Sesuai jadwal, MK akan membacakan putusan dismissal Sengketa Pilgub Sulsel pada Selasa, 4 Februari 2025.

“Kami, kuasa hukum dari tim Andi Sudirman-Fatmawati, tentu optimis bahwa perkara ini akan selesai di putusan dismissal dan tidak akan berlanjut ke pokok perkara,” tegas Tim Kuasa Hukum Andalan Hati, Murlianto, saat dikonfirmasi Sabtu 1 Februari 2025.

Menurut Murlianto, pasangan Moh Ramdhan Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan sengketa ke tahap pokok perkara.

“Pertama, apa yang menjadi dalil Tim DIA di persidangan itu tidak bisa difaktakan walaupun dengan bukti-bukti yang ada,” paparnya.

Selain itu, ia menilai tuduhan pemalsuan tanda tangan yang diajukan Tim DIA bukanlah ranah MK, melainkan masuk dalam ranah pidana yang harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri.

“Karena mestinya, apa yang disampaikan terkait pemalsuan tanda tangan itu bukan kewenangan MK, tapi mengarah ke pidana. Harus dibuktikan secara pidana,” sambungnya.

Lebih lanjut, Murlianto menegaskan bahwa keberatan yang diajukan Tim DIA seharusnya sejak awal ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan langsung ke MK.

“Saya pikir, dengan beban dalil yang sudah disampaikan, kami melihat bahwa perkara ini jauh dari pembuktian yang telah diajukan sebelumnya,” jelasnya.

Berdasarkan alasan tersebut, pihak Andalan Hati optimistis MK akan menolak perkara ini untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian.

“Jadi, alasan kami jelas, dan kami optimistis MK akan menolak untuk lanjut ke pokok perkara. Ketika putusan ini sudah final, artinya tidak ada lagi perdebatan mengenai hasil Pemilihan Gubernur 2024,” tandasnya.

Diketahui, KPU Sulsel telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Sulsel. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi meraih kemenangan dengan perolehan sebanyak 3.014.255 suara.

Sementara pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-H Azhar Arsyad SH MH dengan perolehan sebanyak 1.600.029 suara. []

“Jumlah sejuta itu kan signifikan. Makanya kami ingin penjelasan yang agak komprehensif dari termohon berkaitan dengan ini. Kan di situ itu, pemilih begini dan banyak tanda yang sama dan segala macamnya. Itu yang kami perlukan penjelasannya. Tolong itu jelaskan agak detail,” cecar Saldi dalam sidang di MK, Senin 20 Januari 2025.

“Kota Makassar kan bukan kota yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kota lain di Sulawesi Selatan, sama kayak Padang kalau di Sumatera Barat. Masa orang datang memilih tidak tanda tangan dengan jumlah yang banyak itu harus dikasihkan rasionalnya ke kami dengan bukti-bukti yang kuat,” cecar Saldi, lagi.

Setelah pihak Bawaslu menjelaskan terbata-bata, Saldi Isra mengajukan pertanyaan ke KPU Sulsel.

“Apa yang bisa dijelaskan oleh KPU sebagai pemain utama, coba jelaskan. Kalau satu dua lupa itu masuk akal, tapi kalau puluhan orang tidak tanda tangan dalam satu TPS itu pertanyaan besar?,” kata Saldi.

Menyikapi jalannya persidangan, Juru Bicara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Azhar Arsyad (DIA), Asri Tadda, optimistis akan memenangi gugatan di MK.

“Alhamdulillah, kita sudah mengikuti jalannya sidang. Terlihat bahwa pihak termohon, dalam hal ini KPU Sulsel, termasuk juga Bawaslu Sulsel, begitu sulit menjelaskan soal fakta pemilih tanpa tanda tangan atau tanda tangan pemilih yang dipalsukan,” ujar Asri.

Diketahui, gugatan utama pasangan DIA ke MK berkisar pada dugaan tanda tangan palsu yang tersebar di setiap TPS se-Sulawesi Selatan.

Dugaan ini, menurut Asri, berawal dari pembatasan partisipasi pemilih melalui berbagai cara, termasuk tidak mendistribusikan seluruh undangan memilih kepada wajib pilih.

Dimana dalam permohonannya, Danny-Azhar meminta MK mendiskualifikasi paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma).

Mengutip laman MK, Jumat (3/1/2025), gugatan Danny-Azhar tersebut diregistrasi dengan Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025.

ugatan tersebut diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) Pilkada pada pukul 14.00 WIB.

“Telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Tahun 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 260/PAN.MK/e-AP3/12/2024,” tulis panitera Plt Panitera MK, Muhidin dalam akta registrasi perkara tersebut.

Dalam akta registrasi perkara juga tertulis bahwa KPU Sulsel selaku termohon.

Selanjutnya, MK akan melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 4 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Sementara dalam permohonannya, Danny-Azhar meminta MK untuk menyatakan diskualifikasi paslon ASS-Fatma.

“Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 02 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi,” bunyi petitum dalam gugatan Danny-Azhar.

Selain itu, MK juga diminta untuk memerintahkan KPU Sulsel menertibkan keputusan yang menetapkan Danny-Azhar sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

“Memerintahkan KPU Sulsel untuk menerbitkan keputusan penetapan paslon nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad sebagai gubernur dan wakil Gubernur Sulsel tahun 2024 dengan perolehan suara 1.600.029,” bunyi petitum Danny-Azhar dalam poin 4.

Danny-Azhar dalam gugatannya juga memberi kuasa kepada Donal Fariz dkk. []

Dimana, pada Pilgub kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, berhasil meningktatkan jumlah pemilih yang turut ikut memilih dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

Pilgub Sulsel kali ini jumlah partisipasi pemilih mencapai 71,4 persen atau sebanyak 4.795.737 orang dengan jumlah DPT sebanyak 6.680.807 jiwa.

Sedangkan pada Pilgub 2018 jumlah partisipasi pemilih sebesar 70,16 persen dengan total DPT sebanyak 6.022.987 orang.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengatakan jika tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Pilgub pada 2018 dan 2012.

Hasbullah mengungkapkan, pada Pilgub 2024, partisipasi pemilih tercatat mencapai 71,4 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pilgub 2018 yang hanya 70 persen.

“Jika kita bandingkan dengan Pilkada tahun 2018 dan 2012, tahun ini yang paling tinggi. Di tahun ini 71,4 persen, sebelumnya 70 persen. Jadi, ada kenaikan beberapa persen untuk tingkat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel,” katanya saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Meskipun partisipasi pemilih meningkat, Hasbullah mengaku, target KPU Sulsel sebenarnya adalah mencapai lebih dari 80 persen, seperti yang tercatat pada Pemilu 2024.

Meski demikian, kata Hasbullah, ia menyadari bahwa kondisi alam, seperti hujan yang terjadi di beberapa daerah, mempengaruhi jumlah pemilih yang datang ke TPS.

“Kami berharap keikutsertaan pemilih ini betul-betul merupakan bagian dari kesadaran masyarakat untuk datang memilih,” ujarnya.

Dinamika yang ada, termasuk faktor cuaca, memang mempengaruhi. Namun, kami tetap optimis dengan peningkatan partisipasi yang ada,” tambah dia.

Dengan meningkatnya partisipasi pemilih, Hasbullah berharap hal ini menandakan semakin tingginya kesadaran masyarakat Sulsel dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. []

Mastan mengatakan, hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei tidak akan jauh berbeda dengan hasil hitungan oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU) nantinya.

“Kami mengucapkan slamat atas kemengan hasil quick count pasangan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan calon Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi,” kata Mastan dalam keterangannya, dikutip Sabtu,  30 November 2024.

Pasca hitung hasil cepat ini, Mastan mengatakan ke depannya dari RC-08 Prabowo-Gibran Sulsel berkomitmen akan mengawal dan akan tetap bersinergi dengan relawan Andalan-Hati sampai ada penetetan secara resmi dari KPU Provinsi Sulsel.

“Tentunya kami sangat menyambut sangat gembira kemenangan hasil walaupun baru hitung cepat yang belum secara resmi di tetapkan KPU,” kata Mastan.

“Karena Kemarin juga waktu pemilihan presiden Bapak Prabowo dan Bapak Gibran yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak jauh dari hasil quick count dan secara resmi dari KPU pada Pemilu tahun 2024 yang lalu,” sambungnya.

Mastan menyatakan siap mendukung dan mengawal program program gubernur dan wakil gubernur apalagi program yang ada Korelasi terkait Progran Presiden dan wakil presiden.

Salah satunya adalah program yang menjadi prioritas untuk diterapkan di Sulsel adalah program peningkatan infrastruktur dan ketahanan pangan nasional.

“Kami sebagai pendukung setia bapak Presiden Prabowo dan bapak Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka dan menghendaki sukses pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk mengemban amanah seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Kata Mastan, semua akan mudah terwujud ketika ada korelasi pemerintah nasional dan daerah.

“Maka atas dasar itu Kami harap terpilihnya Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan Fatmawati Rusdi sebagai Wakil Gubernur akan sangat membantu menyambungkan program pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menuju Indonesia emas 2045,” pungkasnya. []

Diketahui pemilihan Gubernur Sulsel mempertemukan dua kandidat, yakni petahana Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, melawan penantang Moh Ramdhan Danny Pomanto berpasangan dengan Azhar Arsyad.

Kedua pasangan ini masing-masing memiliki basis massa yang kuat.

Sebagai petahana Andi Sudirman Sulaiman punya basis massa yang kuat di beberapa daerah seperti Bone, Toraja, Sidrap, dan beberapa daerah lainnya di Sulsel.

Sementara Danny Pomanto yang merupakan Wali Kota Makassar dua periode, jelas mengandalkan kekuatan dari Kota Makassar.

Maros, Gowa, Pinrang, dan Takalar juga jadi daerah yang diyakini jadi kantong pasangan yang diusung, PDIP, PPP, dan PKB ini.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, mengatakan, daerah-daerah yang calon kepala daerahnya satu lawan satu, tentu memiliki basis massa yang kuat.

Sehingga rawan terjadi gesekan karena semuanya ingin memenangkan pertarungan.

“Ada sembilan daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan saat Pilkada serentak nanti,” ujar Yudhiawan, Jumat 25 Oktober 2024.

Kesembilan daerah itu kata dia yakni, Pinrang, Bulukumba, Takalar, Luwu, Maros, Palopo, Barru, Wajo, dan Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

“Secara nasional, Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) menempatkan Sulsel dalam lima besar provinsi dengan kategori rawan konflik di Pilkada Serentak 20204,”jelasnya.

“Nomor urut pertama Nusa Tenggara Timur, disusul Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jawa Timur (Jatim). Sedangkan Sulawesi Tengah (Sulteng) berada di posisi kelima rawan tinggi,” sambungnya.

Yudhiawan menambahkan, untuk mengantisipasi kerawanan saat Pilkada nanti, Polda Sulsel menyiapkan 12 ribu lebih personel pengamanan.

Termasuk 96 orang untuk pengamanan pasangan calon dan ketua KPU serta Bawaslu.

“Semua penyelenggara dan Paslon kami kawal,”pungkasnya. []