Dari sawah dan kebun milik petani setempat hingga dapur pengolahan, lanjut dikatakannya, SPPG membangun rantai pangan berbasis kemitraan dengan UMKM dan petani lokal sebagai tulang punggung utama penyedia bahan baku.

“SPPG Kota Gorontalo secara konsisten mengutamakan pembelian bahan pangan dari pelaku usaha kecil dan petani di sekitar wilayah operasional. Skema kemitraan ini tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku segar dan berkualitas, tetapi juga memberikan kepastian pasar dan harga yang adil bagi para petani dan UMKM,” ujar dia dalam keterangan resminya di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Hida menambahkan pendekatan tersebut menciptakan siklus ekonomi yang saling menguatkan.

” Petani memiliki jaminan serapan hasil panen, UMKM pangan memperoleh kontinuitas permintaan, sementara SPPG mendapatkan pasokan bahan baku yang terjaga mutu dan ketelusurannya,” tandas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai kemitraan berbasis lokal ini sebagai bentuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ketika layanan publik berbasis gizi juga mendorong ekonomi lokal, maka manfaatnya menjadi berlapis. Kemitraan SPPG dengan UMKM dan petani menunjukkan bagaimana program nasional dapat memperkuat kemandirian daerah,” ujar Molly.

Selain berdampak ekonomi, lanjut Hida menambahkan kemitraan ini turut memperpendek rantai distribusi pangan.

“Bahan baku yang diperoleh langsung dari sumber lokal dinilai lebih segar, efisien, dan ramah lingkungan karena mengurangi biaya logistik dan jejak distribusi,” ujar dia

Hida menegaskan bahwa pelibatan UMKM dan petani lokal merupakan bagian dari strategi besar penguatan ekosistem pangan nasional.

“BGN mendorong SPPG untuk membangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan dengan pelaku usaha lokal. Petani dan UMKM bukan sekadar pemasok, tetapi mitra strategis dalam menjaga kualitas dan kesinambungan layanan gizi,” kata Hida.

Hida menambahkan, pola kemitraan ini juga mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

“Dengan memberdayakan produsen lokal, kita memperkuat fondasi pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah esensi pembangunan yang inklusif,” tandas Hida.

Kolaborasi ini memastikan seluruh kebutuhan bahan baku diperoleh dari pelaku usaha setempat secara adil, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Setiap hari, bahan pangan seperti telur, sayur-mayur, ayam, dan berbagai komoditas lokal dipasok oleh petani dan UMKM desa. Selain itu, hasil peternakan BUMDes termasuk telur dan sumber protein lainnya secara rutin menjadi bagian dari menu bergizi yang diproduksi untuk para penerima manfaat program.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan bahwa SPPG Sleman Tridadi 3 adalah contoh konkret bagaimana program gizi mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

“SPPG ini bukan sekadar dapur produksi makanan bergizi. Ini adalah pusat aktivitas ekonomi desa yang melibatkan UMKM, petani, dan BUMDes. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan rantai ekonomi yang lebih dinamis,” ujar Hida di Sleman, Jumat (5/12).

Hida menambahkan bahwa model kolaborasi desa seperti ini sejalan dengan arah kebijakan BGN dalam memperkuat ketahanan pangan lokal dan memastikan keberlanjutan program.

“BGN mendorong replikasi model Sleman Tridadi 3 karena pendekatan berbasis komunitas terbukti mampu menggerakkan warga, menciptakan lapangan kerja, dan membuat rantai pasok pangan lebih mandiri. Ini adalah praktik baik yang ingin kami dorong di banyak daerah,” tegas Hida.

Kemitraan antara SPPG dan pelaku usaha desa juga memperkuat sistem pangan lokal melalui mekanisme pengadaan yang transparan dan memberi akses merata bagi kelompok usaha. Hal ini memastikan bahwa manfaat program gizi tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi desa.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, menilai bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung menjadikan program gizi lebih efektif dan berkelanjutan.

“Saat masyarakat turut terlibat dalam proses produksi dan pasokan, program gizi tidak lagi dipandang sebagai bantuan semata, tetapi gerakan sosial yang menguatkan ekonomi desa dan semangat gotong royong. Ini narasi pembangunan yang perlu diperluas,” ujarnya.