Laporan tersebut diterima oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 29 Mei 2026.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan laporan itu berkaitan dengan dugaan penipuan dan pengambilan data pribadi tanpa izin.

“Mama Sinta melaporkan adanya dugaan penipuan serta penggunaan data pribadi. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap pendalaman. Ada dua pihak yang dilaporkan, yakni JTW dan DDL,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Budi, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya tengah menelaah laporan tersebut dengan memeriksa keterangan pelapor, saksi-saksi, serta barang bukti yang telah diserahkan.

Laporan Mama Sinta tercatat dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026.

Kuasa hukum Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay, menjelaskan bahwa salah satu pihak yang dilaporkan adalah Ketua LBH Merauke terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 juncto Pasal 67.

“Yang kami laporkan dalam perkara ini adalah perorangan, yakni Ketua LBH Merauke dengan inisial JTW,” kata Hamonangan di Gedung Polda Metro Jaya, Jumat malam.

Ia menambahkan bahwa alasan pelaporan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kerahasiaan dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi Mama Sinta.

Namun, pihaknya belum bersedia menjelaskan lebih jauh substansi laporan karena telah masuk ke ranah penyidikan.

“Kami menunggu keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait pokok perkara ini,” ujarnya.

Sementara itu, Mama Sinta mengaku merasa kecewa dan tersinggung karena film Pesta Babi yang menampilkan dirinya diputar di sejumlah tempat tanpa persetujuannya.

Ia menyebut pemutaran film tersebut mulai diketahuinya sejak 8 April 2026, termasuk saat diputar di Jayapura.

Menurutnya, penggunaan gambar dan penampilannya dalam film dilakukan tanpa komunikasi maupun izin terlebih dahulu.

“Saya sangat kecewa dan sakit hati. Film itu diputar di berbagai tempat tanpa seizin saya dan tanpa ada pembicaraan sebelumnya,” kata Mama Sinta.

Ia menegaskan keberatannya atas penggunaan wajah dan identitas dirinya dalam film tersebut.

Karena itu, ia memutuskan datang ke Jakarta untuk menempuh jalur hukum dan meminta persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku. []

Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengambil langkah pengamanan apabila suatu kegiatan dinilai berpotensi memicu gangguan ketertiban masyarakat.

“Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli kepada wartawan.

Isu pembubaran nobar film dokumenter tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah agenda pemutaran film di beberapa kota dilaporkan dibatalkan atau dihentikan. Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diketahui mengangkat isu sosial dan kondisi masyarakat Papua, sehingga memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat.

Peristiwa pembubaran nobar memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang menilai tindakan tersebut berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik. Di media sosial, polemik terkait pembatalan acara itu berkembang luas dan memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat serta pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan masyarakat.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Maruli menegaskan TNI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pembubaran acara nobar. Menurut dia, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan.

“Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah,” ujarnya.

Maruli juga membantah anggapan yang menyebut pembubaran acara tersebut sebagai bentuk sikap antikritik terhadap institusi TNI. Ia menegaskan tidak ada instruksi dari Angkatan Darat untuk menghentikan pemutaran film dokumenter tersebut.

“Enggak, bukan, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan itu,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/101969/tanggapi-polemik-nobar-pesta-babi-ksad-tegaskan-bukan-instruksi-tni/feed 0 Aditya