Meski isu PHK terhadap ratusan pekerja mulai ramai diperbincangkan publik dan menjadi perhatian kalangan buruh, pemerintah menyatakan hingga saat ini belum ada pengaduan formal yang masuk ke kementerian terkait persoalan tersebut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya baru mengetahui kabar dugaan PHK di Krakatau Osaka Steel melalui informasi yang beredar di media dan laporan organisasi buruh. Namun, Kemnaker belum menerima dokumen ataupun laporan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Sementara ini belum ada laporan,” ujar Afriansyah Noor saat ditemui di Kantor Plaza BP Jamsostek, Jumat (8/5/2026).

Menurut Afriansyah, pemerintah akan segera melakukan tindak lanjut apabila laporan resmi terkait dugaan PHK massal tersebut sudah diterima. Kemnaker, kata dia, tetap memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan nasional, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Ia menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Karena itu, koordinasi dengan dinas tenaga kerja daerah serta perusahaan-perusahaan yang terdampak terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ketenagakerjaan yang lebih luas.

Di sisi lain, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang kuartal pertama tahun 2026 mencapai sekitar 10 ribu orang. Angka tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang dinilai paling rentan terdampak perlambatan ekonomi.

Afriansyah menjelaskan industri padat karya saat ini menghadapi tekanan berat akibat situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi operasional demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Menurutnya, berbagai faktor eksternal seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional menjadi tantangan serius bagi dunia usaha nasional.

“Karena ini memang banyak perang, kemudian juga ada masalah globalisasi yang luar biasa. Untungnya industri kita tetap tenang di bawah pemerintahan Bapak Presiden,” kata Afriansyah.

]]> https://eranasional.com/101468/industri-baja-tertekan-dugaan-phk-di-krakatau-osaka-steel-disorot/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100689/kenaikan-biaya-produksi-tekstil-picu-ancaman-phk https://eranasional.com/100689/kenaikan-biaya-produksi-tekstil-picu-ancaman-phk#respond Fri, 17 Apr 2026 18:41:16 +0000 https://eranasional.com/100689/kenaikan-biaya-produksi-tekstil-picu-ancaman-phk Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kenaikan harga bahan baku yang dipicu oleh tekanan geopolitik global mulai memberikan dampak nyata terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri. Dalam waktu singkat, pelaku usaha menghadapi lonjakan biaya produksi yang signifikan, sementara kondisi pasar belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berarti. Situasi ini menciptakan tekanan ganda yang berpotensi mengganggu stabilitas industri sekaligus mengancam keberlangsungan tenaga kerja.

Pimpinan PT Prima Fara Textile, Lukas L. Prawoto, mengungkapkan bahwa harga bahan baku utama tekstil mengalami kenaikan drastis dalam dua pekan terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 30%, kini melonjak hingga mencapai 42%. Tidak hanya itu, bahan kimia yang menjadi komponen penting dalam proses produksi juga mengalami kenaikan sekitar 20%. Lonjakan ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian strategi secara cepat.

Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan biaya produksi. Lukas menjelaskan bahwa kenaikan total biaya produksi saat ini sudah mencapai sekitar 15%, dengan kontribusi terbesar berasal dari bahan baku benang yang naik antara 35% hingga 40%. Peningkatan biaya ini menambah beban bagi perusahaan yang sebelumnya sudah menghadapi tekanan dari sisi permintaan pasar.

Di sisi lain, kenaikan biaya produksi tidak diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat. Permintaan terhadap produk tekstil justru cenderung melemah, sehingga pelaku usaha mengalami penurunan penjualan di kisaran 10% hingga 15%. Hal ini mempersempit ruang gerak perusahaan dalam menjaga margin keuntungan, bahkan dalam beberapa kasus berpotensi menggerus profitabilitas secara signifikan.

]]> https://eranasional.com/100689/kenaikan-biaya-produksi-tekstil-picu-ancaman-phk/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100491/ancaman-phk-menguat-kspi-soroti-lonjakan-biaya-energi-dan-impor-kendaraan https://eranasional.com/100491/ancaman-phk-menguat-kspi-soroti-lonjakan-biaya-energi-dan-impor-kendaraan#respond Wed, 08 Apr 2026 02:22:54 +0000 https://eranasional.com/100491/ancaman-phk-menguat-kspi-soroti-lonjakan-biaya-energi-dan-impor-kendaraan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan ke depan. Perkiraan tersebut muncul di tengah tekanan global dan domestik yang dinilai semakin membebani dunia usaha, terutama akibat kenaikan harga energi dan kebijakan ekonomi tertentu.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik internasional, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, telah berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global. Kenaikan ini, menurutnya, turut memicu meningkatnya biaya bahan bakar minyak (BBM) industri yang menjadi komponen penting dalam proses produksi.

Ia menjelaskan bahwa sektor industri sangat bergantung pada energi untuk menjalankan mesin dan aktivitas operasional. Ketika harga BBM industri meningkat, maka biaya produksi secara keseluruhan ikut terdorong naik. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung mencari cara untuk menekan pengeluaran, termasuk dengan melakukan efisiensi pada biaya tenaga kerja.

Menurut Said, sinyal potensi efisiensi tersebut sudah mulai dirasakan oleh serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ia menyebut bahwa sejumlah manajemen perusahaan telah menyampaikan kekhawatiran terkait meningkatnya biaya operasional, yang pada akhirnya bisa berujung pada pengurangan jumlah tenaga kerja.

Ia menegaskan bahwa ancaman PHK bukan sekadar wacana, melainkan sudah mulai menjadi pembahasan konkret di internal perusahaan. Jika kondisi ekonomi global tidak segera membaik, maka kemungkinan terjadinya PHK dalam skala besar akan semakin terbuka, terutama dalam tiga bulan ke depan.

]]> https://eranasional.com/100491/ancaman-phk-menguat-kspi-soroti-lonjakan-biaya-energi-dan-impor-kendaraan/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/96757/lapangan-kerja-seret-dan-phk-cetak-rekor-alarm-krisis-pasar-kerja-indonesia https://eranasional.com/96757/lapangan-kerja-seret-dan-phk-cetak-rekor-alarm-krisis-pasar-kerja-indonesia#respond Sun, 18 Jan 2026 21:10:23 +0000 https://eranasional.com/96757/lapangan-kerja-seret-dan-phk-cetak-rekor-alarm-krisis-pasar-kerja-indonesia Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kondisi sektor ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan sinyal yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah klaim pertumbuhan investasi yang terus meningkat, daya serap tenaga kerja justru melemah, sementara angka pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak ke level tertinggi pascapandemi Covid-19. Fenomena ini memperlihatkan ketimpangan serius antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menekan angka pengangguran dan meredam gelombang PHK. Harapan bahwa investasi akan menjadi mesin utama penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya terwujud. Bahkan, kualitas investasi dalam menyerap tenaga kerja dinilai terus menurun dari tahun ke tahun.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Angka ini memang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 2.710.532 tenaga kerja.

Artinya, untuk menciptakan satu lapangan kerja, dibutuhkan investasi sekitar Rp712,48 juta. Rasio ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk semakin padat modal, bukan padat karya.

Sebagai perbandingan, pada 2024, realisasi investasi tercatat sebesar Rp1.714,2 triliun, atau lebih rendah sekitar Rp217 triliun (12,66%) dibanding 2025. Meski demikian, investasi pada 2024 mampu menyerap 2.456.130 tenaga kerja, dengan rasio investasi per tenaga kerja sekitar Rp698,1 juta.

Data ini mengonfirmasi satu hal penting: kenaikan nilai investasi tidak diikuti peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja. Bahkan, rasio penyerapan tenaga kerja justru memburuk ketika investasi tumbuh.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan parameter paling esensial dalam menilai keberhasilan investasi. Namun, ia tidak menampik bahwa tantangan kualitas investasi masih besar.

“Penyerapan tenaga kerja ini adalah yang paling esensial dan menjadi parameter kami. Sepanjang 2025, investasi yang masuk menyerap sekitar 2.710.532 tenaga kerja atau meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rosan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Meski secara nominal terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, efisiensi investasi dalam menciptakan pekerjaan justru terus menurun. Kondisi ini menandakan bergesernya struktur investasi ke sektor-sektor yang minim tenaga kerja, seperti industri berbasis teknologi tinggi dan ekstraktif.

]]> https://eranasional.com/96757/lapangan-kerja-seret-dan-phk-cetak-rekor-alarm-krisis-pasar-kerja-indonesia/feed 0 Aditya https://eranasional.com/90531/tingginya-gelombang-phk-sebabkan-54-252-pekerja-dari-81-perusahaan-dirumahkan https://eranasional.com/90531/tingginya-gelombang-phk-sebabkan-54-252-pekerja-dari-81-perusahaan-dirumahkan#respond Tue, 12 Aug 2025 04:18:29 +0000 https://eranasional.com/90531/tingginya-gelombang-phk-sebabkan-54-252-pekerja-dari-81-perusahaan-dirumahkan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Saat ini gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi. Hal ini bisa dilihat dari penutupan pabrik dan tekanan industri juga memicu efisiensi besar-besaran di sejumlah sektor, mulai dari tekstil, alas kaki, elektronik, logistik, hingga perhotelan.

Total 81 perusahaan telah melakukan PHK terhadap 54.252 pekerja.

Dikutip dari CNBC Indonesia, salah satu gelombang PHK terbaru datang dari PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY), yang resmi menghentikan secara permanen operasional unit produksi kimia dan serat di Karawang. Sebelumnya, perusahaan sudah menghentikan sementara aktivitas sejak 1 November 2024.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen POLY menyatakan keputusan ini diambil karena tekanan berat di pasar global dan domestik.

Perseroan menghadapi kelebihan kapasitas industri, lonjakan harga bahan baku, dan kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS).

“Sejumlah upaya saat ini masih berlangsung untuk menyelesaikan restrukturisasi utang dengan Kementerian Keuangan, untuk mencapai kesepakatan akhir atas perbaikan proposal yang diajukan Perseroan, tetapi proses ini kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan,” sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (7/8/2025).

Merujuk Satudata Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 42.385 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025, naik 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 10.995 orang, disusul Jawa Barat (9.494 orang), Banten (4.267 orang), dan DKI Jakarta (2.821 orang).

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut merilis daftar lengkap 81 perusahaan yang melakukan PHK pada Januari-April 2025. Dalam daftar tersebut, penyebab PHK bervariasi, mulai dari pailit, efisiensi, relokasi ke luar negeri, hingga penutupan usaha.

Kepala Disnaker Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan perjanjian bersama antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahannya.

“Kami mediasi dengan pertemuan, dan akan mengawal kesepakatan kedua belah pihak hingga tuntas,” kata dia dikutip dari berita.depok.go.id, Rabu (27/5/2025).

Dikatakannya terdapat sejumlah keputusan yang berhasil disepakati, seperti pihak Bumi Wiyata segera menunaikan pajak yang telah disepakati.

“Dalam permasalahan tersebut telah dibantu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan keringanan pajak yang sangat mudah,” ungkapnya.

Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno, mengatakan dengan keputusan ini karyawan PT Sritex terakhir bekerja pada Jumat (28/2/2024) besok.

“Setelah dilakukan perundingan, sudah menemui titik temu. Yang intinya PHK, setelah diputuskan tanggal 26 Februari PHK, namun untuk bekerja sampai tanggal 28, sehingga off tanggal 1 Maret. Puasa awal sudah berhenti total (PT Sritex) ini jadi kewenangan kurator,” kata Sumarno kepada awak media di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Kamis (27/2/2024), dikutip dari detikcom.

Tercatat ada sekitar 8.400 data karyawan PT Sritex yang terkena PHK. Setelah karyawan di PHK, urusan gaji dan pesangon menjadi tanggung jawab kurator.

Sementara itu, Sumarno mengatakan perihal hak jaminan hari tua karyawan menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

Disperinaker Sukoharjo juga sudah memfasilitasi dengan menyiapkan sekira 8 ribu lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

“Sudah lepas (tanggung jawab Sritex). Perusahaan itu sudah jadi milik kurator,” ucapnya.

Kabar terkait PHK massal buruh Sritex juga beredar di media sosial Facebook. Salah satu akun membuat unggahan ucapan selamat tinggal untuk PT Sritex TBK, di Kabupaten Sukoharjo.

Sejumlah postingan menyebut jika tanggal 28 Februari 2025 ini, PT Sritex akan tutup, dan karyawan terkena PHK.

Akun Facebook bernama Husni Hidayah turut memposting foto tentang lima poin hasil meeting dengan tagar Sritex tutup.

“Hasil meeting 1. 28 februari terakhir kerja, status di phk
2. Pesangon dan thr akan dibayarkan kalo aset dah kejual/ada investor baru
3. Gaji diusahakan tgl 28
4. Barang pribadi yg di pabrik monggo segera dicicil bawa pulang
5. Setelah tgl 28 personalia akan terbitkan surat PJK untuk pencairan JHT dan JKP, kalo JHT semua dapat sesuai masa kerja, kalo JKP kepengurusannya ada aturan sendiri yg lebih ribet.”

“ada banyak cerita ,,untuk bpke anak * percayalah Allah punya alur cerita yg lebih indah ,dan Allah pun telah mengatur rejeki keluarga kita ,# Sritex tutup# PHK # ujian.”

Saat dimintai konfirmasi tentang kebenaran hal itu, General Manager Sritex Group Haryo Ngadiyono mengatakan pihaknya masih menunggu hasil sidang terakhir pada Jumat (28/2/2025).

“Kita tunggu hasil sidang di PN Semarang 28 Febuari 25 saja dulu,” jawab Haryo singkat saat dihubungi detikJateng terkait PHK Massal di PT Sritex, Rabu (26/2).

Dihubungi terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex, Widadaengataoan, sejumlah buruh telah mendapatkan surat PHK tersebut.

“Soal surat PHK itu, ini tadi sebagian buruh sudah mengisi (Surat) untuk PHK,” Kata widada.

Ia mengatakan surat itu dari kurator yang dibagikan melalui manajemen PT Sritex. Surat itu untuk tanda surat PHK, dan pencairan jaminan hari tua.

“Iya itu total (Semuanya menerima). Kemarin juga sudah dibicarakan secara terbuka terkait hak-hak lain yang harus dibayarkan,” ucapnya.

Aturan yang dikeluarkan presiden Prabowo Subianto itu berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Aturan diteken Prabowo pada 7 Februari lalu. Besaran manfaat itu diatur dalam Pasal 21.

“Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan,” bunyi pasal 21 beleid tersebut.

Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan. Adapun batas upah yang ditetapkan sebesar Rp5 juta.

Artinya, pekerja berhak menerima uang tunai maksimal Rp3 juta per bulan, alias 60 persen dari Rp5 juta.

“Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah,” bunyi beleid.

Jikad dibandingkan dengan PP 37/2021, manfaat uang tunai ini lebih besar. Pasalnya, dalam PP 37, manfaat uang tunai yang diterima pekerja korban PHK paling banyak enam bulan upah dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama; dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

“Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5 juta,” bunyi pasal 21 PP 37/2021.

Anindya dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

“Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya.

PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta, bergeser dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang berada di Jawa tengah.

“Kami belum mengkaji pergeseran pusat PHK ini karena fenomena ini baru terdeteksi dua hari terakhir. Kami Masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta,” kata Indah di Gedung DPR, Rabu (30/10/2024).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka PHK mencapai 59.796 orang hingga Senin (28/10), bertambah 6.800 orang dibandingkan akhir bulan lalu yang mencapai 52.993 orang.

Beberapa alasan yang disebutkan di balik keputusan ini antara lain kurangnya motivasi dari karyawan, kurangnya profesionalisme, dan keterampilan komunikasi yang buruk.

Berikut alasan mengapa perusahaan memecat karyawan Gen Z:

1. Kurangnya motivasi atau inisiatif – 50 persen

2. Kurangnya profesionalisme – 46 persen

3. Keterampilan berorganisasi yang buruk – 42 persen

4. Keterampilan komunikasi yang buruk – 39 persen

5. Kesulitan menerima feedback – 38 persen

6. Kurangnya pengalaman kerja yang relevan – 38 persen

7. Keterampilan pemecahan masalah yang buruk – 34 persen

8. Keterampilan teknis yang tidak memadai – 31 persen

9. Ketidakcocokan budaya – 31 persen

10. Kesulitan bekerja dalam tim – 30 persen

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

“Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten,” kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin (2/9/2024).

Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Ida Fauziyah menyebut saat ini kondisi ketenagakerjaan sudah pulih dari dampak pandemi.

“Alhamdulillah kondisi ketenagakerjaan saat ini terus menunjukkan perbaikan pascapandemi COVID-19,” ujar Ida Fauziyah pada Jumat (23/8/2024).

Ida menuturkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen pada tahun 2020. Seiring upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi angka TPT ini kemudian turun.

Hal ini karena deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.

Dia menyebutkan, saat ini saja di beberapa sektor industri sudah mulai melakukan PHK dengan jumlah yang tidak sedikit.

“PHK besar-besaran pasti terjadi, menyusul fenomena deindustrialisasi ini,” kata dia dikutip dari Media Indonesia, Senin (5/8/2024).

Menurutnya, deindustrialisasi yang terjadi sudah memasuki level darurat. Harus ada upaya serius pemerintah untuk mengatasi hal ini dengan dukungan kebijakan yang tepat bagi dunia industri.

“Sebenarnya, Indonesia sudah mengalami deindustrialisasi 10 tahun terakhir ini. 2024 level lebih berbahaya, dan menuju pada tahap status darurat manufaktur,” jelas dia.

Salah satu pelatihan itu berupa, pembuatan kue dan hantaran yang diikuti oleh 40 orang peserta dan bertempat di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Pelatihan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Pekalongan Tahun 2024.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengapresiasi atas upaya Dinperinaker yang telah membantu pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Pekalongan, dengan berbagai jenis pelatihan secara gratis kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, kami kembali membuka pelatihan keterampilan kerja, kali ini di Kelurahan Panjang Baru yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2024,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, Selasa, 30 Juli 2024.

Menurutnya, kedua jenis pelatihan ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi mereka yang mayoritas perempuan baik remaja putri maupun ibu-ibu rumah tangga.

“Banyak masyarakat yang antusias mengikuti. Diharapkan para peserta ini dapat menekuni bidang yang disenanginya, dan bisa mendapatkan bekal keterampilan kerja yang mumpuni,” tuturnya.

Ia menambahkan, bekal keterampilan kerja ini penting dimiliki, mengingat di luaran sana banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan oleh beberapa perusahaan.

“Sehingga, perlu adanya pemberian pelatihan berbagai keterampilan kerja kepada masyarakat agar mereka memiliki skill yang handal,” lanjut Aaf.

Pihaknya berharap, usai mengikuti pelatihan selama 2 hari ini, mereka bisa memanfaatkan ilmu yang didapatkan untuk melamar kerja maupun membuka usaha di rumah sesuai bidang yang ditekuninya.

“Syukur-syukur mereka bisa berdaya sendiri, membuat usaha sendiri dari rumah dan memasarkan produknya secara online. Bagi masyarakat yang ter-PHK maupun belum bekerja, kami memfasilitasi pelatihan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi pelatihan keterampilan kepada warga di 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan secara bergantian, mulai 1 Juli-27 Agustus 2024.

“Pelatihan ini dilaksanakan secara singkat selama 2 hari dengan berbagai jenis pelatihan yang berbeda-beda, seperti pelatihan tata boga, craft dan pengemasan produk,” terang Betty.

Setiap jenis pelatihan, peserta yang mengikuti ada 20 orang. Dan setiap kelurahan, mendapatkan 2 jenis pelatihan. Sehingga, total peserta pelatihan di 27 kelurahan ada 1.080 orang.

“Melalui pelatihan ini, masyarakat bisa bertambah keterampilannya. Bisa berkembang skillnya sehingga mereka bisa bekerja di perusahaan ataupun membuka usaha sendiri, dan mampu menghasilkan tambahan pendapatan bagi keluarganya,” tuturnya.

Dengan begitu, kata dia, upaya Pemerintah dalam menekan angka pengangguran ini bisa tercapai.

Dipilihnya dua jenis pelatihan yakni pembuatan kue dan hantaran, lantaran dua bidang tersebut saat ini masih menjadi tren yang diminati masyarakat baik untuk keperluan ulang tahun, nikahan, dan kegiatan-kegiatan penting lainnya.

“Ini sebuah peluang usaha, apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang mengikuti pelatihan ini. Mereka bisa berkreasi dan berinovasi, dengan keterampilan yang didapatkan di pelatihan singkat selama dua hari ini,” tandasnya. (em-aha)