotel dulu. Sekarang zamannya saya, hotel-hotel itu dikonsolidasikan menjadi satu payung, yaitu jumlahnya 122 hotel. Itu kan bagian dari roadmap [perampingan BUMN] juga,” ujar dia.

Program perampingan perusahaan BUMN sendiri merupakan program yang memang digagas oleh Erick saat dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN pada 2019 lalu.

Tujuan dari program tersebut diharapkan agar seluruh perusahaan BUMN yang bergerak diberbagai sektor dalam bekerja lebih optimal, serta menjadi lkomotif pembangunan bangsa.

” BUMN itu kan harus ada 3 [tiga] hal. satu, menjadi korporasi sehat, menjadi bagian dari kontribusi fiskal, pajak, dividen dan lainnya. kedua, ekonomi daripada development, seperti contoh ita bikin KEK [Kawasan Ekonomi Khusus] Sanur, itukan jadi pusat kesehatan, nah itu menjadi bagian [pengembangan ekonomi]. Terakhir, yang paling pentingkan people,s of economy, di mana BUMN itu menjadi tadi, 92%, ultra mikro, mikro, hal-hal seperti ini yang kita terus jaga” ujar Erick.